Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang penyelesaian perselisihan investasi antara pemeri... more Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang penyelesaian perselisihan investasi antara pemerintah dengan investor asing melalui lembaga ICSID dan pelaksanaan keputusan lembaga ICSID di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penyelesaian perselisihan investasi antara pemerintah dengan investor asing melalui lembaga ICSID didasarkan pada perjanjian yang menetapkan sistem otonom dan mandiri untuk lembaga tersebut. Kinerja ICSID tidak mendamaikan atau menengahi perselisihan, ICSID memberikan kerangka kelembagaan dan prosedural untuk komisi konsiliasi independen dan pengadilan arbitrase yang dibentuk dalam setiap kasus untuk menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini ICSID hanya menyediakan fasilitas penyelesaian sengketa yang mengacu pada dua set prosedural yaitu Konvensi, Regulasi, aturan ICSID, dan aturan Fasilitas Tambaha...
International Journal of Scientific Research in Science and Technology, 2021
This research's main objective is to study various patterns of collaboration between stakehol... more This research's main objective is to study various patterns of collaboration between stakeholders (central and local governments, tourism industry players, and affected communities) in the post-earthquake mitigation and recovery processes in tourist destinations in West Nusa Tenggara. This research methodologically uses a literary study approach. The relevant information has been collected from various news sources from electronic media, and then the information is arranged chronologically and thematically so that it can be studied further. In the research results section, we describe flashbacks of the Lombok earthquake disaster and then explain what has been done by the stakeholders. Finally, what should be done next in the post-disaster tourism destination recovery agenda? This study's insights may help policymakers, tourism businesses, and affected communities consider strategic collaborative measures in post-disaster recovery.
Implementasi Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal (PADIA) dalam bentuk perizinan, menungkinkan m... more Implementasi Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal (PADIA) dalam bentuk perizinan, menungkinkan masyarakat Adat selaku pemilik Pengetahuan Tradisional (PT) untuk menegosiasikan kepentingannya dengan pengguna PT sebelum dilakukannya pemanfaatan PT untuk tujuan tertentu. Tulisan ini berfokus pada masalah pengaturan PADIA dalam sistem hukum Internasional maupun Nasional dan bentuk PADIA yang ideal untuk melindungi PT Indonesia. Dalam lingkup Internasional pengaturan PADIA mengacu pada Konvensi-konvensi yang terkait dengan perlindungan Keanekaragaman Hayati, dan dalam lingkup Hukum Nasional, perlindungan PT masih mengacu pada rezim HKI, dimana tidak terdapat ketentuan kewajiban PADIA dalam rezim HKI yang dimaksud. Idealnya, PADIA dituangkan dalam suatu kontrak pemanfaatan yang memuat hak-hak dan kewajiban para Pihak termasuk mekanisme benefit sharing dan penyelesaian kontrak. Dengan demikian belum terdapat suatu Peraturan Perundang-undangan khusus yang mengatur PADIA dalam konteks perli...
Indonesia dikenal sebagai salah satu Negara yang kaya akan Sumber Daya Genetika (SDG), dimana kek... more Indonesia dikenal sebagai salah satu Negara yang kaya akan Sumber Daya Genetika (SDG), dimana kekayaan tersebut telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat tradisional dalam berbagai aspek kehidupannya. Salah satu hasil interaksi antara Sumber Daya Alam dengan masyarakat adalah lahirnya bioteknologi tradisional. Dalam konteks industri, SDG dan bioteknologi tradisional berguna sebagai pengembangan produk baru khususnya produk farmasi. kondisi ini melahirkan tarik ulur kepentingan antara Negara pemilik dengan pengguna sumber daya. Beberapa permasalahan yang dapat diformulasikan adalah berkaitan dengan bentuk pengaturan hukum SDG dan bioteknologi tradisional di Indonesia, faktor-faktor pemicu permasalahan pemanfaatan SDG dan bioteknologi tradisional oleh industri farmasi dan bentuk pengaturan yang memadai bagi perlindungan kedua sumber daya di atas. Melalui metode penelitian kualitatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder diperoleh jawaban bahwa Indonesia telah mengesahkan ...
Economy and moral rights are the part of basic human rights entitled to the proprietor of the int... more Economy and moral rights are the part of basic human rights entitled to the proprietor of the intellectual property that must be full filed by the state, to meet the requirements of Constitution. Similar treatment must be provided by the state to economic and moral rights of indigenous peoples on their own Intellectual Property, in the form of Traditional Knowledge and Traditional Cultural expressions as described in Article 18 b of the Constitution of 1945 “The state recognizes and respects the customary law community units including their traditional rights as long as it exists and in accordance to society development and principles of Unitary State of The Republic of Indonesia, as stated by the Law.”. Fulfilment of these rights through modern TRIPs-WTO IPRs regime brings about legal problems, considering their different character, where individual and commercial character of modern IPRs contradicts the communal and non-commercial character of Traditional Knowledge and Traditional...
Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih ... more Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undangundang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Metode kegiatan ini dilakukan dengan cara ceramah dan diskusi oleh narsumber dan peserta. Adapun hasil penyuluhan menunjukkan bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa para peserta kegiatan penyuluhan hukum di desa Gelogor baru mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen termasuk dalam penyelesaian sengketa di BPSK seperti yang di atur dalam UU no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, materi penyuluhan hukum mengenai perlindungan konsumen diapresiasi sangat positif oleh masyarakat di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Bara...
This research aims to find out the implementation forms of halal tourism through establishment of... more This research aims to find out the implementation forms of halal tourism through establishment of local law as well as to find out it impact toward economic development in Nusa Tenggara Barat. This article examines several questions namely what is the implementation forms of the local laws regarding halal tourism and what are the impact of the local law toward economic development in West Nusa Tenggara. The problem formulations are examined using qualitative research method which applying document studies and in-depth interviews with relevant informant. Research result indicates that the implementation of the Perda is not fully strict due to business consideration and calculation. Halal tourism brought positive economic effect especially in terms of job variety and income improvement. It can be concluded that halal tourism concept in NTB is not fully implement Syariah compliance and there is an increase trend of tourists visit to NTB after halal tourism was introduced.
The Tenun Sasak, an Indonesian traditional woven fabric, requires proper legal protection to prev... more The Tenun Sasak, an Indonesian traditional woven fabric, requires proper legal protection to prevent and to solve various violations of laws. Currently, there is no single sui-generis law on the subject matter as it sporadically regulated in several laws. This article examines issues related to the perspective of Sasak community toward Tenun Sasak, existing regulation on economic and cultural aspects of Tenun Sasak in Indonesian legal discourse, and the expected legal protection form to preserve its economic and cultural values. To address these issues, the study applied socio-legal research methodology by combining primary legal material, literatures, and secondary legal material to gain clearer de jure and de facto perspective. For Sasak community, the traditional woven fabric is not only body cover. It contains more depth values such as inter-generation cultural inheritance, reflection of socio-cultural values, and source of livelihood. In Indonesian legal discourse, Tenun Sasak ...
Dalam konteks kekinian Pengetahuan Obat Tradisional (POT) masyarakat adat Sasak merupakan aset ek... more Dalam konteks kekinian Pengetahuan Obat Tradisional (POT) masyarakat adat Sasak merupakan aset ekonomi bernilai tinggi mengingat kegunaannya sebagai pengetahuan dasar (milestone) dalam penemuan obat modern. Sebagai suatu wujud kemampuan intelektual manusia, POT diatur di bawah rezim HKI-TRIPs, padahal POT memiliki perbedaan karakter yang mencolok dengan HKI. Hal ini memunculkan persoalan dalam hal bentuk POT masyarakat adat Sasak, pengaturan perlindungannya dalam rezim HKI dan pranata hukum ideal untuk mewujudkan perlindungan hukum tersebut. POT Sasak mayoritas ditransmisikan secara lisan, sebagian kecil ada yang tercatat dalam babon (kitab) tetamba/oat dan lontar usada. Dalam rezim HKI hanya terdapat pengaturan tidak langsung terhadap POT seperti termuat dalam Undang-Undang Paten dan Perlindungan Varietas Tanaman. Idealnya, terdapat suatu peraturan daerah yang mengatur secara khusus skema perlindungan POT Sasak demi mencegah tindakan misappropriation. Dengan demikian, masih terdapat kekosongan hukum karena belum ada peraturan perundang-undangan sui generis mengenai perlindungan POT. Kata kunci: perlindungan hukum, pengetahuan obat tradisional, kekosongan hukum
Skripsi Jurusan Kimia Fakultas Mipa Um, Jun 22, 2010
nira dan gula kristal mentah (raw sugar). Proses dekolorisasi sangat diperlukan untuk menjaga kua... more nira dan gula kristal mentah (raw sugar). Proses dekolorisasi sangat diperlukan untuk menjaga kualitas warna gula agar dapat memenuhi aturan standar baku FDA (Food and Drug Association). Penelitian tentang dekolorisasi yang telah
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang penyelesaian perselisihan investasi antara pemeri... more Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang penyelesaian perselisihan investasi antara pemerintah dengan investor asing melalui lembaga ICSID dan pelaksanaan keputusan lembaga ICSID di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penyelesaian perselisihan investasi antara pemerintah dengan investor asing melalui lembaga ICSID didasarkan pada perjanjian yang menetapkan sistem otonom dan mandiri untuk lembaga tersebut. Kinerja ICSID tidak mendamaikan atau menengahi perselisihan, ICSID memberikan kerangka kelembagaan dan prosedural untuk komisi konsiliasi independen dan pengadilan arbitrase yang dibentuk dalam setiap kasus untuk menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini ICSID hanya menyediakan fasilitas penyelesaian sengketa yang mengacu pada dua set prosedural yaitu Konvensi, Regulasi, aturan ICSID, dan aturan Fasilitas Tambaha...
