Papers by Mochammad Sudibyo
Jakarta merupakan Ibu kota negara yang memiliki potensi pengelolaan aset terbesar di Indonesia. S... more Jakarta merupakan Ibu kota negara yang memiliki potensi pengelolaan aset terbesar di Indonesia. Sebagai pusat pemerintahan, bisnis, politik, dan kebudayaan, Jakarta merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pemerintahan, BUMN, perusahaan swasta, serta perusahaan asing.
Infrastruktur pun berkembang pesat, ditandai dengan adanya gedung-gedung bertingkat, jalan layang, jalan tol, serta jembatan melintang yang selalu disibukkan dengan padatnya lalu lintas ibu kota.
Dengan aset negara yang begitu besar ini, dibutuhkan pengelolaan yang baik yang selama ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan. Sebagai perpanjangan tangan Kantor Pusat DJKN, Kanwil DJKN DKI Jakarta bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara dalam mengelola aset negara di wilayah DKI Jakarta.
Tujuan dari penetapan peraturan tata cara pengenaan PBB Sektor pertambangan migas adalah untuk le... more Tujuan dari penetapan peraturan tata cara pengenaan PBB Sektor pertambangan migas adalah untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan untuk pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi. Tata cara pengenaan PBB Migas dimuat dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-45/Pj/2013.
Saat ini, hampir semua profesi yang ada telah memiliki kode etika profesinya masing-masing, tidak... more Saat ini, hampir semua profesi yang ada telah memiliki kode etika profesinya masing-masing, tidak terkecuali pegawai negeri sipil (PNS). PNS sendiri menurut Undang-Undang No. 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas Negara lainnya, digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. PNS sendiri memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan bidang pekerjaannya, PNS juga berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Pada kesempatan kali ini, di mata kuliah Etika Profesi PNS, kami diberikan kesempatan oleh dosen untuk melakukan kegiatan kunjungan dan pengamatan ke instansi pemerintahan, yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat. Kegiatan kunjungan ini untuk melihat langsung pelayanan publik yang ada dan mengamati kesesuaiannya dengan kode etik.
Paper ini dibuat semata-mata untuk tujuan akademik.
Laporan tugas penilaian Plaza Bintaro Jaya, Nilai yg dihasilkan belum tentu mencerminkan nilai ya... more Laporan tugas penilaian Plaza Bintaro Jaya, Nilai yg dihasilkan belum tentu mencerminkan nilai yang sebenanrnya.
Partial interest adalah hak pada suatu real estate yang merepresentasikan sesuatu yang lebih keci... more Partial interest adalah hak pada suatu real estate yang merepresentasikan sesuatu yang lebih kecil dibandingkan keseluruhan. Dalam suatu kepemilikan real properti terdapat hak kepemilikan yang lengkap (bundle of rights), yang meliputi hak untuk menjual kepemilikan, hak untuk menyewakan kepemilikan dan menempati suatu properti, hak untuk menjaminkan kepentingan, hak untuk memberikan kepentingan, hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang tersebut di atas (Appraisal Institute, 2001).
Langkah-langkah pengukuran luas tanah dengan Total Station
Berdasarkan hasil analisa dan penilaian terhadap objek pajak, serta mempertimbangkan berbagai fak... more Berdasarkan hasil analisa dan penilaian terhadap objek pajak, serta mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi nilai, kami menyimpulkan bahwa Nilai Jual Objek Pajak MASJID ASSYUHADA di Jalan Ceger Raya, Jurang Mangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan per kondisi 23 Maret 2015 adalah sebesar Rp. .....
Menjabarkan sistem proyeksi yang cocok untuk pemetaan wilayah Indonesia.
