Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha; b. impor Barang Kena Pajak; c. penyerahan Jasa Kena Pajak d... more Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha; b. impor Barang Kena Pajak; c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha; d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam daerah Pabean; e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau f. ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak. g. ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak. h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. Pasal 16C "Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya ditetapkan oleh Menteri Keuangan". Pasal 16D "Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang PM-nya tdk dapat dikreditkan sbgmn dimaksud dlm Psl 9 ayat (8) huruf b dan huruf c." Istilah dalam PPN Mekanisme Pemungutan (Indirect Substraction Method dan Invoice Method) 1. Pajak Keluaran Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Istilah dalam PPN BKP (Barang Kena Pajak) Barang -barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa : a. barang bergerak atau b. barang tidak bergerak, dan -barang tidak berwujud. Barang Kena Pajak (BKP) barang sebagaimana dimaksud dalam Ps. 1 angka 2 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN. Pada dasarnya semua Barang dikenakan PPN, kecuali yang ditentukan lain oleh UU PPN/PPnBM (Negative List) (Pasal 4A) Istilah dalam PPN Non BKP (Bukan Barang Kena Pajak) : Barang yang tidak dikenakan PPN Kelompok barang yang tidak dikenakan PPN adalah : a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya;(minyak mentah (crude oil);gas bumi;panas bumi;pasir dan kerikil;batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, dan bijih perak serta bijih bauksit). b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; ( beras; gabah; jagung; sagu; kedelai; dan garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium). c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya; ( meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering ). d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga. Istilah dalam PPN JKP (Jasa Kena Pajak) Jasa setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Jasa Kena Pajak (BKP) Jasa sebagaimana dimaksud dalam Ps. 1 angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN. Pada dasarnya semua Jasa dikenakan PPN, kecuali yang ditentukan lain oleh UU PPN/PPnBM (Negative List) (Ps 4A UU PPN)
Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha; b. impor Barang Kena Pajak; c. penyerahan Jasa Kena Pajak d... more Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha; b. impor Barang Kena Pajak; c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha; d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam daerah Pabean; e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau f. ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak. g. ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak. h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. Pasal 16C "Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya ditetapkan oleh Menteri Keuangan". Pasal 16D "Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang PM-nya tdk dapat dikreditkan sbgmn dimaksud dlm Psl 9 ayat (8) huruf b dan huruf c." Istilah dalam PPN Mekanisme Pemungutan (Indirect Substraction Method dan Invoice Method) 1. Pajak Keluaran Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Istilah dalam PPN BKP (Barang Kena Pajak) Barang -barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa : a. barang bergerak atau b. barang tidak bergerak, dan -barang tidak berwujud. Barang Kena Pajak (BKP) barang sebagaimana dimaksud dalam Ps. 1 angka 2 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN. Pada dasarnya semua Barang dikenakan PPN, kecuali yang ditentukan lain oleh UU PPN/PPnBM (Negative List) (Pasal 4A) Istilah dalam PPN Non BKP (Bukan Barang Kena Pajak) : Barang yang tidak dikenakan PPN Kelompok barang yang tidak dikenakan PPN adalah : a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya;(minyak mentah (crude oil);gas bumi;panas bumi;pasir dan kerikil;batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, dan bijih perak serta bijih bauksit). b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; ( beras; gabah; jagung; sagu; kedelai; dan garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium). c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya; ( meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering ). d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga. Istilah dalam PPN JKP (Jasa Kena Pajak) Jasa setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Jasa Kena Pajak (BKP) Jasa sebagaimana dimaksud dalam Ps. 1 angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN. Pada dasarnya semua Jasa dikenakan PPN, kecuali yang ditentukan lain oleh UU PPN/PPnBM (Negative List) (Ps 4A UU PPN)
Uploads
Papers by juniadhi fajar