International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, Oct 21, 2019
Mediation is one of the most flexible alternatives of dispute resolution since mediating a disput... more Mediation is one of the most flexible alternatives of dispute resolution since mediating a dispute can be conducted through non-litigation means. In other words, it can be carried out by involving a complete absence of lawsuit in a court of law, or through litigation after the dispute is submitted to the court of law.
Abstrak Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya ketentuan Pas... more Abstrak Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya ketentuan Pasal 22 berpengaruh dan membawa konsekuensi hukum terhadap beberapa Pasal dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk juga perubahan ketentuan berkaitan dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Tujuan Penelitian ini bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebelum dan sesudah berlakunya UU 11/2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Pengolahan data dilakukan secara deskriptif analitis. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian memperlihatkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup setelah berlakunya UU 11/2020 dapat dilakukan dengan cara pengajuan gugatan keperdataan ke Pengadilan Negeri yang berwenang, dan penyelesai...
International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 2020
The enactment of Law Number 30 of 2014 on Government Administration, has given birth to a new par... more The enactment of Law Number 30 of 2014 on Government Administration, has given birth to a new paradigm related to silence or neglect of an application to obtain a ruling or a decision from a State Administration official becomes positive, meaning that every application for a State Administrative Decree that is Not followed up and/or ignored by State Administration officials are considered legally granted, as confirmed in the provisions of Article 53 paragraph (3) of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. According to the principle of a fictitious positive decision, if the State Administration Agency or Official does not issue the requested decision, while the predetermined period has passed, it is legally deemed to have issued a decision granting the application (a fictitious positive decision). At the level of implementation at the Administrative Court, the procedure for the Fictitious Positive Application has been regulated in Supreme Court Regulation Number 8...
JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES), 2020
Accountability of government officials' actions is strongly related to the exercise of govern... more Accountability of government officials' actions is strongly related to the exercise of government authority. In carrying out duties to realize the general welfare, the authority used by organs or government officials is based on the provisions of the laws and regulations (the principle of legality). However, it is not uncommon for the task to be carried out based on discretionary authority. The freedom of government officials to make decisions based on discretionary authority has a great potential to be abused which results in consequences from both point of view of administrative law as well as of criminal law. In the practice, there is discrepancy among law enforcers on the understanding of the principles related to the accountability of discretionary authority held by government officials.
ABSTRAK Pengadaan tanah merupakan perbuatan hukum yang berupa melepaskan hubungan hukum yang semu... more ABSTRAK Pengadaan tanah merupakan perbuatan hukum yang berupa melepaskan hubungan hukum yang semula ada antara pemegang hak dan tanahnya yang diperlukan, dengan pemberian imbalan dalam bentuk uang, fasilitas atau lainnya, melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat antara empunya tanah dan pihak yang memerlukan. Proses pelepasan hak atas kepemilikan orang atas tanah dan/atau benda-benda yang ada diatasnya yang dilakukan secara sukarela. Pengaturan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil Penyelenggaraan pengadaan tanah juga sering bersinggungan dengan isu hukum mendasar...
International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 2020
Integrity is one of the most important attributes that a judge must have. A judge with integrity ... more Integrity is one of the most important attributes that a judge must have. A judge with integrity means a judge who has an honest and a strong personality, a firm attitude in defending principles, does not want corruption and becomes an inherent basis for oneself as a moral value. In addition, the integrity of judges is also a quality, nature or condition that shows a unified whole, so that it has the potential and ability to exude authority for judges and judicial institutions. In addition to the integrity aspect that must be inherent in a judge, aspect of legislation is also very important. The integrity of judges and legislation are two closely related aspects, so that if one of these aspects is not good, then enforcing the law as one of the judges' duties to provide justice to the community will not be achieved.
