Undang-undang Hak Tanggungan memberikan kemudahan dan kepastian Pemegang Hak Tanggungan melaksana... more Undang-undang Hak Tanggungan memberikan kemudahan dan kepastian Pemegang Hak Tanggungan melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum. Eksekusi hak tanggungan dapat dilakukan dua cara yaitu Parate Eksekusi berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan, atau melalui Fiat Eksekusi Pengadilan Negeri berdasar Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang-undang Hak Tanggungan. Dalam praktiknya kepastian hukum eksekusi hak tanggungan tersebut tidaklah mutlak, Tereksekusi dapat mengajukan Gugatan dan Perlawanan atas ekseksusi hak tanggungan. Hal ini menghambat eksekusi bahkan dapat membatalkan lelang yang telah terjadi. Tulisan ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya gugatan perdata terhadap lelang eksekusi Hak Tanggungan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan data perkara di KPKNL Bandung dikaitkan dengan asas-asas, norma hukum dan peraturan perundang-undangan. Gugatan dan perlawanan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemegang Hak Tanggungan, pembeli lelang dan pihak lain yang terkait eksekusi hak tanggungan. Diperlukan pengaturan hukum acara khusus eksekusi hak tanggungan sehingga memberikan kepastian hukum. Dengan ketentuan yang memenuhi asas kepastian hukum diharapkan lelang hak tanggungan merupakan jalan keluar terakhir bagi Pemegang Hak Tanggungan dalam menyelesaikan masalah dalam hal debitor cedera janji.
Program transmigrasi yang didukung dengan pola pembiayaan kemitraan perkebunan inti rakyat transm... more Program transmigrasi yang didukung dengan pola pembiayaan kemitraan perkebunan inti rakyat transmigrasi atau yang dikenal dengan PIR Trans, bertujuan untuk untuk mengangkat harkat hidup petani dan keluarganya dengan cara meningkatkan produksi dan mendapatkan usaha inti. Tulisan ini bermaksud untuk menganalisis sejauh mana kepastian hukum yang didapat petani plasma dalam pembiayaan kredit dari bank dalam Pola Kemitraan PIR Trans. Pembiayaan kredit dari bank di sini diberikan kepada BIG (sebagai perusahaan inti) dalam Pola Kemitraan PIR Trans. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, dengan mengutamakan data sekunder yang diperkuat dengan data primer, selanjutnya dianalisa secara yuridis kualitatif. Petani plasma belum memperoleh kepastian hukum dalam pembiayaan kredit bank dalam Pola Kemitraan PIR Trans. Hal ini dikarenakan tidak adanya hubungan langsung antara bank, perusahaan inti dan petani plasma dalam pola pembiayaan kemitraan ini. Sehingga dalam pola pembiayaan kemitraan PIR Trans diperlukan perubahan dalam regulasi, yaitu dengan dimasukannya suatu unsur yang lebih memaksa yang dapat mencegah perusahaan inti tidak melakukan kewajibannya.
Undang-undang Hak Tanggungan memberikan kemudahan dan kepastian Pemegang Hak Tanggungan melaksana... more Undang-undang Hak Tanggungan memberikan kemudahan dan kepastian Pemegang Hak Tanggungan melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum. Eksekusi hak tanggungan dapat dilakukan dua cara yaitu Parate Eksekusi berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan, atau melalui Fiat Eksekusi Pengadilan Negeri berdasar Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang-undang Hak Tanggungan. Dalam praktiknya kepastian hukum eksekusi hak tanggungan tersebut tidaklah mutlak, Tereksekusi dapat mengajukan Gugatan dan Perlawanan atas ekseksusi hak tanggungan. Hal ini menghambat eksekusi bahkan dapat membatalkan lelang yang telah terjadi. Tulisan ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya gugatan perdata terhadap lelang eksekusi Hak Tanggungan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan data perkara di KPKNL Bandung dikaitkan dengan asas-asas, norma hukum dan peraturan perundang-undangan. Gugatan dan perlawanan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemegang Hak Tanggungan, pembeli lelang dan pihak lain yang terkait eksekusi hak tanggungan. Diperlukan pengaturan hukum acara khusus eksekusi hak tanggungan sehingga memberikan kepastian hukum. Dengan ketentuan yang memenuhi asas kepastian hukum diharapkan lelang hak tanggungan merupakan jalan keluar terakhir bagi Pemegang Hak Tanggungan dalam menyelesaikan masalah dalam hal debitor cedera janji.
Program transmigrasi yang didukung dengan pola pembiayaan kemitraan perkebunan inti rakyat transm... more Program transmigrasi yang didukung dengan pola pembiayaan kemitraan perkebunan inti rakyat transmigrasi atau yang dikenal dengan PIR Trans, bertujuan untuk untuk mengangkat harkat hidup petani dan keluarganya dengan cara meningkatkan produksi dan mendapatkan usaha inti. Tulisan ini bermaksud untuk menganalisis sejauh mana kepastian hukum yang didapat petani plasma dalam pembiayaan kredit dari bank dalam Pola Kemitraan PIR Trans. Pembiayaan kredit dari bank di sini diberikan kepada BIG (sebagai perusahaan inti) dalam Pola Kemitraan PIR Trans. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, dengan mengutamakan data sekunder yang diperkuat dengan data primer, selanjutnya dianalisa secara yuridis kualitatif. Petani plasma belum memperoleh kepastian hukum dalam pembiayaan kredit bank dalam Pola Kemitraan PIR Trans. Hal ini dikarenakan tidak adanya hubungan langsung antara bank, perusahaan inti dan petani plasma dalam pola pembiayaan kemitraan ini. Sehingga dalam pola pembiayaan kemitraan PIR Trans diperlukan perubahan dalam regulasi, yaitu dengan dimasukannya suatu unsur yang lebih memaksa yang dapat mencegah perusahaan inti tidak melakukan kewajibannya.
Uploads
Papers by dwi dhini