Kejahatan terhadap nyawa (homicide) merupakan kejahatan yang paling tinggi hierarkinya dalam klas... more Kejahatan terhadap nyawa (homicide) merupakan kejahatan yang paling tinggi hierarkinya dalam klasifikasi kejahatan, selain itu dari segi hukuman juga yang paling berat hukumannya dalam KUHP. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (library research). Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa penerepan hukum terhadap turut serta sebagai pelaku pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2183/Pid.B/2020/PN Lbp. adalah terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah.
yaitu upaya pre-emptif (penyuluhan) dan preventif (pencegahan). Upaya pre-emtif yang dilakukan ad... more yaitu upaya pre-emptif (penyuluhan) dan preventif (pencegahan). Upaya pre-emtif yang dilakukan adalah dilakukan patroli dialogis sedangkan upaya preventif yang dilakukan adalah dengan melakuka razia-razia di tempat-tempat hiburan malam. Upaya penanggulangan secara penal policy lebih menitikberatkan pada tindakan represif (penindakan secara langsung).Berdasarkann hasil pembahasan diketahui bahwa Kendala pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukum Polrestabes Medan adalah disebabkan keterbatasan personil penyidik, keterbatasan anggaran serta kemampuan penyidik dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana narkotika.
The Criminal Code itself still includes mutilation murder into ordinary murder or premeditated mu... more The Criminal Code itself still includes mutilation murder into ordinary murder or premeditated murder. The research carried out is normative research, namely research that uses statutory regulations as a basis for solving the problems raised. The data used are primary and secondary data and the data collection methods used in this research are library research and field research. In Indonesia, there are no laws or regulations that specifically regulate crimes involving mutilation. In the Indonesian Criminal Code (KUHP), there are no special provisions regarding the crime of mutilation but only regarding the crime of murder in general as regulated in Article 338 of the Criminal Code and Article 340 of the Criminal Code. The view of crimonology can be divided into 2 (two) factors, namely intrinsic (internal) factors and extrinsic (external) factors.
Asas Ne bis in Idem artinya : orang tidak tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan (pe... more Asas Ne bis in Idem artinya : orang tidak tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh hakim. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan didukung dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia diatur dalam Pasal 76 KUHP dan perkara tersebut termasuk nebis in idem karena terjadi pengulangan perkara dengan obyek, subjek, dan kronologis yang sama, dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap dan ne bis in idem berarti tidak melakukan pemeriksaan untuk kedua kalinya mengenai tindakan yang sama.
KUHP sendiri masih memasukkan pembunuhan mutilasi ke dalam pembunuhan biasa atau pembunuhan beren... more KUHP sendiri masih memasukkan pembunuhan mutilasi ke dalam pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana. Permasalahan dalam ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana pembunuhan yang dimutilasi di Indonesia, apa faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan dengan mutilasi dalam pandangan ilmu krimonologi, bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pembunuhan yang disertai mutilasi dalam Putusan Nomor 535/Pid.B/2019/PN.Mlg. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (library research). Pengaturan tindak pidana pembunuhan yang dimutilasi di Indonesia belum ada undang-undang maupun peraturan yang secara khusus mengatur tentang kejahatan dengan mutilasi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, ti...
