Abstrak Kehadiran UU Ketenagakerjaan sering mendapat tantangan dari para pendukung kepentingan te... more Abstrak Kehadiran UU Ketenagakerjaan sering mendapat tantangan dari para pendukung kepentingan terutama dari pihak pekerja, terutama yang berkaitan dengan pengaturan Perjanjian Kerja Outsourcing di Indonesia. Alasan para penentang tersebut antara lain adalah, bahwa pengaturan outsourcing hanya mengeksploitasi dan memarjinalisasi sisi kemanusiaan mereka yang telah dijamin oleh konstitusi. Berbagai upaya telah mereka lakukan agar aturan yang dinilai diskriminatif ini dihapus dari praktik ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk pilihan hukum dengan melakukan uji material aturan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Akhirnya, melalui Putusan No. 27/PUU-IX/2011, MK mengabulkan permohonan pekerja dengan menyatakan inkonstitusional sebagian ketentuan tentang Perjanjian Kerja outsourcing. Dalam menyikapi putusan MK tersebut, Pemerintah melalui Kemenakertrans menerbitkan Permenakertrans No. 19 Tahun 2012. Persoalannya adalah bahwa putusan MK tidak boleh ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan setingkat peraturan menteri. Selain itu, permenakertrans itu dinilai melanggar aturan yang lebih tinggi lagi yaitu UU Ketenakerjaan karena melakukan penambahan dan pengurangan terhadap batang tubuh undang-undang dimaksud. Tidak hanya itu saja, saat ini baik pihak pekerja maupun pihak pengusaha juga merasa tidak sejalan dengan pengaturan perjanjian kerja outsourcing yang dimaksud di dalam Permenakertrans tersebut.
Abstrak Kehadiran UU Ketenagakerjaan sering mendapat tantangan dari para pendukung kepentingan te... more Abstrak Kehadiran UU Ketenagakerjaan sering mendapat tantangan dari para pendukung kepentingan terutama dari pihak pekerja, terutama yang berkaitan dengan pengaturan Perjanjian Kerja Outsourcing di Indonesia. Alasan para penentang tersebut antara lain adalah, bahwa pengaturan outsourcing hanya mengeksploitasi dan memarjinalisasi sisi kemanusiaan mereka yang telah dijamin oleh konstitusi. Berbagai upaya telah mereka lakukan agar aturan yang dinilai diskriminatif ini dihapus dari praktik ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk pilihan hukum dengan melakukan uji material aturan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Akhirnya, melalui Putusan No. 27/PUU-IX/2011, MK mengabulkan permohonan pekerja dengan menyatakan inkonstitusional sebagian ketentuan tentang Perjanjian Kerja outsourcing. Dalam menyikapi putusan MK tersebut, Pemerintah melalui Kemenakertrans menerbitkan Permenakertrans No. 19 Tahun 2012. Persoalannya adalah bahwa putusan MK tidak boleh ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan setingkat peraturan menteri. Selain itu, permenakertrans itu dinilai melanggar aturan yang lebih tinggi lagi yaitu UU Ketenakerjaan karena melakukan penambahan dan pengurangan terhadap batang tubuh undang-undang dimaksud. Tidak hanya itu saja, saat ini baik pihak pekerja maupun pihak pengusaha juga merasa tidak sejalan dengan pengaturan perjanjian kerja outsourcing yang dimaksud di dalam Permenakertrans tersebut.
Uploads
Papers by pps purchasing