PALEMBANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terus memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dengan menghadirkan layanan konsultasi hukum langsung bagi para pelaku usaha. Pada Jumat (17/4), Kanwil Kemenkum Sumsel membuka booth Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) dalam gelaran Info Franchise & Business Concept (IFBC) Expo 2026 yang berlangsung di Palembang Sport and Convention Center (PSCC). Kehadiran layanan ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara Kanwil Sumsel dengan Direktorat Kerja Sama serta Direktorat Merek dan Indikasi Geografis DJKI.

Pameran IFBC di Palembang ini merupakan destinasi provinsi ketiga setelah Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta dari rangkaian promosi nasional di lima wilayah Indonesia sepanjang tahun 2026. Diselenggarakan oleh Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) bersama Neo Expo Promosindo, ajang ini mendapatkan dukungan penuh dari berbagai kementerian lembaga strategis, termasuk Kementerian Perdagangan, Kementerian UMKM, serta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Sinergi ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memproteksi aset intelektual para pengusaha agar lebih kompetitif.

Ajang bergengsi ini dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Perdagangan RI, Dyah Roro Esti Widya Putri, didampingi Gubernur Sumatera Selatan, Dr. H. Herman Deru. Kehadiran jajaran Forkopimda Sumsel dan Pimpinan OPD dalam seremoni pembukaan merefleksikan semangat dunia usaha untuk terus beradaptasi dan berkembang melampaui batas di tengah dinamika ekonomi yang kompleks. Dalam pameran ini, Kekayaan Intelektual diposisikan sebagai pilar utama bagi para pemilik franchise untuk menjaga autentisitas dan hak eksklusif atas merek serta konsep bisnis mereka.

Di lokasi pameran, Tim Bidang Pelayanan KI yang dipimpin oleh Yulkhaidir (Analis KI Ahli Muda) bersama tim teknis, memberikan layanan konsultasi komprehensif mulai dari Merek, Hak Cipta, Paten, hingga Desain Industri dan Rahasia Dagang. Tim ini diperkuat oleh perwakilan dari Direktorat Kerja Sama DJKI, Junian dan Anggara, yang turut mendampingi masyarakat dalam memahami alur registrasi. Selain layanan di booth, edukasi juga diberikan melalui sesi talkshow menghadirkan Narasumber Ibu Ranie Roni, Kasubdit Merek Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, yang membedah pentingnya perlindungan merek dalam model bisnis kemitraan.

Antusiasme warga Palembang terlihat sangat tinggi sejak hari pertama pembukaan pameran. Banyak pengunjung yang melakukan konsultasi mendalam mengenai perlindungan logo usaha dan desain motif produk lokal agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Kesadaran hukum pelaku usaha di Palembang terbukti meningkat, yang ditandai dengan adanya satu pendaftaran merek secara langsung di lokasi pameran. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa pelaku usaha lokal mulai menyadari bahwa sertifikat KI adalah aset berharga yang memberikan nilai tambah bagi keberlangsungan bisnis.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa, "Partisipasi kami dalam IFBC Expo 2026 adalah langkah proaktif untuk 'menjemput bola' dalam memproteksi karya anak bangsa di Sumatera Selatan. Sebuah bisnis franchise yang besar selalu berawal dari merek yang terlindungi secara hukum. Saya sangat mengapresiasi antusiasme masyarakat Palembang; dengan mendaftarkan mereknya sejak dini, mereka tidak hanya melindungi identitas usaha, tetapi juga sedang membangun fondasi ekonomi yang kuat untuk masa depan industri kreatif kita."

OKU Timur – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melaksanakan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten OKU Timur sekaligus Sosialisasi Pengoptimalan Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan, Kamis (16/04/2026). Kegiatan ini berlangsung di Kantor Bupati OKU Timur dan dilanjutkan di Aula Bina Praja.

