Papers by Nasaruddin Umar
Jurnal Penelitian Hukum De Jure
The problem of protecting and recognizing the rights of Customary Law Communities in Indonesia, i... more The problem of protecting and recognizing the rights of Customary Law Communities in Indonesia, including in Maluku, from the perspective of local government policies, is still being underestimated, even though Article 18 B paragraph (2) of the constitution has given recognition and respect to the unity of Customary Law Communities and their traditional rights, However is it that to get recognition of the status of customary villages in several negeri in the districts of Maluku and disputes over the mata rumah parentah still occur frequently. This study raises issues regarding legal protection and problems regarding the recognition of the rights of Customary Law Communities in districts/cities in Maluku by using statutory, conceptual approaches and case studies of court decisions relating to the rights of Customary Law Communities. Based on the results of the study it was found that the Provincial Government had issued a policy to provide customary law protection in Maluku which bec...
Artikel ini membahas tentang efektifitas penerapan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 201... more Artikel ini membahas tentang efektifitas penerapan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah dalam memberikan akses pelayanan public kepada masyarakat Batumerah Atas Kecamatan Sirimau. Dengan menggunakan metode analisis yuridis sosiologi ditemukan bahwa masyarakat yang bermukim di kawasan Batumerah Atas belum mendapatkan akses pelayanan sampah secara optimal sebab kurangnya sarana dan prasarana persampahan yang dimiliki Pemerintah Kota Ambon seperti bak sampah, dan pola pengumpulan sampah yang belum mampu menjangkau mayoritas pemukiman masyarakat Batumerah Atas sebab jalur mobil pengangkutan sampah hanya melalui jalan poros. Di samping itu ditemukan pula kelemahan efektifitas penerapan Perda Kota Ambon No. 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah disebabkan karena belum dibuatnya 14 (empat belas) peraturan tekhnis untuk mengatur pengelolaan sampah. Kata Kunci. Efektifitas, Peraturan daerah, Pengelolaan Sampah, Kota Ambo
This study aims to re-elaborate the relationship pattern between religion and state in dimension ... more This study aims to re-elaborate the relationship pattern between religion and state in dimension of Indonesia State Administration Law at post-amendment of Constitution NRI 1945. With the ratification of Article 31 paragraph 3 and and 5 and Article 28 paragraph 2 of Constitution NRI 1945, has brought a logical consequences on the formation of legislation because the religious values in itself to be the basic law of legislation in Indonesia, thus the relationship between religion and state in Indonesia becomes a new relationship patterns in the structure of Indonesian state administration law. The method used in this research is literature study. The findings of research is the Islamic sharia and state relationship patterns of post-Amendment the the Constitution NRI 1945 is the concentric relationship pattern in which the Islamic sharia values to be the center of considerations and restrictions the enactment of state legal norms that the Islamic sharia values to be the law source of ...
This article is intended to analyze what the model of the village fund allocation 2015 in Batumer... more This article is intended to analyze what the model of the village fund allocation 2015 in Batumerah City Ambon whether in accordance with the legislatioan. Have had the ability to draw up a financial planning and management in accordance with the provisions of the legislation in force. Ie from planning, budgeting, implementation, reporting, accountabilitiy and financial oversight village. Also discovered various inconsistensi whit that the laws regulation in force, such as the interior minister regulation number 113 of 2015 concerning the financial management of the village and regulations mayor ambon number 61 in 2014 on technical guedelines for the implementation allocation rural villages and land in the city of Ambon. Because the orientatition designation ADD 2015 state batumerah 100% dedicated to the village, dedication to the village government operation. Ie village chief fixed income, allowance village saniri, holiday allowances,operational and operational offices saniri villa...