The increase in population has the potential to increase the need for land, on the other hand fac... more The increase in population has the potential to increase the need for land, on the other hand faced with the fact that the land area does not increase. The easiest targets to access are forest areas. This is what opens up opportunities for forest encroachment. As for the formulation of the problem in this research, namely how to regulate the law on criminal acts of forest encroachment on conservation forests without the Minister's permission, how to enforce the law against criminal acts of forest encroachment on conservation forests without the Minister's permission, how are the countermeasures carried out by the government against criminal acts of forest encroachment in conservation forest area in Padang Lawas Regency. The result of the research is that law enforcement against the criminal act of forest encroachment on conservation forest without the Minister's permission is subject to Article 50 paragraph (3) letter of Law no. 41/1999 everyone is prohibited from encroaching on forest areas". Against the subsequent actions "punished by imprisonment for a maximum of 10 years and a maximum fine of Rp. 5 billion. The government's
Penguasaan tanah tanpa hak merupakan tindak pidana dimana seseorang yang telah menguasai sebidang... more Penguasaan tanah tanpa hak merupakan tindak pidana dimana seseorang yang telah menguasai sebidang tanah tanpa memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah. Rumusan masalah ini adalah bagaimana pengaturan pemanfaatan tanah negara tanpa izin yang dilakukan oleh masyarakat,bagaimana faktor terjadi perbuatan pidana penguasaan tanah negara tanpa izin, bagaimana ancaman pidana dari tindak penguasaan tanah negara tanpa izin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor terjadi perbuatan pidana penguasaan tanah negara tanpa izin adalah karena karena adanya perbedaan/benturan nilai (kultural), perbedaan tafsir mengenai informasi, data atau gambaran objektif kondisi pertanahan setempat (teknis), atau perbedaan /benturan kepentingan ekonomi yang terlihat pada kesenjangan struktur pemilikan dan penguasaan tanah. Ancaman pidana dari tindak penguasaan tanah negara tanpa izin atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan hukuman pidana dan menurut Undang-Undang PNomor 51/prp/...
Cutting tools are the main things that need to be considered in the process of cutting metal, in ... more Cutting tools are the main things that need to be considered in the process of cutting metal, in generating good condition workpiece surface. Cutting tool geometry influence in determining the selection of cutting parameters, it gives effect to the rate of production, cutting force, cutting power and quality of the metal surface. Manufacture of machine components using machine tools, require precision dimensions and surface smoothness produced, to be used in accordance with its function. Surface roughness value is the indicator that is used in producing a product with a low surface roughness values (smooth). Cutting tool insert has a nose radius that is varied, and this gives the effect on the resulting surface roughness values. This study was conducted to analyze the effect of the nose radius of cutting tools to the value of the surface roughness of steel ST 60 when the cutting process is carried out using a lathe machine. This research was conducted with an experimental method usi...
Wire material resulting from a manufacturing process is generally in the form of rolls therefore ... more Wire material resulting from a manufacturing process is generally in the form of rolls therefore needed in order to further process these wires can be used in the production process in the straight state. Wire straightening can be done by using a straightening and cutting wire machine. This study was conducted to analyze the deviation that occurs in the process of straightening machine wire straightening and cutting wire machine is designed. The study was conducted by streamlining the process with less variation roller on the machine; there are three rollers that varied in this study. Materials used wire has a diameter of 4.5 mm. Wire straightened then measured its diameter; the results obtained were compared with a commercially available wire. From this research it is known that the position of clearance between the rollers with the most optimal wire or the closest to the reference value is the position of clearance with a distance of 1 mm at a distance of 1mm clearance on the firs...
Pembangunan sistem perumahan susun atau apartemen juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dengan ... more Pembangunan sistem perumahan susun atau apartemen juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dengan meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah di daerah-daerah yang berpenduduk padat dan luas tanah yang terbatas. Pembangunan superblok Podomoro City Deli Medan, PT Sinar Menara Deli mengatakan serta memastikan pembangunan dan serah terima unit apartemen kepada konsumen untuk terus berlangsung. Proses serah terima pada proyek yang dikembangkan anak usaha PT Agung Podomoro Land Tbk. sebelumnya pelanggaran kendala dalam hal penyerahan sertifikat yang menjanjikan oleh pengembang kepada pembeli belum terlaksana sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.Permasalahan yang terjadi adalah walaupun sudah ada Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara pihak pengembang/pengembang selaku penjual dan pihak pembeli rumah, tetapi pelaksanaan dari perjanjian tersebut tidak dapat dipenuhi oleh pihak pengembang. Hak pembeli untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah rumah tidak dipenuhi...
