Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Abstrak: Salah satu upaya mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dan untuk meneka... more Abstrak: Salah satu upaya mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dan untuk menekan angka perceraian yang terjadi di wilayah Kecamatan tidak serta merta memberikan surat pengantar pengajuan cerai talak atau cerai gugat kepada pasangan suami istri yang akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama (PA) sebelum pasangan suami isteri tersebut mendapatkan mediasi Kantor Urusan Agama Kecamatan. Terkait dengan hal tersebut, maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah Peran Penghulu Menurut Permenpan No 62 Tahun 2005 sebagai Fungsi Mediator di Tingkat Kecamatan Dalam Kasus Perceraian (Studi pada KUA Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur).Peran penghulu selain menikahkan juga tempat masyarakat konsultasi dan mediasi dalam menyelesaikan hukum keluarga dalam perkawinan. Tugas dan fungsi (Tusi) ini tidak terlepas dari tugas dan fungsi KUA sebagaimana termuat dalam Permenpan No. 62 tahun 2005 Pasal 6d “Pelayanan dan konsultasi nikah/rujuk meliputi Penasihatan dan konsultasi ...
Hukum keluarga Islam (al-Akhwal al Syakhsiyyah) merupakan bagian utama dari hukum Islam dengan po... more Hukum keluarga Islam (al-Akhwal al Syakhsiyyah) merupakan bagian utama dari hukum Islam dengan porsi yang lebih besar dan perhatian yang cukup tinggi baik yang bersumber dari langit yakni wahyu ilahi (Al Quran) dan sunah Rasulullah Saw maupun dari peraturan perundangan yang berlaku di setiap negara. Hukum keluarga Islam pada dasarnya hadir untuk memberikan pemahaman dan wawasan yang komprehensif dan integral tentang bagaimana berkeluarga yang sesuai dengan aturan-aturan Islam. Tujuannya adalah memberikan pendampingan agar bisa mereda atau mencegah timbulnya sumber-sumber persengketaan diantara anggota keluarga bahkan menawarkan cara-cara penyelesaian segala permasalahan yang terjadi dan dihadapi oleh setiap keluarga Islam. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik yang meliputi metode pengumpulan data, penyusunan data, dan analisis data akhir. Hasi penelitian bahwa hakikat keluarga Islam adalah sebuah idealitas dari perwujudan keluarga yang mendasarkan segala aktivitas...
Perkawinan merupakan sunnatullāh yang berlaku atas makhluk-Nya, tidak terkecuali manusia. Namun A... more Perkawinan merupakan sunnatullāh yang berlaku atas makhluk-Nya, tidak terkecuali manusia. Namun Allah Swt.,menggariskan aturan bagi manusia untuk melampiaskan hasrat sexualnya guna rasa ketenangan (sakīnah) dan mencurahkan rasa kasih dan sayang kepada pasangannya melalui lembaga perkawinan yang telah ditetapkan-Nya. Dalam pembentukan keluarga, Islam sendiri menggariskan hakikat perkawinan yang disyari"atkannya sebagai upaya terwujudnya sakīnah, mawaddah, dan raḥmah. Ada sedemikian prinsip-prinsip yang tertuang didalam an-nusḥuṣ al-muqaddasah sebagai pedoman manusia untuk menciptakan dan mewujudkan tatanan keluarga sebagaimana yang telah digariskan al-Qur'an tersebut.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dissenting opinion pada Putusan Pengadilan Tin... more Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dissenting opinion pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 123/Pdt.G/2019/PTA.JK serta untuk mengetahui kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat (descente) secara yuridis normatif. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif (normatif legal research). Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah studi kepustakaan dari berbagai literatur buku yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini bertolak dari konsep sebuah aturan bahwa pembuktian harus berpegang pada alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 1866 dan 1888 KUHPerdata serta pada teori pembuktian yang menyebutkan bahwa “siapa yang mendalilkan, maka wajib membuktikannya, begitu pula yang membantah hak orang lain wajib membuktikannya” Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata. Temuan Penelitian bersama ini adalah perbedaan pendapat atau dissenting opinion pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 123/Pdt.G/2019/PTA.JK...
Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh... more Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin penerbit.