Kegiatan dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, bersama Bupati OKU Timur, Lanosin Hamzah, Sekretaris Daerah Rusman, serta jajaran OPD, kepala desa dan lurah se-Kabupaten OKU Timur, paralegal Posbankum, perwakilan organisasi bantuan hukum, dan tim Kanwil Kemenkum Sumsel.

Dalam sambutannya, Kakanwil Kemenkum Sumsel menegaskan bahwa penguatan layanan bantuan hukum di tingkat desa dan kelurahan merupakan langkah strategis untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses keadilan yang cepat, mudah, dan merata.

“Posbankum harus menjadi garda terdepan layanan hukum di masyarakat. Kami mendorong seluruh desa dan kelurahan di OKU Timur untuk aktif memberikan layanan serta melakukan pelaporan secara berkala, karena hal tersebut akan terus dimonitor dan dievaluasi oleh BPHN,” ujar Kakanwil.

Sementara itu, Bupati OKU Timur menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Kanwil Kemenkum Sumsel dan menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk bersinergi dalam mendukung penguatan layanan hukum di wilayahnya.

Sebagai bagian dari kegiatan, dilakukan penyerahan piagam Non Litigation Peacemaker (NLP) kepada Kepala Desa Gunung Sugih, Kecamatan Semendawai III, Sunarso, sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi pengoptimalan layanan Posbankum yang disampaikan oleh Kabag Hukum Setda OKU Timur, yang menjelaskan jenis layanan Posbankum serta pentingnya percepatan pelaporan layanan. Dari total 312 Posbankum yang telah terbentuk, diharapkan capaian pelaporan dapat terus meningkat bahkan melampaui target.

Selanjutnya, Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Sumsel memberikan tutorial pelaporan layanan Posbankum melalui aplikasi yang telah disediakan oleh BPHN, disertai dengan pendampingan langsung kepada peserta untuk memastikan pemahaman teknis pelaporan berjalan optimal.

Kegiatan ini ditutup dengan sesi diskusi serta pemberian contact person bagi peserta guna memudahkan koordinasi dan konsultasi apabila terdapat kendala dalam pelaporan layanan Posbankum.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat dalam menghadirkan layanan hukum yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten OKU Timur.

Palembang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kemenkum Sumsel) mengikuti kegiatan Rapat Monitoring Tim Sekretariat Wilayah (TSW) Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) pada Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Jumat (17/04/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Nur’ainun, bersama Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Sekretariat Wilayah (TSW) Penilaian IRH. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional serta Koordinator Pemateri Wilayah 1, Adharinalti.

Rapat diawali dengan laporan Ketua Tim Kerja Penilaian IRH yang kemudian dilanjutkan dengan pengantar dari Kepala Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional. Dalam kegiatan ini, terdapat dua agenda utama yang dibahas, yaitu monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan TSW kepada pemerintah daerah serta pembahasan mekanisme dan kendala dalam proses verifikasi data dukung.

Pelaksanaan koordinasi dilakukan melalui sistem breakout room, di mana Kanwil Kemenkum Sumsel tergabung dalam Koordinasi Wilayah 1 bersama beberapa wilayah lain seperti Aceh, Banten, dan Nusa Tenggara Timur. Dalam forum tersebut, masing-masing wilayah melakukan pembahasan terkait progres pelaksanaan kegiatan serta kendala yang dihadapi di lapangan.

Dalam rapat ini juga ditekankan bahwa Tim Sekretariat Wilayah wajib melaporkan seluruh kegiatan sosialisasi, pendampingan, dan pembinaan ke dalam Aplikasi IRH. Pelaporan ini menjadi instrumen penting dalam memastikan kepatuhan pemerintah daerah sekaligus sebagai bahan evaluasi kinerja Kantor Wilayah. Ketepatan waktu pelaporan juga menjadi salah satu indikator penilaian.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi koordinasi lanjutan yang membahas berbagai kendala dalam pemenuhan data dukung, guna memastikan proses penilaian IRH dapat berjalan optimal dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Di lain kesempatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyampaikan bahwa kegiatan monitoring ini menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelaksanaan reformasi hukum di daerah.

