DOB dapat meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan d... more DOB dapat meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Parameter yang digunakan melalui Rasio SDM Aparatur, Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan dan Fiskal Daerah menjadi tolak ukur bahwa pembentukan DOB dalam meningkatkan pelayanan publik sudah dapat direalisasikan. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data studi literatur (literatur reviu) melalui dokumentasi terkait dengan penelitian dalam bentuk Kajian Strategis, Tesis dan Disertasi tentang Pembentukan DOB, serta melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penulisan menunjukkan bahwa sinergitas dalam pembinaan, pendampingan serta upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan DOB menuju daerah otonom maju dan mandiri dapat diukur melalui parameter yang untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam pelayanan kepada masyarakat. Kata Kunci: Daerah Otonom, DOB, Pelayanan Publik, Pemeri...
2017 ANALISIS POTENSI DESA PENGGARIT 2010 ii i ANALISIS POTENSI PERDESAAN KATA PENGANTAR Dengan m... more 2017 ANALISIS POTENSI DESA PENGGARIT 2010 ii i ANALISIS POTENSI PERDESAAN KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan makalah ini dengan judul: "ANALISA POTENSI DESA PENGGARIT, KECAMATAN TAMAN, KABUPATEN PEMALANG ". Melalui kesempatan ini, tidak lepas saya menghaturkan terima kasih yang tidak terhingga kepada : 1. Yang terhormat, Ibu Dr. Ir. Ika Sartika, MT yang telah memberikan petunjuk demi kesempurnaan pembuatan makalah ini. 2. Kedua orang tua, Saudara-saudara, dan teman-teman yang telah memberikan doa dan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan makalh ini tepat pada waktunya. 3. Siapapun yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan masukan, menyediakan literatur dan memberikan kritik untuk kesempurnaan makalah ini. Saya menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, sudilah kiranya para pembaca untuk memberikan masukan dan saran sehingga isi makalah ini dapat lebih sempurna. Akhirnya, saya berharap semoga isi makalah ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang memerlukannya dimasa sekarang dan yang akan datang. Amin.. Jakarta, 11 Mei 2017 Penyusun, M. FIKRI CAHYADI ANALISIS POTENSI DESA PENGGARIT 2010 ii i ANALISIS POTENSI PERDESAAN DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ii DAFTAR ISI iii
Sebelum Penulis menyajikan diskusi Platos Institute dengan format acara Bedah buku pada kesempata... more Sebelum Penulis menyajikan diskusi Platos Institute dengan format acara Bedah buku pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan penulis menyampaikan bahwa buku yang akan dibedah kali ini adalah buku yang berjudul "Review dan Pembahasan Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Indonesia". Buku ini adalah karangan Penulis sendiri yang selesai pada bulan Agustus yang lalu. Melalui Bapak Aristo Munandar, Ketua IKAPTK Sumatera Barat yang juga merupakan salah satu pendiri SMA Negeri Agam Cendekia tempat Penulis menempuh pendidikan sebelumnya, buku ini telah menjadi salah satu koleksi buku yang dimiliki sebagian besar kepala daerah dan wakil kepala daerah di Sumatera Barat, dan tentunya juga dimiliki oleh beberapa Purna Praja yang ada disana. Undang-undang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu kebijakan politik yang dirancang untuk membangun format pemerintahan yang bisa memberikan dukungan terhadap kekokohan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu upaya menjaga keutuhan NKRI, struktur pemerintahan harus dirancang sedemikian rupa. Ide itu berangkat dari kesatuan, sedangkan kemajemukan masyarakat daerah hanya sekedar diakomodasi. Undang-undang akan selalu berubah mengikuti zaman. Hal ini dikarenakan tidak semua pasal dalam undang-undang pas atau sesuai untuk diterapkan disepanjang zaman. Demikian juga dengan undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. Dulu Undang-undang yang digunakan adalah UU No. 5 tahun 1974, kemudian diganti menjadi UU No. 22 tahun 1999, dan yang terakhir digunakan adalah UU No. 32 tahun 2004, sebelum berlakunya UU No. 23 tahun 2014 seperti saat ini. Sebelum UU No.5 tahun 1974, ada UU No.18 tahun
Peran perempuan dan laki-laki pada dasarnya sama, itu juga telah diamanatkan oleh konstitusi kita... more Peran perempuan dan laki-laki pada dasarnya sama, itu juga telah diamanatkan oleh konstitusi kita Undang-undang Dasar Tahun 1945, pada penggalan Pasal 28D ayat 1 berbunyi "setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum". Itu berarti baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya sama dihadapan hukum, berperan dalam politik, berpran dalam dunia pendidikan, berperan dalam dunia kesehatan, dan berperan dalam bentuk apa pun
Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan memerlukan adanya seorang pemimpin yang selalu mampu untuk... more Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan memerlukan adanya seorang pemimpin yang selalu mampu untuk menggerakkan bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil guna. Keberhasilan pembangunan akan terlihat dari tingginya produktivitas, penduduk makmur dan sejahtera secara merata. Peran pengawasan Camat terhadap efektifitas pembangunan pada hakekatnya merupakan tindakan membandingkan antara perencanaan dengan hasil yang ada. Hal ini disebabkan karena antara kedua hal tersebut sering terjadi penyimpangan, maka tugas pengawasan adalah melakukan koreksi atas penyimpangan tersebut. Pembangunan desa adalah suatu strategi pembangunan yang dirangsang bagi peningkatan kehidupan ekonomi dan sosial dari kelompok khusus masyarakat, dalam hal ini masyarakat yang kurang mampu di pedesaan. Khusus di Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, pembangunan yang ada berupa pembangunan pedesaan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, serta tersedianya sarana dan prasarana fasilitas umum untuk menunjang segala kebutuhan masyarakat ternyata masih kurang untuk membantu masyarakat Desa Laburunci dalam beraktifitas sehari-hari. Peran camat dalam bidang pembangunan masyarakat nampak begitu luasnya, camat dalam melaksanakan perannya selaku kepala pemerintahan di kecamatan dalam bidang pengawasan terhadap pembangunan desa bekerjasama dengan kepala desa. Dengan demikian camat lebih berkonsentrasi pada bidang pengawasan yang lebih penting dan juga dalam menjalankan perannya akan memprioritaskan pada tugas-tugas yang pokok. Dengan adanya peran camat dibidang pengawasan terhadap pembangunan desa, dalam hal ini pengawasan pembangunan fisik desa diwilayah masing-masing maka sebagai konsekuwensinya kepala desa harus bertanggung jawab kepada camat. Selanjutnya Kepala Desa dalam menjalankan pengawasan pembangunan fisik desa diwilayahnya tersebut tidak menyimpang dari peraturan, instruksi dan rencana camat selaku pimpinan yang baik, apabila mengingat sesuatu pengawasan yang efektif. Partisipasi masyarakat juga ikut menentukan keberhasilan pembangunan, dengan melihat apakah suatu pembangunan itu sesuai dengan kehendak masyarakat yang bersangkutan. Disamping peran camat juga keikut sertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan berarti masyarakat itu peduli dengan keberadaan pembangunan sehingga untuk mencapai efektifitas pembangunan fisik desa akan mudah dicapai. Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton adalah salah satu instansi pemerintahan. Camat adalah perangkat pemerintahan yang ada diwilayah kecamatan yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan diwilayah Kecamatan Pasarwajo yang bekerja untuk masyarakat sudah seharusnya memberikan peran yang terbaik bagi masyarakat. Di Kecamatan Pasarwajo ada 20 desa, mengingat banyaknya desa di Kecamatan Pasarwajo, maka penyusun akan membatasi penelitian ini hanya pada peran camat dalam bidang pengawasan terhadap efektifitas pembangunan fisik di Desa Laburunci, dengan alasan karena banyaknya pembangunan fisik di Desa Laburunci yang merupakan areal perkantoran. Pemerintah Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton adalah suatu lembaga dan organisasi pemerintah yang berupaya melakukan pelaksanaan peran pemerintah kecamatan secara efektif demi terciptanya pembangunan disegala bidang teruma dipembangunan fisik agar masyarakat dapat merasakan esensi dari otonomi daerah yang berimbas kepada otonomi desa. Dengan adanya peran camat dalam bidang pengawasan terhadap pembangunan dalam hal ini pengawasan pembangunan fisik desa sebagai suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang telah dicapai sesuai dengan target yang ditentukan terlebih dahulu, yang meliputi 3 (tiga) aspek yaitu kualitas atau kemampuan dalam melakukan pekerjaan. Kuantitas atau Jumlah dalam hal ini sebarapa banyak hasil yang telah dicapai. Kemudian yang terakhir yaitu waktu atau kedisiplinan dalam masalah ketepatan waktu dalam penyelasaian program yang telah ditetapkan. Selanjutnya Kepala Desa dalam menjalankan pengawasan pembangunan desa tidak boleh menyimpang dari peraturan, instruksi dan rencana camat sehingga tercapai efektifitas pembangunan desa.
