Papers by Nazhif Ali Murtadho
Pokok permasalahan-permasalahan dalam Hak Kekayaan Intelektual ialah mengenai perlindungan hukum,... more Pokok permasalahan-permasalahan dalam Hak Kekayaan Intelektual ialah mengenai perlindungan hukum, sebab Hak Kekayaan Intelektual mengalami perkembangan pesat. Karena HAKI bersifat eksklusif yang dimiliki oleh pencipta dan perlindungan hukum tersebut mencegah adanya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh pihak lain yang tidak berwenang dengan adanya sanksi-sanksi pidana. Indonesia telah meratifikasi TRIPs Agreement, melalui UU No. 7 Tahun 1994 dan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu mampu melindungi sekaligus mengamankan dan menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak pencipta dalam hal ini ialah hak eksklusif yang dimiliki setiap orang (desainer). Dengan menggunakan metode normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan untuk mengkaji bahan hukum primer meliputi perundang-undangan, bahan hukum sekunder meliputi pendapat para ahli. DTLST menurut pasal 1 ayat (2) ialah kreasi dari desain layout tiga dimensi dari berbagai komponen aktif dan sebagian atau seluruh berkaitan dalam satu kesatuan yang terintegrasi, tata letak sirkuit 3D adalah untuk mempersiapkan sirkuit terpadu. Dan jangka waktu perlindungan DTLST adalah 10 tahun sejak tanggal pendaftaran.
International Journal of Law Dynamics Review, May 10, 2023
This article aims to identify the resolution of gross human rights violations against the Rohingy... more This article aims to identify the resolution of gross human rights violations against the Rohingya ethnic group who have been discriminated of the Myanmar Military Junta Government. The international community and political response are giving pressure and criticism about upheaval against the settlement of violations against the Rohingya. The Myanmar government rejection of accusations of gross human rights violations can be seen from the international double standards towards the settlement of the Rohingya case. This article uses the library research method, and critical analysis to understand the settlement of human rights violations against the Rohingya. The conclusion is Discrimination against this ethnic can be considered by international human rights law as a gross violation of human rights, even though Myanmar has legal arrangements for protecting human rights in force in its country. International human rights law as a political instrument has powerful in efforts to create quality international policy products including guaranteeing the implementation of respect for human rights in the world through the role of international institutions as guardians in the process of enforcing human rights violations committed by a country through various strategic steps both repressive, preventive and curative. Discrimination against the Rohingya can be seen in the application of double standards by several countries such as the Western block countries, where they seem to keep quiet about these human rights violations.
Journal of Law, Poliitic and Humanities, May 20, 2024
The pattern of recruitment of Supreme Court justices which is constitutionally regulated in Artic... more The pattern of recruitment of Supreme Court justices which is constitutionally regulated in Article 24A paragraph (3) requires that the nomination of Supreme Court judges is carried out through a nomination mechanism that has been carried out by the Judicial Commission to be approved by the DPR and determined by the President as part of the check and balance concept. However, in such a mechanism it actually confronts a paradigm in which the concept of checks and balances that is presented actually intersects with the concept of independence from the judicial power itself. So by using the literature study or library research method, a conception is obtained that so far the concept of checks and balances has not been placed in the right realm. So that it often creates a problem that intersects one authority with another, including in the realm of the mechanism for the recruitment of Supreme Court justices. So it is important to understand how the conception of Article 24A paragraph (3) is the legal basis for the pattern of recruitment of Supreme Court justices. As well as occupying the concept of the independence of the Judicial Commission in an effort to create accountable supreme justices.
JURNAL HUKUM BISNI J-KUMBIS, 2024
Pokok permasalahan-permasalahan dalam Hak Kekayaan Intelektual ialah mengenai perlindungan hukum,... more Pokok permasalahan-permasalahan dalam Hak Kekayaan Intelektual ialah mengenai perlindungan hukum, sebab Hak Kekayaan Intelektual mengalami perkembangan pesat. Karena HAKI bersifat eksklusif yang dimiliki oleh pencipta dan perlindungan hukum tersebut mencegah adanya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh pihak lain yang tidak berwenang dengan adanya sanksi-sanksi pidana. Indonesia telah meratifikasi TRIPs Agreement, melalui UU No. 7 Tahun 1994 dan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu mampu melindungi sekaligus mengamankan dan menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak pencipta dalam hal ini ialah hak eksklusif yang dimiliki setiap orang (desainer). Dengan menggunakan metode normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan untuk mengkaji bahan hukum primer meliputi perundang-undangan, bahan hukum sekunder meliputi pendapat para ahli. DTLST menurut pasal 1 ayat (2) ialah kreasi dari desain layout tiga dimensi dari berbagai komponen aktif dan sebagian atau seluruh berkaitan dalam satu kesatuan yang terintegrasi, tata letak sirkuit 3D adalah untuk mempersiapkan sirkuit terpadu. Dan jangka waktu perlindungan DTLST adalah 10 tahun sejak tanggal pendaftaran.
Fundamental:Jurnal Ilmiah Hukum, Apr 17, 2023
Fundamental:Jurnal Ilmiah Hukum, Apr 17, 2023
IEICE Technical Report; IEICE Tech. Rep., Jan 21, 2021
MA'MAL: JURNAL LABORATORIUM SYARI'AH DAN HUKUM, Feb 20, 2021
Uploads
Papers by Nazhif Ali Murtadho