Drafts by hidayat chusnul chotimah
Jurnal Politica, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2016
The United States has initiated the formulation of international norms for combating terrorism un... more The United States has initiated the formulation of international norms for combating terrorism under " global war on terror " policy and acted as a norm entrepreneur by using its influence in United Nations Security Council (UN). The UN Security Council subsequently issued a number of resolutions to handle action and terrorist networks. The cycles of international norm for combating terrorism are consisted of norm emerge that had been issue since 1990s, then followed by " norm cascade " to spread norm globally, and internalization process to set the domestic policy. As a member of UN, Indonesia also did the internalization process based on national identity, namely the philosophy of Pancasila and the Indonesian state constitution. The internalization process as the manifestation of Indonesia's response in combating global terrorism has brought about an active-reactive response, called professional response and a political response. Abstrak Amerika Serikat telah menginisiasi pembentukan norma internasional dalam memerangi aksi dan jaringan terorisme melalui slogan " global war on terror " dan bertindak sebagai norm entrepreneur dalam meluaskan slogan tersebut melalui pengaruh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dewan Keamanan PBB kemudian mengeluarkan sejumlah resolusi untuk menangani aksi dan jaringan terorisme. Siklus pembentukan norma internasional terkait penanggulangan terorisme ini diawali dengan adanya norm emerge yang muncul dari tahun 1990-an yang kemudian diikuti dengan norm cascade dalam rangka menyebarluaskan norma tersebut secara global dan terakhir adalah proses internalisasi. Sebagai salah satu negara anggota PBB, Indonesia juga melakukan proses internalisasi yang didasarkan pada identitas nasionalnya yaitu filsafat Pancasila dan konstitusi dasar negara Indonesia. Proses internalisasi sebagai wujud respon Indonesia dalam memerangi aksi dan jaringan terorisme global melahirkan respon aktif-reaktif yaitu respon profesional dan respon politik.
The development of technology and information has caused the evolution of war over time, followed... more The development of technology and information has caused the evolution of war over time, followed by the threats to national security. One form of those evolution in the modern era is cyber war in which the scale of the threat is not only targeted at the computer system but also the critical infrastructure within a country, either private sector or public sector. Therefore, to respond it, a country needs cyber security management through policy regulation in the field of cyber security and cyber defense. In this context, Indonesia as a one country with the biggest population and Internet users will require cyber security and cyber defense in terms of both regulation and the agency that deals with cyber issues. Thus, the need for cyber security management is essential and Indonesia also needs to learn from other countries' experience that have implemented policies related to cyber security. In addition, Indonesia requires international cooperation related to cyber diplomacy in order to overcome the possibility of cyber threats.
Papers by hidayat chusnul chotimah
Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin, Mar 22, 2023
Universitas Gadjah Mada, 2016
Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (JEBMA), Nov 4, 2022
Jurnal Ketahanan Nasional, 2022
Plastic pollution waste has become one of the world crisis that moves transboundary. Once at sea,... more Plastic pollution waste has become one of the world crisis that moves transboundary. Once at sea, plastic waste breaks down into small particles, so-called, microplastics are spread the marine ecosystems. It threatens human health and has harmful economic consequences for the marine sector. Indonesia is the second-largest contributor to the abundance of plastic waste in the ocean which in the same time as an archipelago country which rich in marine products. Â Indonesia is taking proactive steps as the responsible act for overcoming challenge of marine plastic pollution. So, the maritime environment resilience can be realized through a collaborative governance approach. This study uses a qualitative approach by collecting data from interviews, webinars and literature studies. The results of the study indicate that a collaborative governance approach is crucial to address marine plastic pollution by involving collaborating action from multi-stakeholders, government and non-government ...
Keamanan maritim merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi negara Indonesia sebagai neg... more Keamanan maritim merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi negara Indonesia sebagai negara kepulauan. Namun selama berpuluh-puluh tahun, Pemerintah Indonesia belum memperhatikan wilayah laut secara serius sehingga menyebabkan timbulnya berbagai macam tantangan dan ancaman yang harus diatasi. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mencari bagaimana format tata kelola yang tepat yang perlu diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam menjaga keamanan laut. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang diambil dari data primer berupa hasil wawancara dengan Ditpolairud Polda DIY dan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), serta pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen yang berkaitan dengan isu-isu mengenai keamanan laut di Indonesia dan kelembagaannya. Analisis data dilakukan dengan mengaplikasikan Konsep Keamanan Maritim, Teori Kelembagaan, dan Teori Single Agency Multi Task VS Multi Agency Single Task.Hasil...
Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah, 2021
Maritime security is an essential aspect for an archipelagic country like Indonesia. In addition,... more Maritime security is an essential aspect for an archipelagic country like Indonesia. In addition, as stated by President Joko Widodo, maritime defense forces are also one of the five pillars in realizing Indonesia as the "World Maritime Axis." However, unfortunately, there are still many problems that we can identify in the management of Indonesian maritime security and defense. One of the most fundamental problems is many authorized ministries/agencies, causing overlapping authorities in our territorial waters. This study aims to determine the pattern of interaction between ministries/agencies and how the government should carry out the government towards the ministry/institution in question. The researcher uses qualitative methods, and the data used are secondary data obtained from books, journal articles, and other sources that can be accessed online. In analyzing the interaction pattern between ministries/agencies, the researcher uses the theory of inter-agency working...
Nation State Journal of International Studies, 2020
To reduce greenhouse gas emissions, in 2013 Indonesia and Japan agreed to establish bilateral coo... more To reduce greenhouse gas emissions, in 2013 Indonesia and Japan agreed to establish bilateral cooperation in Joint Crediting Mechanism (JCM). JCM facilitated and encouraged Japanese institutions (private and state) to cooperate with Indonesian institutions in a form of investment in low-carbon development. This article seeks to analyze the effectiveness of JCM implementation between Indonesia and Japan by using international cooperation effectiveness approach to determine the legal form whether soft law or hard law. The results show that both Indonesia and Japan choose to use soft law in this negotiation which has several benefits. Soft law provides an opportunity for both countries to achieve their goals and it can be used as a tool for negotiation and compromise. This article will also analyze the level of compliance between the two countries through coercion, reciprocity, reputation, and domestic institutions approaches. Authors found that there is no coercion in the form of sanc...
Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan, 2021
Penelitian ini membahas aktivitas diplomasi digital dalam manajemen bencana di Daerah Istimewa Yo... more Penelitian ini membahas aktivitas diplomasi digital dalam manajemen bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Fukushima. Penelitian ini fokus pada tiga pokok bahasan: kebijakan penanggulangan bencana, peran lembaga pemerintahan dalam manajemen bencana, dan komparasi aktivitas diplomasi digital melalui twitter dalam 3 tahapan manajemen bencana, yakni pra bencana, pada saat terjadinya bencana, dan pasca bencana. Penelitian ini menggunakan konsep diplomasi digital dengan metodologi penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung, penulis juga menggunakan data sekunder yang berasal dari website resmi pemerintah, jurnal, dan berita online. Penelitian ini menemukan bahwa aktivitas diplomasi digital dalam manajemen bencana di DIY dan Jepang dilakukan secara terstruktur di lembaga pemerintahan. Aktivitas diplomasi digital di kedua bencana sama-sama memanfaatkan media sosial berupa twitter melalui media sosial, dan di dukung dengan website dan aplikasi yang dibuat o...
Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 2020
Perang sipil atau yang disebut sebagai People's War selama sepuluh tahun di Nepal (1996-2006) tel... more Perang sipil atau yang disebut sebagai People's War selama sepuluh tahun di Nepal (1996-2006) telah mengakibatkan human insecurity khususnya terkait ancaman keamanan ekonomi dan keamanan individu (person) bagi masyarakat di Nepal. Keberadaan rezim ekonomi politik yang dibawa pasca berakhirnya perang sipil di Nepal telah menimbulkan adanya kekerasan struktural yang dialami oleh masyarakat seperti perampasan hak politik, ekonomi maupun sosial. Tulisan ini akan menjelaskan bagaimana pengaruh sindikat rezim politik dan ekonomi yang dibawa setelah perang sipil di Nepal terhadap keamanan manusia khususnya pada aspek keamanan ekonomi dan bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Kajian dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi pustaka yang dikumpulkan dari artikel jurnal maupun laporan penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan rezim ekonomi politik di Nepal telah membawa Nepal sebagai salah satu negara termiskin di dunia dalam dimensi kemiskinan moneter dan nonmoneter. Dari segi kemiskinan moneter, ada perbedaan pendapatan yang lebar yang dirasakan oleh penduduk di Nepal. Sedangkan dari segi kemiskinan non-moneter dapat dilihat dari kondisi kerawanan pangan yang membawa implikasi terhadap memburuknya kondisi kesehatan dan gizi akibat dari akses yang buruk terhadap pelayanan dasar dan perlindungan sosial.
