Law

Akta adalah sebuah surat yang diberi tanda tangan didalamnya memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang sengaja dibuat untuk pembuktian. Akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. Akta dibawah tangan adalah suatu akta yang dibuat oleh para pihak tanpa bantuan pejabat yang berwenang dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Akta dibawah tangan mempunyai nilai sebagai permulaan bukti tertulis dan Akta dibawah tangan memiliki kekuatan pembuktian sempurna apabila isi dan tanda tangannya diakui oleh para pihak. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas penulis mengutamakan sebuah permasalahan yaitu Bagaimana pengaturan pembuatan akta dibawah tangan dan Bagaimana pembuktian akta dibawah tangan ketika diingkari kebenarannya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis mempuyai beberapa tujuan yakni : untuk mengetahui bagaimana pengaturan pembuatan akta dibawah tangan dan untuk mengetahui bagaimana pembuktian akta dibawa...

Seiring pesatnya perkembangan Pers dan telekomunikasi berdampak semakin beragamnya pula aneka jasa-jasa (features) fasilitas telekomunikasi yang ada. Sesuai hokum ekonomi semakin banyak permintaan kebutuhan akan informasiakan semakin banyak penawaran penyedia jasa informasi. Peralihan dari masa sensor pers (jaman orde baru) kepada pers bebas (era Reformasi), sering menyebabkan benturan kepentingan antara wartawan dengan sumber berita, baik dari kalangan orang awam, pejabat, atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Ternyata masih belum ada jaminan perlindungan kepada wartawan saat menjalankan tugas jurnalistiknya meskipun sudah diatur secara eksplesit dalam pasal 8 UU pokok pers No. 40 Tahun 1999. Namun kenyataan yang sering terjadi meskipun UU No. 40 Tahun 1999 menjamin hak tolak pers untuk mengungkapkan sumber informasi kepada khalayak ternyata tidak berjalan mulus. Secara legal formal memang wartawan memperoleh jaminan pelindungan hokum dalam melaksanakan tugasnya.Keywords : Perli...

Province is a blessing for the people of Lembor village, because of the innovation of this product, the potential of the village can be done and explored more deeply and systematically. The type of research used is quantitative research. Quantitative research is a research by collecting data that is numerical then using statistical procedures to obtain information behind the image. The location of this research is Lembor Village, Brondong District, Lamongan Regency, East Java Province, where the data used in this research are primary and secondary data. Primary data in this research is questionnaire. The increase of new superior product type make a big impact on Chili farm sector so that it can increase the production of chili farming. And theoretically the economy can improve the welfare of farmers with increased income perkapital farmers.

Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum dimana kekuasaan tunduk pada hukum. Hukum mengatur segala hubungan antar individu atau perorangan dan individu dengan kelompok atau masyarakat maupun individu dengan pemerintah. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban,dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Dalam mewujudkan hal tersebut memerlukan adanya alat bukti. Salah satu alat bukti tersebut dapat berupa akta otentik.Kekuatan pembuktian akta notaris dalam perkara perdata dan pidana, merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan bernilai sempurna. Nilai kesempurnaanya tidak dapat berdiri sendiri, tetapi memerlukan dukungan alat bukti lain berupa akta notaris. Namun notaris tidak menjamin bahwa apa yang dinyatakan oleh penghadap tersebut adalah benar atau suatu kebenaran. Notaris yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatannya dapat diterapkan beberapa sanksi diantaranya, sanksi administratif, sanksi perdata, sanksi p...

Tanah merupakan sumber kekayaan alam yang sangat penting bagi manusia. Dimana untuk mendapatkannya bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan : Dasar kewenangan Notaris untuk membuat perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa untuk menjual; dan peralihan hak atas tanah berdasarkan kuasa untuk menjual. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan penelitian bersifat kualitatif, dengan cara menganalisis bahan hukum secara komprehensif yakni bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang diperoleh selama melakukan penelitian. Dari penelitian tersebut menunjukkan dasar kewenangan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang; dan peralihan hak atas tanah yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah bisa dilakukan dengan dasar kuasa untuk menjual yang berkaitan dengan perjanjian pendahuluan, yakni perjanji...

Dalam suatu perjanjian pada umumnya salah satu asas yang dikenal adalah asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan sendiri hal-hal yang disepakati dalam perjanjian, namun tetap tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan norma-norma yang berlaku. Dalam perjanjian jual beli tanah tersebut didasarkan pada suatu perjanjian dimana untuk sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata mengandung empat syarat yaitu: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 3. Suatu hal tertentu 4. Suatu sebab yang halal Perjanjian Pengikat Jual Beli adalah akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris. Teori kontrak yang modern cenderung untuk menghapuskan syarat-syarat formal bagi kepastian hukum (Jack Beatson dan Daniel Friedman) sehingga perlu adanya pengaturan hukum yang tegas dalam menangani hal ini. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak penjual ketika pihak pembeli wanprestasi dalam suatu per...