Pembentukan KHI melibatkan 13 Kitab fiqh sehingga menimbulkan kesesuaian dan ketidak kesesuaian f... more Pembentukan KHI melibatkan 13 Kitab fiqh sehingga menimbulkan kesesuaian dan ketidak kesesuaian fiqh Islam dengan KHI, seperti batas usia 21 tahun, hibah 1/3 dan perhitungan hibah sebagai warisan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui latar belakang pembentukan KHI, kesesuaian antara Fiqh Islam dengan pasal-pasal KHI tentang hibah dan Implementasi KHI dalam beberapa putusan tentang hibah. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan: pertama, Pembentukan KHI telah dilakukan MA bersama Depag Rl sejak lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Kebutuhan akan kesamaan pandangan untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap aturan hukum Islam. Kedua, Kesesuaian antara Fiqh Islam dengan pasal-pasal KHI tentang hibah terlihat pada beberapa hal antaralain; Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang ...
Indonesia merupakan negara hukum yang mana hal itu terdapat dalam UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1). D... more Indonesia merupakan negara hukum yang mana hal itu terdapat dalam UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1). Dalam negara hukum, negara menjamin persamaan di hadapan hukum serta mengakui dan melindungi hak asasi manusia, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (equality before the low). Persamaan di hadapan hukum harus disertai pula dengan persamaan perlakuan (equal teatment). Salah satu bentuk adanya persamaan perlakuan adalah pemberian bantuan hukum kepada fakir miskin dalam rangka memperoleh keadilan (access to justice). Keberadaan Posbakum di Pengadilan Agama Bandung merupakan implementasi dari pasal 60C (1) UU No 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peraadilan Agama yang mewajibkan pembentukan Pusbakum pada setiap Pengadilan Agama untuk para pencari keadilan yang tidak mampu sehingga mereka dapat memperoleh bantuan hukum. Konstribusi Pusbakum di Pengadilan Agama Bandung yaitu memberikan suplai informasi-informasi...
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketimpangan antara aspek ideal ajaran agama dan tujua... more Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketimpangan antara aspek ideal ajaran agama dan tujuan Pendidikan Nasional dengan realitas prilaku remaja. Ketimpangan yang dimaksud di antaranya: (1) Kerusuhan dan konflik antar daerah, (2) Perkelahian, tawuran, free sex di kalangan remaja dan dewasa (SLTP dan SLTA), (3) Penurunan nilai akhlak mulia dan kurangnya kesadaran kesalehan sosial (individu, kelompok dan masyarakat). Oleh karena itu perlu adanya solusi alternatif internalisasi nilai moral melalui pendidikan formal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program, nilai akhlak mulia dalam kurikulum, metode pendidik, keterlibatan warga sekolah dan evaluasi dalam internalisasi nilai akhlak mulia di MTs. Persis Pajagalan. Metode penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi pustaka. Sementara tahapan analisis data penelitian dilakukan dengan, reduksi data, display data,...
Hukum keluarga merupakan hukum yang paling kuat dipraktekkan dalam sejarah Islam (Schacht ,1983:8... more Hukum keluarga merupakan hukum yang paling kuat dipraktekkan dalam sejarah Islam (Schacht ,1983:83), namun hal ini tidak berarti ia terhindar dari tuntutan perubahan dalam menghadapi masalah yang muncul dari perkembangan zaman. Dewasa ini, tidak kurang dari tiga belas masalah terkait hukum keluarga yang muncul di dunia Islam. (Mahmood,1987:11,12). Masalah itu muncul bukan hanya karena tuntutan perubahan zaman, tapi juga karena adanya upaya unifikasi, kodifikasi dan legislasi atau qanunisasi hukum Islam di sejumlah negara-negara Muslim akibat dari pengaruh civil law system. Masalah itu tidak hanya menuntut solusi tapi juga reformasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model penggalian, pengamalan , reformasi dan transformasi yang dipraktekkan oleh dunia Islam secara umum dan secara khusus oleh Indonesia serta dampaknya terhadap posisi kitab-kitab fiqh klasik standar yang dijadikan rujukan dalam Peradilan Agama di Indonesia dan juga terhadap kemandirian hakim dalam menggali hukum...
Dalam fiqh munakahat telah jelas kedudukan seorang anak sesuai dengan bagaimana proses keberadaan... more Dalam fiqh munakahat telah jelas kedudukan seorang anak sesuai dengan bagaimana proses keberadaannya dalam sebuah keluarga. Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan pemaknaan lain terhadap pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak lagi hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, akan tetapi setelah lahirnya putusan tersebut anak yang lahir di luar perkawinan yang sah memiliki hubungan dengan ayah dan keluarga ayahnya. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu dengan cara memahami isi putusan Mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Permohonan Uji Materil atas pasal 2 ayat 2 dan pasal 43 ayat 1Tahun 1974 terdapat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hasil Penelitian ini dikemukakan secara singkat bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut fiqh munakahat hanya memiliki hubungan nasab denga...