KnE Social Sciences, May 23, 2018
Green capitalism is a term that emerged as capitalists' response to the ecological crisis in whic... more Green capitalism is a term that emerged as capitalists' response to the ecological crisis in which capitalist system can continue to grow by creating sustainability and applying market efficiency in nature commodities. Despite the fact that Japan has no longer committed to the Kyoto Protocol, Japan has been involved in green capitalism by establishing the East Asia Low Carbon Growth Partnership (LCGP) since 2011. Through the LCGP, Japan has proposed proposals which review emissions target of Greenhouse Gas Emission (GHG) from a zero base and developed bilateral offset mechanism referred as the Joint Credit Mechanism (JCM) to evaluate the contribution of CO 2 emissions reduction from energy outside the country. This paper explains the cooperation between Japan and Indonesia in implementing JCM. By utilizing domestic politics analysis, this paper argues that even though the implementation of green capitalism reflects the interests of trade and investment between Indonesia and Japan, however, it also highly influenced by the interaction between domestic political groups (executive and legislative) and domestic societal interest groups in Japan's domestic politics. The implementation of LCGP between Japan and Indonesia, therefore, does not only display mutual interest on trade and investment of both parties but also reflects a compromise between different domestic political actors' position on climate change issue in Japan. The cooperation also indicates the green capitalism is possible in the form of government cooperation to deal with the environmental issue yet it is still acceptable from business community's point of view.
![Research paper thumbnail of Tata Kelola Keamanan Siber dan Diplomasi Siber Indonesia di Bawah Kelembagaan Badan Siber dan Sandi Negara [Cyber Security Governance and Indonesian Cyber Diplomacy by National Cyber and Encryption Agency]](https://attachments.academia-assets.com/89799942/thumbnails/1.jpg)
Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional, 2019
The virtual world is one territory that is now taken into account in a national security state, i... more The virtual world is one territory that is now taken into account in a national security state, in addition to land, sea and air territories. As one of the largest internet user countries in the world, Indonesia is vulnerable to cyber threats. In response to the said threat, the Indonesian government established the National Cyber and Encryption Agency (BSSN) as a national cyber institution mandated with the responsibility to maintain cyber security and sovereignty. This paper uses a qualitative approach to interpret concepts, definitions, characteristics, metaphors, symbols, and descriptions of things through library research. It elaborates further on the role of BSSN in the management of cyber security in Indonesia as well as in the implementation of Indonesian cyber diplomacy both through bilateral and multilateral cooperation.
The main issues in Jabodetabek concerning the management of transportation are related to the inc... more The main issues in Jabodetabek concerning the management of transportation are related to the increased use of private vehicles and the decreased use of public transportation, overcrowding daily traffic in Jabodetabek, the high congestion followed by insecurity in traffic, environmental pollution, uncontrolled growth of and underdeveloped infrastructure, and irregularities in land use. To overcome these problems, sustainable transportation management becomes very important in which the government should be able to cope with environmental, economic and social factors under the decision making related to transportation in Jabodetabek. Therefore, through interactive planning, this study will examine intergovernmental cooperation initiatives on sustainable transportation management in Jabodetabek. This study uses qualitative and descriptive method through literature study and existing statistics as the resources to apply the interactive planning approach. The result shows that there are...
Jurnal Transformasi Global, 2017
Paradigma keamanan saat ini telah berkembang dari sekedar keamanan yang berfokus pada negara dan ... more Paradigma keamanan saat ini telah berkembang dari sekedar keamanan yang berfokus pada negara dan batas-batasnya dengan menggunakan kekuatan militer sebagai strategi menjaga stabilitas negara kemudian meluas pada aktor individu dan menyangkut aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan kebebasan politik. Konsep keamanan tradisional yang berfokus pada militer dianggap belum bisa memberi jaminan keamanan kepada masyarakat di suatu negara. Dari sinilah kemudian keamanan berubah haluan dari negara menjadi individu dan ancaman tidak lagi hanya berupa militer tetapi juga non-militer. Ide tentang keamanan manusia pun membuat keamanan dan pembangunan menjadi saling bersinggungan. Keduanya kemudian menjadi satu pada tahun 1994 pada saat UNDP meluncurkan Human Development Report yang secara eksplisit berfokus pada topik keamanan manusia. Dalam laporan ini juga dijelaskan bahwa ancaman terhadap keamanan manusia dapat dikelompokkan menjadi tujuh kategori dimana salah satunya adalah keamanan ekonomi. Dalam konteks keamanan ekonomi, di dalam paper ini akan membahas lebih jauh cakupan dari keamanan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada actor negara tetapi juga individu. Oleh sebab itu, ada dua tingkat analisis dalam yang akan dibahas dalam konteks perkembangan keamanan ekonomi dalam konsep human security. Pertama, pada level negara dan antar-negara (inter-state), di mana ekonomi diperlakukan sebagai faktor penentu keamanan negara, dan dampak keamanan negara pada kemakmuran ekonomi diperhitungkan dalam pertimbangan ekonomi. Kedua, pengembangan teori ekonomi dihadapkan dengan keamanan ekonomi non-negara seperti entitas sosial yaitu individu.