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menegaskan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.  Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana dari amanat yang ditetapkan dalam pasal 19 ini adalah PP Nomor 24 Tahun 1997 yang menggantikan PP nomor 10 Tahun 1961. Kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan melalui Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sistematik dan Sporadik. Mengingat pentingnya sertipikat hak milik sebagai surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat maka penulis tertarik untuk meneliti syarat, pelaksanaan dan bagaimana kekuatan dan kepastian hukum sertipikat yang diterbitkan melalui Pengakuan Hak dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sporadik. Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif. Jenis penelitian yang digunakan melalui pendekatan kualitatif, ...

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah merupakan salah satu unsur Pemerintah Daerah yang keaggotaannya mencerminkan kondisi perwakilan rakyat daerah yang diwujudkan dalam fraksi-fraksi dan bersama-sama dengan Kepala Daerah menjalankan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah di bidang legislatif. Keberadaan Lembaga Legislatif Daerah telah mengalami perubahan dan pengembangan yang sangat pesat, baik dari segi hukumnya maupun dari segi praktek lembaga daerah itu sendiri. Sebagai wakil rakyat di daerah, maka DPRD mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mengemban aspirasi rakyat yang diwakilinya. Pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Daerah dapat pula dikatakan sebagai perwujudan dari Pasal 18 UUD 1945 yang lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang organiknya, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menekankan pentingnya otonomi daerah dalam rangka pemerataan pembangunan hingga kedaerah-daerah. Pelaksanaan pengendalian pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Lamongan adalah dilakukan pa...

Covid-19 sangat berdapak dalam perekonomian Indonesia. pemerinta menetapkan Covid-19 sebgai bencana nasional non alam. Penerapan social distancing sebagai penanggulangan penyebaran virus Covid-19, namun dampak dari social distancing ini adalah melemahnya perekonomian Indonesia. Karena penurunan pendapatan menyebabkan banyak pekerja di PHK, banyaknya karyawan berkerja di rumah menyebabkan turunnya juga pendapatan masyarakat lain seperti gojek. Inisiatif pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi sektor ekonomi masyarakat dengan cara restuktrurisasi kredit perbankan. Hal ini berupa peringanan terhadap masyarakat yang mempunyai kredit. Dalam peringanan ini debitrur harus melakukan permohonan terlebih dahulu. Dalam restrukturisasi kredit perbankan ini dalam pengabulan permohonan diutaman untuk UMKM. Dalam pelaksanaannya hanya bank negeri saja bank swasta tidak karena tidak ada penambahan modal dari pemerintah sehingga bank swasta pun terkena dampak.

Efforts to bring together the synergity of positive legal products and the value of morality of the nation as the wisdom of local cultures to-Indonesiaan needs the seriousness of various parties. Specifically, the provisions of the law governing adultery that truly reflect the aspirations and values that live in the community and are moral mirroring, are indispensable to the attention of many other aspects that Need to also note. While awaiting its realization, the author considers it to be no longer the time when all parties excuse that the freedom and privacy of a person in the sex field is ' closed ' to the law, so that the criminal law stops at the front door of the room. Therefore, maintaining the notion of adultery according to the PENAL code (which is now in force), is the same by validating the sofsion of the values of goodness that live in society. Do we have to be flashed and want to keep that detrimental ' privacy '? Do we still have to ' endure ' by skipping.The formulation of TP fornication in the RUU KUHP has a wider scope than arranged in the KUHP. This is reflected in article 417 and article 419 RUU KUHP, which arranges about the deed of intercourse with a person who is not a husband or his or his/her "collect Kebo" act. Controversy appear as the Delik fornication arranged in both of the article is a complaints delics (still equal to the Delik fornication in article 284 KUHP). The fornication act is not changed to a common delics that can be reported by anyone who knows the deeds. From the subject side, the right to complain has been expanded in a RUU KUHP, which can be complained by a husband, wife, parent, or child.

Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan Negara. Dari perbuatan tersebut Negara telah dirugikan dan setiap ancaman dan hambatan terhadap tercapainya kesejahteraan bangsa merupakan pelanggaran terhadap cita-cita bangsa. Merujuk pada ketentuan pasal 18 UU Tipikor maka terhadap harta hasil dari korupsi harus dilakukan perampasan terhadap barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi upaya Non-Conviction Based Asset Forfeiture atau Pengembalian asset dalam tindak pidana korupsi. Non-Conviction Based Asset Forfeiture hasil tindak pidana korupsi merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi negara hukum dalam melaksanakan fungsi pengaturan tentag berbagai tindak pidana yang merugikan masyarakat. Pentingnya pengembalian asset disini diperlukan untuk menyelamatkan perekonomian negara yang terganggu dari adanya penyelewengan oleh pelaku yang sebenarnya tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Non-Conviction Based Asset Forfeiture dapat dilakukan melalui mekanisme gugatan perdata (civil procedure).