Rumah Makan merupakan salah satu bidang usaha yang berkontribusi dalam pemba-ngunan ekonomi. Sala... more Rumah Makan merupakan salah satu bidang usaha yang berkontribusi dalam pemba-ngunan ekonomi. Salah satunya obyek yang menarik untuk diteliti adalah Rumah Makan Ponyo yang sudah berdiri sejak tahun 1972 di Bandung, Jawa Barat dan masih tetap eksis hingga sekarang. Meskipun sudah cukup lama, Rumah Makan Ponyo terbukti mampu bersaing dengan rumah makan lainnya. Hal tersebut dikarenakan Rumah Makan Ponyo mempunyai pelanggan yang setia dan kualitas pelayanannya sangat baik, sehingga rumah makan ini mampu mempertahankan volume penjualan produk kuliner. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-empirik dan pendekatan kuantitatif. Sumber dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa daya saing pasar dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh terhadap volume penjualan produk kuliner di Rumah Makan Ponyo. Hal ini ditunjukan dengan has...
Negara Indonesia, sebagaimana Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berkomitmen untuk melindungi war... more Negara Indonesia, sebagaimana Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berkomitmen untuk melindungi warga negaranya, termasuk di dalamnya perlindungan hak anak. Komitmen negara tersebut diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Anak merupakan pemberian Allah kepada orang tua dengan melaksanakan hak dan kewajiban untuk menjaga kewajiban terhadap anak sampai akhir hayat, karena anak adalah sebuah amanah. Namun di satu sisi sebagian orangtua belum sepenuhnya komitmen dan mampu melindungi hak anak, terutama dalam memelihara, memanusiakan manusia, dan memberikan perlindungan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Sedangkan di sisi lain peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hak anak di Indonesia juga masih membatasi pada aspek materil dan usia anak. Oleh karena itu, masalah utama (problem statement) dalam penelitian ini adalah transformasinya hukum keluarga islam terkait perlindungan ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perli...
Pendidikan karakter berbasis pesantren adalah sebuah pendidikan etik yang berbasis pada budaya lo... more Pendidikan karakter berbasis pesantren adalah sebuah pendidikan etik yang berbasis pada budaya lokal. Pendidikan karakter di pesantren hendaknya tidak lagi pengajaran akhlak di madrasah atau pesantren tapi lebih pada pendidikan karakter secara holistic dan tidak hanya menyentuh ranah pengetahuan karakter secara kognitif saja tapi juga dua ranah selanjutnya yaitu afektif dan psikomotorik. Ruswort Kidder menjelaskan tujuh kualitas yang diperlukan untuk suatu program pendidikan karakter yang berhasil, yang disebutnya sebagai “Seven E’s yaitu: empowered (pemberdayaan);effective;extended into to community; embedded (melekat); engegad (terlibat)epistemolgical (epistemologi) dan; Evaluative. Di Pesantren Tebuireng, upaya membentuk karakter baru pada tahap awal. Kami mencoba mengambil inti sari dari nilai-nilai yang diwariskan oleh Pendiri Pesantren Tebuireng, KH Hasyim Asy’ari yang tercantum dalm buku-buku karya beliau. Setelah melalui pembahasan kami menampilkan 5 nilai yang akan kami cob...
International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development, 2020
This research is motivated by the phenomena that the more widespread of the Corona Diseases Virus... more This research is motivated by the phenomena that the more widespread of the Corona Diseases Virus 2019 (Covid-19) pandemic has prompted the government and stakeholders to handle this case systematically and massively. Until now, many governments in various countries have taken repressive measures such as tight territory restrictions (lockdown), social restrictions (social distancing), and called on people to work from home, learn from home, and worship from home. This also occurs in the process of legal studies learning in universities, where the lecturers and students take policies and solutions by conducting online learning. The court decision analysis learning in law faculties is usually carried out in the classroom through face-to-face, presentations, discussions, and simulations, but after applying a large-scale social restriction policy due to Covid-19, they changes learning methods through various online-based applications, such as Eknows, Google Classroom, Zoom Meeting, Whatsapp, and so forth. In practice, they also use virtual mechatronics and annotation methods to improve the students understanding in the subject of court decisions analysis learning. The finding of this research indicates that the combination of the use of virtual mechatronics media is evidently increased the understanding and learning outcome of the students in the subject of court decision annotations.
IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2016
Cases of violence in Indonesia based on data from the National Commission for Child Protection(KP... more Cases of violence in Indonesia based on data from the National Commission for Child Protection(KPA), In 2012, reports of violence against children rose to 2,637, with the presentation of 62 percentof the sexual violence include the category of sexual harassment as many as 122 cases, regarded as oneindicator of the poor quality of child protection , The existence of children who have not been able tolive independently, of course, is in desperate need of people as a shelter. The government has soughtlegal protection for children, so that children can get a guarantee for the continuity of life and living aspart of human rights through the Act No. 23 of 2002 on Child Protection. The low quality of childprotection in Indonesia, especially in sexual offenses and the amount of fines lot of criticism fromvarious circles of society. The changes legislation relating relating to the protection of childrenfrom LawNo. 23 of 2002 on the Protection of Children to Act No. 35 of 2014 about the amend...
The phenomenon of inter-religious marriage is problematic, controversial, and resulted debate amo... more The phenomenon of inter-religious marriage is problematic, controversial, and resulted debate among Muslim and non-Muslim relationship in Indonesia. It also not only becomes the social conflict among Muslim and non-Muslim couples, but also pro and contra among the others such as family and society. In the classical Islamic marriage law discourse (fiqh al-munakahat), there are two kinds of inter-religious marriage, namely marriage between Muslim men with non-Muslim women and marriage between non-Muslim men with Muslim women. Some Muslim scholars said that Muslim men allowed marrying non-Muslim women and non-Muslim men prohibited marrying Muslim women, which the reason is based on the concept of polytheists and the group of experts (Kitabiyyah). In contrast, some Muslim scholars in Indonesia rejected inter-religious marriage based on the reason that it has been changed and regulated under Marriage Law Number 1 of 1974 and President Regulation Number 1 of 1991 on Islamic Law Compilatio...
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Abstrak: Salah satu upaya mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dan untuk meneka... more Abstrak: Salah satu upaya mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dan untuk menekan angka perceraian yang terjadi di wilayah Kecamatan tidak serta merta memberikan surat pengantar pengajuan cerai talak atau cerai gugat kepada pasangan suami istri yang akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama (PA) sebelum pasangan suami isteri tersebut mendapatkan mediasi Kantor Urusan Agama Kecamatan. Terkait dengan hal tersebut, maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah Peran Penghulu Menurut Permenpan No 62 Tahun 2005 sebagai Fungsi Mediator di Tingkat Kecamatan Dalam Kasus Perceraian (Studi pada KUA Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur).Peran penghulu selain menikahkan juga tempat masyarakat konsultasi dan mediasi dalam menyelesaikan hukum keluarga dalam perkawinan. Tugas dan fungsi (Tusi) ini tidak terlepas dari tugas dan fungsi KUA sebagaimana termuat dalam Permenpan No. 62 tahun 2005 Pasal 6d “Pelayanan dan konsultasi nikah/rujuk meliputi Penasihatan dan konsultasi ...
Hukum keluarga Islam (al-Akhwal al Syakhsiyyah) merupakan bagian utama dari hukum Islam dengan po... more Hukum keluarga Islam (al-Akhwal al Syakhsiyyah) merupakan bagian utama dari hukum Islam dengan porsi yang lebih besar dan perhatian yang cukup tinggi baik yang bersumber dari langit yakni wahyu ilahi (Al Quran) dan sunah Rasulullah Saw maupun dari peraturan perundangan yang berlaku di setiap negara. Hukum keluarga Islam pada dasarnya hadir untuk memberikan pemahaman dan wawasan yang komprehensif dan integral tentang bagaimana berkeluarga yang sesuai dengan aturan-aturan Islam. Tujuannya adalah memberikan pendampingan agar bisa mereda atau mencegah timbulnya sumber-sumber persengketaan diantara anggota keluarga bahkan menawarkan cara-cara penyelesaian segala permasalahan yang terjadi dan dihadapi oleh setiap keluarga Islam. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik yang meliputi metode pengumpulan data, penyusunan data, dan analisis data akhir. Hasi penelitian bahwa hakikat keluarga Islam adalah sebuah idealitas dari perwujudan keluarga yang mendasarkan segala aktivitas...
