Communication and Community Development Sciences

The formation of ethnic identity in the arena of local political economy is important to be studied in order to understand the reality of pluralism in Indonesia. The objective of this paper is to study the formation of ethnic identity in the arena of local political economy. The study uses qualitative methodology of non-positivistic paradigm with structuralismconstructivism perspective. The unit of analysis of this study is actor who is located in Kendari, Southeast Sulawesi. Data were obtained through in-depth interviews, structured interviews and Focus Group Discussion (FGD) of actors of ethnic backgrounds (Tolaki, Muna, Buton, and Bugis) and various professions (politicians, bureaucracy, academia, and NGO activists). limited ethnic identity formation. Both of the structures are determinants of the actors' practices in the arena of political economy. Double hierarchy principles (the principle of hierarchy of heteronomous and autonomous hierarchy) contributes to the formation of ethnic identity, which cause ethnic mobilization [identity], positive or negative.

Ketika kebijakan desentralisasi diberlakukan, tidak jarang aktor yang berbeda latar belakang dan identitas saling berlomba untuk memperebutkan sumber-sumber ekonomi dan politik lokal. Dalam perebutan tersebut, antar aktor melakukan pertarungan dan menerapkan strategi agar memangkan pertarungan dan mengukuhkan kekuasaan aktor. Untuk itu, pertanyaan yang diajukan adalah apa saja faktor yang membentuk ruang pertarungan aktor di arena ekonomi politik lokal? Kemudian, siapa dan bagaimana pertarungan yang terjadi antar aktor di arena ekonomi politik lokal? Selanjutnya bagaimana strategi yang dilakukan aktor untuk memenangkan pertarungan yang terjadi di arena ekonomi politik lokal?

Kesalahan pendekatan memperlakukan konteks obyektif masyarakat plural (baca: polietnik) mengakibatkan hadirnya ancaman serius posisi negara-bangsa di kemudian hari. Inilah kondisi obyektif Indonesia saat ini yang memiliki 761 etnik (subetnik) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

In the end of ninety years, there are many dispute cases of custom land happened in Indonesia. This is caused by land levying for the government project and also effort giant scale business throught good state intervention in the form of land right gift, right of tenune by long lease (HGU), and various other permit like location permit, and also the direct intervention in so many the land leveging practice.

"Beberapa bulan yang lalu, penulis menghadiri seminar tentang seputar permasalahan petani-peternak yang diadakan oleh Fakultas Peternakan IPB. Salah satu pembicara dalam seminar tersebut katanya 'seorang petani-peternak'. Sebelum memberikan komentarnya tentang seputar permasalahan petani-peternak, moderator menyampaikan biodata pembicara 'petani-peternak' tersebut. Disebutkan dalam biodata tersebut, pembicarapeasent -beralamat di Villa Padjajaran Bogor dan mempunyai puluhan hektar tanah serta hasil produksi pertanian yang sudah memperoleh keuntungan yang lemayan besar".

Syair ciptaan AT. Mahmud yang sempat populer tahun 60-an dikalangan anakanak ini mengingatkan kepada kita betapa kayanya potensi pertanian yang dimiliki desa. Disisi lain, lagu tersebut juga menyiratkan kepada kita terdapatnya dikotomi desa dan kota atau dengan kata lain sebutan desa sering diidentikan "lawan" dari kota. Di desa kita tidak akan menemukan plaza atau mall, seperti adanya di kota. Kalaupun ada berarti ia tidak dapat disebut desa lagi. Begitupun sebaliknya, di kota kita tidak akan menemukan hamparan sawah yang luas, udara yang segar, semangat kegotong royongan dan musyawarah untuk mufakat serta 'welas asih' antar sesama warga masyarakat.

