Fakultas Perlindungan Masyarakat

The focus of this research is on the aspects of public service delivery, the application of integrity values ??by state civil servants and the community, as well as the efforts made to optimize the application of integrity values ??in public services at the Tomohon City public service mall. Using a qualitative research approach with descriptive methods. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The research findings show: 1) The implementation of public services by the Tomohon City Public Service Mall is based on the Tomohon Mayor Regulation Number 11 of 2018. In the midst of the covid-19 pandemic, it is carried out in 4 ways, namely physical distancing, online services, normal direct services (public come to take care of themselves), and walk-in or mobile service, 2) The application of the value of integrity by state civil servants at the public service mall of...

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan menggunakan model treatment posttest-only control group design. Populasi adalah peserta didik kejar Paket B yang dibina PPLS dan SKB Kabupaten Barru. Penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Penetapan kelompok yang diteliti diambil dari anggota sampel dengan menggunakan teknik simple random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tes hasil belajar matematika Paket B kelas II dan data hasil pengukuran dianalisis dengan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif  dan teknik analisis statistik inferensial, yaitu anavar satu arah dan uji lanjut scheffe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) hasil belajar matematika Paket B kelas II untuk kelompok peserta didik yang diajar dengan menggunakan modul maupun yang diajar dengan menggunakan metode ceramah masing-masing berada pada kualifikasi sedang. Hasil belajar matematika Paket B kelas II untuk kelompok peserta didik yang diajar dengan...

The focus of this research is on the aspects of public service delivery, the application of integrity values by state civil servants and the community, as well as the efforts made to optimize the application of integrity values in public services at the Tomohon City public service mall. Using a qualitative research approach with descriptive methods. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The research findings show: 1) The implementation of public services by the Tomohon City Public Service Mall is based on the Tomohon Mayor Regulation Number 11 of 2018. In the midst of the covid-19 pandemic, it is carried out in 4 ways, namely physical distancing, online services, normal direct services (public come to take care of themselves), and walk-in or mobile service, 2) The application of the value of integrity by state civil servants at the public service mall of Tomohon City and the service user community is still not fully in line with the desired expectations. Although several applications of integrity values already exist which are categorized as good and very good, some are categorized as not good, and 3) The Tomohon City Government through the public service mall has made various efforts to optimize the implementation of public services to the community, including optimizing the application of integrity values in any ongoing public service process. These efforts are in the form of direct coaching, technical guidance, mentoring, building open communication between all components, providing complaint box facilities both physically and electronically, providing motivation and education, monitoring and evaluation, awarding, online use, and online-based services.

Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik M.S Grindle tentang konten dan konteks kebijakan yang dianggap sebagai sebuah upaya pemerintah yang efektif untuk memecahkan permasalahan masyarakat terutama penanganan bencana gempa bumi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta implementasi kebijakan penanganan gempa bumi Lombok 2018 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian menunjukkan: 1) implementasi kebijakan Penanganan Gempa Lombok Tahun 2018 Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 sudah berjalan cukup baik dalam konteks pra bencana dan darurat bencana, namun dan masih kurang dalam konteks transisi menuju pemulihan atau pasca bencana. 2) Model implementasi kebijakan yang direkomenasikan adalah model "Implementation Reality Mecure (IRM)" pada implementasi kebijakan penanganan gempa bumi Lombok 2018.

The purpose of this study is to explain whether the plan to change the status of Teluk Kapuas village into kelurahan in district of Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya is feasible and meets the requirements in terms of philosophical, sociological and juridical aspects. The research method used in this research is Descriptive method with normative and empirical juridical approach by using secondary data and primary data which analyzed qualitatively. Methods of data collection from this study are interviews, observations, and documentation studies in the form of proposals of pemekaran desa and others. Techniques to establish data validity are: credibility, transferability, dependability, and confirmability. Data analysis technique used in this research is data analysis technique model of Miles and Hubberman that is data reduction, display data and withdrawal conclusion. The results showed that: the philosophical, sociological, and jurisdiction of Teluk Kapuas Village based on the requirements established by Law no. 6/2014 on the Village and administrative requirements set forth in the Minister of Home Affairs Regulation no. 1/2017 on Village Arrangement has been fulfilled and deserves to change status to kelurahan.

Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan belakangan ini adalah menurunnya tatakrama kehidupan sosial dan etika moral dalam praktik kehidupan sekolah. Berbagai pelanggaran etika yang terjadi pada institusi sekolah menyoroti peran penting kepemimpinan etika pada lembaga sekolah. Bibit-bibit pelanggaran etika di sekolah kalau tidak dihilangkan akan menjadi kebiasaan dan tidak menutup kemungkinan akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang pintar tapi tidak memiliki etika dan akhlak dalam mengelola akuntabilitas etis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan kepemimpinan etis di institusi pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kajian pustaka atau studi kepustakaan dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil temuan menunjukkan bahwa tugas kepemimpinan etika pada institusi pendidikan adalah menjadikan peserta didik mampu mengembangkan keyakinan dan penghargaan terhadap fakta-fakta dan keterampilan-keterampilan. Pendekatan yang digunakan adalah menyisipkan nilai-nilai moral dalam setiap kaidah pengajaran fakta-fakta dan keterampilan pada setiap mata pelajaran di sekolah. Sebab kalau tidak maka suatu masa nanti akan timbul dalam masyarakat pemimpinpemimpin pintar tapi tidak menghayati ajaran agama.

