Papers by susilo andi darma
TANJUNGPURA LAW JOURNAL
Among the sectors of migrant workers that witnessed many human rights violations during employme... more Among the sectors of migrant workers that witnessed many human rights violations during employment is the fishing seafarers sector or known as fishing vessel crews. One of the essential factors in influencing the protection of fishing vessel crews is the competence and quality of the manning agent as a liaison between the migrant workers and the ship owners. Unfortunately, at the regulatory level there are a number of overlapping regulations in regulating the manning agent licensing system. The government has enacted Law Number 11 of 2020 (Job Creation Act) which has the spirit of simplifying business licensing systems and has changed a number of laws relating to manning agents. This study aimed to analyze the diversity of regulations related to the establishment of manning agents that place Indonesian workers on foreign-flagged vessels, and analyzing the role of the Omnibus Law in solving these problems. This research is a normative research, using secondary data consisting of pri...
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Jun 30, 2013
Hasil dari penelitian dan pembahasan yaitu bahwa kedudukan pekerja/buruh dalam perkara kepailitan... more Hasil dari penelitian dan pembahasan yaitu bahwa kedudukan pekerja/buruh dalam perkara kepailitan dapat tercermin dalam status hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha, pekerja/buruh merupakan pemegang hak istimewa, tidak terpenuhinya hak-hak pekerja adalah wanprestasi, gugurnya tuntutan hak hekerja/buruh dalam kepailitan, pekerja/buruh mempunyai hak retensi, pekerja/buruh mempunyai hak mengajukan surat Keberatan. Dan dari sisi teori keadilan, keadilan terhadap kedudukan pekerja/buruh dengan kreditur istimewa lainnya dapat terujud apabila masyarakat menganut prinsip keadilan yang sama atau mempunyai kerangka pemikiran yang sama dalam perkara kepailitan
PELAKSNAAN PENEMPATAN KERJA ANTAR DAERAH (AKAD) DI KABUPATEN SLEMAN Oleh: Luluk Lusiana P. , Susi... more PELAKSNAAN PENEMPATAN KERJA ANTAR DAERAH (AKAD) DI KABUPATEN SLEMAN Oleh: Luluk Lusiana P. , Susilo Andi Darma, S.H., M.Hum INTISARI Penulis memilih Tema Pelaksanaan Penempatan Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) karena melihat banyaknya jumlah penduduk Sleman yang bekerja dan pengangguran sehingga peulis ingin mengetahui mekanisme pelayanan Pemerintah Kabupaten Sleman guna menimbulkan minat kerja bagi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Tujuan yang bersifat subyektif berkaitan dengan arti penting pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini bagi penulis yaitu sebagai upaya untuk memenuhi syarat kelulusan dari Program Diploma 3 Hukum sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Manfaat yang penulis peroleh dari tempat penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman, penulis bisa Mengetahui gambaran dan pengalaman dalam dunia kerja di Instansi Pemerintah. Proses Penempatan Kerja Antar Daerah (AKAD) melalui beberapa tahapan...
PELAKSNAAN PENEMPATAN KERJA ANTAR DAERAH (AKAD) DI KABUPATEN SLEMAN Oleh: Luluk Lusiana P. , Susi... more PELAKSNAAN PENEMPATAN KERJA ANTAR DAERAH (AKAD) DI KABUPATEN SLEMAN Oleh: Luluk Lusiana P. , Susilo Andi Darma, S.H., M.Hum INTISARI Penulis memilih Tema Pelaksanaan Penempatan Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) karena melihat banyaknya jumlah penduduk Sleman yang bekerja dan pengangguran sehingga peulis ingin mengetahui mekanisme pelayanan Pemerintah Kabupaten Sleman guna menimbulkan minat kerja bagi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Tujuan yang bersifat subyektif berkaitan dengan arti penting pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini bagi penulis yaitu sebagai upaya untuk memenuhi syarat kelulusan dari Program Diploma 3 Hukum sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Manfaat yang penulis peroleh dari tempat penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman, penulis bisa Mengetahui gambaran dan pengalaman dalam dunia kerja di Instansi Pemerintah. Proses Penempatan Kerja Antar Daerah (AKAD) melalui beberapa tahapan...