Perkawinan merupakan sunnatullāh yang berlaku atas makhluk-Nya, tidak terkecuali manusia. Namun A... more Perkawinan merupakan sunnatullāh yang berlaku atas makhluk-Nya, tidak terkecuali manusia. Namun Allah Swt.,menggariskan aturan bagi manusia untuk melampiaskan hasrat sexualnya guna rasa ketenangan (sakīnah) dan mencurahkan rasa kasih dan sayang kepada pasangannya melalui lembaga perkawinan yang telah ditetapkan-Nya. Dalam pembentukan keluarga, Islam sendiri menggariskan hakikat perkawinan yang disyari"atkannya sebagai upaya terwujudnya sakīnah, mawaddah, dan raḥmah. Ada sedemikian prinsip-prinsip yang tertuang didalam an-nusḥuṣ al-muqaddasah sebagai pedoman manusia untuk menciptakan dan mewujudkan tatanan keluarga sebagaimana yang telah digariskan al-Qur'an tersebut.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dissenting opinion pada Putusan Pengadilan Tin... more Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dissenting opinion pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 123/Pdt.G/2019/PTA.JK serta untuk mengetahui kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat (descente) secara yuridis normatif. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif (normatif legal research). Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah studi kepustakaan dari berbagai literatur buku yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini bertolak dari konsep sebuah aturan bahwa pembuktian harus berpegang pada alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 1866 dan 1888 KUHPerdata serta pada teori pembuktian yang menyebutkan bahwa “siapa yang mendalilkan, maka wajib membuktikannya, begitu pula yang membantah hak orang lain wajib membuktikannya” Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata. Temuan Penelitian bersama ini adalah perbedaan pendapat atau dissenting opinion pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 123/Pdt.G/2019/PTA.JK...
Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh... more Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin penerbit.
Pembentukan KHI melibatkan 13 Kitab fiqh sehingga menimbulkan kesesuaian dan ketidak kesesuaian f... more Pembentukan KHI melibatkan 13 Kitab fiqh sehingga menimbulkan kesesuaian dan ketidak kesesuaian fiqh Islam dengan KHI, seperti batas usia 21 tahun, hibah 1/3 dan perhitungan hibah sebagai warisan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui latar belakang pembentukan KHI, kesesuaian antara Fiqh Islam dengan pasal-pasal KHI tentang hibah dan Implementasi KHI dalam beberapa putusan tentang hibah. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan: pertama, Pembentukan KHI telah dilakukan MA bersama Depag Rl sejak lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Kebutuhan akan kesamaan pandangan untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap aturan hukum Islam. Kedua, Kesesuaian antara Fiqh Islam dengan pasal-pasal KHI tentang hibah terlihat pada beberapa hal antaralain; Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang ...
Indonesia merupakan negara hukum yang mana hal itu terdapat dalam UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1). D... more Indonesia merupakan negara hukum yang mana hal itu terdapat dalam UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1). Dalam negara hukum, negara menjamin persamaan di hadapan hukum serta mengakui dan melindungi hak asasi manusia, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (equality before the low). Persamaan di hadapan hukum harus disertai pula dengan persamaan perlakuan (equal teatment). Salah satu bentuk adanya persamaan perlakuan adalah pemberian bantuan hukum kepada fakir miskin dalam rangka memperoleh keadilan (access to justice). Keberadaan Posbakum di Pengadilan Agama Bandung merupakan implementasi dari pasal 60C (1) UU No 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peraadilan Agama yang mewajibkan pembentukan Pusbakum pada setiap Pengadilan Agama untuk para pencari keadilan yang tidak mampu sehingga mereka dapat memperoleh bantuan hukum. Konstribusi Pusbakum di Pengadilan Agama Bandung yaitu memberikan suplai informasi-informasi...