AbstrakDesa Girilaya merupakan desa yang terletak di daerah Ciamis Jawa Barat. Berbagai sumber da... more AbstrakDesa Girilaya merupakan desa yang terletak di daerah Ciamis Jawa Barat. Berbagai sumber daya alam yangpotensial dimiliki oleh desa tersebut seperti tanaman ladang padi, jagung, sayuran dan singkong. Pada umumnya masyarakat menjual hasil pertanian tersebut kepasar dengan harga yang relatif murah. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan innovasi terhadap tanaman tersebut agar memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Salah satu tanaman yang banyak diperoleh didesa tersebut adalah singkong , olahan singkong menjadi kripik singkong memerlukan adanya penggunaan mesin perajah singkong agar dapat menghasilkan bentuk yang seragam dan dalam jumlah yang relative banyak. Program pengabdikan kepada masyarakat ini dilakukan penerapan dan pelatihan mesin perajangn singkong dan mesin sealer untuk pembungkus kemasan produk singkong goreng yang dihasilkan. Dengan menggunakan mesin perajang singkong ini, produksi dapat dihasilkan sebesar 10 kg/jam dengan bentuk yang seragam dan waktu proses...
Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 2022
The implementation of the nationalization of Dutch companies during the Dutch East Indies era bas... more The implementation of the nationalization of Dutch companies during the Dutch East Indies era based on Law No. 86 of 1958 concerning. The implementation of the Law on State-Owned Enterprises can be used as an important momentum for the policy of fostering BUMN by the Government, political will, commitment and consistency of policies and the determination of the governance of BUMN as a company or good corporate governance (GCG) becomes a measure. This is because Indonesia adheres to a civil law legal system as well as the Netherlands. At first the concept of privatization was a legal product and was the first program introduced by the British state with the implementation of the Anglo Saxon legal system (common law system. This basis is the main problem in comparing the concept of privatization of state-owned enterprises between 2 (two) systems. different laws in sources, definitions and mechanisms for implementing the law.This research is a descriptive type of research with a normative juridical approach. For countries that adhere to the European continental legal system (civil law) is in applying the concept of privatization, it aims to reduce state expenditure budgets, efficiency In managing state assets given to the private sector, the concept of privatization is given the greatest freedom to compete with the private sector. a work differently in different geographic contexts; commitment to competitive neutrality within the administrative framework. The conclusion of ths research are there are differences in the mechanism and concept of regulation regarding the privatization of State Owned Enterprise (SOE) both in civil law and common law.There are in civil law, the concept of privatization which has similarities, namely aiming to reduce the state budget, efficiency in managing state assets given to parties. private sector, whereas in a country that adheres to a common law legal system, where the concept of privatization is given the greatest freedom to compete with the private sector and there must even be transparency, there is no difference in treatment and governance between private and public companies privatized.
Land issues in its development increasingly today continues to increase both in quantity and qual... more Land issues in its development increasingly today continues to increase both in quantity and quality, this indicates that the interests of humans will land is not in line with the land area is steadily declining due to both natural disasters and transition designation that is constantly changing. Settings area of land, which is made yet to provide substantial protection against the subject, the object and the status of land rights that exist, so it is necessary agrarian reform can meminimalisisr conflicts and land disputes that occur.
DOI: https://doi.org/10.35335/Legal.Vol9i2 The parties in the loan or credit agreement, bind the ... more DOI: https://doi.org/10.35335/Legal.Vol9i2 The parties in the loan or credit agreement, bind the inherited land that has not been divided as a debt collateral object, namely by guaranteeing inherited land that has not been distributed to the heirs. The formulation of the problem in this thesis is how the position of inherited land which is used as collateral originating from the sale and purchase of land from an heir, how the legal consequences of the sale and purchase of inheritance land are used as collateral in the loan receivables agreement, how is the judge's judgment in deciding the Supreme Court Decision Number 2189 K / Pdt / 2017 if seen from the guarantee law. The research method used is descriptive analysis that leads to normative juridical research that is research conducted by referring to legal norms that is examining library materials or secondary materials. Secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal...