Mimbar Hukum, 2017
Employment law is a public law caused by sosialisering process. However, in the arrangement of em... more Employment law is a public law caused by sosialisering process. However, in the arrangement of employment relations can still be found the existence of provisions that are private in nature. This research aims to assess the standing of employment relations standpoint rule employment law studies and the standing of employment relations based on the nature of public and private law. Based on research, the position of employment relations based on rule employment law studies can be a heteronomous law and autonomous law or simultaneously in the form of heteronomous and autonomous law. While the position of employment relations based on the nature of the law can be public and private or at the same time is public and private. IntisariHukum Ketenagakerjaan merupakan hukum publik yang disebabkan oleh sosialisering proses. Akan tetapi dalam pengaturan hubungan kerja masih dapat ditemukan adanya ketentuan-ketentuan yang sifatnya privat. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hubung...
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Jun 30, 2013
Hasil dari penelitian dan pembahasan yaitu bahwa kedudukan pekerja/buruh dalam perkara kepailitan... more Hasil dari penelitian dan pembahasan yaitu bahwa kedudukan pekerja/buruh dalam perkara kepailitan dapat tercermin dalam status hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha, pekerja/buruh merupakan pemegang hak istimewa, tidak terpenuhinya hak-hak pekerja adalah wanprestasi, gugurnya tuntutan hak hekerja/buruh dalam kepailitan, pekerja/buruh mempunyai hak retensi, pekerja/buruh mempunyai hak mengajukan surat Keberatan. Dan dari sisi teori keadilan, keadilan terhadap kedudukan pekerja/buruh dengan kreditur istimewa lainnya dapat terujud apabila masyarakat menganut prinsip keadilan yang sama atau mempunyai kerangka pemikiran yang sama dalam perkara kepailitan
Mimbar Hukum, 2017
Employment law is a public law caused by sosialisering process. However, in the arrangement of em... more Employment law is a public law caused by sosialisering process. However, in the arrangement of employment relations can still be found the existence of provisions that are private in nature. This research aims to assess the standing of employment relations standpoint rule employment law studies and the standing of employment relations based on the nature of public and private law. Based on research, the position of employment relations based on rule employment law studies can be a heteronomous law and autonomous law or simultaneously in the form of heteronomous and autonomous law. While the position of employment relations based on the nature of the law can be public and private or at the same time is public and private. IntisariHukum Ketenagakerjaan merupakan hukum publik yang disebabkan oleh sosialisering proses. Akan tetapi dalam pengaturan hubungan kerja masih dapat ditemukan adanya ketentuan-ketentuan yang sifatnya privat. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hubung...
Mimbar Hukum, 2017
Employment law is a public law caused by sosialisering process. However, in the arrangement of em... more Employment law is a public law caused by sosialisering process. However, in the arrangement of employment relations can still be found the existence of provisions that are private in nature. This research aims to assess the standing of employment relations standpoint rule employment law studies and the standing of employment relations based on the nature of public and private law. Based on research, the position of employment relations based on rule employment law studies can be a heteronomous law and autonomous law or simultaneously in the form of heteronomous and autonomous law. While the position of employment relations based on the nature of the law can be public and private or at the same time is public and private. IntisariHukum Ketenagakerjaan merupakan hukum publik yang disebabkan oleh sosialisering proses. Akan tetapi dalam pengaturan hubungan kerja masih dapat ditemukan adanya ketentuan-ketentuan yang sifatnya privat. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hubung...
Rechtsidee, 2016
This research aims to understand the implementation of supervision law supervision toward Article... more This research aims to understand the implementation of supervision law supervision toward Articles 5 and 14, and the law enforcement toward Article 28 of Law No.4 Year 1997 on People with Disability in Sleman Regency. Data are obtained through interviews and literature related to the problem. The results of this research show that the implementation toward article 5 and 14 are not yet effective and the law toward article 28 is not implemented yet in Sleman.
