Magister Ilmu Hukum

Saat ini, motif atau model korupsi semakin kompleks dan berkembang ditambah dengan meningkatnya kejahatan transnasional membuat dunia membutuhkan pengaturan tentang Illicit Enrichment dalam produk hukum setingkat undang-undang guna memungkinkan pemberian sanksi hukum atas kejahatan tersebut, tidak terkecuali di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini yaitu memberikan gambaran umum terkait praktek Illicit Enrichment di beberapa negara dunia dan urgensi pengaturannya di Indonesia, serta analisis terkait konstruksi pembaharuan hukum penanganan tindak pidana korupsi oleh korporasi melalui pengaturan Illicit Enrichment dalam sistem hukum nasional. Dari hasil penelitian mengetengahkan bahwa dengan adanya pengaturan terkait Illicit Enrichment ini dapat mencegah pejabat publik (korporasi) untuk melakukan korupsi, meminimalisasi inisiatif untuk melakukan bisnis atau kegiatan lain yang sarat dengan konflik kepentingan (dengan jabatannya). Selanjutnya rumusan gagasan konstruksi pengaturan Illici...

Penegakan hak asasi manusia (HAM) salah satunya dilakukan melalui pemenuhan hak-hak dasar manusia. Upaya pemenuhan hak-hak dasar manusia di daerah ini turut menjadi perhatian dari pemerintah pusat melalui program Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKP HAM) yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Namun sayangnya, hanya 59 persen dari total kabupaten/kota di Indonesia yang dinyatakan peduli terhadap HAM. Tentu kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan HAM masih belum merata di setiap daerah. Tujuan dari penelitian ini yaitu memberikan telaah terkait perwujudan nilai-nilai pancasila dan konstitusi dalam penegakan HAM yakni melalui pelokalan kebijakan HAM di daerah yang selama ini belum optimal dan belum melibatkan partisipasi masyarakat secara menyeluruh. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dari hasil penelitian mengetengahkan suatu konsepsi terkait penegaka...

Social security program reflects state's responsibilities to provide social and economic protection to citizens. However, social security in Indonesia has remained to become a central issue after Presidential Regulation Number 14 of 2021. This regulation outlines administrative sanctions on delaying or terminating social security for citizens that refuse vaccines. This study examined the issue from philosophical, juridical, and sociological perspectives on the administrative sanctions for delaying or terminating the social security related to the vaccine requirements. This study used a legal research method with statutory, conceptual, and case approaches. This study indicated that the regulation regarding the postponement or termination of social security provision contradicted Article 20(1) of Law Number 40 of 2004 on the National Social Security System. Also, it violated human rights about the right to social security based on the 1945 Constitution. Instead, to succeed in vacc...

Sejak mewabahnya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada tanggal 2 Maret 2020, setidaknya hingga 18 Oktober 2021 ada sebanya 4.235.384 kasus terjangkit COVID-19, diikuti dengan jumlah laporan kematian mencapai 142.999 kasus.  Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan masker sampai kepada kurang optimalnya penegakan hukum terhadap aturan protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia. Untuk menekan penyebaran, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan diatur suatu kebijakan untuk mengatasi wabah/virus yang menular, salah satunya adalah Karantina wilayah atau Lockdown. Beragamnya budaya yang dimiliki Indonesia mengharuskan pemberlakukan lockdown menggunakan pendekatan yang mendukung adat istiadat pada tiap daerah dengan melibatkan tokoh adat setempat sehingga lockdown dapat berjalan dengan maksimal. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif. Dengan mengg...

The implementation of these simultaneous regional elections is certainly a separate discourse that is interesting to be learned, especially concerning the enforcement of democracy and human rights. The main objectives of this research focus on the analysis related to the relationship between democracy and human rights, the fundamental dignity of democracy and human rights after the implementation of the regional leader’s elections in 2020, and also the government’s responsibility in case of an increase in cases of Covid-19 resulting from the implementation of simultaneous regional elections. In this research, the method used is normative juridical using statutory, conceptual, and historical approaches. The research results centered on a conception of democracy and human rights as a conception of humanity born from the history of human civilization. This conception of human rights and democracy in its development is significantly related to the conception of state law. Thus, the ...