ABSTRAK Of 1,242 parcels of wakaf land in Medan, 663 of them have been certified and 393 have not... more ABSTRAK Of 1,242 parcels of wakaf land in Medan, 663 of them have been certified and 393 have not, and 186 of them were in the process in the National Land Board and several of them have not been registered which will possibly cause dispute. Wakaf is expected to be able to improve people’s welfare, especially Moslems. Therefore, it is necessary to keep the assets of registered and unregistered wakaf land. The problems of the research were as follows: first, how about the correlation between Nazir and BWI (Indonesian Wakaf Board) of North Sumatera, related to the management of unregistered wakaf land in Medan; secondly, how about the obstacles faced by Nazir and BWI of North Sumatera in managing unregistered wakaf land; and thirdly, how about the role BWI in controlling the management of unregistered wakaf land in Medan. Keywords: Nazir, Indonesian Wakaf Board, Management of Wakaf Land
Legal protection for Underwriters who depend on promises contained in the Deed of Granting Mortga... more Legal protection for Underwriters who depend on promises contained in the Deed of Granting Mortgage. The formulation of the problem in this thesis is how the legal protection of certificate holders on land bound with mortgage rights, how to conduct roya for dependents who are bound with mortgage rights, how is the legal considerations of judges on Decision Number 293 / Pdt / 2018 / PT.Mdn against holders certificate. The research method used is descriptive analysis that leads to normative juridical research that is research conducted by referring to legal norms that is examining library materials or secondary materials. Secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results showed that the procedure for conducting roya on dependents bound to the mortgage is based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs / Head of the National Land Agency No. 3 of 1997 as the implementation of PP No. 24 of 1997 ...
Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship, 2020
One of the tasks of the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency of the Rep... more One of the tasks of the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency of the Republic of Indonesia is to provide types of land rights in each region throughout Indonesia. The purpose of this study is aimed for the institution of the National Land Agency throughout Indonesia to provide land rights based on the type of land allocation and its usage. This is a normative legal study in which data were collected through library research with the support of empirical data from the Land Agency of Medan. The allocation system, a type of land zone division system, is utilized by the Municipal Land Affairs Office of Medan to establish land rights. Building rights are granted by the Land Agency when a zone has been allocated as a trading area, although in practice there are still a lot of lands used for residential purposes. The designation system for the granting of land rights assigned by the Municipal Land Affairs Office of Medan, based on Regional Regulation No. 2 of 2015, failed to uphold justice for the people of Medan that applied for the rights to the land under their name. Therefore, a more applicable system is the existing spatial system or a system based on the land's actual use in practice
Proceedings of the International Conference on Law, Governance and Islamic Society (ICOLGIS 2019), 2020
To guarantee legal certainty by the Government, land registration is carried out for the entire t... more To guarantee legal certainty by the Government, land registration is carried out for the entire territory of the Republic of Indonesia according to the provisions regulated by Government Regulations. The problem formulation in this study is how the land registration originating from inheritance in Indonesia since the enactment of PMA No. 3 of 1997 is implemented. This study used a legal research method with a normative juridical approach. Data collected through literature were then analyzed qualitatively. The results show that the implementation of land registration originating from inheritance in Indonesia returned to the Dutch colonial era, by dividing the population of Indonesia into 3 (three) groups. By the overlapping of regulations, this ultimately led to no legal certainty in the registration of land originating from inheritance. Thus, the Notary experienced a dilemma in making inheritance certificates for all Indonesian citizens, due to the provisions of Article 111 PMA No. 3 of 1997. As for the suggestions, the Notary must provide legal counseling to the National Land Agency (BPN) relating to land registration originating from inheritance, so that the inheritance certificate made by a Notary for all groups is accepted by the National Land Agency.
The politics of Indonesia’s national land law is based on the principle of fulfilling the constit... more The politics of Indonesia’s national land law is based on the principle of fulfilling the constitutional rights of every citizen of the land. The land according to Indonesian positive law is used for the general welfare of Indonesian People. In 2001, with the issuance of MPR RI Decree No.IX / MPR-RI / 2001 concerning Agrarian Reform and Natural Resource Management is the momentum of the agrarian reform program. Agrarian reform is implemented gradually by allocating land for the poor. The problem is: the distribution of the land is not right on target, the existence of a land mafia, bribery of the National Land Agency and the annexation of community land by the investor. Karo Regency became one of the areas which received land allocation from conversion forest.This research method is empirical legal research. This research uses primary data. This research use legal benefit theory (utilitarian) by Jeremy Bentham. Based on legal benefit theory, that agrarian reform by giving land conve...
