Fisipol

Stiap perbankan pasti memiliki banyak sekalih produk-produk yang di keluarkan guna memenuhi kebutuhan dari nasabahnya. Akan tetapi dari semua produk-produk yang di keluarkan oleh pihak bank, setiap bank pasti memiliki produk-produk unggulan yang di mana produk unggulan ini memiliki kelebihin tersendiri di bandingkan dengan produk-produk lainnya dan produk unggulan ini lebih banyak di minati oleh nasabah. Begitu halnya dengan PT. Bank Syariah Mandiri yang juga memiliki produk-produk unggulannya. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh produk unggulan PT. Bank Syariah Mandiri terhadap peningkatan jumlah nasabah.

BAHAN MATA KULIAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN Dosen : Heri Fajariatno, S.AP. M.AP. Semester V Prodi Adm Pembangunan FISIP Universitas Muhammadiyah Mataram Pendekatan Filosofi Perencanaan FAILLING TO PLAN IS PLANNING TO FAIL (Gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan), salah satu filosofi dasar perencanaan yang perlu kita simak yang memiliki makna atau esensi yang sangat mendasar.

Pengelolan keuangan daerah merupakan bagian integral dari manajemen anggaran publik yang mencerminkan rangkaian perhitungan anggaran dan pendapatan (belanja) pemeritah negara yang meliputi proses: penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pengawasan (evaluasi) pendayahgunaan keuangan. Hal ini berarti bahwa segmen pengelolaan keuangan daerah menjadi bagian inti komponen obyektif pembicaraan kebijakan publik. "Menurut Thomas R Dye, kebijakan publik pada hakikatnya menyangkut pilihan pemerintah untuk berbuat atau tidak berbuat (to do or not to do) maka keuangan daerah secara manajerial dalam lingkup kebijakan publik menyangkut suatu pilihan bagi pemerintah untuk melakukan aktivitas finansial. Langkah pemerintah melalui perangkat hukum menjadi sesuatu yang penting dalam penentuan arah kebijakan keuangan." 23 Berdasarkan beberapa penegertian keuangan daerah diatas dapat pahami tujuan utama peraturan yang dibuat bukan hanya keinginan untuk melimpahkan wewenang dan pembiayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi hal yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat agar terjadi pemerataan kesejahteraan dan juga untuk semangat Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut, Keuangan daerah adalah "semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut". 23 Soekarwo, hukum pengelolaan keuangan daerah, surabaya, airlangga university press, 2005 hal 111 Universitas Sumatera Utara

Dengan mennyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang saya haturkan puji syukur kehadirat-Nya yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-nya kepada kita sehingga saya dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Manajemen Keuangan Daerah.

Good governance can be achieved by the implication of the regional financial planning strategies, that consist of the improvement of the regional financial management mechanisms and the improvement of the territorial financial accounting system. Hence, an improvement have to be done in all phases i.e. planning, implication, and controlling phases. The development of the information technology can also support good governance achievement, i.e. by applying e-government (e-govt) as a mean to support and control the government's role. PENDAHULUAN Era otonomi daerah yang bergulir sejak tahun 2001, memunculkan banyak tantangan sulit yang harus dihadapi Pemerintah dalam tahun terakhir dan mendatang. Tantangan tersebut dapat berupa kekacauan ekonomi, perubahan nilai privatisasi, pelayanan publik, efektivitas dan efisiensi anggaran, batas pungutan pajak dan tuntutan pensejahteraan masyarakat. Gejolak yang semakin meningkat dan saling bertautan ini memerlukan tanggapan serius dari pemerintah pusat dan daerah. Pertama, pemerintah harus berpikir strategis yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Kedua, pemerintah harus menerjemahkan inputnya untuk strategi yang efektif untuk menanggulangi lingkungan yang terbuka. Ketiga, pemerintah harus mengembangkan alasan yang diperlukan untuk meletakkan landasan bagi pemakaian dan pelaksanaan strateginya. Wujud usaha yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan terbitnya UU No. 22/1999 yang telah direvisi menjadi UU No.32/2004 tentang pemerintah daerah, dan UU No. 25/1999 yang telah direvisi menjadi UU No. 33/2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang tersebut menjelaskan konsep otonomi daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan peraturan perundangan tersebut, pemerintah daerah berkewajiban menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan daerah yang terlebih dahulu harus mendapatkan pengesahan dari DPRD masing-masing Kabupaten/Kota. Pergeseran yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah menuntut kemandirian daerah mengatur rumah tangganya dengan berbagai strategi,

Coastal area Society mostly is fisherman society, identik with the poorness. condition of fisherman Life in Chief of village Baiya from first to date still in a state of which enough concern because can only fulfill the its life requirement everyday. The problem in this study were (1) how the condition of poverty in Sub Baiya fishing communities; (2) What level of depth (P1) and severity of poverty (P2) fishing communities in Sub Baiya. The theory used is the root of poverty theory, fishermen, poverty, poor, poverty fishermen, social systems, economic and social life. The method used is descriptive method. The data used for the research needs in the form of data: a) primary, ie, data that reveal the reality of the roots of poverty fishermen, (b) secondary data in the form of tables and pictures that have something to do with the object of research. The population of this research is fisherman society in chief of village Baiya, amounting to 133 people and sampel specified passing by technique of purpossive sampling namely by specifying 30 people according to specific characteristic owned. The results showed that the condition of the fishermen in the village Baiya still as poor as most are still using traditional equipment such as canoes, paddles , and nets. Second job is labor and services. The number of hours worked on average ranges between 7-8 hours per day. Average savings are not memeiliki ; income is only around Rp. 800.000,00 per month to Rp. 2,200,000.00 600,000 with the lowest spending levels ,and the highest spending levels Rp.1.500.000,00. Characteristics of poverty in fishing communities characterized by poverty natural object of study, namely poverty created by the natural conditions that are particularly vulnerable to the attitude of a person or community members in improving their standard of living. Structural poverty is poverty caused by human factors such as economic policy and the unfair distribution of production assets are not evenly distributed. Poverty is the cultural attitudes of fishermen caused by lifestyle , habits , customs and traditions. Poverty levels are still below the poverty line fishers because of the ability of family income family members have not been able to prosper. While the severity of poverty fishermen indicate that the distance between the poor and the poverty line there is an imbalance because there is still a fishing community is still far away from the poverty line and some are otherwise. Fenomena delematis kehidupan masyarakat pesisir utamanya masyarakat nelayan juga terjadi di daerah Propinsi Sulawesi Tengah dimana wilayah ini termasuk daerah yang bercirikan wilayah pesisir dengan garis pantai yang panjang dengan wilayah perairan 189.840 kilometer atau hampir tiga kali lipat dari luas wilayah daratannya yaitu 68.033,71 kilometer, (BPS Sulteng, 2007: 11) dengan pusat-pusat aktifitas pada umumnya antara perairan laut dan daerah daratan , sehingga penataan pada kawasan pesisir sangat perlu untuk mempertimbangkan potensi dan permasalahan kawasan yang bersifat dinamis tersebut, termasuk potensi dan permasalahan masayarakat yang ada di dalamnya. Hal-hal yang berpengaruh pada kawasan pesisir antara lain pola angin tekanan udara, kelembaban udara, temperatur dan pasang surut. Kondisi dan siklus kehidupan semacam ini yang menyebabkan masyarakat nelayan