Law

Adat merupakan suatu peraturan, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya. Di Indonesia aturan-aturan tentang segi kehidupan manusia tersebut menjadi aturan-aturan hukum yang mengikat yang disebut hukum adat. Adat telah melembaga dalam kehidupan masyarakat, baik berupa tradisi, adat upacara dan lain-lain yang mampu mengendalikan perilaku warga masyarakat dengan perasaan senang atau bangga, dan peranan tokoh adat yang menjadi tokoh masyarakat menjadi cukup penting. Adat merupakan norma yang tidak tertulis namun sangat kuat mengikat sehingga anggota-anggota masyarakat yang melanggar adat-istiadat akan menderita, karena sanksi keras yang kadang-kadang sacara tidak langsung dikenakan. Misalnya pada masyarakat yang melarang terjadinya perceraian, maka tidak hanya yang bersangkuatan yang mendapatkan sanksi atau menjadi tercemar, tetapi seluruh keluarga atau bahkan masyarakatnya.

Advokasi pada hakekatnya merupakan salah satu peranan dalam pekerjaan sosial. Mickelson dalam Sheafor dan Horejsi (2003) mendefinisikan advokasi pekerjaan sosial sebagai the act of directly representing, defending, intervening, supporting, or recommending a course of action on behalf of one or more individuals, groups, or communities with the goal of securing and retaining social justice. Berdasarkan definisi tersebut, advokasi pekerjaan sosial merupakan tindakan yang secara langsung mewakili, mempertahankan, mencampuri, mendukung, atau merekomendasikan tindakan tertentu untuk kepentingan satu atau lebih individu, kelompok, atau masyarakat dengan tujuan untuk menjamin atau menopang keadilan sosial. Definisi lain dikemukakan oleh Schneider dan Lester (2001), Social work advocacy is the exclusive and mutual representation of a client(s) or a cause in a forum, attempting to systematically influence decision making in an unjust or unresponsive system(s). Schneider dan Lester mendefinisikan advokasi pekerjaan sosial sebagai perwakilan eksklusif dan timbal balik untuk seorang atau beberapa klien atau untuk sebuah perkara dalam sebuah forum, upaya sistematik untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam sistem yang tidak adil atau tidak responsif. Selanjutnya, menurut Sheafor dan Horejsi, tindakan advokasi bertujuan untuk membantu klien dalam menegakkan hak-hak mereka untuk menerima sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan atau untuk memberikan dukungan aktif terhadap perubahan-perubahan kebijakan dan program-program yang memiliki efek negatif pada klien baik secara individual maupun kelompok. Kedua penulis juga membagi fungsi advokasi sebagai berikut:

Hal terpenting yang harus diperhatikan dari pengembangan Rumah Pangan Lestari (RPL) adalah bahwa ketahanan pangan nasional harus dimulai dari ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Artikel ini ditulis sebagai upaya untuk memaksimalkan kecukupan kebutuhan pangan rumah tangga yang merupakan program yang diinisiasi oleh Badan Ketahanan Pangan (BKP). Kemudian mengenai tujuan penulisan ini untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan untuk rumah tangga sesuai dengan kebutuhan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (yang mencerminkan ketahanan pangan rumah tangga); dan meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan yang berorientasi pasar. Hasil yang didapat berdasarkan analisis penulis adalah kemampuan masyarakat desa dapat berkembang dalam bidang pertanian dan peningkatan ketahanan pangan rumah tangga

Suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Hukum bukan saja berupa ketentuan-ketentuan undang-undang, tetapi juga aturan-aturan hukum tidak tertulis, termasuk kebiasaan, yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat. Kerugian yang ditimbulkan itu harus disebabkan karena perbuatan yang melawan hukum itu. Dengan kata lain, antara kerugian dan perbuatan harus ada hubungan sebab akibat yang langsung; kerugian itu disebabkan karena kesalahan pelakunya. Kesalahan dapat berupa kesengajaan maupun kealpaan (kelalaian). Unsur-unsur dalam Perikatan • Hubungan hukum : hukum melekatkan hak pada satu pihak dan kewajiban pada apihak lain dan apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka hukum dapat memaksakannya. • Harta kekayaan, maksudnya adalah untuk menilai bahwa suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan, yang dapat dinilai dengan uang. • Para pihak. Pihak yang berhak atas prestasi = kreditur, sedangkan yang wajib memenuhi prestasi = debitur. • Prestasi (pasal 1234 KUH Perdata), prestasi yaitu : memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Definisi perikatan "Hubungan hukum yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak didalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi

Teks deskripsi adalah sebuah paragraf yang dimana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek yang sedang dibahas kepada pembaca dengan melibatkan panca indra, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. B. Tujuan Teks Deskripsi Teks deskripsi bertujuan agar orang yang membaca teks ini seolah-olah sedang merasakan langsung apa yang sedang di ceritakan oleh penulis di dalam teks tersebut. C. Ciri-Ciri Teks Deskripsi 1. Menggambarkan suatu objek seperti benda, makhluk hidup, serta tempat dan suasana tertentu. 2. Penggambaran dilakukan secara jelas atau sangat rinci. 3. Banyak ditemukan frasa atau kata-kata yang maknanya ada kata sifat serta keterangan atau keadaan. 4. Memaparkan ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti bentuk, warna, ukuran, dan kepribadian secara rinci dan jelas. 5. Para pembaca seolah-olah dapat merasakan sendiri apa yang diceritakan dalam teks tersebut. D. Struktur Teks Deskripsi 1. Deskripsi umum Berisi mengenai definisi atau identitas objek yang akan dideskripsikan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara perbuatan penyelewengan dana nasabah (fraud) dengan prinsip kepercayaan dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah atas tindakan fraud. Sedangkan manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan permasalahan yang diteliti. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa prinsip kepercayaan itu sangat penting bagi keberlangsungan suatu lembaga perbankan, yang mana jika tidak ada kepercayaan dari masyarakat, bank tidak dapat melaksanakan kegiatan usahanya untuk itu bank harus senantiasa menjaga kepercayaan nasabah dengan menjaga kesehatan banknya serta memberikan perlindungan baik secara preventif maupun represif kepada nasabah agar mereka merasa aman dan nyaman bertransaksi di bank yang bersangkutan.