Papers by Desy Rahmawati Aziz
Paper ini berisi kerangka hukum terkait perempuan dalam penjara dari perspektif konstitusi, hukum... more Paper ini berisi kerangka hukum terkait perempuan dalam penjara dari perspektif konstitusi, hukum nasional, dan hukum internasional.
Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu tujuan pembaharuan hukum pidana nasional yang hendak di... more Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu tujuan pembaharuan hukum pidana nasional yang hendak dicapai adalah harmonisasi hukum pidana dengan salah satu metodenya yakni penerapan alternatif pemidanaan yang kemudian berorientasi pada keadilan restoratif. Namun keberadaan RKUHP saat ini belum membuat hukum pidana menjadi sesuatu kodifikasi hukum yang bersifat umum dan sistematis, melainkan lebih seperti kompilasi aturan hukum pidana yang telah ada selama ini.
Drafts by Desy Rahmawati Aziz
1. Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur terkait Pidana bersyarat-Dalam ... more 1. Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur terkait Pidana bersyarat-Dalam Pasal 14a (1) yang berbunyi Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudianhari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.-Pasal 14c (1) Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana tindak pidana , hakim dapat menerapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi. Ayat (2) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan atas salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536, maka boleh diterapkan syarat-syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan. Ayat (3) Syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik terpidana-Pidana bersyarat merupakan cerminan dari aliran defense social nouvlle yang mengutamakan pengakuan, penggunaan, dan pengembangan atas rasa tanggung jawab yang merupakan bagian penting dari setiap manusia, termasuk pelaku tindak pidana.-Pidana bersyarat Sejalan dengan ICCPR (article 10,18) dan UDHR (art. 29)-Selama sepuluh tahun (1973-1982), hakim hanya menjatuhkan sekitar 8,88% pidana bersyarat dari jumlah 434,541 terdakwa di seluruh indonesia untuk perkara kejahatan. data hasil penelitian yang dilakukan oleh fakultas hukum UNDIP bekerjasama dengan kejaksaan agung pada tahun 1979-1982 di jawa tengah diperoleh data dari perkara yang dituntut oleh jaksa atau yang dijatuhi pidana oleh hakim dengan pidana bersyarat hanya sekitar 1-5% (hal ini dikemukakan oleh 66,6% oleh jaksa dan 70% oleh responden
Thesis Chapters by Desy Rahmawati Aziz
Intolerance among religious people violates the right to freedom of religion. Intolerance that im... more Intolerance among religious people violates the right to freedom of religion. Intolerance that impact on forced evictions violate the right to adequate livelihoods. These rights are enshrined in the UUD NRI 1945, ICCPR, ICESCR and other International Conventions. This thesis examines the rights that violated from religious intolerance and forced evictions due to intolerance. This thesis uses normative legal research methods through the approach of statute and conceptual approach. The case study in this thesis is the forced evictions of Syi’ah from Sampang to Sidoarjo.
Talks by Desy Rahmawati Aziz
Domestic and international arbitration law in Indonesia falls under the Arbitration Law (Law No. ... more Domestic and international arbitration law in Indonesia falls under the Arbitration Law (Law No. 30 of 1999). The law which has been implemented for 20 years, in my opinion needs to be revised. It is regarding the cancellation of arbitration award by the court and also there is a need to adjust the Arbitration Law towards the principles of arbitration that apply internationally.
Uploads
Papers by Desy Rahmawati Aziz
Drafts by Desy Rahmawati Aziz
Thesis Chapters by Desy Rahmawati Aziz
Talks by Desy Rahmawati Aziz