“Melalui monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, diharapkan pelaksanaan penilaian IRH di daerah dapat berjalan lebih optimal. Sinergi antara Kanwil dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam memastikan kualitas regulasi dan tata kelola hukum yang semakin baik,” ujar Maju.

Melalui kegiatan ini, Kemenkum Sumsel terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pembinaan hukum di daerah serta mendorong peningkatan kualitas reformasi hukum yang berdampak langsung bagi masyarakat.

MARTAPURA - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, didampingi Bupati OKU Timur, Ir. H. Lanosin, meninjau langsung Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kelurahan Paku Sengkunyit dan Kelurahan Terukis, Kamis (16/4).

Di Kelurahan Paku Sengkunyit, peninjauan itu bukan sekadar kunjungan biasa. Di sebuah ruangan sederhana Posbankum, Kakanwil menyaksikan sekaligus terlibat dalam proses mediasi sengketa lahan yang terjadi dalam satu keluarga. Persoalan yang sempat berlarut itu coba diselesaikan melalui dialog dan musyawarah.

Posbankum di lokasi tersebut menjadi ruang pertemuan—tempat masing-masing pihak menyampaikan pandangan, mencari titik temu, dan perlahan membuka jalan menuju kesepakatan.

“Di sinilah kita melihat langsung bahwa Posbankum benar-benar dibutuhkan. Persoalan yang berlarut bisa diselesaikan dengan pendekatan kekeluargaan,” ujar Kakanwil Maju.

Kunjungan kemudian berlanjut ke Posbankum Kelurahan Terukis. Berbeda dengan sebelumnya, persoalan yang dihadapi berkaitan dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtib) yang melibatkan seorang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Melalui pendekatan persuasif dan koordinasi dengan pihak terkait, situasi tersebut dapat dikendalikan dan diselesaikan secara humanis. Yang bersangkutan kemudian mendapatkan pembinaan, sehingga tidak menimbulkan dampak yang lebih luas di lingkungan masyarakat.

Bupati OKU Timur menegaskan bahwa kehadiran Posbankum di tingkat kelurahan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial di masyarakat.

“Tidak semua persoalan harus berakhir di pengadilan. Dengan adanya Posbankum, penyelesaian bisa dilakukan secara musyawarah dan pendekatan kemanusiaan,” ungkap Bupati.

Dari sengketa lahan hingga persoalan kamtib, dua lokasi yang ditinjau menunjukkan satu hal yang sama—Posbankum hadir sebagai solusi nyata bagi masyarakat.

Lebih dari sekadar layanan, Posbankum menjadi ruang damai, tempat berbagai persoalan diselesaikan dengan pendekatan yang membumi dan mengedepankan kemanusiaan.

MARTAPURA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terus berupaya memperluas akses keadilan hingga ke tingkat desa. Hal tersebut dibuktikan dengan digelarnya Sosialisasi Pengoptimalan Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di Kabupaten OKU Timur, Kamis (16/4), bertempat di Aula Bina Praja I pemkab setempat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa Posbankum merupakan ujung tombak layanan bantuan hukum di tingkat desa.

“Posbankum harus menjadi tempat pertama yang dituju masyarakat ketika menghadapi persoalan hukum. Karena itu, tidak cukup hanya dibentuk, tetapi juga harus aktif dan dilaporkan pelaksanaannya,” ujar Kakanwil.

Ia menyampaikan bahwa dari total 312 desa/kelurahan yang telah membentuk Posbankum di OKU Timur, baru 86 desa/kelurahan yang melaporkan pelaksanaan kegiatannya. Hal ini menjadi perhatian untuk segera ditindaklanjuti melalui peningkatan pemahaman dan pendampingan.

Bupati OKU Timur, Ir. H. Lanosin, dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan, menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan layanan bantuan hukum di daerah.