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014
Constitutional Court Decision 27/PUU-XI/2011 followed up by the Minister of Manpower and Transmig... more Constitutional Court Decision 27/PUU-XI/2011 followed up by the Minister of Manpower and Transmigration No. 19 of 2012 is still causing problems. Therefore, this article discussed the outsourcing arrangement after the enactment of the Minister of Manpower and Transmigration No. 19 of 2012. The result of this paper was outsourcing arrangement according to the Minister of Manpower and Transmigration No.19 of 2012 was not yet right. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-XI/2011 yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2012 masih menimbulkan permasalahan. Oleh karena itu, tulisan ini membahas mengenai pengaturan outsourcingsetelah ditetapkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2012. Hasil dari tulisan ini adalah pengaturan outsourcingmenurut peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2012 masih belumlah tepat.
Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penerapan penyelesaian wanprestasi dalam pe... more Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penerapan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian produksi konveksi antara CV. Warhole dengan konsumen. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian hukum ini terkait upaya penyelesaian dalam hal terjadinya wanprestasi serta bagaimana upaya CV. Warhole untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan itikad baik dalam perjanjian produksi konveksi antara CV. Warhole dengan konsumen. Penulisan ini bersifat normatif empiris yang menggabungkan metode penelitian normatif dengan cara melakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dan metode penelitian empiris dengan cara melakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer. Data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut di analisis dengan metode kualitatif dan ditampilkan dnegan menggunakan mode deskriptif. Berdasarlam hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, upaya perlindungan hukum yang dil...
Nofrian merupakan pegawai PT Tiffa yang ditempatkan pada bagian ticketing PT Garuda Indonesia dan... more Nofrian merupakan pegawai PT Tiffa yang ditempatkan pada bagian ticketing PT Garuda Indonesia dan di PHK secara sepihak oleh PT TIffa, akan tetapi PT Garuda yang harus menanggung pemenuhan hak-hak Nofrian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji kesesuaian Putusan MA 1438 K/Pdt.Sus PHI/2017 dengan perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan keadilan dalam konsep outsourcing sistem perburuhan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 terkait dengan pemenuhan hak pekerja/buruh ketika terjadi pemutusan hubungan kerja. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang didukung wawancara dengan narasumber hakim Pengadilan Hubungan Industrial. Penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan atas berbagai bahan hukum dengan cara studi dokumen. Data dari penelitian kepustakaan dan wawancara dianalisis secara kualitatif, hasil dari analisis disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa, pertama, putusan M...
Constitutional Court Decision 27/PUU-XI/2011 followed up by the Minister of Manpower and Transmig... more Constitutional Court Decision 27/PUU-XI/2011 followed up by the Minister of Manpower and Transmigration No. 19 of 2012 is still causing problems. Therefore, this article discussed the outsourcing arrangement after the enactment of the Minister of Manpower and Transmigration No. 19 of 2012. The result of this paper was outsourcing arrangement according to the Minister of Manpower and Transmigration No. 19 of 2012 was not yet right.
Employment law is a public law caused by sosialisering process. However, in the arrangement of em... more Employment law is a public law caused by sosialisering process. However, in the arrangement of employment relations can still be found the existence of provisions that are private in nature. This research aims to assess the standing of employment relations standpoint rule employment law studies and the standing of employment relations based on the nature of public and private law. Based on research, the position of employment relations based on rule employment law studies can be a heteronomous law and autonomous law or simultaneously in the form of heteronomous and autonomous law. While the position of employment relations based on the nature of the law can be public and private or at the same time is public and private. Intisari Hukum Ketenagakerjaan merupakan hukum publik yang disebabkan oleh sosialisering proses. Akan tetapi dalam pengaturan hubungan kerja masih dapat ditemukan adanya ketentuan-ketentuan yang sifatnya privat. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hubungan kerja berdasarkan sudut pandang Ilmu Kaidah Hukum Ketenagakerjaan dan kedudukan hubungan kerja berdasarkan sifat hukum publik dan privat. Berdasarkan hasil kajian, kedudukan hubungan kerja berdasarkan ilmu kaidah hukum ketenagakerjaan dapat berupa kaidah hukum heteronom dan kaidah hukum otonom atau secara bersamaan berupa kaidah hukum heteronom dan otonom. Sedangkan kedudukan hubungan kerja berdasarkan sifat hukumnya dapat bersifat publik dan bersifat privat atau secara bersamaan bersifat publik dan privat. Kata Kunci: hubungan kerja, heteronom, otonom, publik, privat.