Berisi Rancangan Visi MIsi, Analisis SWOT, Rencana Strategis dan Rencana Operasional Perusahaan F... more Berisi Rancangan Visi MIsi, Analisis SWOT, Rencana Strategis dan Rencana Operasional Perusahaan Fox Brand Milk
Konsep hukum tanah nasional bersumber pada hukum adat, sehingga mengakui adanya hak ulayat masyar... more Konsep hukum tanah nasional bersumber pada hukum adat, sehingga mengakui adanya hak ulayat masyarakat hukum adat di berbagai wilayah di Indonesia yang telah lebih dulu ada dan mendiami tanah-tanah di Indonesia, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Walaupun tidak dijelaskan secara detail mengenai pengertian hak ulayat, namun Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memberikan pengakuan terhadap adanya hak ulayat dalam hukum pertanahan nasional. Hak ulayat merupakan hak penguasaan tertinggi dalam masyarakat hukum adat tertentu atas tanah yang merupakan kepunyaan bersama para warganya. Meskipun demikian, ketentuan dalam UUPA juga memberikan batasan terkait dengan eksistensi dari hak ulayat masyarakat hukum adat. Adapun batasan tersebut adalah sepanjang menurut kenyataannya masih ada, sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Kota Bandar Lampung sebagai Ibu Kota Provinsi Lampung idealnya bisa menjadi percontohan bagi daer... more Kota Bandar Lampung sebagai Ibu Kota Provinsi Lampung idealnya bisa menjadi percontohan bagi daerah lain di Provinsi Lampung, akan tetapi dalam pengelolaan lingkungan lingkungan hidup belum berhasil, dimana kawasan konservasi di Kota Bandar Lampung telah mengalami kerusakan yang cukup parah. Dengan demikian dibutuhkan dukungan peran serta masyarakat dan stakeholder untuk supaya kelestarian kawasan konservasi tetap terjaga, mengingat banyak akibat yang ditimbulkan karena rusaknya lingkungan hidup seperti dapat menimbulkan bencana banjir, longsor dan kekeringan. Orientasi ekspolitasi kekayaan alam untuk kepentingan ekonomi tanpa memperhatikan aspek lingkungan merupakan salah satu bentuk pengingkaran terhadap alam yang bisa kita lihat. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dapat menjadi perhatian dalam pengelolaan kawasan hijau di Kota Bandar Lampung, dengan tidak hanya meningkatkan pembangunan gedung fisik semata melainkan juga turut berperan serta menjaga lingkungan. Hal ini diperlukan tindakan nyata untuk menjaga kawasan konservasi Kota Bandar Lampung yang masih tersisa, karena kawasan konservasi merupakan pertahanan terakhir untuk menjaga agar Kota Bandar Lampung terhindar dari bencana yang bisa timbul dikarenakan rusaknya lingkungan.
Drafts by Mochammad Sudibyo
Politeknik Keuangan Negara Stan, 2017
Kawasan Bintaro Jaya terletak di Tangerang Selatan. Kawasan ini memiliki infrastruktur seperti pu... more Kawasan Bintaro Jaya terletak di Tangerang Selatan. Kawasan ini memiliki infrastruktur seperti pusat perbelanjaan, apartemen, hotel, sekolah, perumahan, dan lain-lain. Berdasarkan informasi dari PT Jaya Properti, kawasan ini direncanakan akan dikembangkan menjadi daerah mixed-use dengan konsep gaya hidup yang terintegrasi. Kawasan ini menawarkan cara baru untuk menikmati hidup dengan akses mudah ke tempat fasilitas pendukung dan hiburan untuk memenuhi gaya hidup yang modern dan dinamis. Dalam melaksanakan pembangunan di Kawasan Plaza Bintaro Jaya dan kawasan lainnya, PT Jaya Properti berdasar pada satu rencana induk yang mencakup rencana pembangunan berbagai jaringan jalan yang menjadi penghubung antarkawasan. Sampai saat ini pelayanan transportasi angkutan kota di daerah Bintaro Jaya hanya ditunjang oleh halte karena tidak tersedianya fasilitas terminal di daerah ini. Pemanfaatan halte-halte yang sudah ada pun nyatanya masih kurang maksimal. Banyak dari para pengemudi angkutan kota yang masih menaikkan ataupun menurunkan penumpang di sembarang tempat, bahkan para pengemudi ini menjadikan beberapa titik lokasi sebagai pangkalan angkutan mereka. Tidak strategisnya posisi penempatan beberapa halte merupakan alasan