Pembangunan infrastruktur yang intensif dilakukan Indonesia sebagai komitmen untuk mengejar kete... more Pembangunan infrastruktur yang intensif dilakukan Indonesia sebagai komitmen untuk mengejar ketertinggalan pembangunan. Hal ini ditempuh agar peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyediaan sarana infrastruktur dapat terpenuhi, sehingga perekonomian Indonesia menjadi lebih berdaya saing. Untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur dibutuhkan anggaran tidak sedikit. Sementara pemenuhan pendanaan infrastruktur yang bersumber dari anggaran Pemerintah masih relatif tinggi. Secara umum kebutuhan untuk memenuhi pembiayaan infrastruktur pada tahun 2015-2019 berkisar dalam Rp4.796,2 Triliun, dengan porsi alokasi bersumber dari pemerintah sebesar 41,3%. Untuk mendukung hal tersebut telah melakukan reformasi subsidi pada tahun 2015, dan merealokasikan belanja untuk mendukung anggaran infrastruktur. Namun hal itu belum sepenuhnya memadai sehingga perlu ditempuh terobosan kebijakan untuk meningkatkan ruang fiskal melalui optimalisasi pendapatan, efisiensi belanja non prioritas, serta mengembangkan skema pembiayaan yang kreatif dan inovatif dengan melibatkan sektor swasta, BUMN, dan BLU. APBN sebagai instrumen fiskal memiliki peranan penting dalam menstimulasi perekonomian agar tercipta pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal. Untuk itu, Pemerintah perlu menjaga agar pengelolaan APBN dapat dilakukan secara sehat dan berkelanjutan sehingga tersedia sumber pendanaan yang sustainable dan memadai dalam mendukung akselerasi infarstruktur. Salah satu tantangan yang dihadapi Pemerintah dalam memberikan dukungan pembangunan infrastuktur adalah terbatasnya ruang fiskal (fiscal space). Fiscal space merupakan konsep yang digunakan untuk mengukur fleksibilitas alokasi APBN untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan. Konsep ini tidak hanya berfokus pada mobilisasi domestic resources untuk memenuhi investasi publik tetapi juga mencari sumber-sumber pendanaan alternatif yang dapat ditempuh melalui pembiayaan. Sebagai upaya yang dapat dilakukan Pemerintah dalam memperlebar ruang fiskal ditempuh melalui empat strategi berikut, yaitu : (1) optimalisasi pendapatan negara dengan tetap mempertimbangkan iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha; (2) meningkatkan kualitas belanja negara melalui upaya efisiensi berbagai jenis belanja yang kurang produktif dan meningkatkan anggaran infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja; (3) menjaga defisit anggaran pada tingkat yang aman; dan (4) mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas yang manageable. Bauran keempat strategi tersebut diatas dikenal sebagai pendekatan fiscal diamond.
Perumahan menjadi salah satu isu strategis dalam agenda pembangunan, karena mencakup pemenuhan di... more Perumahan menjadi salah satu isu strategis dalam agenda pembangunan, karena mencakup pemenuhan dimensi sosial dan dimensi ekonomi masyarakat. Namun, pemenuhan kebutuhan rumah terjangkau di Indonesia dihadapkan pada beberapa tantangan besar. Untuk itu, perlu dirancang skema pembiayaan perumahan yang optimal sehingga diperoleh informasi skema dan strategi yang tepat untuk tercapainya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi.
International Journal of Business Management and Economic Research (IJBMER), 2018
This study uses descriptive and explorative method to examine Indonesia’s fiscal space that can b... more This study uses descriptive and explorative method to examine Indonesia’s fiscal space that can be formed through more efficient expenditures and innovative financing through fiscal diamond approach. The aim of this study is as follows: 1) Optimizes material expenditure to create a larger fiscal space; 2) Identifies innovative financing schemes for infrastructure development. The results suggest that wider fiscal space can be achieved through three channels. From the revenue side, the government needs to increase tax revenue and tax ratio. On the spending, the government should pursue more efficient spending through flat and cap policy approach. Using flat and cap policy, the government can create wider fiscal space of about 0.2 – 0.3 percent of GDP. Regarding financing, creative financing such as availability payment, viability gap fund, government guarantee, Rupiah global bond, perpetual bond and asset securitization can be used by Indonesia's government for infrastructure financing. Our results suggest that Rupiah Global Bond is one of the most viable options for infrastructure financing due to its high upside potential, wider investor base and lower cost of fund.