Abstrak Dalam rangka usaha memelihara kewibawaan Pegawai Negeri Sipil, serta untuk mewujudkan Peg... more Abstrak Dalam rangka usaha memelihara kewibawaan Pegawai Negeri Sipil, serta untuk mewujudkan Pegawai Negeri sebagai Aparatur Pemerintah yang bersih dan berwibawa diperlukan adanya suatu perangkat peraturan disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan dan sanksi apabila suatu kewajiban tersebut tidak ditaati atau adanya suatu pelanggaran-pelanggaran dalam menjalankan tugas. Pengaturan dan penerapan sanksi disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Daerah Kota Bogor diatur dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kinerja Dan Disiplin Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor sebagai penjabaran dan pedoman lebih lanjut terhadap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang merupakan pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Demikian juga dengan batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum yang didasarkan pada...
Abstrak Online Single Submission (OSS) diluncurkan pada tanggal 8 Juli 2018 dalam rangka menyede... more Abstrak Online Single Submission (OSS) diluncurkan pada tanggal 8 Juli 2018 dalam rangka menyederhanakan proses perizinan berusaha. Disebut pertama kali dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017, sedangkanh peraturan pelaksanaan OSS ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik . OSS adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) negara hingga Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia. Kebijakan ini diambil Pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui pertumbuhan dunia usaha yang selama ini mengeluhkan panjangnya waktu dan rantai birokrasi yang harus dilewati untuk memulai suatu usaha. Online Single Submission sering juga disebut dengan singkatan OSS. Penggunaan OSS ini biasanya dilakukan dalam hal pengurusan izin berusaha oleh para pelaku usaha. Jadi bila ingin berusaha atau memiliki sebuah usaha bisa melakukan...
International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 2021
Legal science covers a limited scope since it only focuses on norms or law. Many problems relatin... more Legal science covers a limited scope since it only focuses on norms or law. Many problems relating to law raises further questions that require a fundamental answer. The fact is that these questions are impossible to be answered by legal science. This phenomenon is being the object of discussion in the field of philosophy. Philosophy, with its metaphysics, epistemology, and axiology ways of thinking, besides providing fundamental answers to problems in philosophy and general science, also give a solid foundation for the existence of law itself. Law, if reflected through philosophical science, is included as science which has its own characteristics for its normative nature.
JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES), 2018
The development of jurisprudence continues to grow in accordance with the existing laws in the so... more The development of jurisprudence continues to grow in accordance with the existing laws in the society which it is not the same as the law in legal development. It is not related to the rigid nature of the law which only regulates the general nature and the process of its formation takes a long time. In practice, the development of jurisprudence, as one of the sources of formal law, can be distinguished into two legal systems affecting the legal world. They are namely the Continental European legal system with its Civil Law System which prioritizes "codification" in the field of law and the Anglo Saxon law with its Common Law System, which is famous for the "Precedent" system binding the judges to follow the previous judgment in deciding the same case.
International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 2020
Strict liability is a concept of civil liability that does not require mistakes made by the defen... more Strict liability is a concept of civil liability that does not require mistakes made by the defendant but rather defendant has caused losses to the plaintiff. Strict liability can help enforcement of environmental law that is oriented towards prevention. This is because strict liability can change the behavior of potential injurer to be more conscientious in performing their activities. The effectiveness of strict liability in supporting these ideals can certainly be realized if we first can correctly interpret the concept of strict liability. Strict liability is well known in the practice of civil justice in Indonesia in relation to the elements of error in the lawsuit based on Acts Against the Law in Article 1365 of the Civil Code (BW). Although the elements of objective and subjective errors are irrelevant if the action of the perpetrator is an activity with risk that whether the perpetrator has made a preventive effort and has been careful does not meant that risk is eliminated ...
International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding
Legal science covers a limited scope since it only focuses on norms or law. Many problems relatin... more Legal science covers a limited scope since it only focuses on norms or law. Many problems relating to law raises further questions that require a fundamental answer. The fact is that these questions are impossible to be answered by legal science. This phenomenon is being the object of discussion in the field of philosophy. Philosophy, with its metaphysics, epistemology, and axiology ways of thinking, besides providing fundamental answers to problems in philosophy and general science, also give a solid foundation for the existence of law itself. Law, if reflected through philosophical science, is included as science which has its own characteristics for its normative nature.