Paradigma keamanan saat ini telah berkembang dari sekedar keamanan yang berfokus pada negara dan ... more Paradigma keamanan saat ini telah berkembang dari sekedar keamanan yang berfokus pada negara dan batas-batasnya dengan menggunakan kekuatan militer sebagai strategi menjaga stabilitas negara kemudian meluas pada aktor individu dan menyangkut aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan kebebasan politik. Konsep keamanan tradisional yang berfokus pada militer dianggap belum bisa memberi jaminan keamanan kepada masyarakat di suatu negara. Dari sinilah kemudian keamanan berubah haluan dari negara menjadi individu dan ancaman tidak lagi hanya berupa militer tetapi juga non-militer. Ide tentang keamanan manusia pun membuat keamanan dan pembangunan menjadi saling bersinggungan. Keduanya kemudian menjadi satu pada tahun 1994 pada saat UNDP meluncurkan Human Development Report yang secara eksplisit berfokus pada topik keamanan manusia. Dalam laporan ini juga dijelaskan bahwa ancaman terhadap keamanan manusia dapat dikelompokkan menjadi tujuh kategori dimana salah satunya adalah keamanan ekonom...
This research discuss ed implementation of military confidence building in respon ding various th... more This research discuss ed implementation of military confidence building in respon ding various threats that may arise d in Indonesian cyber sovereignty. This study use d qualitative approach with data collection through literature study and in-depth interviews namely Director for International Security and Disarmament Ministry of Foreign Affairs of The Republic of Indonesia, Deputy of Protection National Cyber and Crypto Agency of the Republic of Indonesia (BSSN), and Ministry of Communications and Informatics of the Republic of Indonesia. The results show ed that implementation of military confidence building to uph e ld national resilence in cyberspace consisted of three aspects, namely the exchange of information and communication, transparency and verification, and military restraint in the field of cyber. ABSTRAK Penelitian ini  membahas penerapan military confidence building dalam merespon berbagai ancaman yang mungkin timbul di ranah kedaulatan siber Indonesia. Pendekatan yan...
Budidaya jamur di Dusun Kruwet sebelumnya pernah diperkenalkan tetapi untuk produktivitas dan keb... more Budidaya jamur di Dusun Kruwet sebelumnya pernah diperkenalkan tetapi untuk produktivitas dan keberlanjutannya sempat terhenti karena permasalahan mengenai ketidakpahaman masyarakat dalam manajemen pengelolaan keuangan dan tidak adanya pelatihan dan pendampingan dalam budidaya jamur tersebut. Hal ini menjadikan kelompok ibu-ibu rumah tangga yang sebelumnya menjadi target pembinaan budidaya jamur pada awalnya hanya memanen jamur dari hasil hibah pembibitan saja tanpa mengetahui teknik untuk membuat bibit atau menyiapkan peralatan dan bahan untuk pembudidayaan jamur tersebut. Masyarakat setempat juga tidak paham mengenai agenda sustainable development goals (SDGs) 2030 yang merupakan tanggung jawab bersama dalam mewujudkannya. Dengan adanya permasalahan tersebut, Tim pengabdian masyarakat prodi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Teknologi Yogyakarta menawarkan pendampingan dengan mensosialisasikan agenda SDGs, pengenalan, pelatihan pembuatan media untuk penanaman jamur sampai pa...
Global: Jurnal Politik Internasional
Pemerintah Cina telah memberikan komitmen untuk menurunkan emisi karbon di mana sebelumnya Cina m... more Pemerintah Cina telah memberikan komitmen untuk menurunkan emisi karbon di mana sebelumnya Cina menolak untuk membatasi tingkat konsumsi energinya untuk kebutuhan industrialisasi dan pengembangan ekonomi. Proses industrialisasi di Cina pada akhirnya telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang mengancam populasi penduduk. Oleh sebab itu, Pemerintah Cina menetapkan langkah-langkah strategi untuk menjaga keamanan energinya dengan menyelaraskan pada kebijakan perubahan iklim dan ekonominya. Hal ini dilakukan untuk mencapai penurunan emisi karbon yang dilakukan melalui konservasi energi dan pengembangan ekonomi hijau yaitu dengan mengembangkan energi terbarukan seperti energi nuklir, hydropower, tenaga angin, tenaga surya dan sumber-sumber energi alternatif lain yang belum ditemukan. Tindakan yang diambil Pemerintah Cina tersebut dilakukan berdasarkan pada norma internasional yaitu rezim climate change yang kemudian membentuk identitas Cina sebagai negara yang bertanggung jawab dalam upaya menurunkan emisi karbon global. Melalui norma internasional tersebut Cina melakukan interaksi dalam struktur lingkungan global untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan terkait isu perubahan iklim sehingga mendorong Cina untuk berkomitmen menurunkan emisi karbon global melalui strategic instrumental dan resources instrumental.
Uploads
Drafts by hidayat chusnul chotimah
Papers by hidayat chusnul chotimah