Van Vollenhoven Institute

Semangat melakukan perlawanan terhadap korupsi tidak cukup dilakukan hanya dengan mengutamakan upaya pencegahan, upaya penindakan penting juga dilakukan sebagai ultimum remedium untuk menimbulkan efek jera bagi para calon pelaku lain yang mencoba bermain dan mengambil keuntungan secara tidak sah yang merugikan keuangan Negara.

Tahun 2015 ditutup dengan peresmian gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gedung yang baru dibangun dengan dana kurang lebih Rp. 315 Milyar dengan fasilitas yang lengkap ini diharapkan dapat memperkuat agenda pemberantasan Korupsi. Namun demikian Mahfud MD, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (29/12) mengingatkan pentingnya dukungan politik Presiden Joko Widodo dalam upaya pemberantasan korupsi di saat banyak pihak berusaha melakukan pelemahan terhadap KPK.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memang telah menjadikan penetapan tersangka menjadi yurisdiksi pra peradilan. Akan tetapi dalam hal pemeriksaan bukti permulaan yang cukup yang menjadi dasar penetapan tersangka, secara teori dan norma hukum acara pidana, hakim tunggal pra peradilan harusnya hanya memiliki kewenangan terbatas pada apakah perolehan bukti permulaan tersebut dilakukan secara sah dan benar sesuai prosedur hukum acara dan bukannya turut memeriksa substansi bukti tersebut. Namun sayangnya belum genap 1 (satu) tahun sejak putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, terdapat beberapa kasus kontroversial dimana hakim tunggal pra peradilan telah melampaui fungsi dan kewenangannya sebagai lembaga pengawas keabsahan prosedur dengan bertindak seolah-seolah menjadi majelis hakim dalam acara pemeriksaan biasa yang juga menguji terpenuhinya unsur dalam hukum pidana materiil. Hal ini menguatkan kekuatiran banyak pihak bahwa pra peradilan akan dijadikan alat untuk obstruction of justice karena absennya hukum acara yang tegas mengatur prosedur pemeriksaan pra peradilan.

Akhirnya setelah polemik yang panjang pada hari kamis (3/3) Jaksa Agung M Prasetyo memutuskan mendeponering atau mengesampingkan perkara dua mantan komisioner KPK Abraham Samad (AS) dan Bambang Wijayanto (BW). Jaksa Agung beralasan bahwa keputusan deponeer ini diambil sebagai bentuk asas oportunitas yang dimiliki Jaksa Agung sesuai pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. Kejaksaan Agung beralasan bahwa keputusan ini diambil karena penuntutan terhadap AS dan BW kontraproduktif dengan upaya pemberantasan korupsi dan memperburuk citra pemerintah Indonesia di mata masyarakat dan juga dunia internasional. Alasan yang hampir serupa dengan alasan deponeer kasus Bibit Chandra pada tahun 2010.

Diversion as a new concept in Law 11/2012 on the Juvenile Justice System is becoming problematic in its practices. Several regulations and infrastructures, which obligatoryfor supporting diversionhave not been provideduntil now. This article attempted to see how diversion implementations and its problems during the police investigation.The research has found that the lack of infrastructures and technical regulations on the Law 11/2012 resulted the inefficiency of the diversion implementation.

This article aims to identify and analyze the conception and practice of the object pre-trial expansion in Indonesia based on several court verdicts and the second is to compare pretrial in the Code of Criminal Procedure Law that prevail and Preliminary Examining Judge in the draft of Criminal Procedure Code. The research shows that pre-trial authority expansion can be understood as a judicial authority effort to check the investigator or prosecutor in upholding the code of criminal procedure. Hence, when comparing the pretrial procedure and the Preliminary Examining Judge. Tulisan bertujuan untuk melakukan analisis praktik perluasan obyek praperadilan di Indonesia dan melakukan perbandingan praperadilan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan HPP dalam rancangan KUHAP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perluasan kewenangan praperadilan dapat dipahami sebagai upaya kekuasaan yudisial menguji keabsahan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik. Meskipun de...

Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Negeri (LBH PTN) selama beberapa dekade turut mewarnai proses penegakan hukum di Indonesia. Sejak diundangkannya Undang-Undang (UU) Advokat, mewajibkan pemberi bantuan hukum memiliki lisensi kepengacaraan, sehingga LBH PTN tidak bisa lagi leluasa bergerak, meski kemudian terdapat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan pasal pemidanaan dalam UU Advokat tersebut. Secara praktis, posisi LBH PTN harus dipahami sebagai bagian upaya dari para civitas akademika dalam melakukan pengabdian masyarakat dan pengembangan keilmuan hukum. Lahirnya UU No. 16 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum, memberikan angin segar dalam mereposisi LBH PTN dalam melakukan pemberian bantuan hukum yang menjamin akses keadilan. Dengan menggunakan pendekatan sosio legal ditemukan bahwa UU Bantuan Hukum mereposisi peran pengabdian masyarakat LBH PTN setelah vacuum akibat tidak adanya aturan yang jelas dan tegas yang mengakomodir peran mereka selama puluhan tahun bergerak ...

How to position the socio-legal studies concept within legal research is to cause heated debate in Indonesia and other countries. One of the leading scholars in the field who is widely recognised as a socio-legal theorist and has dedicated his time to answering this inquiry is Professor Reza Banakar. He is a scholar and researcher who has intensively published his works on socio-legal theory and methodology. As Banakar believed, at the theoretical level, it is necessary to emphasise the need to consider and integrate internal legal views with external legal views where the lawyers’ perspective must be integrated with the social environment. Besides, the need for a more reflective perspective of legal scholars on the law. Both of which must be able to transcend the dichotomy between law and society. Considering that only a few legal scholars understand how to conduct empirical research, Banakar offers eight-point guidelines for designing socio-legal research. Starting from how to det...

Gender-based counterterrorism in Indonesia still has not yet obtained greater attention from policy stakeholders. The role of women in handling terrorism cases is still lacking and results in the absence of gender sensitivity. This research aims to analyse regulations regarding policies on terrorism that are spread out not only at the level of laws but also at a more technical level of regulations. This research also involves the analysis on the urgency for policy regulation for gender-based counterterrorism. This research combines both legal/juridical-normative research and juridical-empirical/socio-legal research. The results of this research indicate that counterterrorism regulation in Indonesia is still general or gender-neutral. From an institutional perspective, the institutions that handle the criminal act of terrorism, which are the National Counter-Terrorism Agency (BNPT) and Special Detachment 88 for Anti-Terrorism (Densus 88 AT), have not accommodated a gender perspective...

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potret penggunaan bukti ilmiah (scientific evidence) dalam putusan perkara pidana lingkungan hidup di Indonesia dan kesesuaian penggunaan bukti ilmiah dengan prinsip kehati-hatian pada pertimbangan Hakim dalam putusan perkara pidana lingkungan hidup. Permasalahan tersebut didasari pada pentingnya keberadaan bukti ilmiah serta pengaruhnya terhadap penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemeriksaan perkara, khususnya berkaitan dengan kekuatan alat bukti ilmiah yang dihadirkan di persidangan. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum interdisipliner dengan pendekatan perundang-undangan (Statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan studi kasus analisa putusan pengadilan (case law approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuat lemahnya bukti ilmiah sangat dipengaruhi oleh keabsahan atau validitas dari masing-masing isi dan bentuk dari bukti ilmiah itu sendiri. Penggunaan bukti ilmiah pada pertimb...

This article presents the development of ethnographic research to understand the culture and performance of criminal justice actors (i.e. police, prosecutors, judges, probation officers). This article begins by outlining the lack of socio-legal research in Indonesian criminal justice research, which results in a scarcity of academic contributions to criminal justice reform. This article then provides an introduction to how the socio-legal approach influences criminal law research and how the ethnographic approach contributes to the study of criminal justice. Before the final section of this article, I discuss the challenges of conducting ethnographic research and suggestions based on my experience as an ethnographer.

