Papers by Kanyadibya Cendana Prasetyo
Jurnal Jamsostek, May 19, 2024
Pekerjaan Rumah Tangga (PRT) merupakan salah satu pekerjaan rentan (vulnerable) serta memiliki ke... more Pekerjaan Rumah Tangga (PRT) merupakan salah satu pekerjaan rentan (vulnerable) serta memiliki ketimpangan gender dan kelas sosial yang tinggi. Terdapat sekitar 4 juta PRT di Indonesia yang membutuhkan perlindungan hukum dan jaminan sosial yang layak untuk mencapai pekerjaan layak (decent work) sesuai skema ILO. Namun, hingga tahun 2023 Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO No. 189 tentang pekerjaan layak untuk PRT. Selain itu, draf RUU Perlindungan PRT juga masih belum disahkan oleh DPR. Penulis mengidentifikasi gap tentang pentingnya perluasan perlindungan sosial bagi para PRT, yang sebagian besar bekerja tanpa terdaftar dalam skema jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, karena berada di sektor informal. Penulis menggunakan studi kasus Brasil dan Italia untuk mempelajari praktik-praktik baik yang telah dilakukan dua negara tersebut dalam memberikan jaminan sosial bagi pekerja, khususnya PRT yang rentan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki berbagai skema perlindungan sosial untuk pekerja, tetapi masih terdapat berbagai tantangan untuk memperluas cakupan ke PRT, antara lain tantangan perlindungan dan penegakan hukum serta tantangan edukasi dan sosialisasi. Tulisan ini diharapkan mampu menggambarkan kondisi perlindungan sosial untuk PRT di tingkat global dan nasional serta mengidentifikasi peluang dan tantangan bagi perlindungan sosial untuk semua sesuai pilar decent work ILO.
Global South Review, Mar 28, 2024
China's rise as a global power in the 21st century, marked by its economic growth and political i... more China's rise as a global power in the 21st century, marked by its economic growth and political influence, has been exemplified through initiatives like the Belt and Road Initiative (BRI). The BRI has extended China's geoeconomic and geopolitical influence across Asia, Africa, Latin America, and Europe. While existing literature predominantly focuses on China's actions, this study shifts the spotlight to Global South nations' responses and strategic policies, particularly Indonesia, in the context of China's BRI projects. Drawing upon in-depth interviews, literature review, and social media analysis, this research examines how Indonesia has actively shaped the Jakarta-Bandung High-Speed Railway project within the BRI framework to pursue its objectives and interests. The study's findings highlight that the Indonesian government, in alignment with the principles of the BRI, is actively utilizing the Jakarta-Bandung High-Speed Railway project to advance its New Developmentalism approach under President Jokowi's administration. This approach embodies a narrow perspective of development by focusing on infrastructure and economic growth while ignoring political and environmental considerations. Concurrently, the project has encountered resistance from local communities, underscoring the contrasting interests between the government and the public and adding a nuanced layer to the dynamics of the BRI. This case study sheds light on the complex interplay of interests and power dynamics within the context of China's BRI projects in the Global South. It underscores the importance of considering the responses and agency of host nations and local communities in shaping the outcomes of BRI initiatives.
In the agony of the world politics and economics, Myanmar has sparked at theinternational level i... more In the agony of the world politics and economics, Myanmar has sparked at theinternational level in recent times. Critics and engagements have made Myanmarre-opened its closed door. The government changed from military junta to civiliangovernment led by retired general, Thein Sein. He made a lot of reforms during hispresidency. New parliament has been formed and its charismatic Nobel Peace Prizelaureate, Aung San Suu Kyi led her party, National League for Democracy (NLD)to gain considerable seats in parliament. But there is also growing concern on howMyanmar lives up the expectations and keeps the promise to springing democracyand human rights. Domestic conflicts are still a lot in Myanmar. Recently, MoslemRohingya has expelled from Western Myanmar due to its clash with majorityBuddhist. Conflicts that rooted on the clash between military junta government andcivil society has caused terrible human rights abuse. Since the rise of dictatorship inMyanmar in 1962 the government backed by...
Journal of Governance Innovation, 2019
Abstrak Sejak era otonomi daerah, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengelola dan memanfaat... more Abstrak Sejak era otonomi daerah, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya di daerahnya, termasuk sumber daya kelautan dan perikanan. Adanya otonomi daerah juga berimplikasi pada peran serta masyarakat lokal sesuai dengan adat istiadat yang berlaku, termasuk hak ulayat laut yang dikelola adat (Customary Marine Tenure / CMT). Praktik-praktik CMT yang ada menunjukkan bahwa CMT dapat memberikan solusi terhadap masalah-masalah perikanan, termasuk mencegah munculnya tragedy of the commons yang mengakibatkan hilangnya spesies ikan. Di Kepulauan Maluku dan Papua, salah satu praktik CMT tersebut adalah hukum adat sasi laut yang berisi peraturan dan larangan dalam memanfaatkan sumber daya laut. Jika ditinjau lebih dalam, sasi laut dapat menjadi salah satu upaya tata kelola kelautan dan perikanan yang berbasis partisipasi masyarakat lokal dan memiliki prinsip berkelanjutan. Selain itu, pelaksanaan sasi laut juga membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat ...