“Kami ingin masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara, termasuk dalam hal pendampingan hukum. Posbankum di desa harus dimanfaatkan secara maksimal,” tegasnya.

Kabupaten OKU Timur terdiri dari 20 kecamatan, dengan total 305 desa dan 7 kelurahan, beribu kota di Martapura, serta memiliki luas wilayah sekitar 3.370,00 km². Dengan cakupan wilayah tersebut, Posbankum menjadi sarana strategis dalam menjangkau masyarakat hingga ke tingkat desa.

Dalam sosialisasi tersebut, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten OKU Timur, Fajri Nuryadin, menyampaikan materi terkait implementasi dan penguatan Posbankum di daerah. Kegiatan juga diisi dengan pendampingan teknis pengisian pelaporan Posbankum oleh Penyuluh Hukum Kemenkum Sumsel yang dikomandoi oleh Asnedi selaku koordinator.

Sebagai bentuk apresiasi, kegiatan juga dirangkaikan dengan penyerahan Piagam Penghargaan Non Litigation Peacemaker kepada Kepala Desa Gunung Sugih, atas upaya dalam menyelesaikan sengketa di wilayahnya secara damai tanpa menempuh jalur hukum formal.

PALEMBANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengambil peran strategis dalam mendorong penguatan legalitas bagi pelaku usaha di wilayah Sumatera Selatan. Pada Jumat (17/4), melalui Divisi Pelayanan Hukum Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Kanwil Kemenkum Sumsel secara resmi membuka booth layanan pada gelaran Info Franchise & Business Concept (IFBC) Expo 2026. Bertempat di Palembang Sport and Convention Center (PSCC), layanan ini akan hadir selama tiga hari, mulai tanggal 17 hingga 19 April 2026, guna memberikan kemudahan akses hukum bagi para calon investor dan wirausahawan.

Gelaran IFBC Expo 2026 Palembang yang diinisiasi oleh Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) bersama Neo Expo Promosindo merupakan salah satu pameran peluang usaha terbesar berskala nasional. Pameran ini menjadi momentum krusial untuk memacu pertumbuhan kewirausahaan daerah dengan menghadirkan beragam sektor bisnis dalam satu ekosistem kolaboratif. Kehadiran Kanwil Kemenkum Sumsel di tengah ekosistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap peluang bisnis yang tercipta dapat didukung dengan kepastian hukum melalui proses legalitas badan usaha yang cepat dan mudah.

Pameran bergengsi ini dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Dyah Roro Esti Widya Putri, bersama Gubernur Sumatera Selatan, Dr. H. Herman Deru. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembukaan ajang ini menegaskan pentingnya kolaborasi untuk pengembangan ekonomi daerah. Dengan mempertemukan pemilik brand secara langsung dengan calon mitra, IFBC 2026 diharapkan mampu menciptakan peluang ekonomi baru yang berkelanjutan, sekaligus memperluas jaringan bisnis di Bumi Sriwijaya.

Pada booth layanan Kemenkum Sumsel, Tim Bidang Pelayanan AHU yang digawangi oleh Syawal dan Rizki memberikan pelayanan langsung berupa pendirian Perseroan Perorangan. Layanan ini menjadi daya tarik utama bagi para pelaku UMKM karena memberikan status badan hukum yang sah dengan proses yang sangat sederhana. Selain itu, tim juga menyediakan konsultasi mengenai layanan Apostille dan Legalisasi dokumen publik, yang sangat dibutuhkan oleh para pengusaha yang berencana melakukan ekspansi bisnis hingga ke kancah internasional.

