CERN European Organization for Nuclear Research - Zenodo, Nov 24, 2022
The development of the industrial revolution has brought the development of digital technology in... more The development of the industrial revolution has brought the development of digital technology in a country, Indonesia is no exception. The current intensity of information is very often reported about the leakage of personal data collected by e-commerce providers. Reports of data leakage cases since May 2020 Up to now. Protection of personal data is also in line with the purpose of the founding of the Republic of Indonesia. This is stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, despite the importance of data protection, until now there has never been an electronic operator, both nationally and internationally, who has been asked to take legal responsibility for the leakage of personal data that afflicts Indonesian citizens. The purpose of this study is to see a normative juridical description of the legal responsibilities of electronic providers for personal data leakage. This type of research is a normative juridical research with a qualitative approach. The results of the study are that there is still no law that protects personal data from data leakage so that many certain people can provide data so that data leaks occur.
ABSTRAK Kemunculan dari Non-Fungible Token atau yang dikenal sebagai NFT cukup berdampak pada seb... more ABSTRAK Kemunculan dari Non-Fungible Token atau yang dikenal sebagai NFT cukup berdampak pada sebagian industri ditanah air terkhusus di industri seni. Salah satu dampak buruk dari kehadiran NFT adalah berkenaan dengan pelanggaran pornografi di dunia siber. Terlihat secara fakta bahwa di dalam pasar digital NFT terdapat akun akun yang menjual gambar dan konten yang bermuatan porno dan melanggar kesusilaan. Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan tujuan dari penelitian ini, tentunya untuk memberikn sanksi kepada pelanggar kesusilaan kepada para pemilik akun tersebut. Selain itu tidak hanya pelaku yang bisa terkena jeratan hukum melainkan penyelenggara sistem elektroniknya pun bisa mendapatkan sanksi berdasarkan hukum Indonesia, penyelenggara sistem elektronik dapat diberikan sanksi berupa sanksi administrasi yaitu pencabutan izin. Sanksi ini diberikan sebagai bentuk tanggung jawab hukum para penyelenggara sistem elektronik yang berada di wilayah hukum Indonesia....
Pesatnya perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan dalam mengakses segala jenis infor... more Pesatnya perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan dalam mengakses segala jenis informasi. Hal ini mengakibatkan munculnya beragam jenis kejahatan yang terkait dengan cybercrime diantaranya adalah Cyberterorism. Dalam menghadapi akibat dari perkembangan tersebut, berbagai negara di dunia melakukan perkembangan dalam kebijakan hukumnya yang terus merubah ketentuan peraturan perundang-udangan agar dapat mengimbangi perkembangan kejahatan tindak pidana berbalut teknologi. Modus operasi terorisme tidak dapat dilepaskan dari propaganda. Dimana dewasa ini modus operandi propaganda terorisme yang semula konvensional, telah ditinggalkan dan berevolusi memanfaatkan perkembangan teknologi khususnya internet dalam media sosial yang merupakan bagian dari kegiatan cyber terorisme. Tampaknya media sosial yang menggunakan jaringan internet mengambil porsi dan peranan yang sangat besar dan strategis kepada pelaku terorisme dalam memberikan informasi kepada masyarakat, terutama kaum mu...
CERN European Organization for Nuclear Research - Zenodo, Nov 24, 2022
The development of the industrial revolution has brought the development of digital technology in... more The development of the industrial revolution has brought the development of digital technology in a country, Indonesia is no exception. The current intensity of information is very often reported about the leakage of personal data collected by e-commerce providers. Reports of data leakage cases since May 2020 Up to now. Protection of personal data is also in line with the purpose of the founding of the Republic of Indonesia. This is stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, despite the importance of data protection, until now there has never been an electronic operator, both nationally and internationally, who has been asked to take legal responsibility for the leakage of personal data that afflicts Indonesian citizens. The purpose of this study is to see a normative juridical description of the legal responsibilities of electronic providers for personal data leakage. This type of research is a normative juridical research with a qualitative approach. The results of the study are that there is still no law that protects personal data from data leakage so that many certain people can provide data so that data leaks occur.
ABSTRAK Kemunculan dari Non-Fungible Token atau yang dikenal sebagai NFT cukup berdampak pada seb... more ABSTRAK Kemunculan dari Non-Fungible Token atau yang dikenal sebagai NFT cukup berdampak pada sebagian industri ditanah air terkhusus di industri seni. Salah satu dampak buruk dari kehadiran NFT adalah berkenaan dengan pelanggaran pornografi di dunia siber. Terlihat secara fakta bahwa di dalam pasar digital NFT terdapat akun akun yang menjual gambar dan konten yang bermuatan porno dan melanggar kesusilaan. Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan tujuan dari penelitian ini, tentunya untuk memberikn sanksi kepada pelanggar kesusilaan kepada para pemilik akun tersebut. Selain itu tidak hanya pelaku yang bisa terkena jeratan hukum melainkan penyelenggara sistem elektroniknya pun bisa mendapatkan sanksi berdasarkan hukum Indonesia, penyelenggara sistem elektronik dapat diberikan sanksi berupa sanksi administrasi yaitu pencabutan izin. Sanksi ini diberikan sebagai bentuk tanggung jawab hukum para penyelenggara sistem elektronik yang berada di wilayah hukum Indonesia....
Pesatnya perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan dalam mengakses segala jenis infor... more Pesatnya perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan dalam mengakses segala jenis informasi. Hal ini mengakibatkan munculnya beragam jenis kejahatan yang terkait dengan cybercrime diantaranya adalah Cyberterorism. Dalam menghadapi akibat dari perkembangan tersebut, berbagai negara di dunia melakukan perkembangan dalam kebijakan hukumnya yang terus merubah ketentuan peraturan perundang-udangan agar dapat mengimbangi perkembangan kejahatan tindak pidana berbalut teknologi. Modus operasi terorisme tidak dapat dilepaskan dari propaganda. Dimana dewasa ini modus operandi propaganda terorisme yang semula konvensional, telah ditinggalkan dan berevolusi memanfaatkan perkembangan teknologi khususnya internet dalam media sosial yang merupakan bagian dari kegiatan cyber terorisme. Tampaknya media sosial yang menggunakan jaringan internet mengambil porsi dan peranan yang sangat besar dan strategis kepada pelaku terorisme dalam memberikan informasi kepada masyarakat, terutama kaum mu...
Uploads
Papers by andi widiatno