Marxisme adalah suatu paradigma ilmu sosial yang berkembang dan tumbuh di luar Amerika Serikat yang tidak dapat dilepaskan dari karya-karya Karl Marx. Sosok Karl Marx dimata Hart merupakan ahli antropologi ekonomi yang sangat terkenal sepanjang masa. Berkaitan dengan maksud tulisan ini yaitu untuk memahami Marxisme, Stuart Plattner memperkenalkan kepada kita tentang konsep dasar marxis modern atau materialisme historis yang sering digunakan pada pendekatan antropologi ekonomi. Untuk itu, Plattner menggambarkan tiga tipe antropologi ekonomi atau organisasi fundamental masyarakat, yaitu: kapitalisme (capitalist), jajahan (tributary), dan kekerabatan (kinship). Guna memahami lebih jauh marxisme dalam antropologi ekonomi, maka akan dipaparkan salah satu kasus tentang produksi dan distribusi garam suku pegunungan Papua New Guinea. Marxisme berkembang pesat pada abad ke-19 yang kemudian menggantikan sejarah Eropa. Bangsa-bangsa Eropa, seperti: Belanda, Perancis, dan Jerman menyebarkan kekuatannya keseluruh dunia, namun sebagian besar penduduknya bekerja dan hidup dengan penuh kesengsaraan. Dalam menganalisa kondisi seperti ini, aliran utama intelektual lebih condong pada penjelasan tentang kekuatan dan dinamisme dari bangsa-bangsa tersebut sebagai akibat dari berlakunya hukum ekonomi yang abadi. Para penulis Eropa melihat dominasi Eropa sebagai kulminasi logis sejarah dunia. Contoh yang dapat dikemukakan disini adalah pendapat Adam Smith (ahli ekonomi) dan Herbert Spencer (ahli sosiologi) yang melaporkan tentang kemiskinan melalui teori seleksi alami, dimana membenarkan sifat kemiskinan yang dikarenakan oleh bawaan sejak lahir dan kesejahteraan oleh kekuatan adaptif bagi yang kaya. Selanjutnya, ilmu ekonomi kemudian memberikan pembenaran teoritis (legitimasi moral) kebijakan upah rendah dan kurangnya tanggungjawab sosial terhadap buruh. Marx yang teorinya berangkat dari suatu respon terhadap gejala atau realitas sosial, menolak teori yang menjelaskan kemiskinan karena sifat yang jelek dan menuduh kejelekan sifat tersebut menyebabkan orang sengsara. Menurutnya, penjelasan tentang interprestasi jelek tingkah laku orang sebagai kebodohan dan irasional. Marx berasumsi bahwa penjelasan ini merupakan "historis tertutup" yang mengeluarkan kekuatan untuk menyembunyikan eksploitasi mereka yang kotor. 1 Staf Pengajar Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat FEMA IPB.

Hingga saat ini, studi Snouck Hurgronje 3 (1893-1895) masih tetap relevan untuk dibicarakan dalam konteks ke-Indonesia-an. Dua alasan mengapa studi rintisan Snouck Hurgronje dianggap masih relevan, yakni: pertama, adanya perubahan kebijakan pemerintah Belanda dalam menanggapi perkembangan kekuatan Islam di Indonesia sebagai negeri jajahannya ). 4 Walau demikian argumentasi Snouck Hurgronje tidaklah sepenuhnya benar disebabkan perubahan kebijakan tersebut pada kenyataannya memberikan ruang bagi tumbuhnya gerakan politik (perlawanan) yang berbasis identitas Islam di Indonesia 5 ; dan kedua, disadari atau tidak, Snouck telah membuka ruang gagasan substansi sekaligus tindakan praksis tentang relasi atau "perkawinan" 1 Judul tugas MK. Teori Sosial dan Struktur Sosial di bawah asuhan Dr. Ir. Lala Kolopaking, MS. Judul tugas ini sekaligus judul untuk penelitian yang akan penulis lakukan dalam rangka penyelesaian tugas akhir pada Program Studi Sosiologi Pedesaan di Sekolah Pascasarjana IPB. 2 Mahasiswa Program Doktoral pada Program Studi Sosiologi Pedesaan Sekolah Pascasarjana IPB; NRP: I363070031. 3 Snouck Hurgronje adalah seorang arsitek keberhasilan politik Belanda terhadap Islam yang paling legendaris. Latar belakangnya adalah salah seorang profesor di Universitas Leiden yang ahli mengenai masalah penjajahan dan sebagai konsultan masalah-masalah pribumi di dalam Kementrian Urusan Penjajahan. Perlu pula dikemukakan bahwa Snouck Hurgronje merupakan seorang yang membuka zaman baru hubungan Belanda -Indonesia. Adapun studi studi yang ia lakukan di Indonesia berkaitan dengan rumusan politik kolonial Belanda terhadap Islam di Indonesia. 4 Perubahan kebijakan pemerintah Belanda didasarkan karena ketakutan Belanda terhadap kekuatan Islam di Indonesia. Menanggapi hal ini, Snouck Hurgronje memberikan argumentasinya untuk meredam ketakutan tersebut. Adapun argumentasi yang dimaksud, sebagai berikut: (1) ketiadaan lapisan klerikal (sistem komando [paus] sebagaimana dikenal dalam agama Kristen Katolik)

Kurang lebih setengah abad kebijakan transmigrasi di Indonesia, pembicaraan tentang topik transmigrasi oleh sebagian besar kaum intelektual Indonesia dapat dipetakan ke dalam beberapa mainstream, pertama, intelektual positivistik yang menitikberatkan transmigrasi sebagai solusi yang tepat untuk menyeimbangi sebaran penduduk antar pulau di Indonesia. Tidak hanya sekedar itu saja, kemiskinan yang dialami oleh sebagian besar petani di Pulau Jawa akibat dari ketimpangan kepemilikan lahan semakin memperkuat keyakinan intelektual yang berpandangan ini bahwa transmigrasi adalah solusi yang tepat untuk menyelesaikan krisis kepemilikan lahan yang dialami oleh petani Jawa.