Tidak hanya terbatas pada perseroan, masyarakat dan pelaku usaha juga dapat melakukan konsultasi mendalam mengenai berbagai layanan AHU lainnya. Konsultasi tersebut mencakup pendaftaran Jaminan Fidusia, urusan Kewarganegaraan, serta legalitas organisasi seperti Yayasan, Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), hingga Koperasi. Edukasi hukum ini sangat penting agar para pelaku usaha memiliki pemahaman yang kuat mengenai struktur hukum yang paling tepat untuk model bisnis franchise yang akan mereka jalankan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa, "Kehadiran layanan AHU di ajang IFBC Expo 2026 adalah wujud nyata komitmen kami dalam mendukung kemudahan berusaha di Sumatera Selatan. Kami ingin memastikan para pengusaha yang hadir di PSCC tidak hanya mendapatkan peluang bisnis, tetapi juga langsung pulang dengan kepastian hukum melalui Perseroan Perorangan. Legalitas adalah fondasi utama dalam berbisnis, dan Kanwil Kemenkum Sumsel hadir untuk mempermudah langkah para wirausahawan agar usaha mereka lebih akuntabel dan berdaya saing tinggi."

PALEMBANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan berkomitmen penuh dalam mengawal transformasi tata kelola royalti musik guna menjamin keadilan bagi para kreator. Pada Kamis-Jumat (16-17/4), jajaran Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) mengikuti kegiatan Technical Meeting Sosialisasi Penguatan Tata Kelola Royalti Lagu dan/atau Musik Nasional 2026. Kegiatan ini diikuti secara luring di BPSDM Kemenkum oleh Kepala Bidang Pelayanan KI, Ibu Yenni, serta diikuti secara daring dari Ruang Divisi Pelayanan Hukum oleh tim analis KI dan helpdesk wilayah.

Kegiatan strategis yang berlangsung selama dua hari ini dibuka langsung oleh Direktur Penegakan Hukum DJKI, Brigjen Pol. Arie Ardian Rishadi. Acara ini dihadiri oleh tokoh penting industri musik sekaligus Komisioner LMKN, Marcellius Siahaan, serta Sekretaris Umum LMKN, M. Bigi Ramadha. Fokus utama pertemuan ini adalah mengubah paradigma tata kelola royalti musik Indonesia yang berlandaskan pada UU No. 28/2014, PP 56/2021, dan Permenkum No. 27/2025. Kebijakan terbaru ini menekankan pada mekanisme penarikan satu pintu (single collection) melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk 13 sektor layanan publik komersial.

Dalam arahan pusat, strategi nasional tahun 2026 akan menggeser paradigma dari tindakan represif menuju preventif-edukatif. Kanwil Kemenkum di seluruh Indonesia diposisikan sebagai ujung tombak dalam melakukan pemetaan (mapping) basis data pengguna komersial serta memfasilitasi mediasi sebagai jalur utama penyelesaian sengketa non-litigasi. Penggunaan teknologi seperti Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM) serta portal "Inspiration" milik LMKN diintegrasikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas distribusi royalti kepada pemilik hak.

Materi penguatan yang disampaikan oleh Marcellius Siahaan dan M. Bigi Ramadha menyoroti pentingnya kesadaran hukum pengguna musik komersial. Berdasarkan data LMKN, Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 berhasil mengumpulkan royalti sebesar Rp1.306.972.000. Capaian tersebut didominasi oleh sektor karaoke sebesar Rp842 juta, diikuti hotel Rp212 juta, restoran Rp129 juta, dan pertokoan Rp118 juta. Namun, sektor konser masih tercatat rendah di angka Rp4,6 juta, sementara sektor radio masih nihil, yang menunjukkan perlunya pengawasan lebih intensif di wilayah.