Kejahatan terhadap nyawa (homicide) merupakan kejahatan yang paling tinggi hierarkinya dalam klas... more Kejahatan terhadap nyawa (homicide) merupakan kejahatan yang paling tinggi hierarkinya dalam klasifikasi kejahatan, selain itu dari segi hukuman juga yang paling berat hukumannya dalam KUHP. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (library research). Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa penerepan hukum terhadap turut serta sebagai pelaku pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2183/Pid.B/2020/PN Lbp. adalah terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah.
yaitu upaya pre-emptif (penyuluhan) dan preventif (pencegahan). Upaya pre-emtif yang dilakukan ad... more yaitu upaya pre-emptif (penyuluhan) dan preventif (pencegahan). Upaya pre-emtif yang dilakukan adalah dilakukan patroli dialogis sedangkan upaya preventif yang dilakukan adalah dengan melakuka razia-razia di tempat-tempat hiburan malam. Upaya penanggulangan secara penal policy lebih menitikberatkan pada tindakan represif (penindakan secara langsung).Berdasarkann hasil pembahasan diketahui bahwa Kendala pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukum Polrestabes Medan adalah disebabkan keterbatasan personil penyidik, keterbatasan anggaran serta kemampuan penyidik dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana narkotika.
The Criminal Code itself still includes mutilation murder into ordinary murder or premeditated mu... more The Criminal Code itself still includes mutilation murder into ordinary murder or premeditated murder. The research carried out is normative research, namely research that uses statutory regulations as a basis for solving the problems raised. The data used are primary and secondary data and the data collection methods used in this research are library research and field research. In Indonesia, there are no laws or regulations that specifically regulate crimes involving mutilation. In the Indonesian Criminal Code (KUHP), there are no special provisions regarding the crime of mutilation but only regarding the crime of murder in general as regulated in Article 338 of the Criminal Code and Article 340 of the Criminal Code. The view of crimonology can be divided into 2 (two) factors, namely intrinsic (internal) factors and extrinsic (external) factors.
Asas Ne bis in Idem artinya : orang tidak tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan (pe... more Asas Ne bis in Idem artinya : orang tidak tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh hakim. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan didukung dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia diatur dalam Pasal 76 KUHP dan perkara tersebut termasuk nebis in idem karena terjadi pengulangan perkara dengan obyek, subjek, dan kronologis yang sama, dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap dan ne bis in idem berarti tidak melakukan pemeriksaan untuk kedua kalinya mengenai tindakan yang sama.
KUHP sendiri masih memasukkan pembunuhan mutilasi ke dalam pembunuhan biasa atau pembunuhan beren... more KUHP sendiri masih memasukkan pembunuhan mutilasi ke dalam pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana. Permasalahan dalam ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana pembunuhan yang dimutilasi di Indonesia, apa faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan dengan mutilasi dalam pandangan ilmu krimonologi, bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pembunuhan yang disertai mutilasi dalam Putusan Nomor 535/Pid.B/2019/PN.Mlg. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (library research). Pengaturan tindak pidana pembunuhan yang dimutilasi di Indonesia belum ada undang-undang maupun peraturan yang secara khusus mengatur tentang kejahatan dengan mutilasi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, ti...