State Civil Apparatus Management (SCAM) is an activity to obtain quality, professional and clean ASN in realizing the implementation of public service tasks and the implementation of development for community welfare. To date, many experts have considered that the growing bureaucracy in Indonesia is a complicated, slow, inefficient and swollen bureaucracy. Dynamic governance can be used as a solution by: First, the government can explore the values and traditions that are local wisdoms. Second, the government can also learn from best practices in other countries, which can be learned and copied, to be developed in the bureaucracy in Indonesia. Likewise, the regional government can also learn from experiences and successes that have been carried out by other local governments, to be used as references to be adopted and developed in the areas where we are located. Third, change the paradigm and the wrong mindset of public service providers, which encourages a slow bureaucracy in Indonesia.

Pariwisata merupakan salah satu sektor krusial yang tidak terlepas dari potensi ancaman bencana. Untuk mereduksi potensi ancaman tersebut, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kementerian Pariwisata mengusung program destinasi wisata aman bencana. Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara sebagai desa wisata unggulan di Kabupaten Lombok Tengah memiliki tanggungjawab untuk mewujudkan program pemerintah tersebut. Berawal dari kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Aik Berik kemudian menjadi satu kasus progresif bagian dari mitigasi bencana berbasis masyarakat. Maka penelitian ini bertujuan mengetahui perilaku masyarakat Desa Aik Berik, kemudian menganalisis pengaruhnya terhadap pengurangan ancaman bencana sebagai upaya mewujudkan desa wisata aman bencana. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan mitigasi bencana yang dilakukan masyarakat melalui sistem pengelolaan hutan kemasyarakatan berkelanjutan telah efektif terbukti mengurangi bahkan menghilangkan potensi ancaman bencana yang berada di Desa Aik Berik, khususnya pada lokasi objek wisata alam desa.

Sampah terutama di perkotaan menjadi masalah yang rumit. Banyak sekali permasalahan yang muncul akibat pengelolaan sampah yang mismanajemen, mulai dari permasalahan sosial, lingkungan sampai kesehatan. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pembelajaran membangun kesadaran terhadap lingkungan hidup dan penegakan hukum terhadap urusan persampahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, masalah persampahan itu kompleks. Krisis dan bencana lingkungan hidup termasuk hal persampahan didalamnya, dilakukan dengan pola relasi yang mengutamakan dominasi menuju nilai dan perilaku yang lebih mengutamakan konservasi, kerjasama, serta menekan-kan kualitas pola relasi yang saling menghargai, melengkapi dan memelihara keberlanjutan lingkungan. Kedua, penegakan hukum yang tegas dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Persampahan dan Badan Persampahan Daerah. Ketiga, pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat bernilai ekonomi dengan inovasi dan kreasi yang dapat mendatang manfaat.

This articulation tries to expose the crisis about the smoke disaster in Indonesia which can exacerbate political relations between the Indonesia-Malaysia countries. This is important because the government and the people of Indonesia are often trapped in various problems that are actually simple. However, due to political miscommunication between countries coupled with the lack of coordination between bureaucracies, the problem that is actually simple is actually growing and complex.

The study has purpose to analyze the role of actors in the social representation of Covid-19 control. The study uses a mixed method with an explanatory sequential design. The results shows that there is a positive influence on the role of actors on the discipline of health protocols in controlling Covid-19 in West Nusa Tenggara (NTB), each pentahelix actor participates well. Higher education as a consulting actor provides input, views, and academic legitimacy. Academics criticize policies scientifically so that they can be accepted and have an impact as an alternative problem's solving. Pharmaceuticals accelerate the production of domestic drug raw materials and to fulfill the realization of national drug raw material independence. BPBD NTB coordinates with the Indonesian Red Cross provides basic disaster management training for government officials, communities, businesses, non-governmental organizations, and other stakeholders. Community helps the government's task of reducing any potential threat of threatening disasters.

This study aims to explain how the identification of strategies for improving people's welfare in Kecamatan Sungaiambawang Kabupaten Kuburaya. The research method used descriptive method with qualitative approach. The method of collecting data from this research is interview, observation, and documentation study. Data analysis technique used in this research is data analysis technique model of Miles and Hubberman that is data reduction, display data and withdrawal of conclusion. The results are: First, the identification of physical infrastructure development strategy in order to improve the welfare of the people of Sungaiambawang sub-district is done through several things including: (1) strategy to improve the quality of planning, implementation and supervision of development in the regions and villages; (2) development strategy and development of fast growing area, that is program of development of industrial estate and public housing development; and (3) procurement strategy for trans trans shipment of Kalimantan and Kuburaya-Singkawang-Sambas silk road. Second, the identification of education development strategy in order to improve the welfare of the people of Sungaiambawang sub-district are: (1) providing 0 km basic education facilities and putting education personnel in remote areas; (2) adding vocational schools (3)) held a package program A and B to address the illiterate community. Third, the identification of health development strategy in order to improve the welfare of the people of Sungaiambawang sub-district are: to socialize and empower the community with participative approach.

dari segi pengetahuan dan keterampilannya masih rendah; dan dari Segi kualitas pelayanan pada aspek assurance, tangibles, empathy dan responsivitas sudah cukup baik, sedangkan aspek reability masih kurang. Kedua, Formulasi penyusunan RPJM Desa Sungai Ambawang Kuala masih kurang, tahapan penyusunan RPJMDes tidak dilaksanakan secara partisipatif dan outputnya belum maksimal; dan Ketiga, kendala-kendala dalam formulasi penyusunan RPJM Desa Sungai Ambawang Kuala disebabkan karena kendala eksternal dan kendala internal.

terhadap: i. penggunaan kutipan singkat ciptaan dan/atau produk hak terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual; ii. penggAndaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan; iii. penggAndaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait dapat digunakan tanpa izin pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Sanksi Pelanggaran Pasal 113 1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).