Angka realisasi tersebut dinilai belum optimal jika dibandingkan dengan potensi besar industri kreatif di Sumatera Selatan. Oleh karena itu, Kanwil Kemenkum Sumsel diharapkan segera melakukan sosialisasi masif dan penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah serta para pelaku usaha. Dengan dukungan audit berkala dan pengawasan bersama PPNS, diharapkan kepatuhan pembayaran royalti dapat meningkat, sehingga hak ekonomi para pencipta lagu terlindungi maksimal dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan PDB nasional.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa, "Kegiatan ini adalah kompas bagi kami di wilayah untuk memastikan setiap nada yang diputar secara komersial di Sumatera Selatan memberikan hak ekonomi bagi penciptanya. Dengan capaian royalti Sumsel tahun lalu yang mencapai 1,3 miliar rupiah, kami melihat potensi yang jauh lebih besar jika seluruh stakeholder patuh. Saya menginstruksikan jajaran untuk segera melakukan pendataan pengguna komersial dan mengedepankan edukasi agar ekosistem industri kreatif di Bumi Sriwijaya tumbuh sehat, jujur, dan menghargai hak cipta."

OKU Timur. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kakanwil Kemenkum Sumsel), Maju Amintas Siburian, melakukan audiensi dengan Bupati OKU Timur, Ir. H. Lanosin, dalam rangka memperkuat sinergi layanan bantuan hukum bagi masyarakat, Kamis (16/4).

Dalam pertemuan tersebut, Kakanwil menyoroti pentingnya perluasan akses bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum. Ia menyampaikan bahwa hingga saat ini di wilayah OKU Timur belum terdapat Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi, sementara OBH terdekat berada di Baturaja.

Selain itu, dari total 312 desa yang telah membentuk Posbankum (Pos Bantuan Hukum), baru 86 desa yang melaporkan pelaksanaan kegiatannya. Hal ini menjadi perhatian bersama agar layanan bantuan hukum di tingkat desa dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

Kakanwil juga mengapresiasi capaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kabupaten OKU Timur yang mengalami peningkatan signifikan menjadi 86,94 dengan kategori sangat baik, dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada kategori sangat kurang.

“Bantuan hukum adalah bentuk nyata kehadiran negara bagi masyarakat, khususnya mereka yang kurang mampu. Kami berharap ke depan OKU Timur dapat memiliki OBH terakreditasi sendiri serta mengoptimalkan Posbankum di desa agar akses keadilan semakin merata,” ujar Maju Amintas Siburian.

Menanggapi hal tersebut, Bupati OKU Timur menyampaikan komitmennya dalam mendukung penyelenggaraan bantuan hukum di daerah. Ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten OKU Timur telah mengalokasikan anggaran pendamping bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum.

“Kami berkomitmen memastikan masyarakat, khususnya yang kurang mampu, tetap mendapatkan pendampingan hukum. OKU Timur menjadi salah satu kabupaten yang telah menyiapkan anggaran bantuan hukum sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat,” ujar Ir. H. Lanosin.

Dalam kesempatan tersebut juga dibahas optimalisasi pelibatan perancang peraturan perundang-undangan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dalam penyusunan naskah akademik di daerah. Meskipun proses harmonisasi telah berjalan sangat baik, pelibatan perancang sejak tahap awal masih perlu diperkuat.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kementerian Hukum. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah OKU Timur H. Rusman, Kepala Bappeda Maryus Markus Firdaus, SSTP, serta Kepala Bagian Hukum Fajri. Dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan hadir Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Bulan Mahardika Subekti, Koordinator Penyuluh Hukum Asnedi, Koordinator Perancang Peraturan Perundang-undangan Zainul, serta Koordinator BSK Phuput Mayasari.

Palembang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kemenkum Sumsel) mengikuti kegiatan Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan CCVIII Tahun 2026 yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Kamis (16/04/2026). Kegiatan ini diikuti oleh Kanwil Kemenkum Sumsel secara virtual dari ruang Teleconference.

Kakanwil Kemenkum Sumsel dalam kegiatan ini diwakili oleh Koordinator Tim Kerja Humas, Maya Agustina, bersama tim. Pelatihan ini merupakan bagian dari program pengembangan kompetensi pejabat pengawas di lingkungan Kementerian Hukum .

Kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan oleh Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, Mutia Farida, yang menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi kepemimpinan pelayanan bagi para peserta. Ia menjelaskan bahwa pelatihan akan dilaksanakan selama kurang lebih 104 hari dengan metode pembelajaran jarak jauh.

Dalam pelatihan ini, Kemenkum Sumsel mengikutsertakan dua orang peserta, yaitu Tommy dan Muhammad Ferdi Pebriadi, yang diharapkan mampu meningkatkan kapasitas kepemimpinan serta kompetensi manajerial dalam pelaksanaan tugas.

Selanjutnya, sambutan sekaligus pembukaan disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani. Dalam arahannya, disampaikan bahwa pembangunan sumber daya manusia yang unggul menjadi kunci dalam menghadapi tantangan masa depan. Jabatan pengawas dinilai memiliki peran strategis sebagai penghubung antara kebijakan pimpinan dan implementasi di lapangan.

Para peserta diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik untuk mengasah kemampuan manajerial, memperkuat kepemimpinan yang visioner, serta meningkatkan kapasitas dalam memberikan pelayanan yang berkualitas.

Kegiatan kemudian ditutup dengan pembukaan resmi oleh Gusti Ayu Putu Suwardani, yang menandai dimulainya rangkaian pelatihan kepemimpinan pengawas tahun 2026.

Di lain kesempatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyampaikan bahwa keikutsertaan pegawai dalam pelatihan ini merupakan bagian dari komitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Pengembangan kompetensi melalui pelatihan kepemimpinan menjadi langkah penting dalam menciptakan SDM yang profesional dan adaptif. Kami berharap peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan baik dan mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dalam mendukung kinerja organisasi,” ujar Maju.

Melalui kegiatan ini, Kemenkum Sumsel terus berupaya memperkuat kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Palembang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melaksanakan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Notaris Pengganti di lingkungan Kanwil Kemenkum Sumsel, Rabu (15/04/2026), bertempat di Ruang Transit Tamu Lantai III.

Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Alkana Yudha, yang mengambil sumpah jabatan sekaligus melantik tiga Notaris Pengganti, yakni Muhammad Adriyansyah, Chintya Cinta Kasih, dan Muhammaf Hafiz Ridho.

Pelantikan ini dilakukan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan layanan kenotariatan selama notaris definitif menjalani cuti. Muhammad Adriyansyah menggantikan Notaris Eddy Rosman di Kota Palembang yang cuti selama 45 hari, Chintya Cinta Kasih menggantikan Notaris Henny Meikarinda di Kota Palembang selama 42 hari, serta Muhammaf Hafiz Ridho menggantikan Notaris Rianti di Kabupaten Musi Banyuasin selama 51 hari.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan, dilanjutkan pembacaan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris, pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, penandatanganan berita acara, pembacaan doa, hingga pemberian ucapan selamat dan sesi foto bersama. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan tertib dan lancar.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, dalam kesempatan terpisah menyampaikan bahwa pelantikan notaris pengganti merupakan langkah strategis untuk memastikan layanan hukum kepada masyarakat tetap berjalan optimal tanpa adanya kekosongan pelayanan.

“Pengangkatan notaris pengganti menjadi bagian penting dalam menjamin kontinuitas pelayanan kenotariatan kepada masyarakat. Kami menekankan agar para notaris pengganti dapat menjalankan tugas dengan profesional, menjaga integritas, serta mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Maju.

Ia juga menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum Sumsel terus berkomitmen dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap profesi notaris guna meningkatkan kualitas layanan hukum di wilayah Sumatera Selatan.

Dengan dilaksanakannya pelantikan ini, diharapkan pelayanan kenotariatan di wilayah Sumatera Selatan tetap berjalan optimal dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Palembang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti kegiatan Uji Publik Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum secara virtual melalui zoom meeting, Rabu (15/04/2026).

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Alkana Yudha, didampingi Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Gunawan, beserta jajaran pegawai Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum di Ruang Kepala Divisi Pelayanan Hukum.

