Pendidikan Dan Kebudayaan

Pendidikan merupakan sebuah sarana untuk meningkatkan perkembangan peradaban dan ekonomi suatu bangsa, Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Semakin banyak orang yang berpendidikan maka semakin mudah bagi suatu negara untuk membangun bangsanya. Hal ini dikarenakan telah dikuasainya keterampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi oleh sumber daya manusianya sehingga pemerintah lebih mudah dalam menggerakkan pembangunan nasional Melalui penyelenggaraan pendidikan SMK. Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 tahun 2003 pasal 15 menyatakan bahwa pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang menghubungkan, menjodohkan, melatih manusia agar memiliki kebiasaan bekerja untuk dapat memasuki dan berkembang pada dunia kerja (industri), sehingga dapat dipergunakan untuk memperbaiki kehidupannya. Konsep pengembangan pendidikan kejuruan SMK yaitu menyiapkan lulusan yang memiliki keterampilan vokasional tertentu, hal itu disebabkan karena masyarakat Indonesia sekarang ini sedang berada dalam masa transisi dari masyarakat agraris atau masyarakat pra-industri (pre-industrial society) menuju kepada terciptanya masyarakat industri (industrial society). Masa transisi ini tertandai dengan semakin banyaknya sektor kerja yang memerlukan keterampilan vokasional secara spesifik, yaitu keterampilan yang di dalamnya mengandung kecakapan teknologi tertentu, dalam bahasa yang sederhana, kehadiran SMK sekarang ini justru semakin didambakan masyarakat; utamanya masyarakat yang berkecimpung langsung dalam dunia kerja. Akan tetapi membekali peserta didik dengan ketrampilan saja tidak cukup, diperlukan lulusan-lulusan SMK yang berkarakter, terampil, dan agamis agar nantinya terbentuk keseimbangan dalam bekerja, Saat ini penyelenggaraan pendidikan SMK tidak hanya terselenggara pada lingkungan masyarakat umum saja, melainkan pondok pesantren ikut andil dalam penyelenggaraan

Hukum Islam membebankan kewajiban nafkah keluarga pada suami. Pembebanan ini mengharuskan seorang suami untuk memiliki kematangan fisik, tetapi perlu disadari bahwa tidak semua manusia yang terlahir di muka bumi ini dalam keadaan normal. Ada sebagian manusia yang lahir dalam keterbatasan fisik maupun psikis, atau terlahir dalam keadaan normal kemudian menjadi penyandang disabilitas akibat sakit atau kecelakaan. Dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait bagaimana pemenuhan kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah dari suami penyandang disabilitas di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptifanalitis dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas sebenarnya masih bisa diupayakan dengan keterampilan yang dimiliki oleh seorang suami, namun masih belum bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Ada lima keluarga yang suaminya telah menyandang disabilitas jauh sebelum terjadinya pernikahan akan tetapi isterinya ikhlas dengan kondisi yang dialami oleh suaminya dan ada satu keluarga yang suaminya sebagai penyandang disabilitas setelah terjadinya pernikahan yang isteri tidak bisa menerima kondisi tersebut. Dari keenam keluarga tersebut semuanya sesuai dengan apa yang disyari"atkan dalam hukum Islam. Apabila para suami tidak mampu memberikan nafkah karena sakit atau cacat maka hal ini merupakan suatu "illat pengecualian. Kata Kunci: Nafkah. Suami Penyandang Disabilitas

Islam adalah agama yang selain bersifat syumuliyah (sempurna) juga harakiyah (dinamis). Disebut sempurna karena Islam merupakan agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya dan syari'atnya mengatur seluruh aspek kehidupan, baik yang bersifat aqidah maupun muamalah. Dalam kaidah tentang muamalah, Islam mengatur segala bentuk perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia. Termasuk di dalamnya terdapat prinsip-prinsip yang mengatur tentang pasar dan mekanismenya.

This research discuses about literacy of sharia finance aimed to observe to what extent the knowledge of the cooperation manager of Islamic Boarding School towards the literacy of sharia finance determined by the demographical factor, the factor that has a relation with the literacy of finance included education, sex and income. However, this research would focus on the relationof demographical factor and literacy of finance sharia in the perspective of education that is at the level of education and the origin of education of an an dividual in mananging the finance.

Etika bisnis syari'ah membingkai unsur material-kuantitatif dan imaterial-kualitatif menjadi satu kesatuan dalam kegiatan usaha. Rahasia dagang yang dimiliki suatu perusahaan merupakan aset penting. Pelangaran rahasia dagang dapat dilakukan oleh orang dalam (organ perusahaan) atau oleh perusahaan kompetitor. Pelanggaran rahasia dagang tentu tidak diperkenankan dalam perspektif etika bisnis syari'ah. Kertas kerja ini akan menyoroti secara lebih jauh aspek pelanggaran rahasia dagang dalam perspektif etika bisnis syari'ah. Menggunakan metode kualitatif dan bersifat deskriptif analitis. Pekerjaan yang dilakukan oleh seluruh organ perusahaan dalam perspektif etika bisnis syari'ah memiliki keterkaitan langsung dengan unsur ketauhidan dan wajib mengamalkan unsur kejujuran, sikap amanah serta tidak khianat. Pelanggaran rahasia dagang yang dilakukan oleh perusahaan kompetitor menunjukan keterlanggaran lima aksioma dalam ilmu ekonomi Islam dan pelaksanaan Islamic Corporate Governance.

Abstraksi BMT termasuk salah satu dari LKS yang sedang berkembang di kalangan masyarakat menengah ke bawah bahkan pada golongan masyarakat menengah ke atas. Layanan/jasa BMT seringkali digunakan dan banyak diakses oleh masyarakat kecil yang membutuhkan dana untuk menjalankan suatu usaha (modal kerja), di mana BMT berperan sebagai mitra usaha dengan pembagian bagi hasil atau margin atau mark-up yang proporsional. Di dalam proses melakuakan pembiayaan mudharabah terdapat resiko-risiko yang harus ditangani oleh BMT AN-Nawawi Berjan Purworejo diantaranya adalah bussines risk, unusual bussines risk, disaster risk. Padahal BMT An-Nawawi Berjan Purworejo produk mudharabah adalah produk unggulan, hal ini dapat diatasi dengan jalan menentukan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh nasabah sebagai pengelola dana mudharabah. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko besar yang ada di setiap dunia perbankan baik pada bank umum, bank syariah maupun pada BMT sekalipun tidak dapat terhindar dari risiko pembiayaan bermasalah. BMT An-Nawawi Berjan Purworejo tetap bisa mampu meyelesaikan masalah. Kerja sama, baik dalam Mudharabah adalah sesuatu yang sangat dianjurkan dalam Islam agar kita dapat saling membantu dalam menanggung risiko usaha tentu yang sesuai dengan syariah. Mudharabah yang termasuk salah satu jenis Kerjasama, yang saat ini memiliki banyak kendala dalam perkembangannya sehingga shahibul mal/bank enggan memakai skema kontrak ini.