Purpose: This research aims to analyze the discourse on applying the non-conviction-based concept in the practice of restoring money laundering assets in Indonesia from the perspective of the presumption of innocence. Methodology: In this research, the method used was normative juridical using statutory, conceptual, and historical approaches. Results: The research results present a concept of the importance of the presumption of innocence and protection of the suspect's property before they are stated or convicted in court. Given the non-conviction-based concept in the assets recovery practice of money laundering crime, it is a mechanism for seizing state assets that criminals have taken, and it is possible to confiscate them again, even though the initial criminal act is not yet known for certain guilt so that it has the potential to castrate the suspect's human rights. Applications of this study: This article explains the importance of safeguarding the presumption of innoc...

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah permasalahan global yang masih belum terselesaikan hingga saat ini. Akibat dari adanya pandemi Covid-19, seluruh negara-negara di dunia termasuk Indonesia mengalami krisis multisektoral yang berdampak pada aspek kesehatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat. Sejauh ini pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai macam kebijakan untuk menangani pandemi Covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), New Normal, hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Namun kebijakan-kebijakan tersebut ternyata belum efektif untuk mengatasi persoalan pandemi Covid-19, apalagi jika melihat varian baru Covid-19 yaitu Omicron, maka dibutuhkan kebijakan yang lebih efektif dan efisien agar penyebaran virus Covid-19 dapat dikendalikan yaitu melalui penerapan karantina wilayah atau Lockdown. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab negara dalam menanggulangi peningkatan kasus Covid-19 melalui penerapan karantina wilayah atau lockdown. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan karantina wilayah pada saat kasus Covid-19 meningkat merupakan suatu langkah yang tepat dilakukan pemerintah dengan tetap mengedepankan perlindungan dan distribusi kebutuhan hidup dasar dan hewan ternak untuk masyarakat selama dikarantina wilayah.

The presence of the principle of Non-Refoulement as an instrument in international law requires every country to provide protection for refugees or asylum seekers.  However, during the Covid-19 pandemic, there are so many countries that have banned or refused refugees to enter their country in order to prevent the spread of Covid-19.  The purpose of this study is to see how the Non-Refoulement principle exists as the customary of international law, and how the Non-Refoulement principle exists as a basis for protection for refugees in Indonesia.  The results of the research show that there are problems related to the rights of refugees in Indonesia. However, it can be concluded that Indonesia has consistently applied this principle, for example when dealing with the exodus of Vietnamese refugees.

Salah satu tradisi yang masih dilestarikan oleh masyarakat Suku Sasak di Lombok adalah tradisi Merariq (kawin lari). Tradisi ini merupakan tradisi unik dan khas, sebab umumnya masyarakat menganggap kawin lari sebagai pelangaran terhadap hukum adat, seperti Batak, Bali, Bugis, Makasar, Sumbawa dan Mandar. Tujuan penelitian ini yaitu mengkaji hubungan antara hukum adat dan Hukum Islam, serta bagaimana pandangan terhadap tradisi Merariq ditinjau dari kacamata hukum adat dan Hukum Islam. Hasil penelitian mengetengahkan bahwa hukum adat dan Hukum Islam saling melengkapi tanpa kehilangan identitas masing-masing. Misalnya sebelum UU Perkawinan berlaku, maka dalam perkawinan bagi umat Islam, Hukum Perkawinan Islam merupakan tolok ukur bersama-sama dengan Hukum Perkawinan Adat. Kemudian terkait tradisi Merariq, sesungguhnya sudah dianut oleh masyarakat Suku Sasak sejak zaman dahulu. Adapun dalam prosesnya, tradisi Merariq juga tetap mengacu pada Syari’at Islam.

