Papers by Wahidah R Bulan
Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh... more Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit ix + 215 halaman ISBN 978-602-51002-0-8 iii
Penguatan desa merupakan isu penting praktek otonomi daerah mengingat esensi pokok otonomi daerah... more Penguatan desa merupakan isu penting praktek otonomi daerah mengingat esensi pokok otonomi daerah sesungguhnya adalah bagaimana mewujudkan kemandirian daerah (desa) dengan bertumpu pada penguatan kewenangan dan sumber daya desa. Karena hal itu mengapa Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi isu penting yang kerap disuarakan terutama oleh para penggiat (aktifis) desa, mengingat pembahasan mengenai otonomi daerah kerap mengabaikan (melupakan) persoalan desa (bagaimana mensejahterakan desa secara ekonomi dan menguatkan posisi tawar desa secara politik). Persoalan tersebut setidaknya tergambar dalam perjuangan para penggiat desa di Kab. Kebumen dalam memperjuangkan ADD sebelum kebijakan tersebut diakomodir oleh Kementerian Dalam Negeri, yang melewati perjalan panjang dengan sejumlah tantangan baik dari pihak luar (pemerintahan kabupaten dan DPRD) maupun dari dalam diri kelompok masyarakat itu sendiri.
Disertasi ini membahas tindakan kepala daerah di Kota Solo dalam menghadapi tantangan struktural ... more Disertasi ini membahas tindakan kepala daerah di Kota Solo dalam menghadapi tantangan struktural (rules dan resources) guna mewujudkan kebijakan inklusif populis pada kasus penataan PKL dan pemindahan penduduk bantaran Sungai Bengawan Solo. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif strategi studi kasus dengan unit analisis individu meski keberadaannya juga merepresentasikan institusi. Konsep utama yang digunakan: agen, struktur, tindakan, relasi; dengan teori strukturasi Giddens (1984) dan the polity model (tilly, 1978). Hasil penelitian menunjukkan empat bentuk tindakan local reform aktor kepala daerah, kuatnya pengaruh faktor internal aktor dan masih bekerjanya faktor eksternal dalam tindakan agen, serta kontribusi positif relasi kepala daerah dengan multi aktor (terutama dengan civil society activist) terhadap upaya local reform (memproduksi dan mereproduksi struktur).
Kata Kunci: sosiologi politik, agen (aktor), struktur, relasi, local reform, tindakan, member, challenger, civil society activist (CSA), social production, social reproduction.
Pelayanan di daerah perbatasan, termasuk dalam konteks pelayanan keagamaan, berhadapan dengan kom... more Pelayanan di daerah perbatasan, termasuk dalam konteks pelayanan keagamaan, berhadapan dengan kompleksitas persoalan dalam berbagai hal. Desakan peningkatan pelayanan terjadi sebagai tuntutan demokratisasi maupun sebagai upaya menjaga kedaulatan bangsa (ke-Indonesiaan). Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menemukan problem-problem faktual tentang pelayanan keagamaan di daearh perbatasan terutama mengenai problem yang dihadapi institusi dalam memberikan pelayanan serta bagaimana kebudayaan negara tetangga berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan; dan (2) melakukan identifikasi pelayanan keagamaan yang telah dilakukan serta pelayanan yang mungkin dikembangkan dalam rangka pembangunan daerah perbatasan. Dengan pendekatan kualitatif (interview, observasi, diskusi kelompok terarah, maupun penelusuran sejumlah dokumen), studi di Kabupaten Nunukan (Kalimantan Utara) pada 20 Maret-3April 2014 menunjukkan sejumlah isu penting pelayanan keagamaan di daerah perbatasan mulai dari persoalan administrasi kependudukan, keterbatasan infrastruktur dan supra struktur pelayanan, serta keterbatasan SDM. Problem berimplikasi pada terhambatnya pelayanan keagamaan seperti perkawinan, pelayanan haji, maupun pembinaan umat. Penyelesaian bersama dengan melibatkan institusi terkait (pusat dan daerah, institusi pemerintah maupun non pemerintah), menjadi keharusan. Selain itu perlu peningkatan kesadaran/keterlibatan warga yang kini tidak lagi diposisikan sebagai penerima layanaan yang pasif serta pengembangan kearifan local dalam mengatasi permasalahan.
Pelayanan di daerah perbatasan, termasuk dalam konteks pelayanan keagamaan, berhadapan dengan kom... more Pelayanan di daerah perbatasan, termasuk dalam konteks pelayanan keagamaan, berhadapan dengan kompleksitas persoalan dalam berbagai hal. Desakan peningkatan pelayanan terjadi sebagai tuntutan demokratisasi maupun sebagai upaya menjaga kedaulatan bangsa (ke-Indonesiaan). Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menemukan problem-problem faktual tentang pelayanan keagamaan di daearh perbatasan terutama mengenai problem yang dihadapi institusi dalam memberikan pelayanan serta bagaimana kebudayaan negara tetangga berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan; dan (2) melakukan identifikasi pelayanan keagamaan yang telah dilakukan serta pelayanan yang mungkin dikembangkan dalam rangka pembangunan daerah perbatasan. Dengan pendekatan kualitatif (interview, observasi, diskusi kelompok terarah, maupun penelusuran sejumlah dokumen), studi di Kabupaten Nunukan (Kalimantan Utara) pada 20 Maret-3April 2014 menunjukkan sejumlah isu penting pelayanan keagamaan di daerah perbatasan mulai dari persoalan administrasi kependudukan, keterbatasan infrastruktur dan supra struktur pelayanan, serta keterbatasan SDM. Problem berimplikasi pada terhambatnya pelayanan keagamaan seperti perkawinan, pelayanan haji, maupun pembinaan umat. Penyelesaian bersama dengan melibatkan institusi terkait (pusat dan daerah, institusi pemerintah maupun non pemerintah), menjadi keharusan. Selain itu perlu peningkatan kesadaran/keterlibatan warga yang kini tidak lagi diposisikan sebagai penerima layanaan yang pasif serta pengembangan kearifan local dalam mengatasi permasalahan.
Uploads
Papers by Wahidah R Bulan
Kata Kunci: sosiologi politik, agen (aktor), struktur, relasi, local reform, tindakan, member, challenger, civil society activist (CSA), social production, social reproduction.
Kata Kunci: sosiologi politik, agen (aktor), struktur, relasi, local reform, tindakan, member, challenger, civil society activist (CSA), social production, social reproduction.