Pendahuluan Identifikasi aspek penguasaan hutan sampai saat ini belum dilaksanakan dengan baik ol... more Pendahuluan Identifikasi aspek penguasaan hutan sampai saat ini belum dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah sehingga mengakibatkan tingginya konflik tenurial di kawasan hutan. UU 41/1999 menegaskan bahwa hutan dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi dan kemudian memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan dan menciptakan hubungan hukum antara orang dengan hutan. Penguasaan hutan oleh negara tidak berarti memiliki, sedangkan kepemilikan hutan dijelaskan dalam pasal 5 yang membagi kawasan hutan berdasarkan statusnya yaitu: hutan negara, hutan adat dan hutan hak 2. Sampai saat ini belum ada satupun penetapan kawasan hutan berdasarkan statusnya. Penetapan Status kawasan hutan merupakan suatu proses administrasi kawasan hutan yang dilaksanakan melalui kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagai bagian dari perencanaan kehutanan. Dalam prakteknya mentri kehutanan justru melakukan penunjukan kawasan hutan berdasarkan fungsinya sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 6 UU 41/1999. Secara administrasi penetapan fungsi kawasan dilakukan pada tahapan penatagunaan kawasan hutan yang dijelaskan pada pasal 16. Berdasarkan data direktorat pengukuhan kawasan hutan tahun 2010 fungsi kawasan hutan yang sudah ditetapkan adalah 11,8% 120 juta ha kawasan hutan, selebihnya masih berupa penunjukan. Disisi lain, berdasarkan putusan MK no 45 tahun 2012 menegaskan bahwa ketika kawasan hutan hanya ditentukan melalui penunjukan saja merupakan perbuatan yang otoriter. Sebelum adanya kepastian hukum atas kawasan hutan maka hubungan hukum antara orang dengan hutan belum bisa ditetapkan, atau dengan kata lain hubungan antara subjek hukum dan objek hukum belum tercipta sehingga belum bisa dilakukan perbuatan hukum atas kawasan hutan. Tetapi fakta berkata lain, mentri kehutanan justru memberikan izin pada kawasan hutan yang belum mempunyai kepastian hukum, dan pasal tindak pidana kehutanan telah diterapkan pada masyarakat yang memanfaatkan hutan tanpa izin pemerintah. Hal ini berdampak pada konflik tenurial pada kawasan hutan yang diberikan izin oleh pemerintah dengan masyarakat serta kriminalisasi terhadap masyarakat yang memanfaatkan hutan tanpa izin.
il erslapan n Lahan Dalam REDD+ (Studi Kasus Provinsi Riau) OIeh:Raflis (Transparency lnternation... more il erslapan n Lahan Dalam REDD+ (Studi Kasus Provinsi Riau) OIeh:Raflis (Transparency lnternational lndonesia Local Unit Riau)
Pendahuluan Identifikasi aspek penguasaan hutan sampai saat ini belum dilaksanakan dengan baik ol... more Pendahuluan Identifikasi aspek penguasaan hutan sampai saat ini belum dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah sehingga mengakibatkan tingginya konflik tenurial di kawasan hutan. UU 41/1999 menegaskan bahwa hutan dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi dan kemudian memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan dan menciptakan hubungan hukum antara orang dengan hutan. Penguasaan hutan oleh negara tidak berarti memiliki, sedangkan kepemilikan hutan dijelaskan dalam pasal 5 yang membagi kawasan hutan berdasarkan statusnya yaitu: hutan negara, hutan adat dan hutan hak 2. Sampai saat ini belum ada satupun penetapan kawasan hutan berdasarkan statusnya. Penetapan Status kawasan hutan merupakan suatu proses administrasi kawasan hutan yang dilaksanakan melalui kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagai bagian dari perencanaan kehutanan. Dalam prakteknya mentri kehutanan justru melakukan penunjukan kawasan hutan berdasarkan fungsinya sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 6 UU 41/1999. Secara administrasi penetapan fungsi kawasan dilakukan pada tahapan penatagunaan kawasan hutan yang dijelaskan pada pasal 16. Berdasarkan data direktorat pengukuhan kawasan hutan tahun 2010 fungsi kawasan hutan yang sudah ditetapkan adalah 11,8% 120 juta ha kawasan hutan, selebihnya masih berupa penunjukan. Disisi lain, berdasarkan putusan MK no 45 tahun 2012 menegaskan bahwa ketika kawasan hutan hanya ditentukan melalui penunjukan saja merupakan perbuatan yang otoriter. Sebelum adanya kepastian hukum atas kawasan hutan maka hubungan hukum antara orang dengan hutan belum bisa ditetapkan, atau dengan kata lain hubungan antara subjek hukum dan objek hukum belum tercipta sehingga belum bisa dilakukan perbuatan hukum atas kawasan hutan. Tetapi fakta berkata lain, mentri kehutanan justru memberikan izin pada kawasan hutan yang belum mempunyai kepastian hukum, dan pasal tindak pidana kehutanan telah diterapkan pada masyarakat yang memanfaatkan hutan tanpa izin pemerintah. Hal ini berdampak pada konflik tenurial pada kawasan hutan yang diberikan izin oleh pemerintah dengan masyarakat serta kriminalisasi terhadap masyarakat yang memanfaatkan hutan tanpa izin.
il erslapan n Lahan Dalam REDD+ (Studi Kasus Provinsi Riau) OIeh:Raflis (Transparency lnternation... more il erslapan n Lahan Dalam REDD+ (Studi Kasus Provinsi Riau) OIeh:Raflis (Transparency lnternational lndonesia Local Unit Riau)
Uploads
Papers by Raflis Raflis