Kurang eksplisitnya pengaturan tentang perlidungan data pribadi nasabah menyebabkan terancamnya keamanan para pengguna jasa fintech. Indonesia semestinya mempunyai regulasi mengenai fintech seperti di Uni Eropa dan Malaysia. Meskipun Malaysia mengatur mengenai fintech syariah bukan fintech konvensional tetapi tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan fintech konvensional. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji bagaimana konsep pengaturan fintech di Uni Eropa dan juga Malaysia dalam upaya reformasi pengaturan perlindungan data pribadi korban pinjaman online di Indonesia. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan mikro, yakni dengan menganalisis konsep dan norma dari perlindungan bagi korban pinjaman online. Hasil penelitian mengetengahkan bahwa regulasi fintech yang diterapkan di Indonesia masih hanya sebatas mengatur sanksi administratif terhadap penyelenggara berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin. Sehingga perlu adanya legal r...

Kemajuan globalisasi juga memberikan pengaruh terhadap gaya komunikasi anak muda, khususnya dalam berbahasa. Saat ini bahasa gaul sudah bergerak menjadi trend di kalangan anak muda dan menyebabkan kecintaan terhadap Bahasa Indonesia semakin menurun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya menggunakan bahasa sehat (Bahasa Indonesia) dan upaya yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan kecintaan terhadap penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penulisan artikel ini mengaplikasikan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan konseptual. Hasil penelitian mengetengahkan bahwa penggunaan bahasa sehat (Bahasa Indonesia) sangat penting, sebab bahasa merupakan identitas suatu bangsa. Di samping itu, pentingnya meningkatkan penggunaan Bahasa Indonesia juga didasarkan oleh beberapa hal, yakni agar eksistensi Bahasa Indonesia tidak terancam oleh bahasa gaul, agar derajat Bahasa Indonesia tidak menurun, dan agar Bahasa Indonesia tidak punah. Adapun upaya yang...

Diantara budaya generasi masyarakat global, salah satu hal yang patut disoroti adalah persaingan antar individu. Sehingga dalam kondisi demikian, setiap individu terutama generasi milenial harus mampu mengikuti perkembangan yang ada, yakni dengan mengembangkan kemampuan soft skills. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui pentingnya pengembangan soft skills bagi generasi milenial, serta upaya yang bisa dilakukan untuk mengembangkan soft skills di era pandemi Covid-19. Dalam penulisan artikel ini Kami mengaplikasikan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan konseptual. Hasil penelitian mengetengahkan bahwa usia sekolah atau usia muda (milenial) merupakan usia-usia produktif, sehingga banyak hal yang harus diraih untuk mempersiapkan diri baik ketika sudah lulus dari bangku sekolah atau ketika menginjak usia kuliah. Salah satunya yakni berkaitan dengan kemampuan soft skills. Apabila sejak usia sekolah kita sudah belajar dan terbiasa melakukan kegiata...

The Covid-19 emergency condition requires a change in the priority of using village funds, which was originally to finance government administration, development implementation, community development, and community empowerment switch to village cash direct assistance activities. Mekarsari Village basically had several priorities before the arrival of the Covid-19 pandemic, one of which was the improvement of infrastructure such as roads and government agencies such as village offices due to the earthquake that hit Lombok Island in mid-2018. The purpose of this study is to examine how the impact of the Covid-19 pandemic in Mekarsari Village is, then examine the authority of the Mekarsari Village Government in managing village funds in the Covid-19 pandemic era and how to optimize it, and examine what obstacles are faced by the Mekarsari Village Government in managing funds. village during the Covid-19 pandemic. In this study, the author applies the normative-empirical legal research ...