Uji publik ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya menjaring partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memperoleh masukan konstruktif dari para pemangku kepentingan guna menyempurnakan pengaturan jenis dan tarif PNBP agar lebih proporsional, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, disampaikan bahwa proses revisi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 telah melalui berbagai tahapan komprehensif, mulai dari penyusunan usulan perubahan, pengumpulan data melalui kuesioner kepada pengguna layanan, hingga pembahasan secara bilateral dan lintas kementerian.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Widodo, dalam sambutannya menegaskan bahwa PNBP memiliki peran strategis tidak hanya sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen regulasi dalam mendorong kepatuhan masyarakat. Selain itu, transformasi digital layanan melalui sistem AHU Online dan Super App menjadi salah satu dasar penting dalam penyesuaian kebijakan tarif.

Lebih lanjut, disampaikan bahwa revisi ini mempertimbangkan prinsip keadilan tarif, diversifikasi layanan, serta penguatan fungsi regulatori guna mendukung peningkatan kualitas layanan publik. Melalui forum uji publik ini, seluruh masukan yang dihimpun akan menjadi bahan evaluasi dalam proses finalisasi kebijakan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, dalam kesempatan terpisah menyampaikan bahwa keikutsertaan Kanwil dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dalam mendukung penyusunan regulasi yang transparan dan partisipatif.

“Uji publik ini menjadi langkah penting dalam memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kanwil Kemenkum Sumsel mendukung penuh proses penyusunan regulasi yang terbuka, akuntabel, dan berbasis partisipasi publik,” ujar Maju.

Ia juga menambahkan bahwa hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan hukum, khususnya dalam penyelenggaraan layanan Administrasi Hukum Umum di wilayah Sumatera Selatan.

Kegiatan berlangsung dengan lancar dan interaktif, diakhiri dengan sesi diskusi untuk menampung berbagai masukan dari peserta sebagai bagian dari proses penyempurnaan regulasi.

Palembang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Tim Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) melaksanakan kegiatan Pemantauan, Pengawasan, dan Edukasi KI kepada Pusat Pembelanjaan Perorangan, Rabu (15/04/2026). Kegiatan ini berlangsung di beberapa lokasi usaha, yakni Intan Songket dan Wearing Klamby Palembang.

Kegiatan dilaksanakan oleh Tim Pelayanan KI yang terdiri dari M. Ferdi Pebriadi, Dio Gestianda, Yogi Prasetyo, Shintia Wuty, Syafiq Aditya Pratama, dan Natasha Ananda. Pemantauan ini bertujuan untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran kekayaan intelektual sekaligus memberikan edukasi kepada pelaku usaha terkait pentingnya pelindungan hukum atas produk yang dihasilkan.

Melalui interaksi langsung dengan pelaku usaha, tim memberikan pemahaman mengenai manfaat pendaftaran kekayaan intelektual, baik merek maupun hak cipta, sebagai bentuk perlindungan terhadap produk agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana penguatan kesadaran hukum bagi pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya.

Dari hasil pemantauan, diketahui bahwa pelaku usaha pada lokasi tersebut telah memiliki sertifikat merek serta sertifikat hak cipta, khususnya untuk desain produk busana jumputan. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya pelindungan kekayaan intelektual.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyampaikan apresiasi atas kesadaran pelaku usaha dalam melindungi karya dan produknya melalui pendaftaran kekayaan intelektual.

“Edukasi dan pemantauan ini merupakan langkah nyata dalam mendorong pelaku usaha agar semakin memahami pentingnya pelindungan kekayaan intelektual. Dengan adanya legalitas yang kuat, produk lokal akan memiliki daya saing yang lebih tinggi serta terlindungi dari potensi pelanggaran,” ujar Kakanwil.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sumatera Selatan berkomitmen untuk terus hadir memberikan pendampingan dan edukasi kepada masyarakat guna mewujudkan ekosistem usaha yang tertib hukum dan berdaya saing.