BPKP) merupakan dua badan yang serupa tapi tak sama. Maksudnya, dua lembaga negara ini sama-sama ... more BPKP) merupakan dua badan yang serupa tapi tak sama. Maksudnya, dua lembaga negara ini sama-sama mempunyai fungsi pengawasan, tetapi BPK melakukan pengawasan Ekstern sedangkan BPKP melakukan pengawasan Intern.
Sumatera Barat adalah daerah luar Jawa yang paling banyak menyumbang tokoh di panggung politik na... more Sumatera Barat adalah daerah luar Jawa yang paling banyak menyumbang tokoh di panggung politik nasional, sejak era kolonial sampai era Soeharto. Tokoh-tokoh Sumatera Barat itu juga mewakili semua spektrum ideologi politik, mulai dari Tan Malaka hingga Hamka. Karena itu, Sumatera Barat memiliki tempat tersendiri dalam sejarah politik Indonesia.
DOB dapat meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan d... more DOB dapat meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Parameter yang digunakan melalui Rasio SDM Aparatur, Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan dan Fiskal Daerah menjadi tolak ukur bahwa pembentukan DOB dalam meningkatkan pelayanan publik sudah dapat direalisasikan. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data studi literatur (literatur reviu) melalui dokumentasi terkait dengan penelitian dalam bentuk Kajian Strategis, Tesis dan Disertasi tentang Pembentukan DOB, serta melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penulisan menunjukkan bahwa sinergitas dalam pembinaan, pendampingan serta upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan DOB menuju daerah otonom maju dan mandiri dapat diukur melalui parameter yang untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam pelayanan kepada masyarakat. Kata Kunci: Daerah Otonom, DOB, Pelayanan Publik, Pemeri...
2017 ANALISIS POTENSI DESA PENGGARIT 2010 ii i ANALISIS POTENSI PERDESAAN KATA PENGANTAR Dengan m... more 2017 ANALISIS POTENSI DESA PENGGARIT 2010 ii i ANALISIS POTENSI PERDESAAN KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan makalah ini dengan judul: "ANALISA POTENSI DESA PENGGARIT, KECAMATAN TAMAN, KABUPATEN PEMALANG ". Melalui kesempatan ini, tidak lepas saya menghaturkan terima kasih yang tidak terhingga kepada : 1. Yang terhormat, Ibu Dr. Ir. Ika Sartika, MT yang telah memberikan petunjuk demi kesempurnaan pembuatan makalah ini. 2. Kedua orang tua, Saudara-saudara, dan teman-teman yang telah memberikan doa dan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan makalh ini tepat pada waktunya. 3. Siapapun yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan masukan, menyediakan literatur dan memberikan kritik untuk kesempurnaan makalah ini. Saya menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, sudilah kiranya para pembaca untuk memberikan masukan dan saran sehingga isi makalah ini dapat lebih sempurna. Akhirnya, saya berharap semoga isi makalah ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang memerlukannya dimasa sekarang dan yang akan datang. Amin.. Jakarta, 11 Mei 2017 Penyusun, M. FIKRI CAHYADI ANALISIS POTENSI DESA PENGGARIT 2010 ii i ANALISIS POTENSI PERDESAAN DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ii DAFTAR ISI iii
Sebelum Penulis menyajikan diskusi Platos Institute dengan format acara Bedah buku pada kesempata... more Sebelum Penulis menyajikan diskusi Platos Institute dengan format acara Bedah buku pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan penulis menyampaikan bahwa buku yang akan dibedah kali ini adalah buku yang berjudul "Review dan Pembahasan Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Indonesia". Buku ini adalah karangan Penulis sendiri yang selesai pada bulan Agustus yang lalu. Melalui Bapak Aristo Munandar, Ketua IKAPTK Sumatera Barat yang juga merupakan salah satu pendiri SMA Negeri Agam Cendekia tempat Penulis