International Journal of Scientific Research in Science and Technology, 2021
This research's main objective is to study various patterns of collaboration between stakehol... more This research's main objective is to study various patterns of collaboration between stakeholders (central and local governments, tourism industry players, and affected communities) in the post-earthquake mitigation and recovery processes in tourist destinations in West Nusa Tenggara. This research methodologically uses a literary study approach. The relevant information has been collected from various news sources from electronic media, and then the information is arranged chronologically and thematically so that it can be studied further. In the research results section, we describe flashbacks of the Lombok earthquake disaster and then explain what has been done by the stakeholders. Finally, what should be done next in the post-disaster tourism destination recovery agenda? This study's insights may help policymakers, tourism businesses, and affected communities consider strategic collaborative measures in post-disaster recovery.
Implementasi Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal (PADIA) dalam bentuk perizinan, menungkinkan m... more Implementasi Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal (PADIA) dalam bentuk perizinan, menungkinkan masyarakat Adat selaku pemilik Pengetahuan Tradisional (PT) untuk menegosiasikan kepentingannya dengan pengguna PT sebelum dilakukannya pemanfaatan PT untuk tujuan tertentu. Tulisan ini berfokus pada masalah pengaturan PADIA dalam sistem hukum Internasional maupun Nasional dan bentuk PADIA yang ideal untuk melindungi PT Indonesia. Dalam lingkup Internasional pengaturan PADIA mengacu pada Konvensi-konvensi yang terkait dengan perlindungan Keanekaragaman Hayati, dan dalam lingkup Hukum Nasional, perlindungan PT masih mengacu pada rezim HKI, dimana tidak terdapat ketentuan kewajiban PADIA dalam rezim HKI yang dimaksud. Idealnya, PADIA dituangkan dalam suatu kontrak pemanfaatan yang memuat hak-hak dan kewajiban para Pihak termasuk mekanisme benefit sharing dan penyelesaian kontrak. Dengan demikian belum terdapat suatu Peraturan Perundang-undangan khusus yang mengatur PADIA dalam konteks perli...
Indonesia dikenal sebagai salah satu Negara yang kaya akan Sumber Daya Genetika (SDG), dimana kek... more Indonesia dikenal sebagai salah satu Negara yang kaya akan Sumber Daya Genetika (SDG), dimana kekayaan tersebut telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat tradisional dalam berbagai aspek kehidupannya. Salah satu hasil interaksi antara Sumber Daya Alam dengan masyarakat adalah lahirnya bioteknologi tradisional. Dalam konteks industri, SDG dan bioteknologi tradisional berguna sebagai pengembangan produk baru khususnya produk farmasi. kondisi ini melahirkan tarik ulur kepentingan antara Negara pemilik dengan pengguna sumber daya. Beberapa permasalahan yang dapat diformulasikan adalah berkaitan dengan bentuk pengaturan hukum SDG dan bioteknologi tradisional di Indonesia, faktor-faktor pemicu permasalahan pemanfaatan SDG dan bioteknologi tradisional oleh industri farmasi dan bentuk pengaturan yang memadai bagi perlindungan kedua sumber daya di atas. Melalui metode penelitian kualitatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder diperoleh jawaban bahwa Indonesia telah mengesahkan ...
Economy and moral rights are the part of basic human rights entitled to the proprietor of the int... more Economy and moral rights are the part of basic human rights entitled to the proprietor of the intellectual property that must be full filed by the state, to meet the requirements of Constitution. Similar treatment must be provided by the state to economic and moral rights of indigenous peoples on their own Intellectual Property, in the form of Traditional Knowledge and Traditional Cultural expressions as described in Article 18 b of the Constitution of 1945 “The state recognizes and respects the customary law community units including their traditional rights as long as it exists and in accordance to society development and principles of Unitary State of The Republic of Indonesia, as stated by the Law.”. Fulfilment of these rights through modern TRIPs-WTO IPRs regime brings about legal problems, considering their different character, where individual and commercial character of modern IPRs contradicts the communal and non-commercial character of Traditional Knowledge and Traditional...
Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih ... more Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undangundang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Metode kegiatan ini dilakukan dengan cara ceramah dan diskusi oleh narsumber dan peserta. Adapun hasil penyuluhan menunjukkan bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa para peserta kegiatan penyuluhan hukum di desa Gelogor baru mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen termasuk dalam penyelesaian sengketa di BPSK seperti yang di atur dalam UU no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, materi penyuluhan hukum mengenai perlindungan konsumen diapresiasi sangat positif oleh masyarakat di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Bara...
This research aims to find out the implementation forms of halal tourism through establishment of... more This research aims to find out the implementation forms of halal tourism through establishment of local law as well as to find out it impact toward economic development in Nusa Tenggara Barat. This article examines several questions namely what is the implementation forms of the local laws regarding halal tourism and what are the impact of the local law toward economic development in West Nusa Tenggara. The problem formulations are examined using qualitative research method which applying document studies and in-depth interviews with relevant informant. Research result indicates that the implementation of the Perda is not fully strict due to business consideration and calculation. Halal tourism brought positive economic effect especially in terms of job variety and income improvement. It can be concluded that halal tourism concept in NTB is not fully implement Syariah compliance and there is an increase trend of tourists visit to NTB after halal tourism was introduced.
The Tenun Sasak, an Indonesian traditional woven fabric, requires proper legal protection to prev... more The Tenun Sasak, an Indonesian traditional woven fabric, requires proper legal protection to prevent and to solve various violations of laws. Currently, there is no single sui-generis law on the subject matter as it sporadically regulated in several laws. This article examines issues related to the perspective of Sasak community toward Tenun Sasak, existing regulation on economic and cultural aspects of Tenun Sasak in Indonesian legal discourse, and the expected legal protection form to preserve its economic and cultural values. To address these issues, the study applied socio-legal research methodology by combining primary legal material, literatures, and secondary legal material to gain clearer de jure and de facto perspective. For Sasak community, the traditional woven fabric is not only body cover. It contains more depth values such as inter-generation cultural inheritance, reflection of socio-cultural values, and source of livelihood. In Indonesian legal discourse, Tenun Sasak ...
Dalam konteks kekinian Pengetahuan Obat Tradisional (POT) masyarakat adat Sasak merupakan aset ek... more Dalam konteks kekinian Pengetahuan Obat Tradisional (POT) masyarakat adat Sasak merupakan aset ekonomi bernilai tinggi mengingat kegunaannya sebagai pengetahuan dasar (milestone) dalam penemuan obat modern. Sebagai suatu wujud kemampuan intelektual manusia, POT diatur di bawah rezim HKI-TRIPs, padahal POT memiliki perbedaan karakter yang mencolok dengan HKI. Hal ini memunculkan persoalan dalam hal bentuk POT masyarakat adat Sasak, pengaturan perlindungannya dalam rezim HKI dan pranata hukum ideal untuk mewujudkan perlindungan hukum tersebut. POT Sasak mayoritas ditransmisikan secara lisan, sebagian kecil ada yang tercatat dalam babon (kitab) tetamba/oat dan lontar usada. Dalam rezim HKI hanya terdapat pengaturan tidak langsung terhadap POT seperti termuat dalam Undang-Undang Paten dan Perlindungan Varietas Tanaman. Idealnya, terdapat suatu peraturan daerah yang mengatur secara khusus skema perlindungan POT Sasak demi mencegah tindakan misappropriation. Dengan demikian, masih terdapat kekosongan hukum karena belum ada peraturan perundang-undangan sui generis mengenai perlindungan POT. Kata kunci: perlindungan hukum, pengetahuan obat tradisional, kekosongan hukum
Skripsi Jurusan Kimia Fakultas Mipa Um, Jun 22, 2010
nira dan gula kristal mentah (raw sugar). Proses dekolorisasi sangat diperlukan untuk menjaga kua... more nira dan gula kristal mentah (raw sugar). Proses dekolorisasi sangat diperlukan untuk menjaga kualitas warna gula agar dapat memenuhi aturan standar baku FDA (Food and Drug Association). Penelitian tentang dekolorisasi yang telah
Uploads
Papers by dwi martini