Papers by riadhus sholihin
Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu program yang dipandang sebagai tanggun... more Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu program yang dipandang sebagai tanggung jawab sosial perusahaan untuk kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan tersebut disalurkan dalam bentuk program Pendidikan, Lingkungan, Agama dan Sosial. Namun secara teori daerah sekitaran perusahaan belum dapat mensejahterakan masyarakat secara luas, terlihat dari data angka kemiskinan pada desa Puloe Kruet yang belum berubah dari tahun ketahun sesuai dengan tujuan CSR. Masalah yang diteliti pada skripsi ini ada 3 macam yaitu, pertama untuk mengetahui implementasi CSR pada PT SPS II, kedua untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi CSR, ketiga untuk mengetahui tinjauan akad tabarru’ terhadap implementasi CSR pada PT SPS II di Nagan Raya. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan pustaka dengan teknik pengumpulan data yaitu, wawancara, observasi dan studi dokumentasi dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bah...
Fraud using false identities is a criminal offense in the Indonesian legal system. The problem of... more Fraud using false identities is a criminal offense in the Indonesian legal system. The problem of fraud using this has not been sanctioned or punished in Islamic law so that it becomes something worth examining, considering that in the national legal system this problem is regulated in Article 378 of the Criminal Code and specifically fraud using false or deceptive identities, moving others to hand over something to him, or in order to give debt or write off receivables. But that does not mean that in Islamic law there is no penalty for fraud using this false identity. The research enrichment in this thesis is a review of Islamic law on judges' decisions and considerations (No. 164 / pid.Bna / 2016 / PN Bna) regarding fraud cases using fake identities. The purpose of this study was to determine the review of Islamic criminal law against perpetrators of fraudulent crimes using fake identities. By using library research methods and using descriptive data, this research is a descri...
Pembangunan dilakukan oleh negara bertujuan untuk kesejahteraan umum, apalagi dengan adanya proye... more Pembangunan dilakukan oleh negara bertujuan untuk kesejahteraan umum, apalagi dengan adanya proyek-proyek yang berskala besar sehingga membutuhkan dana besar juga. Namun hal ini terkendala dengan modal. Perbankan syariah dapat mengambil kesempatan tersebut dengan melakukan pembiayaan. Namun perbankan syariah terbatas dalam menyediakan modal kepada debitur dan juga ada aturan tentang batasan maksimum pemberian pembiayaan. Untuk menjawab permasalah tersebut dibutuhkan kerja sama sindikasi perbankan syariah dengan lembaga keuangan lainnya dalam memenuhi kebutuhan modal pembiayaan. Akan tetapi pengaturan tentang sindikasi bank syariah belum memadai dengan kebutuhan perbankan syariah dalam melakukan pembiayaan sindikasi syariah. Tulisan ini mengkaji aspek hukum ekonomi syariah dalam pembiayaan sindikasi bank syariah .
This article provides a valuable contribution of knowledge, as its content has not been published... more This article provides a valuable contribution of knowledge, as its content has not been published previously. It is based upon research findings in Aceh, Indonesia, discussing the unofficial marriage, which is not registered with the Government, and that occurs at the Balee Giri. The Balee Giri refers to a place where the procession of an unofficial marriage is held. According to the fatwa of the Islamic cleric, an unofficial marriage is a legal marriage in the Islamic view, if fulfilling an Islamic obligation. However, in Indonesian marriage law, the marriage procession which is not registered with the government office is considered an illegal marriage, although fulfilling an Islamic obligation. In fact, most couples tend to choose marriage at the Balee Giri as a low-cost marriage and fulfilling Islamic principles, as opposed to the government office. Unfortunately, marriage at the Balee Giri has created a new problem because the marriage is not recognised by the Government, and t...
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan salah satu hukum materiil yang menjadi pedoman hakim da... more Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan salah satu hukum materiil yang menjadi pedoman hakim dalam memutuskan perkara ekonomi syariah. Di mana hal tersebut di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Terdapat dua pasal yang perlu dilakukan penemuan hukum melalui metode penafsiran, yaitu pasal 266 yang mengatur tentang penggunaan objek dalam akad ijârah, dan pasal 281 yang mengatur tentang objek sewa dalam akad ijârah muntahiya bit tamlik. Pasal 266 menyatakan tentang kebolehan bagi penyewa untuk mengalihkan objek sewa kepada pihak lain, sedangkan pasal 281 menyatakan larangan bagi penyewa mengalihkan objek sewa kepada pihak lain, ketika masa sewa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis metode penafsiran historis, logis dan sosiologis terhadap pasal 266 dan pasal 281 tersebut. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori penemuan hukum sebagai grand theory, kemudian teori penafsiran hukum...
Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial
This article will explain how the authority of village officials in resolving disputes over owner... more This article will explain how the authority of village officials in resolving disputes over ownership of aid houses is mediated? To answer the problem above, the writer uses the descriptive analysis research method, where the data obtained is sourced from observations, interviews, photoshoots, document analysis, and field notes compiled by the writer at the research location which is not set forth in the form of figures. From the results of the study it can be seen that based on Aceh Qanun Number 9 of 2008 concerning the Development of Customary Life and Customs where village officials have the authority to reconcile disputes that occur within the community by deliberation / mediation and one of the village apparatuses that mediates the parties who disputes to end their disputes peacefully. The consequence of the mediation decision is the termination of the dispute that occurred and the parties agreed to make peace by making a peace agreement and carrying out the agreement according...
Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial
Penimbunan atau yang sering disebut sebagai ihtikar ialah membeli sesuatu barang dengan jumlah be... more Penimbunan atau yang sering disebut sebagai ihtikar ialah membeli sesuatu barang dengan jumlah besar, agar barang tersebut berkurang di pasar sehingga harga barang yang ditimbun menjadi naik dan pada waktu harganya naik baru kemudian barang tersebut di jual kembali sehingga mampu mendapatkan keuntungan yang banyak, Pada masyarakat Lamno melakukan bisnis penimbunan bahan bakar minyak terhadap pengecer dengan menggunakan geregen, dalam hipotesa penulis sistem penimbunan BBM oleh pengecer terdapat dalam undang-undang No 191 tahun 2014 pasal 18 tentang bahan bakar minyak dan juga dalam hukum Islam sangat di ajurkan untuk tidak melakukan yang namanya ihtikar karena bisa menyebabkan kerugian oleh sebelah pihak, Pertanyaan penelitian pada skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan penimbunan Bahan Bakar Minyak Eceran di Lamno, bagaimana konsep Analisis Penimbunan Bahan Bakar Minyak Ditinjau menurut Undang-Undang No 191 Tahun 2014, dan bagaimana Praktik Penimbunan Bahan Bakar Minyak Ditinjau ...
Journal of Economicate Studies
The development is carried out by the state aimed at public welfare, especially with the presence... more The development is carried out by the state aimed at public welfare, especially with the presence of large-scale projects that require large funds as well. But this is constrained by capital. Islamic banking can take the opportunity by financing. However, Islamic banking is limited in providing capital to debtors and there are also rules regarding the maximum limit of financing. To answer these problems, syndicated banking cooperation with other financial institutions is needed in fulfilling financing capital needs. However, arrangements regarding syndication of Islamic banks are inadequate with the needs of Islamic banking in conducting sharia syndicated financing. This paper examines the legal aspects of Islamic economics in syndicated bank financing
Uploads
Papers by riadhus sholihin