Keinginan Pusat untuk mengerdilkan peran Pemerintah Daerah dalam urusan pertambangan semakin terl... more Keinginan Pusat untuk mengerdilkan peran Pemerintah Daerah dalam urusan pertambangan semakin terlihat dalam beberapa waktu belakangan. Cara berpikir demikian mendapat dukungan beberapa pihak, tak terkecuali anggota DPR asal Banua. Adalah Dirjen Minerba Kementrian ESDM melalui suratnya bernomor 37.E/84/DJB/2011 tanggal 30 desember 2011 dan surat nomor 02.E/30/DJB/2012 tanggal 14 Pebruari 2012 yang isinya melarang penerimaan sumbangan pihak ketiga (SPK atau SP 3) yang selama ini diterima banyak daerah penghasil tambang di Indonesia.
Setelah kasus sengketa lahan antara PT.CBSA yang HGU nya telah habis dengan masyarakat sekitar la... more Setelah kasus sengketa lahan antara PT.CBSA yang HGU nya telah habis dengan masyarakat sekitar lahan perusahaan. Hari-hari belakangan ini kita disuguhi pula berita tentang sengketa lahan antara PT.TIA dengan warga desa Sebamban Baru di Kabupaten Tanah Bumbu.
Agama sangat erat kaitannya dengan kepercayaan yang dianut oleh seseorang dan/atau kelompok dalam... more Agama sangat erat kaitannya dengan kepercayaan yang dianut oleh seseorang dan/atau kelompok dalam suatu masyarakat. Agama bahkan menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dengan diri dan kelompok tertentu. Dalam konteks inilah agama melampaui batas-batas ideologi. Agama dapat melahirkan ideologi, namun sebaliknya ideologi tidak dapat melahirkan agama, sebab agama bukanlah rekaan manusia, melainkan turun atas wahyu dari yang maha kuasa, zat yang ghaib yang mengatur dunia dan seisinya.
Dalam kajian hukum perusahaan (company law), perusahaan diposisikan sebagai separate legal entity... more Dalam kajian hukum perusahaan (company law), perusahaan diposisikan sebagai separate legal entity, yaitu sebagai badan hukum yang harta serta beberapa hal lainnya terpisah dengan para pemegang saham, maupun para direksinya. Prinsip ini lahir sejak adanya Kasus Solomon v Solomon [1897]. Dalam kasus tersebut Mr.Solomon mempunyai satu perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan sepatu kulit. Perusahaan tersebut pemilik sahamnya terdiri dari Mr. Solomon sendiri, istrinya dan empat orang anaknya serta satu orang lagi yang bukan bagian dari keluarga Solomon.
Minority shareholders atau pemegang saham minoritas tidak jarang hanya dijadikan sebagai pelengka... more Minority shareholders atau pemegang saham minoritas tidak jarang hanya dijadikan sebagai pelengkap dalam sebuah perusahaan. Dalam mekanisme pengambilan keputusan di perusahaan dapat dipastikan pemegang saham minoritas ini akan selalu kalah dibanding pemegang saham mayoritas, sebab pola pengambilan keputusan didasarkan atas besarnya prosentase saham yang dimiliki.
Kalimantan Selatan (Kalsel) sering diidentikkan dengan urang Banjar, sebutan bagi penduduk etnis ... more Kalimantan Selatan (Kalsel) sering diidentikkan dengan urang Banjar, sebutan bagi penduduk etnis Banjar yang mayoritas mendiami wilayah ini. Kendati dalam kajian etnik, pengkerdilan etnik menjadi “klaim” wilayah tertentu tidak dibenarkan, sebab etnik dapat menembus batas wilayah melalui migrasi anggotanya, termasuk migrasi kebudayaannya, Namun membedah Kalimantan Selatan dari kaca mata etnik Banjar juga tidaklah terlalu salah.
Dalam sejarah metodologi penelitian, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang belakanga... more Dalam sejarah metodologi penelitian, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang belakangan muncul dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Penelitian jenis ini diperkenalkan oleh para ilmuwan “Mazhab” Chicago di Amerika Serikat sekitar tahun 1920-1930-an.