Menjadi Muslim di negara-negara yang mayoritas penduduknya non-Muslim tidaklah mudah; penuh dilem... more Menjadi Muslim di negara-negara yang mayoritas penduduknya non-Muslim tidaklah mudah; penuh dilema dan duka. Di satu sisi, mereka harus memegang teguh keyakinan agama terutama dalam praktik ibadah sehari-hari, di sisi lain mereka perlu menyesuaikan diri dengan ritme dan pola hidup yang berbeda di lingkungannya. Setelah serangkaian aksi teroris di banyak tempat di dunia yang mengatasnamakan Islam, dunia Barat dilanda Islamophobia akut. Tak pelak, banyak tantangan dan masalah yang harus dihadapi warga Muslim. Tidak hanya berkaitan dengan kebijakan pemerintah setempat yang tak adil, tetapi juga dengan warga masyarakatnya yang acapkali menaruh curiga. Dengan dalih hak asasi manusia, beberapa negara memang memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap warga Muslim. Namun, tak sedikit pula negara yang bertindak represif dan diskriminatif, setidaknya membatasi gerak-gerik mereka. Buku ini merupakan catatan perjalanan di banyak negara di dunia. Melalui buku ini, Nasaruddin Umar menceritakan kondisi mutakhir warga Muslim di negara-negara yang dilawat: apa problem yang mereka hadapi, bagaimana memecahkannya, dan apa upaya mereka untuk tetap eksis bahkan berkembang. Buku ini juga merekam harapan warga Muslim di dunia terhadap Indonesia untuk berkontribusi lebih besar di tingkat internasional
Generally Malaysian legal system is influenced by the tradition of English Common Law System whil... more Generally Malaysian legal system is influenced by the tradition of English Common Law System while the Indonesian legal system more mengadobsi tradition of Dutch civil law system in addition to the system of Islamic law and customary law systems also affect the national law of each country. Comparative study of constitutional law system Malaysia and Indonesia is a constitutional law studies using normative legal research with comparative law approach to examine the advantages and disadvantages of the legal systems of both countries, especially in the state system between the two countries including the judicial system, in order to obtain a overview of the differences and similarities of national legal systems of both countries. Based on the research results through liberary research found that institutional format nagara Malaysia and Indonesia have differences in terms of both form the state and the ruling party. Malaysia is a country that adheres to the type of federal state which ...
Konflik politik di desa adalah fenomena yang jamak terjadi dalam proses demokrasi di Indonesia de... more Konflik politik di desa adalah fenomena yang jamak terjadi dalam proses demokrasi di Indonesia dewasa ini, sebagaimana yang tampak dari konflik yang terjadi pada masyarakat di Desa Kiandarat Kab. Seram Bagian Timur. Perbedaan politik dalam pilkada lalu berkembang menjadi perebutan otoritas keagamaan di desa secara destruktif yang kemudian membelah masyarakat desa menjadi dua kelompok yang terus bertikai. Melalui pendekatan fenomenologi dan analisis deskritif, penelitian ini berhasil merumuskan beberapaa temuan penting, pertama perbedaan politik di desa bisa berkembang menjadi konflik sosial karena belum tersedia ruang rekonsiliasi yang efektif, termasuk keengganan elit-elit politik supradesa yang selama ini menjadi patron politik untuk terlibat dalam penyelesaian konflik. Kedua, proses politik di desa ternyata telah melahirkan banyak aktor politik yang dimasa depan bila tidak dikelola dengan baik akan melahirkan konflik karena kecenderungan untuk berebut kuasa dan otoritas di desa. ...
Artikel ini ditujukan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana paradigma baru sistem pendidikan ... more Artikel ini ditujukan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana paradigma baru sistem pendidikan nasional pasca amandemen ke-4 UUD NRI Tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mencerdasakan kehidupan bangsa karena memasuki era globalisasi dan pasar bebas dewasa ini kualitas pendidikan menjadi tumpuan harapan dalam memfilter dampak negatif yang ditimbulkan. Dari hasil kajian diperoleh bahwa Pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945 ke-4 pada tahun 2002, sistem pendidikan nasional mengalami paradigma baru dimana penyelenggaraan sistem pendidikan telah berorientasi pada peningkatan aspek spiritual yakni peningkatan keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia serta pengembangan ilmu pengetahuan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Kata Kunci — Paradigma, Pendidikan, dan UUD NRI Tahun 1945
Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas program pembinaan kesadara... more Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas program pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara terhadap narapidana khusus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara terhadap narapidana khusus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan masih adanya sejumlah kendala, yakni adanya keterbatasan program pembinaan dari pemerintah pusat, kewenangan yang dimiliki, kurangnya anggaran, minimnya sarana dan prasarana serta...
Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis optimalisasi kewenangan Majelis Pengaw... more Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis optimalisasi kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Maluku Tahun 2017-2020, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Maluku. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Maluku Tahun 2017-2020 telah berjalan sebagaimana berdasarkan Pasal 73 UU No. 2 Tahun 2014. Akan tetapi, terdapat beberapa faktor kendala dari sisi efektivitas fungsi kewenangan, khususnya faktor regulasi dan faktor penerapan sanksi. Selanjutnya, disarankan agar dilakukan revisi pada Pasal 73 UU No. 2 Tahun 2014, yaitu dengan memperkuat atau memperluas kewenangan M...
This study aims to re-elaborate the relationship pattern between religion and state in dimension ... more This study aims to re-elaborate the relationship pattern between religion and state in dimension of Indonesia State Administration Law at post-amendment of Constitution NRI 1945. With the ratification of Article 31 paragraph 3 and and 5 and Article 28 paragraph 2 of Constitution NRI 1945, has brought a logical consequences on the formation of legislation because the religious values in itself to be the basic law of legislation in Indonesia, thus the relationship between religion and state in Indonesia becomes a new relationship patterns in the structure of Indonesian state administration law. The method used in this research is literature study. The findings of research is the Islamic sharia and state relationship patterns of post-Amendment the the Constitution NRI 1945 is the concentric relationship pattern in which the Islamic sharia values to be the center of considerations and restrictions the enactment of state legal norms that the Islamic sharia values to be the law source of ...
Abstrak: Artikel ini ditujukan untuk menganalisis bagaimana pola pengelolaan Alokasi Dana Desa (A... more Abstrak: Artikel ini ditujukan untuk menganalisis bagaimana pola pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015 di Negeri Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Negeri Batumerah telah memiliki kemampuan dalam menyusun suatu perencanaan dan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa, ditemukan pula berbagai kekurangan dan inkonsistensi teradap peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Walikota No. 61 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Bagi Desa dan Negeri di Kota Ambon. Karena sasaran peruntukan ADD Tahun 2015 Negeri Batumerah 100% diperuntukkan untuk operasional pemerintah Negeri yakni Penghasilan Tetap Kepala Desa, Tunjangan Kepala Des...
MADANIA: JURNAL KAJIAN KEISLAMAN
The Norm of Exclusion in Article 8 of the Draft on the Prohibition of Alcoholic Beverages (Analys... more The Norm of Exclusion in Article 8 of the Draft on the Prohibition of Alcoholic Beverages (Analysis of the Islamic Criminal Law and The Science of Legislation). This article aims to analyze the exclusion norm in article 8 of the Draft ban on alcoholic beverages, for limited interest reasons that include: (a) customary interests, (b) religious rituals, (c) tourists, (d) pharmaceuticals, and (e) places permitted by law. In principle, the exclusion of the ban on alcoholic beverages remains contrary to the norms of Islamic law because the prohibition of alcoholic beverages is already the right of Allah Almighty. Therefore, those who consume alcoholic beverages remain illegally punished. However, for the sake of greater welfare by adhering to the principle of emergency and sadd al-dzarî'ah, the action of the country that gives space to allow the limited places of sale of alcoholic beverages is considered true by fiqh. Nevertheless, in the context of the development of a dignified national law, this exclusionary provision should not be reserved for Muslim citizens, and for citizens other than Muslims may be adapted to their respective religious law. Specializing in the legal arrangement in theory of statutory sciences may be made by including additional norms in paragraphs or on the provisions of exclusionary explanations in article 8 of the Draft on the Prohibition of Alcoholic Beverages.
HUNAFA: Jurnal Studia Islamika
The study is conducted in order to analyze the transformation of the values of Islamic law in bot... more The study is conducted in order to analyze the transformation of the values of Islamic law in both the anvil formation of legislation in Indonesia. This study is a descriptive normative legal-analysis using qualitative analysis techniques to primary legal materials and legal sekunder materials. The results of this study indicate that the values of Islamic law has been actualized in the legislation in the field of social protection in Indonesia. Transformation of the values of the Islamic Sharia through two approaches, namelythat are the substance of the principles of the laws and regulations, and actualization through matter of legislation.
Uploads
Papers by Nasaruddin Umar