The increase in population has the potential to increase the need for land, on the other hand fac... more The increase in population has the potential to increase the need for land, on the other hand faced with the fact that the land area does not increase. The easiest targets to access are forest areas. This is what opens up opportunities for forest encroachment. As for the formulation of the problem in this research, namely how to regulate the law on criminal acts of forest encroachment on conservation forests without the Minister's permission, how to enforce the law against criminal acts of forest encroachment on conservation forests without the Minister's permission, how are the countermeasures carried out by the government against criminal acts of forest encroachment in conservation forest area in Padang Lawas Regency. The result of the research is that law enforcement against the criminal act of forest encroachment on conservation forest without the Minister's permission is subject to Article 50 paragraph (3) letter of Law no. 41/1999 everyone is prohibited from encroaching on forest areas". Against the subsequent actions "punished by imprisonment for a maximum of 10 years and a maximum fine of Rp. 5 billion. The government's
Penguasaan tanah tanpa hak merupakan tindak pidana dimana seseorang yang telah menguasai sebidang... more Penguasaan tanah tanpa hak merupakan tindak pidana dimana seseorang yang telah menguasai sebidang tanah tanpa memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah. Rumusan masalah ini adalah bagaimana pengaturan pemanfaatan tanah negara tanpa izin yang dilakukan oleh masyarakat,bagaimana faktor terjadi perbuatan pidana penguasaan tanah negara tanpa izin, bagaimana ancaman pidana dari tindak penguasaan tanah negara tanpa izin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor terjadi perbuatan pidana penguasaan tanah negara tanpa izin adalah karena karena adanya perbedaan/benturan nilai (kultural), perbedaan tafsir mengenai informasi, data atau gambaran objektif kondisi pertanahan setempat (teknis), atau perbedaan /benturan kepentingan ekonomi yang terlihat pada kesenjangan struktur pemilikan dan penguasaan tanah. Ancaman pidana dari tindak penguasaan tanah negara tanpa izin atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan hukuman pidana dan menurut Undang-Undang PNomor 51/prp/...
Cutting tools are the main things that need to be considered in the process of cutting metal, in ... more Cutting tools are the main things that need to be considered in the process of cutting metal, in generating good condition workpiece surface. Cutting tool geometry influence in determining the selection of cutting parameters, it gives effect to the rate of production, cutting force, cutting power and quality of the metal surface. Manufacture of machine components using machine tools, require precision dimensions and surface smoothness produced, to be used in accordance with its function. Surface roughness value is the indicator that is used in producing a product with a low surface roughness values (smooth). Cutting tool insert has a nose radius that is varied, and this gives the effect on the resulting surface roughness values. This study was conducted to analyze the effect of the nose radius of cutting tools to the value of the surface roughness of steel ST 60 when the cutting process is carried out using a lathe machine. This research was conducted with an experimental method usi...
Wire material resulting from a manufacturing process is generally in the form of rolls therefore ... more Wire material resulting from a manufacturing process is generally in the form of rolls therefore needed in order to further process these wires can be used in the production process in the straight state. Wire straightening can be done by using a straightening and cutting wire machine. This study was conducted to analyze the deviation that occurs in the process of straightening machine wire straightening and cutting wire machine is designed. The study was conducted by streamlining the process with less variation roller on the machine; there are three rollers that varied in this study. Materials used wire has a diameter of 4.5 mm. Wire straightened then measured its diameter; the results obtained were compared with a commercially available wire. From this research it is known that the position of clearance between the rollers with the most optimal wire or the closest to the reference value is the position of clearance with a distance of 1 mm at a distance of 1mm clearance on the firs...
Pembangunan sistem perumahan susun atau apartemen juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dengan ... more Pembangunan sistem perumahan susun atau apartemen juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dengan meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah di daerah-daerah yang berpenduduk padat dan luas tanah yang terbatas. Pembangunan superblok Podomoro City Deli Medan, PT Sinar Menara Deli mengatakan serta memastikan pembangunan dan serah terima unit apartemen kepada konsumen untuk terus berlangsung. Proses serah terima pada proyek yang dikembangkan anak usaha PT Agung Podomoro Land Tbk. sebelumnya pelanggaran kendala dalam hal penyerahan sertifikat yang menjanjikan oleh pengembang kepada pembeli belum terlaksana sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.Permasalahan yang terjadi adalah walaupun sudah ada Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara pihak pengembang/pengembang selaku penjual dan pihak pembeli rumah, tetapi pelaksanaan dari perjanjian tersebut tidak dapat dipenuhi oleh pihak pengembang. Hak pembeli untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah rumah tidak dipenuhi...