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketimpangan antara aspek ideal ajaran agama dan tujua... more Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketimpangan antara aspek ideal ajaran agama dan tujuan Pendidikan Nasional dengan realitas prilaku remaja. Ketimpangan yang dimaksud di antaranya: (1) Kerusuhan dan konflik antar daerah, (2) Perkelahian, tawuran, free sex di kalangan remaja dan dewasa (SLTP dan SLTA), (3) Penurunan nilai akhlak mulia dan kurangnya kesadaran kesalehan sosial (individu, kelompok dan masyarakat). Oleh karena itu perlu adanya solusi alternatif internalisasi nilai moral melalui pendidikan formal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program, nilai akhlak mulia dalam kurikulum, metode pendidik, keterlibatan warga sekolah dan evaluasi dalam internalisasi nilai akhlak mulia di MTs. Persis Pajagalan. Metode penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi pustaka. Sementara tahapan analisis data penelitian dilakukan dengan, reduksi data, display data,...
Hukum keluarga merupakan hukum yang paling kuat dipraktekkan dalam sejarah Islam (Schacht ,1983:8... more Hukum keluarga merupakan hukum yang paling kuat dipraktekkan dalam sejarah Islam (Schacht ,1983:83), namun hal ini tidak berarti ia terhindar dari tuntutan perubahan dalam menghadapi masalah yang muncul dari perkembangan zaman. Dewasa ini, tidak kurang dari tiga belas masalah terkait hukum keluarga yang muncul di dunia Islam. (Mahmood,1987:11,12). Masalah itu muncul bukan hanya karena tuntutan perubahan zaman, tapi juga karena adanya upaya unifikasi, kodifikasi dan legislasi atau qanunisasi hukum Islam di sejumlah negara-negara Muslim akibat dari pengaruh civil law system. Masalah itu tidak hanya menuntut solusi tapi juga reformasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model penggalian, pengamalan , reformasi dan transformasi yang dipraktekkan oleh dunia Islam secara umum dan secara khusus oleh Indonesia serta dampaknya terhadap posisi kitab-kitab fiqh klasik standar yang dijadikan rujukan dalam Peradilan Agama di Indonesia dan juga terhadap kemandirian hakim dalam menggali hukum...
Dalam fiqh munakahat telah jelas kedudukan seorang anak sesuai dengan bagaimana proses keberadaan... more Dalam fiqh munakahat telah jelas kedudukan seorang anak sesuai dengan bagaimana proses keberadaannya dalam sebuah keluarga. Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan pemaknaan lain terhadap pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak lagi hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, akan tetapi setelah lahirnya putusan tersebut anak yang lahir di luar perkawinan yang sah memiliki hubungan dengan ayah dan keluarga ayahnya. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu dengan cara memahami isi putusan Mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Permohonan Uji Materil atas pasal 2 ayat 2 dan pasal 43 ayat 1Tahun 1974 terdapat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hasil Penelitian ini dikemukakan secara singkat bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut fiqh munakahat hanya memiliki hubungan nasab denga...
Rumah Makan merupakan salah satu bidang usaha yang berkontribusi dalam pemba-ngunan ekonomi. Sala... more Rumah Makan merupakan salah satu bidang usaha yang berkontribusi dalam pemba-ngunan ekonomi. Salah satunya obyek yang menarik untuk diteliti adalah Rumah Makan Ponyo yang sudah berdiri sejak tahun 1972 di Bandung, Jawa Barat dan masih tetap eksis hingga sekarang. Meskipun sudah cukup lama, Rumah Makan Ponyo terbukti mampu bersaing dengan rumah makan lainnya. Hal tersebut dikarenakan Rumah Makan Ponyo mempunyai pelanggan yang setia dan kualitas pelayanannya sangat baik, sehingga rumah makan ini mampu mempertahankan volume penjualan produk kuliner. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-empirik dan pendekatan kuantitatif. Sumber dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa daya saing pasar dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh terhadap volume penjualan produk kuliner di Rumah Makan Ponyo. Hal ini ditunjukan dengan has...
Negara Indonesia, sebagaimana Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berkomitmen untuk melindungi war... more Negara Indonesia, sebagaimana Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berkomitmen untuk melindungi warga negaranya, termasuk di dalamnya perlindungan hak anak. Komitmen negara tersebut diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Anak merupakan pemberian Allah kepada orang tua dengan melaksanakan hak dan kewajiban untuk menjaga kewajiban terhadap anak sampai akhir hayat, karena anak adalah sebuah amanah. Namun di satu sisi sebagian orangtua belum sepenuhnya komitmen dan mampu melindungi hak anak, terutama dalam memelihara, memanusiakan manusia, dan memberikan perlindungan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Sedangkan di sisi lain peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hak anak di Indonesia juga masih membatasi pada aspek materil dan usia anak. Oleh karena itu, masalah utama (problem statement) dalam penelitian ini adalah transformasinya hukum keluarga islam terkait perlindungan ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perli...
