Papers by Yamen Soni Aprizandra S.Sos, SE, MIP
Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui pelaksanaan sistem informasi kesehatan online dakam ... more Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui pelaksanaan sistem informasi kesehatan online dakam peningkatan efektivitas kerja di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Latar belakang penelitian ini adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat sebagai lembaga yang mengembangkan sistem informasi kesehatan online dalam langkah dan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara terpadu kepada masyarakat. Informasi kesehatan ini dapat di akses secara online dari seluruh kabupaten/kota melalui rumah sakit dan puskesmas. Dengan adanya sistem informasi kesehatan online ini maka koordinasi, proses pengambilan keputusan, proses penanganan masalah, peningkatan kinerja petugas kesehatan dan data yang kesehatan dapat diperoleh secara akurat dan realtime. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program, faktor-faktor yang mempengaruhi dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan sistem informasi kesehatan online dalam peningkatan efektivitas kerja di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) pelaksanaan pelayanan persertifikasian tanah melalui... more Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) pelaksanaan pelayanan persertifikasian tanah melalui program LARASITA di Kabupaten Padang Pariaman; 2) Mengetahui kendala-kendala dalam memberikan pelayanan persertifikasian tanah melalui program LARASITA di Kabupaten Padang Pariaman; dan 3) mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendalakendala yang terkait pelayanan persertifikasian tanah melalui program LARASITA di Kabupaten Padang Pariaman.
NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBL... more NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan. daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara; -2c. bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;
Uploads
Papers by Yamen Soni Aprizandra S.Sos, SE, MIP