Setidaknya ada dua golongan dalam melihat posisi perempuan dalam komunitas, lingkungan dan strukt... more Setidaknya ada dua golongan dalam melihat posisi perempuan dalam komunitas, lingkungan dan struktur masyarakatnya. Kelompok pertama adalah pemikiran feminis yang menempatkan perempuan semata-mata berdasarkan jenis kelamin. Dalam pandangan kelompok ini, munculnya permasalahan kaum perempuan disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya kaum perempuan sendiri
Munculnya gagasan mengenai otonomi daerah yang ditandai dengan kelahiran Undang-undang (UU) Nomor... more Munculnya gagasan mengenai otonomi daerah yang ditandai dengan kelahiran Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang kemudian diperbaharui dengan lahirnya UU No.32/2004 dan UU No.33/2004 . Kedua UU tersebut menempatkan daerah sebagai daerah otonom dengan kewenangan yang sangat luas. Otonomi daerah sendiri oleh Pasal 1 angka 4 UU No. 32/2004 dimaknai sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.
Otonomi daerah sebagai satu konsekwensi dari amandemen UUD 1945 memberikan banyak kewenangan kepa... more Otonomi daerah sebagai satu konsekwensi dari amandemen UUD 1945 memberikan banyak kewenangan kepada pemerintah daerah, salah satunya otonomi di bidang politik. Partai politik lokal diharapkan dapat mewujudkan otonomi politik tersebut, walau secara yuridis keberadaannya masih sulit diwujudkan dengan adanya aturan kepartaian yang bersifat nasional dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum. Melalui penulusuran data hukum yang bersifat kualitatif dengan pendekatan di seputar hukum ketatanegaraan, penelitian ini mendapatkan landasan teoritis dapatnya dibentuk partai politik lokal di negara kesatuan, seperti Indonesia. Teori yang menjadi landasan itu adalah teori federalisme ideologis yang juga dianut negara-negara kesatuan lain di dunia. Secara konseptual, partai politik lokal yang dapat dikembangkan di Indonesia ke depan adalah partai politik yang tidak punya hubungan sama sekali dengan partai nasional, baik secara struktural, maupun dalam Pemilu. Partai politik ini berkedudukan di setiap provinsi dan melingkupi wilayah provinsinya semata, ini linear dengan konsep otonomi daerah yang menempatkan provinsi sebagai koordinator wilayah-wilayah otonom di bawahnya.
Ideologi demokrasi yang diklaim oleh berbagai negara sekarang ini kerap kali ditolak lantaran tak... more Ideologi demokrasi yang diklaim oleh berbagai negara sekarang ini kerap kali ditolak lantaran tak seideal gagasannya di ranah implementatif. Indonesia yang secara konstitusional menyatakan diri sebagai penganut kedaulatan rakyat, serta negara hukum menegaskan pengaturan berbagai asas tentang demokrasi dalam UUD 1945. Tulisan ini, selain menginventarisir diskursus teoritikal soal demokrasi, juga memperllihatkan betapa secara yuridis ketatanegaraan pilihan terhadap ideologi ini dianggap paling memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia.
On 2010 year, Indonesia will held 246 local election for chief and vice chief of provence, distri... more On 2010 year, Indonesia will held 246 local election for chief and vice chief of provence, district and city. 192 of 246 local election still probleming in local election supervisor committee (Panitia Pengawas Pemilihan Umum/Panwaslu) process making. This article want to explore the basic problem of this, the impact of this problem to local election and also “the judicial road” to serve this problem. One solution that give of this article is Precident of Indonesia Republic should be making a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) to operate the opinion of Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi) Number 11/PUU-VIII/2010.