How to position the socio-legal studies concept within legal research is to cause heated debate in Indonesia and other countries. One of the leading scholars in the field who is widely recognised as a socio-legal theorist and has dedicated his time to answering this inquiry is Professor Reza Banakar. He is a scholar and researcher who has intensively published his works on socio-legal theory and methodology. As Banakar believed, at the theoretical level, it is necessary to emphasise the need to consider and integrate internal legal views with external legal views where the lawyers' perspective must be integrated with the social environment. Besides, the need for a more reflective perspective of legal scholars on the law. Both of which must be able to transcend the dichotomy between law and society. Considering that only a few legal scholars understand how to conduct empirical research, Banakar offers eight-point guidelines for designing socio-legal research. Starting from how to determine research topics, write the literature review, formulate problems, write theoretical frameworks, research methods, research ethics, collect and analyse data and draw conclusions.

Gender-based counterterrorism in Indonesia still has not yet obtained greater attention from policy stakeholders. The role of women in handling terrorism cases is still lacking and results in the absence of gender sensitivity. This research aims to analyse regulations regarding policies on terrorism that are spread out not only at the level of laws but also at a more technical level of regulations. This research also involves the analysis on the urgency for policy regulation for gender-based counterterrorism. This research combines both legal/juridical-normative research and juridicalempirical/socio-legal research. The results of this research indicate that counterterrorism regulation in Indonesia is still general or gender-neutral. From an institutional perspective, the institutions that handle the criminal act of terrorism, which are the National Counter-Terrorism Agency (BNPT) and Special Detachment 88 for Anti-Terrorism (Densus 88 AT), have not accommodated a gender perspective. Consequently, the involvement of female law enforcement officials is still limited. Further, the issue of "silo mentalities" among these institutions has resulted in partial counterterrorism policies that are issued by each institution. Policy stakeholders should cooperate with other government institutions and increase the involvement of women in counterterrorism strategies to ensure that counterterrorism policies integrate a gender perspective.

Article 16 (2) and 18 Act. No. 2/2002 of Indonesia Police Officer gives an authority to police officer doing legal actions based on their interpretation. Furthermore Act No 22/2009 of Traffic and Vehicle should can solve impacts problems from traffic accident. This article will focus on the discretional police background and its mechanism in enforcing traffic law.

Diversion as a new concept in Law 11/2012 on the Juvenile Justice System is becoming problematic in its practices. Several regulations and infrastructures, which obligatoryfor supporting diversionhave not been provideduntil now. This article attempted to see how diversion implementations and its problems during the police investigation.The research has found that the lack of infrastructures and technical regulations on the Law 11/2012 resulted the inefficiency of the diversion implementation.

This article aims to identify and analyze the conception and practice of the object pre-trial expansion in Indonesia based on several court verdicts and the second is to compare pretrial in the Code of Criminal Procedure Law that prevail and Preliminary Examining Judge in the draft of Criminal Procedure Code. The research shows that pre-trial authority expansion can be understood as a judicial authority effort to check the investigator or prosecutor in upholding the code of criminal procedure. Hence, when comparing the pretrial procedure and the Preliminary Examining Judge.

hingga-diabaikan-ini-ragamcerita-korban-saat-lapor-polisi?page=all. "Saat Korban jadi Tersangka & Kasus Viral Dulu Baru Polisi Bertindak", https://tirto.id/gkpz, diakses 9 Januari 2022 "Kapolri Ingin Tampilkan Polisi Humanis, tapi Anak Buahnya Brutal", https://tirto.id/gkot, "Komnas HAM: Polisi Paling Banyak Diadukan Langgar HAM" https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210407145521-12-627049/komnas-ham-polisi-palingbanyak-diadukan-langgar-ham, diakses 9 Januari 2022 Hampir semua penulis buku Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana selalu menyertakan teori kriminologi dalam pembahasan mereka. Beberapa penulis bahkan secara jelas mencantumkan sosio-legal dalam studi hukum pidana yang mereka lakukan. Lihat misalnya buku Sistem Peradilan