PROGRAM DIPLOMA III KEUANGAN SPESIALISASI PAJAK ANANG MURY KURNIAWAN, S.S.T., Ak., M.Si. SEKOLAH ... more PROGRAM DIPLOMA III KEUANGAN SPESIALISASI PAJAK ANANG MURY KURNIAWAN, S.S.T., Ak., M.Si. SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA TAHUN 2010 i | P a g e KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan Bahan Ajar Pajak Internasional ini. Bahan ajar ini disusun dalam rangka memenuhi penugasan dari Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Materi pajak internasional merupakan salah satu mata kuliah pada program Diploma III Keuangan Spesialisasi Pajak. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman pajak Internasional kepada para mahasiswa program Diploma III Keuangan Spesialisasi Pajak. Pemahaman lika-liku pajak internasional dirasa penting mengingat di era globalisasi sekarang ini arus investasi, perdagangan dan mobilitas sumbar daya manusia sudah tidak lagi mengenal batas-batas negara membuat tuntutan pemahaman mahasiswa terkait dengan perpajakan tidak lagi terbatas pada ketentuan perpajakan dalam Undang-undang Domestik Indonesia saja, melainkan ketentuan-ketentuan perpajakan yang timbul ketika suatu transaksi melibatkan pihak-pihak yang di luar yurisdiksi pemajakan di Indonesia, yaitu Undangundang Domestik negara lain. Materi pajak internasional membahas bagaimana pemajakan atas penghasilan orang asing atau perusahaan (badan) asing yang diterima dari Indonesia dan bagaimana pemajakan atas penghasilan orang atau perusahaan (badan) Indonesia atas penghasilan yang diterima dari luar negeri, dengan berdasarkan UU domestik dan UU negara lain serta perjanjian perpajakan (tax treaty).
i | P a g e KATA PENGANTAR Materi bahan ajar ini merupakan kutipan dari Buku HKN yang sedang dala... more i | P a g e KATA PENGANTAR Materi bahan ajar ini merupakan kutipan dari Buku HKN yang sedang dalam proses penyelesaian; yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi bapak/ibu dosen yang mendapat tugas memberikan kuliah Hukum Keuangan Negara (HKN). Pada awalnya mata kuliah HKN ini bernama HAKN atau Hukum Administrasi Keuangan Negara. Seiring dengan berjalannya waktu materi mata kuliah HAKN nampak semakin menitik beratkan kearah permasalahan teknis Administrasi Keuangan, sementara bobot pembelajaran Hukum Keuangannya sendiri semakin jauh berkurang. Keadaan yang demikian tentu segera dicari jalan pemecahannya mengingat pula kebutuhan pemahaman masalah hukum keuangan bagi lulusan STAN semakin menjadi tuntutan para user; sehingga mulai tahun akademik 2010/2011 HAKN dipisahkan menjadi dua mata kuliah yakni HKN dan AKN atau Hukum Keuangan Negara dan Administrasi Keuangan Negara yang materi muatannya sangat jauh berbeda. Melihat latar belakang proses kelahiran mata kuliah HKN seperti tersebut diatas, maka bagi para Dosen sangat diharapkan pemahamannya terhadap ilmu hukum; khususnya HAN/HTUN, HTN maupun bidang hukum Pidana/Perdata. Hal ini agar memudahkan dalam proses pembelajarannya, misalnya seorang lawyer (yang kebetulan merelakan waktunya untuk kegiatan mengajar) tidak perlulah "terlalu asyik" menerangkan proses beracara di Pengadilan; seperti teknik membuat surat gugatan dan sebagainya tetapi bisa memanfaatkan pengetahuannya tentang "teknik" pembuatan kontrak yang benar dengan pihak III dalam kegiatan PBJ Pemerintah, maupun tentang kelemahan-kelemahan yang sering dilakukan aparat dalam menghadapi kasus-kasus di Pengadilan. Bahan ajar ini sengaja dibuat sangat singkat dan tidak pula disertai power point dengan maksud para dosen untuk lebih mudah berimprovisasi dalam proses pembelajarannya, termasuk membuat ppt versi masing-masing; tentu saja setelah mencermati dengan baik setiap session materi bahan ajar ini. Sebagai contoh ketika pemberian materi kuliah "Pengelolaan BMN" angkatlah suatu kasus dimana dalam suatu DIPA SATKER tidak ditemukan kegiatan pembuatan Lapangan tennis, yang ada adalah pembuatan Lapangan Parkir, tetapi Kepala Satker berkeinginan kuat untuk membuat Lapangan Tenis; sementara untuk revisi DIPA diprediksi tidak memungkinkan. Bagaimana hal ini bisa terlaksana tanpa melanggar hukum dan lulus tehadap LHP dari APIP?. Tentu saja semua jawabannya ada pada materi kuliah "Pengelolaan BMN" tersebut. Sekali lagi kejelian dan kecermatan dalam memahami materi bahan ajar serta disertai pengalaman para Dosen akan membuat perkuliahan menjadi menarik dan selalu ditunggu para mahasiswa. ii | P a g e Materi kuliah HKN adalah suatu materi kuliah yang dinamis dalam arti apa yang menjadi topik di media atau di masyarakat harus bisa dijawab oleh HKN, begitu juga laju perkembangan tata pemerintahan harus bisa diantisipasi oleh HKN; menyikapi hal ini para dosen dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan-perkembangan tersebut.