South Kalimantan that majority population dominated by Banjaresee etnict interesting to study, es... more South Kalimantan that majority population dominated by Banjaresee etnict interesting to study, especially from democracy view. By teoritical and historical approach, this research has concluded. The first : Democracy is part of Banjaresse etnict from the beginning until now. Obidient Banjaresse up law can look with Undang-Undang Sultan Adam, a codification law that make by Sultan Adam. The second : From the cultural view, democratization in South Kalimantan can be saved by give the leader of this province from Banjaresee-man.
Abstrak
Pasca Amandemen ketiga UUD NRI 1945, Parlemen kita mengenal satu kamar baru bernama Dew... more Abstrak
Pasca Amandemen ketiga UUD NRI 1945, Parlemen kita mengenal satu kamar baru bernama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI). Sekilas DPD RI adalah kamar kedua dari joint session keparlemenan kita di MPR, selain lembaga DPR RI yang telah lama bercokol. Melalui penulusuran normatif konstitusional dan teoritikal didapatkan hasil bahwa, Pertama : DPD RI bukanlah refresentasi kamar kedua secara utuh layaknya praktek bicameral parliamentary system di beberapa negara. Kedua : DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah dengan segala keterbatasan kewenangan yang dimilikinya sulit untuk memulihkan segala hak-hak daerah yang termaktub dalam kebijakan otonomi daerah sebagaimana Pasal 18 UUD NRI 1945. Ketiga : DPD RI sekarang ini melakuan beberapa ikhtiar untuk memperjuangkan kepentingan daerah dalam era otonomi ini, kendati kewenangannya amat terbatas.
asca Amandemen ketiga UUD NRI 1945, Parlemen kita mengenal satu kamar baru bernama Dewan Perwakil... more asca Amandemen ketiga UUD NRI 1945, Parlemen kita mengenal satu kamar baru bernama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI). Sekilas DPD RI adalah kamar kedua dari joint session keparlemenan kita di MPR, selain lembaga DPR RI yang telah lama bercokol. Melalui penulusuran normatif konstitusional dan teoritikal didapatkan hasil bahwa, Pertama : DPD RI bukanlah refresentasi kamar kedua secara utuh layaknya praktek bicameral parliamentary system di beberapa negara. Kedua : DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah dengan segala keterbatasan kewenangan yang dimilikinya sulit untuk memulihkan segala hak-hak daerah yang termaktub dalam kebijakan otonomi daerah sebagaimana Pasal 18 UUD NRI 1945. Ketiga : DPD RI sekarang ini melakuan beberapa ikhtiar untuk memperjuangkan kepentingan daerah dalam era otonomi ini, kendati kewenangannya amat terbatas.
Keinginan Pusat untuk mengerdilkan peran Pemerintah Daerah dalam urusan pertambangan semakin terl... more Keinginan Pusat untuk mengerdilkan peran Pemerintah Daerah dalam urusan pertambangan semakin terlihat dalam beberapa waktu belakangan. Cara berpikir demikian mendapat dukungan beberapa pihak, tak terkecuali anggota DPR asal Banua. Adalah Dirjen Minerba Kementrian ESDM melalui suratnya bernomor 37.E/84/DJB/2011 tanggal 30 desember 2011 dan surat nomor 02.E/30/DJB/2012 tanggal 14 Pebruari 2012 yang isinya melarang penerimaan sumbangan pihak ketiga (SPK atau SP 3) yang selama ini diterima banyak daerah penghasil tambang di Indonesia.
Setelah kasus sengketa lahan antara PT.CBSA yang HGU nya telah habis dengan masyarakat sekitar la... more Setelah kasus sengketa lahan antara PT.CBSA yang HGU nya telah habis dengan masyarakat sekitar lahan perusahaan. Hari-hari belakangan ini kita disuguhi pula berita tentang sengketa lahan antara PT.TIA dengan warga desa Sebamban Baru di Kabupaten Tanah Bumbu.