Pekerja/Buruh rumahan juga merupakan warga negara yang berhak atas kehidupan dan penghidupan yang... more Pekerja/Buruh rumahan juga merupakan warga negara yang berhak atas kehidupan dan penghidupan yang layak. Praktik kerja rumahan muncul karena globalisasi dan perkembangan industrialitasi. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, apakah dapat melindungi kepentingan pekerja/buruh rumahan? Walaupun istilah Pekerja/Buruh tidak membeda-bedakan pekerja/buruh itu sendiri. Berdasarkan kondisi tersebut, menarik untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja/buruh rumahan. Penulisan ini dibuat dari proses penyusunan kebijakan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penulisan ini merupakan penelitian Normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber utama. Penelitian Normatif dilaksanakan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan belum dapat memberikan perlindungan hukum kepada pekerja/buruh rumahan dan berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan mengenai pekerja/buruh rumahan berdasarkan tugas penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan terutama dalam rangka menampung kondisi khusus daerah
Masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia dapat terjadi karena adanya kebutuhan dari perusahaan. D... more Masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia dapat terjadi karena adanya kebutuhan dari perusahaan. Di era Masyarakat Ekonomi ASEAN, lalu lintas tenaga kerja asing tidak dapat dihindari walaupun baru terbatas pada jenis atau profesi tertentu. Selain itu, didukung kebijakan pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, yang membebaskan visa kunjungan bagi 169 negara. Pada saat yang bersamaan masih berlaku tiga peraturan menteri yang berbeda yang mengatur terkait pengawasan terhadap orang asing atau pun tenaga kerja asing. Terhadap hal tersebut, artikel ini berusaha untuk menganalisis apakah pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan pengendalian terhadap tenaga kerja asing dan bagaimana bentuk pengendalian tersebut. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan maka diperoleh bahwa pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan pengendalian terhadap tenaga kerja asing berdasarkan Permendagri No. 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah. dan bentuk pengendalian tersebut dengan cara pemantau tenaga kerja asing.
This Research aim to understand the implementation of supersivion law toward Articles 5 and 14, a... more This Research aim to understand the implementation of supersivion law toward Articles 5 and 14, and the law enforcement toward Article 28 of Law No. 4 Year 1997 on People with Disability in Sleman Regency. Data are obtained through interview and literature related to the problem. The result of this research show that the implementation toward article 5 and 14 and the law toward article 28 is not implemented yet in Sleman.
This research aims to understand the implementation of supervision law supervision toward Article... more This research aims to understand the implementation of supervision law supervision toward Articles 5 and 14, and the law enforcement toward Article 28 of Law No.4 Year 1997 on People with Disability in Sleman Regency. Data are obtained through interviews and literature related to the problem. The results of this research show that the implementation toward article 5 and 14 are not yet effective and the law toward article 28 is not implemented yet in Sleman.
Constitutional Court Decision 27/PUU-XI/2011 followed up by the Minister of Manpower and Transmig... more Constitutional Court Decision 27/PUU-XI/2011 followed up by the Minister of Manpower and Transmigration No. 19 of 2012 is still causing problems. Therefore, this article discussed the outsourcing arrangement after the enactment of the Minister of Manpower and Transmigration No. 19 of 2012. The result of this paper was outsourcing arrangement according to the Minister of Manpower and Transmigration No. 19 of 2012 was not yet right.
Uploads
Papers by susilo andi darma