Pasca Simposium Nasional Membedah Peristiwa 1965 pada 18-19 April 2016 lalu, intensitas operasi p... more Pasca Simposium Nasional Membedah Peristiwa 1965 pada 18-19 April 2016 lalu, intensitas operasi para aparat penegak hukum atas simbol-simbol yang dianggap berafilliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) meningkat drastis dalam kurun waktu beberapa hari di bulan Mei. Bentuk operasi pada PKI atau komunisme diwujudkan dengan mengamankan, menangkap, menyita, atau melarang pemakaian kaos bergambar palu, arit, kaos berwarna merah, intimidasi ke penerbit buku, hingga diskusi dan pemutaran film yang dianggap berhubungan. Kisruh atas tindakan berlebihan ini juga tidak terlepas dari penolakan pasca diselenggarakannya International Peoples Tribunal (IPT) 65 1 di Den Haag yang diprakarsai dengan swadaya oleh sekelompok masyarakat yang peduli terhadap kelanjutan proses peradilan dan pengungkapan kebenaran Peristiwa 65 di Indonesia. Catatan singkat ini ingin memperlihatkan kontradiksi semangat pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi yang sampai saat ini digadang-gadangkan oleh pemerintah melalui Simposium. Ini juga tidak terlepas dari keprihatinan KontraS atas penurunan kualitas proses pertanggungjawaban negara dimana harusnya penuntasan berbagai kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu masuk pada tahap proses hukum, namun mengalami penolakan dari Jaksa Agung hingga dialihkan pada kampanye rekonsiliasi. Keprihatinan juga terkait pernyataan para pejabat pemerintah pada Simposium yang justru mencoba memperkuat doktrin Orde Baru dan memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. 2 Walhasil, pasca Simposium kembali menguat diskriminasi dan stigma negatif terhadap para korban pelanggaran HAM hingga berujung pada penangkapan dan pengkambinghitaman siapa saja yang menggunakan simbol-simbol yang dianggap berafiliasi dengan PKI. Catatan ini juga ingin menekankan kegamangan negara dalam melakukan penegakan hukum untuk menjamin hak-hak korban karena terlihat jelas bahwa negara masih rentan disusupi dan diintervensi oleh pihak yang menolak pengungkapan kebenaran. Mereka mampu memaksa negara—melalui dominasi kuat dan kanal demokratis—untuk memfasilitasi tindakan mereka melakukan penangkapan, pembubaran, intimidasi, dan pelanggaran lain terhadap hak-hak korban 1 International People's Tribunal 1965 (IPT 1965) adalah suatu prakarsa warga untuk meraih keadilan bagi para korban dan penyintas Tragedi Nasional 1965. Sebuah tragedi bangsa dan kemanusian yang memakan ribuan, bahkan jutaan korban jiwa yang hingga saat ini, hampir 50 tahun sesudahnya– masih saja belum ditanggapi, apalagi diselesaikan dengan semestinya oleh pihak penyelenggara Negara di Indonesia. Lebih lanjut, kunjungi: http://www.tribunal1965.org/id/ 2 Lihat: Siaran Pers KontraS. 2016. Hari Pertama Simposium Sejarah Kekerasan 1965, Mengaburkan Fakta Pelanggaran HAM. Artikel dapat diakses di http://kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2264. Diakses pada 13 Mei 2016.
Pasca Simposium Nasional Membedah Peristiwa 1965 pada 18-19 April 2016 lalu, intensitas operasi p... more Pasca Simposium Nasional Membedah Peristiwa 1965 pada 18-19 April 2016 lalu, intensitas operasi para aparat penegak hukum atas simbol-simbol yang dianggap berafilliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) meningkat drastis dalam kurun waktu beberapa hari di bulan Mei. Bentuk operasi pada PKI atau komunisme diwujudkan dengan mengamankan, menangkap, menyita, atau melarang pemakaian kaos bergambar palu, arit, kaos berwarna merah, intimidasi ke penerbit buku, hingga diskusi dan pemutaran film yang dianggap berhubungan. Kisruh atas tindakan berlebihan ini juga tidak terlepas dari penolakan pasca diselenggarakannya International Peoples Tribunal (IPT) 65 1 di Den Haag yang diprakarsai dengan swadaya oleh sekelompok masyarakat yang peduli terhadap kelanjutan proses peradilan dan pengungkapan kebenaran Peristiwa 65 di Indonesia. Catatan singkat ini ingin memperlihatkan kontradiksi semangat pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi yang sampai saat ini digadang-gadangkan oleh pemerintah melalui Simposium. Ini juga tidak terlepas dari keprihatinan KontraS atas penurunan kualitas proses pertanggungjawaban negara dimana harusnya penuntasan berbagai kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu masuk pada tahap proses hukum, namun mengalami penolakan dari Jaksa Agung hingga dialihkan pada kampanye rekonsiliasi. Keprihatinan juga terkait pernyataan para pejabat pemerintah pada Simposium yang justru mencoba memperkuat doktrin Orde Baru dan memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. 2 Walhasil, pasca Simposium kembali menguat diskriminasi dan stigma negatif terhadap para korban pelanggaran HAM hingga berujung pada penangkapan dan pengkambinghitaman siapa saja yang menggunakan simbol-simbol yang dianggap berafiliasi dengan PKI. Catatan ini juga ingin menekankan kegamangan negara dalam melakukan penegakan hukum untuk menjamin hak-hak korban karena terlihat jelas bahwa negara masih rentan disusupi dan diintervensi oleh pihak yang menolak pengungkapan kebenaran. Mereka mampu memaksa negara—melalui dominasi kuat dan kanal demokratis—untuk memfasilitasi tindakan mereka melakukan penangkapan, pembubaran, intimidasi, dan pelanggaran lain terhadap hak-hak korban 1 International People's Tribunal 1965 (IPT 1965) adalah suatu prakarsa warga untuk meraih keadilan bagi para korban dan penyintas Tragedi Nasional 1965. Sebuah tragedi bangsa dan kemanusian yang memakan ribuan, bahkan jutaan korban jiwa yang hingga saat ini, hampir 50 tahun sesudahnya– masih saja belum ditanggapi, apalagi diselesaikan dengan semestinya oleh pihak penyelenggara Negara di Indonesia. Lebih lanjut, kunjungi: http://www.tribunal1965.org/id/ 2 Lihat: Siaran Pers KontraS. 2016. Hari Pertama Simposium Sejarah Kekerasan 1965, Mengaburkan Fakta Pelanggaran HAM. Artikel dapat diakses di http://kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2264. Diakses pada 13 Mei 2016.
Uploads
Papers by yasa putra