Agama sangat erat kaitannya dengan kepercayaan yang dianut oleh seseorang dan/atau kelompok dalam... more Agama sangat erat kaitannya dengan kepercayaan yang dianut oleh seseorang dan/atau kelompok dalam suatu masyarakat. Agama bahkan menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dengan diri dan kelompok tertentu. Dalam konteks inilah agama melampaui batas-batas ideologi. Agama dapat melahirkan ideologi, namun sebaliknya ideologi tidak dapat melahirkan agama, sebab agama bukanlah rekaan manusia, melainkan turun atas wahyu dari yang maha kuasa, zat yang ghaib yang mengatur dunia dan seisinya.
Dalam kajian hukum perusahaan (company law), perusahaan diposisikan sebagai separate legal entity... more Dalam kajian hukum perusahaan (company law), perusahaan diposisikan sebagai separate legal entity, yaitu sebagai badan hukum yang harta serta beberapa hal lainnya terpisah dengan para pemegang saham, maupun para direksinya. Prinsip ini lahir sejak adanya Kasus Solomon v Solomon [1897]. Dalam kasus tersebut Mr.Solomon mempunyai satu perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan sepatu kulit. Perusahaan tersebut pemilik sahamnya terdiri dari Mr. Solomon sendiri, istrinya dan empat orang anaknya serta satu orang lagi yang bukan bagian dari keluarga Solomon.
Minority shareholders atau pemegang saham minoritas tidak jarang hanya dijadikan sebagai pelengka... more Minority shareholders atau pemegang saham minoritas tidak jarang hanya dijadikan sebagai pelengkap dalam sebuah perusahaan. Dalam mekanisme pengambilan keputusan di perusahaan dapat dipastikan pemegang saham minoritas ini akan selalu kalah dibanding pemegang saham mayoritas, sebab pola pengambilan keputusan didasarkan atas besarnya prosentase saham yang dimiliki.
Kalimantan Selatan (Kalsel) sering diidentikkan dengan urang Banjar, sebutan bagi penduduk etnis ... more Kalimantan Selatan (Kalsel) sering diidentikkan dengan urang Banjar, sebutan bagi penduduk etnis Banjar yang mayoritas mendiami wilayah ini. Kendati dalam kajian etnik, pengkerdilan etnik menjadi “klaim” wilayah tertentu tidak dibenarkan, sebab etnik dapat menembus batas wilayah melalui migrasi anggotanya, termasuk migrasi kebudayaannya, Namun membedah Kalimantan Selatan dari kaca mata etnik Banjar juga tidaklah terlalu salah.
Dalam sejarah metodologi penelitian, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang belakanga... more Dalam sejarah metodologi penelitian, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang belakangan muncul dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Penelitian jenis ini diperkenalkan oleh para ilmuwan “Mazhab” Chicago di Amerika Serikat sekitar tahun 1920-1930-an.
Setidaknya ada dua golongan dalam melihat posisi perempuan dalam komunitas, lingkungan dan strukt... more Setidaknya ada dua golongan dalam melihat posisi perempuan dalam komunitas, lingkungan dan struktur masyarakatnya. Kelompok pertama adalah pemikiran feminis yang menempatkan perempuan semata-mata berdasarkan jenis kelamin. Dalam pandangan kelompok ini, munculnya permasalahan kaum perempuan disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya kaum perempuan sendiri
Munculnya gagasan mengenai otonomi daerah yang ditandai dengan kelahiran Undang-undang (UU) Nomor... more Munculnya gagasan mengenai otonomi daerah yang ditandai dengan kelahiran Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang kemudian diperbaharui dengan lahirnya UU No.32/2004 dan UU No.33/2004 . Kedua UU tersebut menempatkan daerah sebagai daerah otonom dengan kewenangan yang sangat luas. Otonomi daerah sendiri oleh Pasal 1 angka 4 UU No. 32/2004 dimaknai sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.