menempuh pendidikan sebelumnya, buku ini telah menjadi salah satu koleksi buku yang dimiliki sebagian besar kepala daerah dan wakil kepala daerah di Sumatera Barat, dan tentunya juga dimiliki oleh beberapa Purna Praja yang ada disana. Undang-undang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu kebijakan politik yang dirancang untuk membangun format pemerintahan yang bisa memberikan dukungan terhadap kekokohan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu upaya menjaga keutuhan NKRI, struktur pemerintahan harus dirancang sedemikian rupa. Ide itu berangkat dari kesatuan, sedangkan kemajemukan masyarakat daerah hanya sekedar diakomodasi. Undang-undang akan selalu berubah mengikuti zaman. Hal ini dikarenakan tidak semua pasal dalam undang-undang pas atau sesuai untuk diterapkan disepanjang zaman. Demikian juga dengan undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. Dulu Undang-undang yang digunakan adalah UU No. 5 tahun 1974, kemudian diganti menjadi UU No. 22 tahun 1999, dan yang terakhir digunakan adalah UU No. 32 tahun 2004, sebelum berlakunya UU No. 23 tahun 2014 seperti saat ini. Sebelum UU No.5 tahun 1974, ada UU No.18 tahun
Peran perempuan dan laki-laki pada dasarnya sama, itu juga telah diamanatkan oleh konstitusi kita... more Peran perempuan dan laki-laki pada dasarnya sama, itu juga telah diamanatkan oleh konstitusi kita Undang-undang Dasar Tahun 1945, pada penggalan Pasal 28D ayat 1 berbunyi "setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum". Itu berarti baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya sama dihadapan hukum, berperan dalam politik, berpran dalam dunia pendidikan, berperan dalam dunia kesehatan, dan berperan dalam bentuk apa pun
Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan memerlukan adanya seorang pemimpin yang selalu mampu untuk... more Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan memerlukan adanya seorang pemimpin yang selalu mampu untuk menggerakkan bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil guna. Keberhasilan pembangunan akan terlihat dari tingginya produktivitas, penduduk makmur dan sejahtera secara merata. Peran pengawasan Camat terhadap efektifitas pembangunan pada hakekatnya merupakan tindakan membandingkan antara perencanaan dengan hasil yang ada. Hal ini disebabkan karena antara kedua hal tersebut sering terjadi penyimpangan, maka tugas pengawasan adalah melakukan koreksi atas penyimpangan tersebut. Pembangunan desa adalah suatu strategi pembangunan yang dirangsang bagi peningkatan kehidupan ekonomi dan sosial dari kelompok khusus masyarakat, dalam hal ini masyarakat yang kurang mampu di pedesaan. Khusus di Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, pembangunan yang ada berupa pembangunan pedesaan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, serta tersedianya sarana dan prasarana fasilitas umum untuk menunjang segala kebutuhan masyarakat ternyata masih kurang untuk membantu masyarakat Desa Laburunci dalam beraktifitas sehari-hari. Peran camat dalam bidang pembangunan masyarakat nampak begitu luasnya, camat dalam melaksanakan perannya selaku kepala pemerintahan di kecamatan dalam bidang pengawasan terhadap pembangunan desa bekerjasama dengan kepala desa. Dengan demikian camat lebih berkonsentrasi pada bidang pengawasan yang lebih penting dan juga dalam menjalankan perannya akan memprioritaskan pada tugas-tugas yang pokok. Dengan adanya peran camat dibidang pengawasan terhadap pembangunan desa, dalam hal ini pengawasan pembangunan fisik desa diwilayah masing-masing maka sebagai konsekuwensinya kepala desa harus bertanggung jawab kepada camat. Selanjutnya Kepala Desa dalam menjalankan pengawasan pembangunan fisik desa diwilayahnya tersebut tidak menyimpang dari peraturan, instruksi dan rencana camat selaku pimpinan yang baik, apabila mengingat sesuatu pengawasan yang efektif. Partisipasi masyarakat juga ikut menentukan keberhasilan pembangunan, dengan melihat apakah suatu pembangunan itu sesuai dengan kehendak masyarakat yang bersangkutan. Disamping peran camat juga keikut sertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan berarti masyarakat itu peduli dengan keberadaan pembangunan sehingga untuk mencapai efektifitas pembangunan fisik desa akan mudah dicapai. Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton adalah salah satu instansi pemerintahan. Camat adalah perangkat pemerintahan yang ada diwilayah kecamatan yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan diwilayah Kecamatan Pasarwajo yang bekerja untuk masyarakat sudah seharusnya memberikan peran yang terbaik bagi masyarakat. Di Kecamatan Pasarwajo ada 20 desa, mengingat banyaknya desa di Kecamatan Pasarwajo, maka penyusun akan membatasi penelitian ini hanya pada peran camat dalam bidang pengawasan terhadap efektifitas pembangunan fisik di Desa Laburunci, dengan alasan karena banyaknya pembangunan fisik di Desa Laburunci yang merupakan areal perkantoran. Pemerintah Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton adalah suatu lembaga dan organisasi pemerintah yang berupaya melakukan pelaksanaan peran pemerintah kecamatan secara efektif demi terciptanya pembangunan disegala bidang teruma dipembangunan fisik agar masyarakat dapat merasakan esensi dari otonomi daerah yang berimbas kepada otonomi desa. Dengan adanya peran camat dalam bidang pengawasan terhadap pembangunan dalam hal ini pengawasan pembangunan fisik desa sebagai suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang telah dicapai sesuai dengan target yang ditentukan terlebih dahulu, yang meliputi 3 (tiga) aspek yaitu kualitas atau kemampuan dalam melakukan pekerjaan. Kuantitas atau Jumlah dalam hal ini sebarapa banyak hasil yang telah dicapai. Kemudian yang terakhir yaitu waktu atau kedisiplinan dalam masalah ketepatan waktu dalam penyelasaian program yang telah ditetapkan. Selanjutnya Kepala Desa dalam menjalankan pengawasan pembangunan desa tidak boleh menyimpang dari peraturan, instruksi dan rencana camat sehingga tercapai efektifitas pembangunan desa.
BPKP) merupakan dua badan yang serupa tapi tak sama. Maksudnya, dua lembaga negara ini sama-sama ... more BPKP) merupakan dua badan yang serupa tapi tak sama. Maksudnya, dua lembaga negara ini sama-sama mempunyai fungsi pengawasan, tetapi BPK melakukan pengawasan Ekstern sedangkan BPKP melakukan pengawasan Intern.
Sumatera Barat adalah daerah luar Jawa yang paling banyak menyumbang tokoh di panggung politik na... more Sumatera Barat adalah daerah luar Jawa yang paling banyak menyumbang tokoh di panggung politik nasional, sejak era kolonial sampai era Soeharto. Tokoh-tokoh Sumatera Barat itu juga mewakili semua spektrum ideologi politik, mulai dari Tan Malaka hingga Hamka. Karena itu, Sumatera Barat memiliki tempat tersendiri dalam sejarah politik Indonesia.
Sumber daya alam yang ada di Sumatera Barat adalah berupa batubara, batu besi, batu galena, timah... more Sumber daya alam yang ada di Sumatera Barat adalah berupa batubara, batu besi, batu galena, timah hitam, seng, mangan, emas, batu kapur (semen), kelapa sawit, kakao, gambir dan hasil perikanan.
Analisis Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Permendagri Nomo... more Analisis Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 dan Permendagri 8 Tahun 2016
INDONESIA Sebuah analisis kritis dan mendalam dari seorang Pemuda pemimpin masa depan Indonesia P... more INDONESIA Sebuah analisis kritis dan mendalam dari seorang Pemuda pemimpin masa depan Indonesia Persembahan dalam rangka memperingati HUT RI yang ke 71 Penerbit : PT Jaya Fiolfa (Koleksi Pribadi)
Uploads
Papers by Fikri Cahyadi