Papers by Nitami Apriliyanti
Dengan mennyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang saya haturkan puji syukur ... more Dengan mennyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang saya haturkan puji syukur kehadirat-Nya yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-nya kepada kita sehingga saya dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Manajemen Keuangan Daerah.
Pengelolan keuangan daerah merupakan bagian integral dari manajemen anggaran publik yang mencermi... more Pengelolan keuangan daerah merupakan bagian integral dari manajemen anggaran publik yang mencerminkan rangkaian perhitungan anggaran dan pendapatan (belanja) pemeritah negara yang meliputi proses: penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pengawasan (evaluasi) pendayahgunaan keuangan. Hal ini berarti bahwa segmen pengelolaan keuangan daerah menjadi bagian inti komponen obyektif pembicaraan kebijakan publik. "Menurut Thomas R Dye, kebijakan publik pada hakikatnya menyangkut pilihan pemerintah untuk berbuat atau tidak berbuat (to do or not to do) maka keuangan daerah secara manajerial dalam lingkup kebijakan publik menyangkut suatu pilihan bagi pemerintah untuk melakukan aktivitas finansial. Langkah pemerintah melalui perangkat hukum menjadi sesuatu yang penting dalam penentuan arah kebijakan keuangan." 23 Berdasarkan beberapa penegertian keuangan daerah diatas dapat pahami tujuan utama peraturan yang dibuat bukan hanya keinginan untuk melimpahkan wewenang dan pembiayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi hal yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat agar terjadi pemerataan kesejahteraan dan juga untuk semangat Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut, Keuangan daerah adalah "semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut". 23 Soekarwo, hukum pengelolaan keuangan daerah, surabaya, airlangga university press, 2005 hal 111 Universitas Sumatera Utara
Jurusan : Ilmu administrasi kebijakan publik (V) Fakultas: Ilmu social dan politik UNIVERSITAS MU... more Jurusan : Ilmu administrasi kebijakan publik (V) Fakultas: Ilmu social dan politik UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM 2018/2019 KATA PENGANTAR
Uploads
Papers by Nitami Apriliyanti