AbstrakDesa Girilaya merupakan desa yang terletak di daerah Ciamis Jawa Barat. Berbagai sumber da... more AbstrakDesa Girilaya merupakan desa yang terletak di daerah Ciamis Jawa Barat. Berbagai sumber daya alam yangpotensial dimiliki oleh desa tersebut seperti tanaman ladang padi, jagung, sayuran dan singkong. Pada umumnya masyarakat menjual hasil pertanian tersebut kepasar dengan harga yang relatif murah. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan innovasi terhadap tanaman tersebut agar memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Salah satu tanaman yang banyak diperoleh didesa tersebut adalah singkong , olahan singkong menjadi kripik singkong memerlukan adanya penggunaan mesin perajah singkong agar dapat menghasilkan bentuk yang seragam dan dalam jumlah yang relative banyak. Program pengabdikan kepada masyarakat ini dilakukan penerapan dan pelatihan mesin perajangn singkong dan mesin sealer untuk pembungkus kemasan produk singkong goreng yang dihasilkan. Dengan menggunakan mesin perajang singkong ini, produksi dapat dihasilkan sebesar 10 kg/jam dengan bentuk yang seragam dan waktu proses...
Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 2022
The implementation of the nationalization of Dutch companies during the Dutch East Indies era bas... more The implementation of the nationalization of Dutch companies during the Dutch East Indies era based on Law No. 86 of 1958 concerning. The implementation of the Law on State-Owned Enterprises can be used as an important momentum for the policy of fostering BUMN by the Government, political will, commitment and consistency of policies and the determination of the governance of BUMN as a company or good corporate governance (GCG) becomes a measure. This is because Indonesia adheres to a civil law legal system as well as the Netherlands. At first the concept of privatization was a legal product and was the first program introduced by the British state with the implementation of the Anglo Saxon legal system (common law system. This basis is the main problem in comparing the concept of privatization of state-owned enterprises between 2 (two) systems. different laws in sources, definitions and mechanisms for implementing the law.This research is a descriptive type of research with a normative juridical approach. For countries that adhere to the European continental legal system (civil law) is in applying the concept of privatization, it aims to reduce state expenditure budgets, efficiency In managing state assets given to the private sector, the concept of privatization is given the greatest freedom to compete with the private sector. a work differently in different geographic contexts; commitment to competitive neutrality within the administrative framework. The conclusion of ths research are there are differences in the mechanism and concept of regulation regarding the privatization of State Owned Enterprise (SOE) both in civil law and common law.There are in civil law, the concept of privatization which has similarities, namely aiming to reduce the state budget, efficiency in managing state assets given to parties. private sector, whereas in a country that adheres to a common law legal system, where the concept of privatization is given the greatest freedom to compete with the private sector and there must even be transparency, there is no difference in treatment and governance between private and public companies privatized.
Land issues in its development increasingly today continues to increase both in quantity and qual... more Land issues in its development increasingly today continues to increase both in quantity and quality, this indicates that the interests of humans will land is not in line with the land area is steadily declining due to both natural disasters and transition designation that is constantly changing. Settings area of land, which is made yet to provide substantial protection against the subject, the object and the status of land rights that exist, so it is necessary agrarian reform can meminimalisisr conflicts and land disputes that occur.
DOI: https://doi.org/10.35335/Legal.Vol9i2 The parties in the loan or credit agreement, bind the ... more DOI: https://doi.org/10.35335/Legal.Vol9i2 The parties in the loan or credit agreement, bind the inherited land that has not been divided as a debt collateral object, namely by guaranteeing inherited land that has not been distributed to the heirs. The formulation of the problem in this thesis is how the position of inherited land which is used as collateral originating from the sale and purchase of land from an heir, how the legal consequences of the sale and purchase of inheritance land are used as collateral in the loan receivables agreement, how is the judge's judgment in deciding the Supreme Court Decision Number 2189 K / Pdt / 2017 if seen from the guarantee law. The research method used is descriptive analysis that leads to normative juridical research that is research conducted by referring to legal norms that is examining library materials or secondary materials. Secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal...
