Berdasarkan UUD 1945, negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang
berbentuk Republik. Sesuai ke... more Berdasarkan UUD 1945, negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) UUD 1945, dalam penyelenggaraan pemerintahan dinyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan. Mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas, UUD 1945 beserta perubahannyan telah memberikan landasan konstitusional mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Di antara ketentuan tersebut yaitu : 1) prinsip pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia1; 2) Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan2; 3) prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya3; 4 ) prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa 4; 5) prinsip badan perwakil an dipilih langsung dalam suatu pemilu 5; 6) prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil 6 ; 7) prinsip hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah 7; 8) prinsip hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang 8; dan 9) prinsip pengakuan dan penghormatan negara terhadap satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.
Berdasarkan UUD 1945, negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang
berbentuk Republik. Sesuai ke... more Berdasarkan UUD 1945, negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) UUD 1945, dalam penyelenggaraan pemerintahan dinyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan. Mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas, UUD 1945 beserta perubahannyan telah memberikan landasan konstitusional mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Di antara ketentuan tersebut yaitu : 1) prinsip pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia1; 2) Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan2; 3) prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya3; 4 ) prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa 4; 5) prinsip badan perwakil an dipilih langsung dalam suatu pemilu 5; 6) prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil 6 ; 7) prinsip hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah 7; 8) prinsip hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang 8; dan 9) prinsip pengakuan dan penghormatan negara terhadap satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.
Uploads
Papers by raden panji
berbentuk Republik. Sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) UUD 1945, dalam
penyelenggaraan pemerintahan dinyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia
memegang kekuasaan pemerintahan.
Mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas, UUD 1945 beserta
perubahannyan telah memberikan landasan konstitusional mengenai
penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Di antara ketentuan tersebut
yaitu : 1) prinsip pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia1; 2) Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan2;
3) prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya3; 4
) prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa 4;
5) prinsip badan perwakil an dipilih langsung dalam suatu pemilu 5; 6) prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil 6 ; 7) prinsip hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah 7; 8)
prinsip hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam dan
sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang 8; dan 9) prinsip pengakuan dan penghormatan negara terhadap satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.
berbentuk Republik. Sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) UUD 1945, dalam
penyelenggaraan pemerintahan dinyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia
memegang kekuasaan pemerintahan.
Mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas, UUD 1945 beserta
perubahannyan telah memberikan landasan konstitusional mengenai
penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Di antara ketentuan tersebut
yaitu : 1) prinsip pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia1; 2) Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan2;
3) prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya3; 4
) prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa 4;
5) prinsip badan perwakil an dipilih langsung dalam suatu pemilu 5; 6) prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil 6 ; 7) prinsip hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah 7; 8)
prinsip hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam dan
sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang 8; dan 9) prinsip pengakuan dan penghormatan negara terhadap satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.