Otonomi daerah sebagai satu konsekwensi dari amandemen UUD 1945 memberikan banyak kewenangan kepa... more Otonomi daerah sebagai satu konsekwensi dari amandemen UUD 1945 memberikan banyak kewenangan kepada pemerintah daerah, salah satunya otonomi di bidang politik. Partai politik lokal diharapkan dapat mewujudkan otonomi politik tersebut, walau secara yuridis keberadaannya masih sulit diwujudkan dengan adanya aturan kepartaian yang bersifat nasional dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum. Melalui penulusuran data hukum yang bersifat kualitatif dengan pendekatan di seputar hukum ketatanegaraan, penelitian ini mendapatkan landasan teoritis dapatnya dibentuk partai politik lokal di negara kesatuan, seperti Indonesia. Teori yang menjadi landasan itu adalah teori federalisme ideologis yang juga dianut negara-negara kesatuan lain di dunia. Secara konseptual, partai politik lokal yang dapat dikembangkan di Indonesia ke depan adalah partai politik yang tidak punya hubungan sama sekali dengan partai nasional, baik secara struktural, maupun dalam Pemilu. Partai politik ini berkedudukan di setiap provinsi dan melingkupi wilayah provinsinya semata, ini linear dengan konsep otonomi daerah yang menempatkan provinsi sebagai koordinator wilayah-wilayah otonom di bawahnya.
Ideologi demokrasi yang diklaim oleh berbagai negara sekarang ini kerap kali ditolak lantaran tak... more Ideologi demokrasi yang diklaim oleh berbagai negara sekarang ini kerap kali ditolak lantaran tak seideal gagasannya di ranah implementatif. Indonesia yang secara konstitusional menyatakan diri sebagai penganut kedaulatan rakyat, serta negara hukum menegaskan pengaturan berbagai asas tentang demokrasi dalam UUD 1945. Tulisan ini, selain menginventarisir diskursus teoritikal soal demokrasi, juga memperllihatkan betapa secara yuridis ketatanegaraan pilihan terhadap ideologi ini dianggap paling memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia.
On 2010 year, Indonesia will held 246 local election for chief and vice chief of provence, distri... more On 2010 year, Indonesia will held 246 local election for chief and vice chief of provence, district and city. 192 of 246 local election still probleming in local election supervisor committee (Panitia Pengawas Pemilihan Umum/Panwaslu) process making. This article want to explore the basic problem of this, the impact of this problem to local election and also “the judicial road” to serve this problem. One solution that give of this article is Precident of Indonesia Republic should be making a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) to operate the opinion of Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi) Number 11/PUU-VIII/2010.
South Kalimantan that majority population dominated by Banjaresee etnict interesting to study, es... more South Kalimantan that majority population dominated by Banjaresee etnict interesting to study, especially from democracy view. By teoritical and historical approach, this research has concluded. The first : Democracy is part of Banjaresse etnict from the beginning until now. Obidient Banjaresse up law can look with Undang-Undang Sultan Adam, a codification law that make by Sultan Adam. The second : From the cultural view, democratization in South Kalimantan can be saved by give the leader of this province from Banjaresee-man.
Abstrak
Pasca Amandemen ketiga UUD NRI 1945, Parlemen kita mengenal satu kamar baru bernama Dew... more Abstrak
Pasca Amandemen ketiga UUD NRI 1945, Parlemen kita mengenal satu kamar baru bernama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI). Sekilas DPD RI adalah kamar kedua dari joint session keparlemenan kita di MPR, selain lembaga DPR RI yang telah lama bercokol. Melalui penulusuran normatif konstitusional dan teoritikal didapatkan hasil bahwa, Pertama : DPD RI bukanlah refresentasi kamar kedua secara utuh layaknya praktek bicameral parliamentary system di beberapa negara. Kedua : DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah dengan segala keterbatasan kewenangan yang dimilikinya sulit untuk memulihkan segala hak-hak daerah yang termaktub dalam kebijakan otonomi daerah sebagaimana Pasal 18 UUD NRI 1945. Ketiga : DPD RI sekarang ini melakuan beberapa ikhtiar untuk memperjuangkan kepentingan daerah dalam era otonomi ini, kendati kewenangannya amat terbatas.