1 Orang Gunung adalah sebutan lain orang Mamasa. Secara geografis mereka bermukim di ketinggian ± 1.100 m dpl dengan topografi berbukit dan suhu yang dingin. Untuk itu, aktivitas ekonomi dan nafkah orang gunung ini sangat tergantung dengan usaha pertanian. Mereka mengenal dua istilah penggunaan lahan untuk usaha pertanian, yakni: lahan basah/lahan persawahan (litak basah) dan lahan kering/lahan kebun (litak kering). Umumnya, litak basah terdapat di dataran rendah atau lembah yang diapit bukit dan diairi sungai/anak sungai. Adapun jenis komoditas pangannya adalah padi sawah. Kebalikannya, litak kering dapat ditemui pada dataran tinggi atau perbukitan. Di lahan kering inilah dijumpai komoditas kopi, sayuran, jagung, dan lain sebagainya.

Unmanned Aerial Vehicle has been adopted in various different areas starting from hobby photography to professional measurement techniques. This paper focuses on the potential of using UAV for agriculture and agroindustry to improve the overall productivity and reducing the overall product cost. It provides brief overview of available UAV systems on the market including their sensors and capabilities. More important is the software part and required algorithms for controlling the AUV in such way that it becomes intelligent. The more advanced the software the more intelligent is the AUV. Some of available algorithms and applications for this purpose are discussed in this paper.

This study aims to observe the most dominant arena which more influential effect on the accumulation of land ownership from the Bugis ethnic actors in the Village of East Mamburungan. Based on post positivist paradigm and theoritical field by Pierre Bouerdieu, perocessing by mixed method approach. The Object of this research, is Bugis ethnic actors who consist by 50 respondents. The results indicate that the economic field is the most dominant used by the actor than social field. The economic field by the actor also using as a patron-client system, land leases and the land transaction as a part of land accumulation process in order to support their social activities and establish their settlements (ethnic-based) in the Village of East Mamburungan.

The interest of various parties on forest utilization access lead to the ambiguity of property rights due to user overlapping. This research explained the ambiguity factors of property rights from access mechanism and its relation to the land conflict. The research using purposive sampling method to obtain data of land use change, documents, historical study, as well as in-depth interviews of 123 people key informant. Rapid Land Tenure Assessment (RaTA) and descriptive analysis method were used to analyze the data. The results showed that both access and property rights theory could explain the overlapping use on forest area in Meranti Forest Management Unit (FMU). Analysis of rights-based access mechanism explained factors within the property rights status and the causes of land overlapping, i.e. the dynamics of management change, boundaries area issues, and lack of control. The factors of land user based on structure mechanism were the kinship ties, patroness system or pesirah, community and religious leaders. The access of structure mechanism have lead to claim of 38.53% areas of Meranti FMU. Changes of the rules have increased new users and causing overlapping between bussines license holder with community access. The research recommends avoiding change of area management forms, and for involving local communities in determining new users, duration, and profit sharing.

IMPLEMENTATION OF CCA-FM MODEL IN MERANTI FOREST MANAGEMENT UNIT, SOUTH SUMATERA. Local communities have been using forest land area far before Industrial Forest Plantation (HTI) permit was granted. The overlapping land use among different users potentially leads to conflict. This paper studies conflict resolution creatively and collaboratively with forest management. Conflict resolution is based on the Creativity and Collaboration Action-Forest Management (CCA-FM) model on field exploration that created participation pattern of all parties in the vision of forestry science principles as the basis of policymaking. Convergent Parallel Mixed Method (CPMM) approaches with Rapid Land Tenure Assessment (RaTA) were used. Results show that claim of the community as the owner of the authority rights and dominance of the local elites, greatly affect the action situation. However, the policy options taken by the government towards policy outcomes do not tend to consider the field conditions. The CCA-FM model has been implemented in five villages. The community strongly supports the government to devolve the management rights to the community and to facilitate the transfer of knowledge, technology, market information, supporting all parties, and collaboration on business license management. Research results recommend the CCA-FM model could be a basis for building village self-reliance and improving the performance of the Forest Management Unit (FMU).