International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, Oct 21, 2019
Mediation is one of the most flexible alternatives of dispute resolution since mediating a disput... more Mediation is one of the most flexible alternatives of dispute resolution since mediating a dispute can be conducted through non-litigation means. In other words, it can be carried out by involving a complete absence of lawsuit in a court of law, or through litigation after the dispute is submitted to the court of law.
Abstrak Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya ketentuan Pas... more Abstrak Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya ketentuan Pasal 22 berpengaruh dan membawa konsekuensi hukum terhadap beberapa Pasal dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk juga perubahan ketentuan berkaitan dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Tujuan Penelitian ini bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebelum dan sesudah berlakunya UU 11/2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Pengolahan data dilakukan secara deskriptif analitis. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian memperlihatkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup setelah berlakunya UU 11/2020 dapat dilakukan dengan cara pengajuan gugatan keperdataan ke Pengadilan Negeri yang berwenang, dan penyelesai...
International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 2020
The enactment of Law Number 30 of 2014 on Government Administration, has given birth to a new par... more The enactment of Law Number 30 of 2014 on Government Administration, has given birth to a new paradigm related to silence or neglect of an application to obtain a ruling or a decision from a State Administration official becomes positive, meaning that every application for a State Administrative Decree that is Not followed up and/or ignored by State Administration officials are considered legally granted, as confirmed in the provisions of Article 53 paragraph (3) of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. According to the principle of a fictitious positive decision, if the State Administration Agency or Official does not issue the requested decision, while the predetermined period has passed, it is legally deemed to have issued a decision granting the application (a fictitious positive decision). At the level of implementation at the Administrative Court, the procedure for the Fictitious Positive Application has been regulated in Supreme Court Regulation Number 8...
JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES), 2020
Accountability of government officials' actions is strongly related to the exercise of govern... more Accountability of government officials' actions is strongly related to the exercise of government authority. In carrying out duties to realize the general welfare, the authority used by organs or government officials is based on the provisions of the laws and regulations (the principle of legality). However, it is not uncommon for the task to be carried out based on discretionary authority. The freedom of government officials to make decisions based on discretionary authority has a great potential to be abused which results in consequences from both point of view of administrative law as well as of criminal law. In the practice, there is discrepancy among law enforcers on the understanding of the principles related to the accountability of discretionary authority held by government officials.
ABSTRAK Pengadaan tanah merupakan perbuatan hukum yang berupa melepaskan hubungan hukum yang semu... more ABSTRAK Pengadaan tanah merupakan perbuatan hukum yang berupa melepaskan hubungan hukum yang semula ada antara pemegang hak dan tanahnya yang diperlukan, dengan pemberian imbalan dalam bentuk uang, fasilitas atau lainnya, melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat antara empunya tanah dan pihak yang memerlukan. Proses pelepasan hak atas kepemilikan orang atas tanah dan/atau benda-benda yang ada diatasnya yang dilakukan secara sukarela. Pengaturan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil Penyelenggaraan pengadaan tanah juga sering bersinggungan dengan isu hukum mendasar...
International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 2020
Integrity is one of the most important attributes that a judge must have. A judge with integrity ... more Integrity is one of the most important attributes that a judge must have. A judge with integrity means a judge who has an honest and a strong personality, a firm attitude in defending principles, does not want corruption and becomes an inherent basis for oneself as a moral value. In addition, the integrity of judges is also a quality, nature or condition that shows a unified whole, so that it has the potential and ability to exude authority for judges and judicial institutions. In addition to the integrity aspect that must be inherent in a judge, aspect of legislation is also very important. The integrity of judges and legislation are two closely related aspects, so that if one of these aspects is not good, then enforcing the law as one of the judges' duties to provide justice to the community will not be achieved.