para pengemudi menaikkan dan menurukan penumpang di sembarang tempat. Alasan itu pula yang melatar belakangi para supir angkutan kota mendirikan pangkalan liar di beberapa titik di area Bintaro Jaya. Di Kawasan Plaza Bintaro Jaya pun terdapa pangkalan liar yang beroperasi setiap hari dan menimbulkan masalah-masalah perkotaan seperti kemacetan dan kesemrawutan yang menyebabkan turunnya kenyamanan pengguna jalan. Akibat lain dari didirikannya pangkalan liar di Kawasan Plaza Bintaro Jaya adalah rusaknya keindahan kota karena selain menimbulkan kesemrawutan, di pangkalantersebut juga didirikan bangunan tempat istirahat para pengemudi yang dibuat ala kadarnya. Penggunaan bahan bangunan dan teknologi yang seadanya membuat bangunan tersebut menjadi bangunan yang merusak pemandangan kota. Permasalahan kemacetan, kesemrawutan, dan keindahan kota akibat ketiadaan terminal ini perlahan bertambah parah seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu penulis akan mencoba menerapkan ilmu yang telah diperoleh di program studi DIII PBB/Penilai Politeknik Keuangan Negara STAN untuk memberikan sedikit sumbangsih pemikiran yang dapat membantu mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karena itu, penulis membuat karya tulis berjudul “Tinjauan Lokasi Pool Angkutan Umum di Kawasan Plaza Bintaro Jaya”.
Pada hari Rabu, 25 Januari 2016, Badan anti-korupsi dunia yang berkantor di Berlin, Transparency ... more Pada hari Rabu, 25 Januari 2016, Badan anti-korupsi dunia yang berkantor di Berlin, Transparency Internasional, hari Rabu mengeluarkan laporan tahunan atas hasil upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan 176 negara setahun terakhir. Indeks Persepsi Korupsi ini menempatkan Indonesia di peringkat ke 90 dengan skor 37. Dari sisi skor ada kenaikan satu poin, tetapi dari sisi rating terjadi penurunan dua tingkat. Kenyataan bahwa terjadinya penurunan peringkat tanpa diiringi penurunan skor tentu saja tidak akan membuat Bangsa Indonesia senang. Hal ini adalah bukti bahwa hampir di dunia, termasuk Indonesia, korupsi terus mengalami perkembangan setiap tahunnya, hal yang membedakan hanyalah tingkat perkembangan korupsi di masing-masing negara yang bervariasi. Hal ini juga seolah menjadi pertanda bahwa ada yang salah dngan mental bangsa ini. Apakah orang-orang dari bangsa Indonesia telah menjadi orang yang lebih mementigkan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum? Atau adakah hal lain yang menyebabkan orang-orang untuk berprilaku korup dan merusak negara ini dari dalam? Banyak yang berkata bahwa korupsi disebabkan oleh hal-hal kecil yang biasanya dimaklumi tetapi hal-hal tersebut adalah bibit-bibit awal dari korupsi. Beberapa contoh dari hal tersebut adalah menyontek, berbohong, menipu, dan lain-lain
Uploads
Papers by Mochammad Sudibyo
Infrastruktur pun berkembang pesat, ditandai dengan adanya gedung-gedung bertingkat, jalan layang, jalan tol, serta jembatan melintang yang selalu disibukkan dengan padatnya lalu lintas ibu kota.
Dengan aset negara yang begitu besar ini, dibutuhkan pengelolaan yang baik yang selama ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan. Sebagai perpanjangan tangan Kantor Pusat DJKN, Kanwil DJKN DKI Jakarta bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara dalam mengelola aset negara di wilayah DKI Jakarta.
Paper ini dibuat semata-mata untuk tujuan akademik.
Drafts by Mochammad Sudibyo
Infrastruktur pun berkembang pesat, ditandai dengan adanya gedung-gedung bertingkat, jalan layang, jalan tol, serta jembatan melintang yang selalu disibukkan dengan padatnya lalu lintas ibu kota.
Dengan aset negara yang begitu besar ini, dibutuhkan pengelolaan yang baik yang selama ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan. Sebagai perpanjangan tangan Kantor Pusat DJKN, Kanwil DJKN DKI Jakarta bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara dalam mengelola aset negara di wilayah DKI Jakarta.
Paper ini dibuat semata-mata untuk tujuan akademik.