Due to the discrepancy between the requirements of Article 74 of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering, Civil Servant Investigators have not been able to investigate money laundering crimes, such as those in the environmental, forestry, and marine sectors. This decision of the Constitutional Court Number 15/PUU-XIX/2021 has opened up opportunities for predicate crime investigators to investigate money laundering crimes. This study’s goal is to analyze how the Constitutional Court’s ruling may affect future law enforcement efforts to combat the crime of money laundering. The normative research method was used in this study, with a statutory, conceptual, and case approach. The study’s findings indicate that by broadening the definition of investigator in Article 74 of the Money Laundering Law, it is envisaged that it will lead to more productive outcomes in the fight against money laundering, particularly in terms of implementi...

One the things in the Law Number 11 year of 2020 about Job Creation that cause problem is the deletion of an article concerning Environmental Permit Obligations. Environmental Permit Obligation is not strictly regulated in the Law of Job Creation. However, a petitioner must get a ruling about Environmental Eligibility to be permitted in running a business. Environmental Permission’s Nomenclature and Substance in Law of Environmental Protection and Management is changed into Environmental Agreement in the Law of Job Creation. The purpose of writing this article is to analyze environmental disputes in the Law of Job Creation, analyze environmental issue connected to Human Right, and also suggest improvement concerning environmental provision after the constitutional court’s decision number 91/PUU-XVIII/2020. The result of the research indicate that in order for a legal product that is born to be functional in the order of life of the nation and state, the legal product must accommodat...

Purpose of the study: The purpose of this study is to examine the legality of the position and authority of the acting regional head, as well as to examine the dignity of democracy in the appointment of acting regional heads by the president and its construction after the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XX/2022. Methodology: This study applies normative legal research methods using a statutory, conceptual, and case approach. Results: The results of the study show that the appointment of acting regional heads is the operationalization of the concept of politically appointed presidential power and not the concept of election (political elected) as regional heads.  The consequence is a lack of regional legitimacy and a lack of relations with the people because it is not the people's choice.  This condition shows a portrait of the decline of democracy in the regions.  In this case, the government should prepare by making implementing regulations related to the mechanism ...

Language as a means of scientific thinking places itself reasonably centrally. Even according to Francis Bacon, human language can gain knowledge and power. In short, language helps both scientists and society to think scientifically. This research uses a communication law approach to analyze the urgency of language as a tool of scientific thinking in schools. The research method used is descriptive research. The research results present a concept of language that acts as a medium for thought processes and that schools are the best environments for cultivating language as a tool for scientific thinking. Because language and thinking are inextricably linked. As a result, in this scenario, language growth in the function of thinking is also meant to enhance science education. As a result, the presence of language as something unique to humans is more than just a sign; it is also a medium for growing the human intellect, particularly in communicating the truth of things. Teachers play ...

It can be called that the dynamics of national and state life in Indonesia are increasingly being tested by the same problem. For example, an outbreak of judicial corruption from the time to time, which was never ending. Law enforcers who are echoed as honorable professions, but on the other hand, these are exacerbated by the corrupt behavior of those professions. The sale and purchase of a case is no longer viewed as taboo, indeed it just looks like proper. Which means, it is a kind of a sign that the various legal regulations that normatively regulate the entire judicial process are ultimately unable to overcome the judicial corruption. The main objective of this research focuses on analysis related to efforts to revitalize the legal system in order to create an ideal rule of law as stated by Lawrance Friedman in his book namely "The Legal System: A Social Science Perspective". In this research, the method used is normative juridical using statutory, conceptual and histo...

Along with the times, the motives or concept of corruption are increasingly complex and growing, as well as the increasing number of transnational crimes, it makes the world need regulations regarding illicit enrichment in legal products at the level of law to allow the imposition of legal sanctions for these crimes, including Indonesia. The purpose of this study is to provide an overview of the practice of illicit enrichment in Indonesia and its comparison with other countries, as well as an analysis of the urgency of regulating illicit enrichment in Indonesian law as one of the most important norms in efforts to eradicate corruption in Indonesia. In this study, the method used is normative juridical using a statutory, conceptual and case approach. From the results of the study, an idea that is presented in efforts to develop and reform law in Indonesia, namely in the context of eradicating corruption. This idea is discussed in more depth through a number of concrete cases that hav...