Abstrak Dalam rangka usaha memelihara kewibawaan Pegawai Negeri Sipil, serta untuk mewujudkan Peg... more Abstrak Dalam rangka usaha memelihara kewibawaan Pegawai Negeri Sipil, serta untuk mewujudkan Pegawai Negeri sebagai Aparatur Pemerintah yang bersih dan berwibawa diperlukan adanya suatu perangkat peraturan disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan dan sanksi apabila suatu kewajiban tersebut tidak ditaati atau adanya suatu pelanggaran-pelanggaran dalam menjalankan tugas. Pengaturan dan penerapan sanksi disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Daerah Kota Bogor diatur dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kinerja Dan Disiplin Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor sebagai penjabaran dan pedoman lebih lanjut terhadap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang merupakan pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Demikian juga dengan batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum yang didasarkan pada...
Abstrak Online Single Submission (OSS) diluncurkan pada tanggal 8 Juli 2018 dalam rangka menyede... more Abstrak Online Single Submission (OSS) diluncurkan pada tanggal 8 Juli 2018 dalam rangka menyederhanakan proses perizinan berusaha. Disebut pertama kali dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017, sedangkanh peraturan pelaksanaan OSS ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik . OSS adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) negara hingga Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia. Kebijakan ini diambil Pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui pertumbuhan dunia usaha yang selama ini mengeluhkan panjangnya waktu dan rantai birokrasi yang harus dilewati untuk memulai suatu usaha. Online Single Submission sering juga disebut dengan singkatan OSS. Penggunaan OSS ini biasanya dilakukan dalam hal pengurusan izin berusaha oleh para pelaku usaha. Jadi bila ingin berusaha atau memiliki sebuah usaha bisa melakukan...
International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 2021
Legal science covers a limited scope since it only focuses on norms or law. Many problems relatin... more Legal science covers a limited scope since it only focuses on norms or law. Many problems relating to law raises further questions that require a fundamental answer. The fact is that these questions are impossible to be answered by legal science. This phenomenon is being the object of discussion in the field of philosophy. Philosophy, with its metaphysics, epistemology, and axiology ways of thinking, besides providing fundamental answers to problems in philosophy and general science, also give a solid foundation for the existence of law itself. Law, if reflected through philosophical science, is included as science which has its own characteristics for its normative nature.
JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES), 2018
The development of jurisprudence continues to grow in accordance with the existing laws in the so... more The development of jurisprudence continues to grow in accordance with the existing laws in the society which it is not the same as the law in legal development. It is not related to the rigid nature of the law which only regulates the general nature and the process of its formation takes a long time. In practice, the development of jurisprudence, as one of the sources of formal law, can be distinguished into two legal systems affecting the legal world. They are namely the Continental European legal system with its Civil Law System which prioritizes "codification" in the field of law and the Anglo Saxon law with its Common Law System, which is famous for the "Precedent" system binding the judges to follow the previous judgment in deciding the same case.
International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 2020
Strict liability is a concept of civil liability that does not require mistakes made by the defen... more Strict liability is a concept of civil liability that does not require mistakes made by the defendant but rather defendant has caused losses to the plaintiff. Strict liability can help enforcement of environmental law that is oriented towards prevention. This is because strict liability can change the behavior of potential injurer to be more conscientious in performing their activities. The effectiveness of strict liability in supporting these ideals can certainly be realized if we first can correctly interpret the concept of strict liability. Strict liability is well known in the practice of civil justice in Indonesia in relation to the elements of error in the lawsuit based on Acts Against the Law in Article 1365 of the Civil Code (BW). Although the elements of objective and subjective errors are irrelevant if the action of the perpetrator is an activity with risk that whether the perpetrator has made a preventive effort and has been careful does not meant that risk is eliminated ...
International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding
Legal science covers a limited scope since it only focuses on norms or law. Many problems relatin... more Legal science covers a limited scope since it only focuses on norms or law. Many problems relating to law raises further questions that require a fundamental answer. The fact is that these questions are impossible to be answered by legal science. This phenomenon is being the object of discussion in the field of philosophy. Philosophy, with its metaphysics, epistemology, and axiology ways of thinking, besides providing fundamental answers to problems in philosophy and general science, also give a solid foundation for the existence of law itself. Law, if reflected through philosophical science, is included as science which has its own characteristics for its normative nature.
Uploads
Papers by Edi Rohaedi