asca Amandemen ketiga UUD NRI 1945, Parlemen kita mengenal satu kamar baru bernama Dewan Perwakil... more asca Amandemen ketiga UUD NRI 1945, Parlemen kita mengenal satu kamar baru bernama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI). Sekilas DPD RI adalah kamar kedua dari joint session keparlemenan kita di MPR, selain lembaga DPR RI yang telah lama bercokol. Melalui penulusuran normatif konstitusional dan teoritikal didapatkan hasil bahwa, Pertama : DPD RI bukanlah refresentasi kamar kedua secara utuh layaknya praktek bicameral parliamentary system di beberapa negara. Kedua : DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah dengan segala keterbatasan kewenangan yang dimilikinya sulit untuk memulihkan segala hak-hak daerah yang termaktub dalam kebijakan otonomi daerah sebagaimana Pasal 18 UUD NRI 1945. Ketiga : DPD RI sekarang ini melakuan beberapa ikhtiar untuk memperjuangkan kepentingan daerah dalam era otonomi ini, kendati kewenangannya amat terbatas.
Uploads
Papers by Antoni gramsci
Cara berpikir demikian mendapat dukungan beberapa pihak, tak terkecuali anggota DPR asal Banua. Adalah Dirjen Minerba Kementrian ESDM melalui suratnya bernomor 37.E/84/DJB/2011 tanggal 30 desember 2011 dan surat nomor 02.E/30/DJB/2012 tanggal 14 Pebruari 2012 yang isinya melarang penerimaan sumbangan pihak ketiga (SPK atau SP 3) yang selama ini diterima banyak daerah penghasil tambang di Indonesia.
Pasca Amandemen ketiga UUD NRI 1945, Parlemen kita mengenal satu kamar baru bernama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI). Sekilas DPD RI adalah kamar kedua dari joint session keparlemenan kita di MPR, selain lembaga DPR RI yang telah lama bercokol. Melalui penulusuran normatif konstitusional dan teoritikal didapatkan hasil bahwa, Pertama : DPD RI bukanlah refresentasi kamar kedua secara utuh layaknya praktek bicameral parliamentary system di beberapa negara. Kedua : DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah dengan segala keterbatasan kewenangan yang dimilikinya sulit untuk memulihkan segala hak-hak daerah yang termaktub dalam kebijakan otonomi daerah sebagaimana Pasal 18 UUD NRI 1945. Ketiga : DPD RI sekarang ini melakuan beberapa ikhtiar untuk memperjuangkan kepentingan daerah dalam era otonomi ini, kendati kewenangannya amat terbatas.
Cara berpikir demikian mendapat dukungan beberapa pihak, tak terkecuali anggota DPR asal Banua. Adalah Dirjen Minerba Kementrian ESDM melalui suratnya bernomor 37.E/84/DJB/2011 tanggal 30 desember 2011 dan surat nomor 02.E/30/DJB/2012 tanggal 14 Pebruari 2012 yang isinya melarang penerimaan sumbangan pihak ketiga (SPK atau SP 3) yang selama ini diterima banyak daerah penghasil tambang di Indonesia.
Pasca Amandemen ketiga UUD NRI 1945, Parlemen kita mengenal satu kamar baru bernama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI). Sekilas DPD RI adalah kamar kedua dari joint session keparlemenan kita di MPR, selain lembaga DPR RI yang telah lama bercokol. Melalui penulusuran normatif konstitusional dan teoritikal didapatkan hasil bahwa, Pertama : DPD RI bukanlah refresentasi kamar kedua secara utuh layaknya praktek bicameral parliamentary system di beberapa negara. Kedua : DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah dengan segala keterbatasan kewenangan yang dimilikinya sulit untuk memulihkan segala hak-hak daerah yang termaktub dalam kebijakan otonomi daerah sebagaimana Pasal 18 UUD NRI 1945. Ketiga : DPD RI sekarang ini melakuan beberapa ikhtiar untuk memperjuangkan kepentingan daerah dalam era otonomi ini, kendati kewenangannya amat terbatas.