Pendidikan karakter berbasis pesantren adalah sebuah pendidikan etik yang berbasis pada budaya lo... more Pendidikan karakter berbasis pesantren adalah sebuah pendidikan etik yang berbasis pada budaya lokal. Pendidikan karakter di pesantren hendaknya tidak lagi pengajaran akhlak di madrasah atau pesantren tapi lebih pada pendidikan karakter secara holistic dan tidak hanya menyentuh ranah pengetahuan karakter secara kognitif saja tapi juga dua ranah selanjutnya yaitu afektif dan psikomotorik. Ruswort Kidder menjelaskan tujuh kualitas yang diperlukan untuk suatu program pendidikan karakter yang berhasil, yang disebutnya sebagai “Seven E’s yaitu: empowered (pemberdayaan);effective;extended into to community; embedded (melekat); engegad (terlibat)epistemolgical (epistemologi) dan; Evaluative. Di Pesantren Tebuireng, upaya membentuk karakter baru pada tahap awal. Kami mencoba mengambil inti sari dari nilai-nilai yang diwariskan oleh Pendiri Pesantren Tebuireng, KH Hasyim Asy’ari yang tercantum dalm buku-buku karya beliau. Setelah melalui pembahasan kami menampilkan 5 nilai yang akan kami cob...
International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development, 2020
This research is motivated by the phenomena that the more widespread of the Corona Diseases Virus... more This research is motivated by the phenomena that the more widespread of the Corona Diseases Virus 2019 (Covid-19) pandemic has prompted the government and stakeholders to handle this case systematically and massively. Until now, many governments in various countries have taken repressive measures such as tight territory restrictions (lockdown), social restrictions (social distancing), and called on people to work from home, learn from home, and worship from home. This also occurs in the process of legal studies learning in universities, where the lecturers and students take policies and solutions by conducting online learning. The court decision analysis learning in law faculties is usually carried out in the classroom through face-to-face, presentations, discussions, and simulations, but after applying a large-scale social restriction policy due to Covid-19, they changes learning methods through various online-based applications, such as Eknows, Google Classroom, Zoom Meeting, Whatsapp, and so forth. In practice, they also use virtual mechatronics and annotation methods to improve the students understanding in the subject of court decisions analysis learning. The finding of this research indicates that the combination of the use of virtual mechatronics media is evidently increased the understanding and learning outcome of the students in the subject of court decision annotations.
IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2016
Cases of violence in Indonesia based on data from the National Commission for Child Protection(KP... more Cases of violence in Indonesia based on data from the National Commission for Child Protection(KPA), In 2012, reports of violence against children rose to 2,637, with the presentation of 62 percentof the sexual violence include the category of sexual harassment as many as 122 cases, regarded as oneindicator of the poor quality of child protection , The existence of children who have not been able tolive independently, of course, is in desperate need of people as a shelter. The government has soughtlegal protection for children, so that children can get a guarantee for the continuity of life and living aspart of human rights through the Act No. 23 of 2002 on Child Protection. The low quality of childprotection in Indonesia, especially in sexual offenses and the amount of fines lot of criticism fromvarious circles of society. The changes legislation relating relating to the protection of childrenfrom LawNo. 23 of 2002 on the Protection of Children to Act No. 35 of 2014 about the amend...
The phenomenon of inter-religious marriage is problematic, controversial, and resulted debate amo... more The phenomenon of inter-religious marriage is problematic, controversial, and resulted debate among Muslim and non-Muslim relationship in Indonesia. It also not only becomes the social conflict among Muslim and non-Muslim couples, but also pro and contra among the others such as family and society. In the classical Islamic marriage law discourse (fiqh al-munakahat), there are two kinds of inter-religious marriage, namely marriage between Muslim men with non-Muslim women and marriage between non-Muslim men with Muslim women. Some Muslim scholars said that Muslim men allowed marrying non-Muslim women and non-Muslim men prohibited marrying Muslim women, which the reason is based on the concept of polytheists and the group of experts (Kitabiyyah). In contrast, some Muslim scholars in Indonesia rejected inter-religious marriage based on the reason that it has been changed and regulated under Marriage Law Number 1 of 1974 and President Regulation Number 1 of 1991 on Islamic Law Compilatio...
Uploads
Papers by Usep Saepullah