PENDAHULUAN Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi negara maju pada tahun 204... more PENDAHULUAN Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi negara maju pada tahun 2045. Dengan dukungan kekayaan alam, serta potensi populasi usia produktif, maka pada tahun 2045 Indonesia akan setara dengan Negara maju dan menjadi negara terbesar ke-5 untuk ukuran ekonomi. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi dan fiskal dalam periode 2017-2020 merupakan modalitas untuk mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) memegang peranan krusial dalam menentukan arah kebijakan makro fiskal Indonesia kedepan. KEM-PPKF berisi fondasi kebijakan ekonomi makro dan kebijakan publik dalam penyusunan APBN satu periode fiskal. KEM-PPKF berperan dalam mengawal perencanaan pelaksanaan dan penganggaran program-programpemerintah yang terintegrasi dengan kemampuan fiskal, sehingga target pembangunan Indonesia jangka panjang dapat terpenuhi dengan risiko yang terjaga.KEM-PPKF juga disusun selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals). Dalam jangka panjang, pembangunan Indonesia dihadapkan pada beberapa tantangan besar, diantaranya adalah demografi, kesenjangan, dan sustainabilitas ekonomi. Ketiga komponen tersebut dapat menjadi dua sisi mata uang bagi pembangunan berkelanjutan yang apabila pengelolaan kurang tepat, akan menimbulkan risiko fundamental. DEMOGRAFI Indonesia diperkirakan akan memeperoleh bonus demografi pada tahun 2030. Bonus demografi adalah tambahan bersih pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh meningkatnya proporsi penduduk usia produktif. Meningkatnya jumlah dan proporsi penduduk usia produktif berpotensi memberikan peluang untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi melalui kontribusi pekerja yang tinggi terhadap aktivitas ekonomi. Peluang bonus demografi di Indonesia didukung oleh beberapa hal:Labor supply, saving (simpanan), dan human capital.Labor supply yang tinggi berpotensi meningkatkan jumlah angkatan kerja pada usia produktif apabila sepenuhnya dapat terserap dalam dunia kerja. Dari sisi saving, usia produktif akan menghasilkan lebih banyak pendapatan sehingga menjadi sumber investasi dan mendorong konsumsi. Human capital terkait dengan kemampuan tenaga kerja untuk dapat berkontribusi optimal melalui tingkat pendidikan yang sesuai, kesehatan yang baik, serta perlindungan sosial yang mumpuni.Namun demikian, bonus demografi apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan risiko, yaitu tingginya angka pengangguran, rendahnya skill masyarakat, dan permasalahan kesehatan.
Pembangunan infrastruktur yang intensif dilakukan Indonesia sebagai komitmen untuk mengejar kete... more Pembangunan infrastruktur yang intensif dilakukan Indonesia sebagai komitmen untuk mengejar ketertinggalan pembangunan. Hal ini ditempuh agar peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyediaan sarana infrastruktur dapat terpenuhi, sehingga perekonomian Indonesia menjadi lebih berdaya saing. Untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur dibutuhkan anggaran tidak sedikit. Sementara pemenuhan pendanaan infrastruktur yang bersumber dari anggaran Pemerintah masih relatif tinggi. Secara umum kebutuhan untuk memenuhi pembiayaan infrastruktur pada tahun 2015-2019 berkisar dalam Rp4.796,2 Triliun, dengan porsi alokasi bersumber dari pemerintah sebesar 41,3%. Untuk mendukung hal tersebut telah melakukan reformasi subsidi pada tahun 2015, dan merealokasikan belanja untuk mendukung anggaran infrastruktur. Namun hal itu belum sepenuhnya memadai sehingga perlu ditempuh terobosan kebijakan untuk meningkatkan ruang fiskal melalui optimalisasi pendapatan, efisiensi belanja non prioritas, serta mengembangkan skema pembiayaan yang kreatif dan inovatif dengan melibatkan sektor swasta, BUMN, dan BLU. APBN sebagai instrumen fiskal memiliki peranan penting dalam menstimulasi perekonomian agar tercipta pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal. Untuk itu, Pemerintah perlu menjaga agar pengelolaan APBN dapat dilakukan secara sehat dan berkelanjutan sehingga tersedia sumber pendanaan yang sustainable dan memadai dalam mendukung akselerasi infarstruktur. Salah satu tantangan yang dihadapi Pemerintah dalam memberikan dukungan pembangunan infrastuktur adalah terbatasnya ruang fiskal (fiscal space). Fiscal space merupakan konsep yang digunakan untuk mengukur fleksibilitas alokasi APBN untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan. Konsep ini tidak hanya berfokus pada mobilisasi domestic resources untuk memenuhi investasi publik tetapi juga mencari sumber-sumber pendanaan alternatif yang dapat ditempuh melalui pembiayaan. Sebagai upaya yang dapat dilakukan Pemerintah dalam memperlebar ruang fiskal ditempuh melalui empat strategi berikut, yaitu : (1) optimalisasi pendapatan negara dengan tetap mempertimbangkan iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha; (2) meningkatkan kualitas belanja negara melalui upaya efisiensi berbagai jenis belanja yang kurang produktif dan meningkatkan anggaran infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja; (3) menjaga defisit anggaran pada tingkat yang aman; dan (4) mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas yang manageable. Bauran keempat strategi tersebut diatas dikenal sebagai pendekatan fiscal diamond.