Bagi sebagian orang, laut mungkin terlihat memiliki sumber daya yang tak terbatas karena biota di... more Bagi sebagian orang, laut mungkin terlihat memiliki sumber daya yang tak terbatas karena biota di dalamnya dapat bereproduksi. Hal ini yang menyebabkan banyak orang mengeksploitasi bahkan merusak sumber daya laut. Padahal, sumber daya laut juga membutuhkan waktu untuk regenerasi. Jika semua ikan ditangkap, termasuk ikan-ikan kecil, lantas bagaimana ikan-ikan tersebut akan tumbuh dewasa dan berkembang biak. Jika semua orang dapat memanfaatkan laut dengan seenaknya, apakah generasi mendatang masih dapat menikmatinya? Tidak adanya aturan atau hukum yang mengatur pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dapat mengakibatkan terjadinya “tragedy of the commons”.
Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim diperlukan untuk mengurangi dampak-dampak perubahan iklim, ... more Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim diperlukan untuk mengurangi dampak-dampak perubahan iklim, baik dalam aspek ekonomi, lingkungan, maupun sosial. Salah satu pendekatan dalam mengurangi emisi karbon sekaligus menanggulangi dampak perubahan iklim dan mengembangkan perekonomian yang ramah lingkungan adalah Strategi Pembangunan Rendah Karbon (Low Carbon Growth Strategies). Di Indonesia Strategi Pembangunan Rendah Karbon telah dikembangkan setidaknya di tiga provinsi, yakni Jambi, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Timur termasuk yang paling giat dalam melaksanakan dan mengembangkan berbagai program berkaitan dengan strategi tersebut dan Kabupaten Berau adalah salah satu kabupaten yang telah mengimplementasikan Strategi Pembangunan Rendah Karbon dalam Program Karbon Hutan Berau (PKHB). Program ini dirancang untuk mengembangkan pengelolaan sumberdaya hutan dan sumber daya alam yang berkelanjutan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi Program Karbon Hutan Berau (PKHB) sebagai salah satu upaya Strategi Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia dan bagaimana keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, LSM, swasta, dan komunitas masyarakat. Dalam paper ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi literatur.
Kata kunci: Strategi Pembangunan Rendah Karbon, Program Karbon Hutan Berau, Berau, Kalimantan Timur
Food safety problems are rather overlooked and often undermined on international relations and go... more Food safety problems are rather overlooked and often undermined on international relations and governance studies. However, it is by no means a simple problem as the writer underlined here that food safety problem still presents danger to the society. In United Kingdom, every year there's tendency that food safety crises rising steadily ever since European Union regulation to regulate food safety on European level. Therefore, analysing how European Union regulations might impact the efficiency of food safety governance in UK during 2000-2013 become the main issue here. Many actors has been created and on 3 levels, supranational, national, and subnational. On supranational level, there are EFSA, DG Sanco, DG Agri, CHAFEA, etc. While on national level, there are FSA, Defra, PHE, Dept.of Health, etc. On subnational level, there are LAs and PHA. Every major actors as stated before has its own role and responsibility on food safety governance in United Kingdom. This research focuses on how the actors will interact and influence each other and can affect food safety goevernance efficiency. This research uses explanative analysis method with qualitative approach and takes secondary data.
relatively silent towards the issue. The ASEAN Maritime Forum also cannot do much rather than eng... more relatively silent towards the issue. The ASEAN Maritime Forum also cannot do much rather than engaging discussions on governmental level. Therefore, this paper tries to examine and analyze the nature of illegal fishing in Southeast Asia, the effect towards Indonesia, the cooperation between ASEAN member states, as well as bring solutions on national and regional level.
The transportation of petroleum represents one of the most strategically important circulations o... more The transportation of petroleum represents one of the most strategically important circulations of resources in the global economy. Its role cannot be overstated. Yet, petroleum has become a "strategically invisible" commodity as its flow was continuous with limited, but eye opening, disruptions such as the First Oil Shock of 1973. The supply of petroleum is virtually taken for granted. Since about two third of the global petroleum production is carried by maritime transportation, distribution constraints are unavoidable and involve the usage of a set of straits and passages; chokepoints of maritime circulation. This paper provides an overview of the geography of oil supply and demand as well as the strategic issues linked with its maritime circulation. Chokepoints are perceived as resources which values vary according to levels of use. As the era of petroleum dominance is coming to an end, the importance and vulnerability of strategic passages will increase. Their capacity to handle additional traffic appears to be limited, implying that future oil shocks or disruptions are likely to be more related to the challenges of its distribution.
Uploads
Papers by Kanyadibya Cendana Prasetyo
Kata kunci: Strategi Pembangunan Rendah Karbon, Program Karbon Hutan Berau, Berau, Kalimantan Timur
Kata kunci: Strategi Pembangunan Rendah Karbon, Program Karbon Hutan Berau, Berau, Kalimantan Timur