Kemajuan pesat bidang ekonomi mendasari kebutuhan sebuah hukum yang komprehensif mengenai pengatu... more Kemajuan pesat bidang ekonomi mendasari kebutuhan sebuah hukum yang komprehensif mengenai pengaturan praktik ekonomi. Tujuan utama adalah melindungi pelaku usaha dan konsumen dari praktik-praktik terlarang yang terjadi dalam persaingan usaha. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka lahirlah Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Antimonopoli. Salah satu larangan dalam Undang-Undang Antimonopoli adalah kegiatan monopsoni. Keadaan pasar dimana pembeli menguasai lebih dari 50 (lima puluh) persen pasar suatu komoditas tertentu. Sebagai sebuah praktik yang dilarang, dampak yang dihasilkan oleh kegiatan tersebut tentulah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Dampak tersebut dibagi menjadi dua, dampak kesejahteraan berdasarkan kekayaan serta dampak sebagai akibat pendistribusian yang terhambat.
Kemajuan pesat bidang ekonomi mendasari kebutuhan sebuah hukum yang komprehensif mengenai pengatu... more Kemajuan pesat bidang ekonomi mendasari kebutuhan sebuah hukum yang komprehensif mengenai pengaturan praktik ekonomi. Tujuan utama adalah melindungi pelaku usaha dan konsumen dari praktik-praktik terlarang yang terjadi dalam persaingan usaha. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka lahirlah Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Antimonopoli. Salah satu larangan dalam Undang-Undang Antimonopoli adalah kegiatan monopsoni. Keadaan pasar dimana pembeli menguasai lebih dari 50 (lima puluh) persen pasar suatu komoditas tertentu. Sebagai sebuah praktik yang dilarang, dampak yang dihasilkan oleh kegiatan tersebut tentulah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Dampak tersebut dibagi menjadi dua, dampak kesejahteraan berdasarkan kekayaan serta dampak sebagai akibat pendistribusian yang terhambat.
Uploads
Papers by Zuhda Mila F