Perumahan menjadi salah satu isu strategis dalam agenda pembangunan, karena mencakup pemenuhan di... more Perumahan menjadi salah satu isu strategis dalam agenda pembangunan, karena mencakup pemenuhan dimensi sosial dan dimensi ekonomi masyarakat. Namun, pemenuhan kebutuhan rumah terjangkau di Indonesia dihadapkan pada beberapa tantangan besar. Untuk itu, perlu dirancang skema pembiayaan perumahan yang optimal sehingga diperoleh informasi skema dan strategi yang tepat untuk tercapainya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi.
International Journal of Business Management and Economic Research (IJBMER), 2018
This study uses descriptive and explorative method to examine Indonesia’s fiscal space that can b... more This study uses descriptive and explorative method to examine Indonesia’s fiscal space that can be formed through more efficient expenditures and innovative financing through fiscal diamond approach. The aim of this study is as follows: 1) Optimizes material expenditure to create a larger fiscal space; 2) Identifies innovative financing schemes for infrastructure development. The results suggest that wider fiscal space can be achieved through three channels. From the revenue side, the government needs to increase tax revenue and tax ratio. On the spending, the government should pursue more efficient spending through flat and cap policy approach. Using flat and cap policy, the government can create wider fiscal space of about 0.2 – 0.3 percent of GDP. Regarding financing, creative financing such as availability payment, viability gap fund, government guarantee, Rupiah global bond, perpetual bond and asset securitization can be used by Indonesia's government for infrastructure financing. Our results suggest that Rupiah Global Bond is one of the most viable options for infrastructure financing due to its high upside potential, wider investor base and lower cost of fund.
PENDAHULUAN Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi negara maju pada tahun 204... more PENDAHULUAN Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi negara maju pada tahun 2045. Dengan dukungan kekayaan alam, serta potensi populasi usia produktif, maka pada tahun 2045 Indonesia akan setara dengan Negara maju dan menjadi negara terbesar ke-5 untuk ukuran ekonomi. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi dan fiskal dalam periode 2017-2020 merupakan modalitas untuk mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) memegang peranan krusial dalam menentukan arah kebijakan makro fiskal Indonesia kedepan. KEM-PPKF berisi fondasi kebijakan ekonomi makro dan kebijakan publik dalam penyusunan APBN satu periode fiskal. KEM-PPKF berperan dalam mengawal perencanaan pelaksanaan dan penganggaran program-programpemerintah yang terintegrasi dengan kemampuan fiskal, sehingga target pembangunan Indonesia jangka panjang dapat terpenuhi dengan risiko yang terjaga.KEM-PPKF juga disusun selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals). Dalam jangka panjang, pembangunan Indonesia dihadapkan pada beberapa tantangan besar, diantaranya adalah demografi, kesenjangan, dan sustainabilitas ekonomi. Ketiga komponen tersebut dapat menjadi dua sisi mata uang bagi pembangunan berkelanjutan yang apabila pengelolaan kurang tepat, akan menimbulkan risiko fundamental. DEMOGRAFI Indonesia diperkirakan akan memeperoleh bonus demografi pada tahun 2030. Bonus demografi adalah tambahan bersih pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh meningkatnya proporsi penduduk usia produktif. Meningkatnya jumlah dan proporsi penduduk usia produktif berpotensi memberikan peluang untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi melalui kontribusi pekerja yang tinggi terhadap aktivitas ekonomi. Peluang bonus demografi di Indonesia didukung oleh beberapa hal:Labor supply, saving (simpanan), dan human capital.Labor supply yang tinggi berpotensi meningkatkan jumlah angkatan kerja pada usia produktif apabila sepenuhnya dapat terserap dalam dunia kerja. Dari sisi saving, usia produktif akan menghasilkan lebih banyak pendapatan sehingga menjadi sumber investasi dan mendorong konsumsi. Human capital terkait dengan kemampuan tenaga kerja untuk dapat berkontribusi optimal melalui tingkat pendidikan yang sesuai, kesehatan yang baik, serta perlindungan sosial yang mumpuni.Namun demikian, bonus demografi apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan risiko, yaitu tingginya angka pengangguran, rendahnya skill masyarakat, dan permasalahan kesehatan.
Uploads
Papers by Fino V Waristi
Drafts by Fino V Waristi