ABSTRAK Of 1,242 parcels of wakaf land in Medan, 663 of them have been certified and 393 have not... more ABSTRAK Of 1,242 parcels of wakaf land in Medan, 663 of them have been certified and 393 have not, and 186 of them were in the process in the National Land Board and several of them have not been registered which will possibly cause dispute. Wakaf is expected to be able to improve people’s welfare, especially Moslems. Therefore, it is necessary to keep the assets of registered and unregistered wakaf land. The problems of the research were as follows: first, how about the correlation between Nazir and BWI (Indonesian Wakaf Board) of North Sumatera, related to the management of unregistered wakaf land in Medan; secondly, how about the obstacles faced by Nazir and BWI of North Sumatera in managing unregistered wakaf land; and thirdly, how about the role BWI in controlling the management of unregistered wakaf land in Medan. Keywords: Nazir, Indonesian Wakaf Board, Management of Wakaf Land
Legal protection for Underwriters who depend on promises contained in the Deed of Granting Mortga... more Legal protection for Underwriters who depend on promises contained in the Deed of Granting Mortgage. The formulation of the problem in this thesis is how the legal protection of certificate holders on land bound with mortgage rights, how to conduct roya for dependents who are bound with mortgage rights, how is the legal considerations of judges on Decision Number 293 / Pdt / 2018 / PT.Mdn against holders certificate. The research method used is descriptive analysis that leads to normative juridical research that is research conducted by referring to legal norms that is examining library materials or secondary materials. Secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results showed that the procedure for conducting roya on dependents bound to the mortgage is based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs / Head of the National Land Agency No. 3 of 1997 as the implementation of PP No. 24 of 1997 ...
Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship, 2020
One of the tasks of the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency of the Rep... more One of the tasks of the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency of the Republic of Indonesia is to provide types of land rights in each region throughout Indonesia. The purpose of this study is aimed for the institution of the National Land Agency throughout Indonesia to provide land rights based on the type of land allocation and its usage. This is a normative legal study in which data were collected through library research with the support of empirical data from the Land Agency of Medan. The allocation system, a type of land zone division system, is utilized by the Municipal Land Affairs Office of Medan to establish land rights. Building rights are granted by the Land Agency when a zone has been allocated as a trading area, although in practice there are still a lot of lands used for residential purposes. The designation system for the granting of land rights assigned by the Municipal Land Affairs Office of Medan, based on Regional Regulation No. 2 of 2015, failed to uphold justice for the people of Medan that applied for the rights to the land under their name. Therefore, a more applicable system is the existing spatial system or a system based on the land's actual use in practice
Proceedings of the International Conference on Law, Governance and Islamic Society (ICOLGIS 2019), 2020
To guarantee legal certainty by the Government, land registration is carried out for the entire t... more To guarantee legal certainty by the Government, land registration is carried out for the entire territory of the Republic of Indonesia according to the provisions regulated by Government Regulations. The problem formulation in this study is how the land registration originating from inheritance in Indonesia since the enactment of PMA No. 3 of 1997 is implemented. This study used a legal research method with a normative juridical approach. Data collected through literature were then analyzed qualitatively. The results show that the implementation of land registration originating from inheritance in Indonesia returned to the Dutch colonial era, by dividing the population of Indonesia into 3 (three) groups. By the overlapping of regulations, this ultimately led to no legal certainty in the registration of land originating from inheritance. Thus, the Notary experienced a dilemma in making inheritance certificates for all Indonesian citizens, due to the provisions of Article 111 PMA No. 3 of 1997. As for the suggestions, the Notary must provide legal counseling to the National Land Agency (BPN) relating to land registration originating from inheritance, so that the inheritance certificate made by a Notary for all groups is accepted by the National Land Agency.
The politics of Indonesia’s national land law is based on the principle of fulfilling the constit... more The politics of Indonesia’s national land law is based on the principle of fulfilling the constitutional rights of every citizen of the land. The land according to Indonesian positive law is used for the general welfare of Indonesian People. In 2001, with the issuance of MPR RI Decree No.IX / MPR-RI / 2001 concerning Agrarian Reform and Natural Resource Management is the momentum of the agrarian reform program. Agrarian reform is implemented gradually by allocating land for the poor. The problem is: the distribution of the land is not right on target, the existence of a land mafia, bribery of the National Land Agency and the annexation of community land by the investor. Karo Regency became one of the areas which received land allocation from conversion forest.This research method is empirical legal research. This research uses primary data. This research use legal benefit theory (utilitarian) by Jeremy Bentham. Based on legal benefit theory, that agrarian reform by giving land conve...
Uploads
Papers by yamin lubis