PROGRAM DIPLOMA III KEUANGAN SPESIALISASI PAJAK ANANG MURY KURNIAWAN, S.S.T., Ak., M.Si. SEKOLAH ... more PROGRAM DIPLOMA III KEUANGAN SPESIALISASI PAJAK ANANG MURY KURNIAWAN, S.S.T., Ak., M.Si. SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA TAHUN 2010 i | P a g e KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan Bahan Ajar Pajak Internasional ini. Bahan ajar ini disusun dalam rangka memenuhi penugasan dari Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Materi pajak internasional merupakan salah satu mata kuliah pada program Diploma III Keuangan Spesialisasi Pajak. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman pajak Internasional kepada para mahasiswa program Diploma III Keuangan Spesialisasi Pajak. Pemahaman lika-liku pajak internasional dirasa penting mengingat di era globalisasi sekarang ini arus investasi, perdagangan dan mobilitas sumbar daya manusia sudah tidak lagi mengenal batas-batas negara membuat tuntutan pemahaman mahasiswa terkait dengan perpajakan tidak lagi terbatas pada ketentuan perpajakan dalam Undang-undang Domestik Indonesia saja, melainkan ketentuan-ketentuan perpajakan yang timbul ketika suatu transaksi melibatkan pihak-pihak yang di luar yurisdiksi pemajakan di Indonesia, yaitu Undangundang Domestik negara lain. Materi pajak internasional membahas bagaimana pemajakan atas penghasilan orang asing atau perusahaan (badan) asing yang diterima dari Indonesia dan bagaimana pemajakan atas penghasilan orang atau perusahaan (badan) Indonesia atas penghasilan yang diterima dari luar negeri, dengan berdasarkan UU domestik dan UU negara lain serta perjanjian perpajakan (tax treaty).
i | P a g e KATA PENGANTAR Materi bahan ajar ini merupakan kutipan dari Buku HKN yang sedang dala... more i | P a g e KATA PENGANTAR Materi bahan ajar ini merupakan kutipan dari Buku HKN yang sedang dalam proses penyelesaian; yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi bapak/ibu dosen yang mendapat tugas memberikan kuliah Hukum Keuangan Negara (HKN). Pada awalnya mata kuliah HKN ini bernama HAKN atau Hukum Administrasi Keuangan Negara. Seiring dengan berjalannya waktu materi mata kuliah HAKN nampak semakin menitik beratkan kearah permasalahan teknis Administrasi Keuangan, sementara bobot pembelajaran Hukum Keuangannya sendiri semakin jauh berkurang. Keadaan yang demikian tentu segera dicari jalan pemecahannya mengingat pula kebutuhan pemahaman masalah hukum keuangan bagi lulusan STAN semakin menjadi tuntutan para user; sehingga mulai tahun akademik 2010/2011 HAKN dipisahkan menjadi dua mata kuliah yakni HKN dan AKN atau Hukum Keuangan Negara dan Administrasi Keuangan Negara yang materi muatannya sangat jauh berbeda. Melihat latar belakang proses kelahiran mata kuliah HKN seperti tersebut diatas, maka bagi para Dosen sangat diharapkan pemahamannya terhadap ilmu hukum; khususnya HAN/HTUN, HTN maupun bidang hukum Pidana/Perdata. Hal ini agar memudahkan dalam proses pembelajarannya, misalnya seorang lawyer (yang kebetulan merelakan waktunya untuk kegiatan mengajar) tidak perlulah "terlalu asyik" menerangkan proses beracara di Pengadilan; seperti teknik membuat surat gugatan dan sebagainya tetapi bisa memanfaatkan pengetahuannya tentang "teknik" pembuatan kontrak yang benar dengan pihak III dalam kegiatan PBJ Pemerintah, maupun tentang kelemahan-kelemahan yang sering dilakukan aparat dalam menghadapi kasus-kasus di Pengadilan. Bahan ajar ini sengaja dibuat sangat singkat dan tidak pula disertai power point dengan maksud para dosen untuk lebih mudah berimprovisasi dalam proses pembelajarannya, termasuk membuat ppt versi masing-masing; tentu saja setelah mencermati dengan baik setiap session materi bahan ajar ini. Sebagai contoh ketika pemberian materi kuliah "Pengelolaan BMN" angkatlah suatu kasus dimana dalam suatu DIPA SATKER tidak ditemukan kegiatan pembuatan Lapangan tennis, yang ada adalah pembuatan Lapangan Parkir, tetapi Kepala Satker berkeinginan kuat untuk membuat Lapangan Tenis; sementara untuk revisi DIPA diprediksi tidak memungkinkan. Bagaimana hal ini bisa terlaksana tanpa melanggar hukum dan lulus tehadap LHP dari APIP?. Tentu saja semua jawabannya ada pada materi kuliah "Pengelolaan BMN" tersebut. Sekali lagi kejelian dan kecermatan dalam memahami materi bahan ajar serta disertai pengalaman para Dosen akan membuat perkuliahan menjadi menarik dan selalu ditunggu para mahasiswa. ii | P a g e Materi kuliah HKN adalah suatu materi kuliah yang dinamis dalam arti apa yang menjadi topik di media atau di masyarakat harus bisa dijawab oleh HKN, begitu juga laju perkembangan tata pemerintahan harus bisa diantisipasi oleh HKN; menyikapi hal ini para dosen dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan-perkembangan tersebut.
Uploads
Papers by Ine Dewi