Papers by Winahyu Erwiningsih
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum
Penelitian ini bertujuan merumuskan tentang upaya penyelesaian sengketa pajak pada pengadilan paj... more Penelitian ini bertujuan merumuskan tentang upaya penyelesaian sengketa pajak pada pengadilan pajak di Indonesia bahwa peradilan pajak di Indonesia merupakan peradilan administrasi yang bersifat khusus dibidang perpajakan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan diundang-undangan (statute approach). Penelitian menyimpulkan bahwa upaya penyelesaian sengketa Pajak pada Pengadilan Pajak di Indonesia memiliki kendala yang bersifat yudisial, tidak adanya kesempatan untuk menempuh upaya hukum biasa bagi para pihak yang bersengketa hanya ada upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, karena di Pengadilan Pajak tidak ada Kasasi hanya Gugatan, Banding dan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.
Academic Journal of Interdisciplinary Studies
The lack of clarity and firmness in Indonesian Basic Agrarian Law (BAL) in explaining the meaning... more The lack of clarity and firmness in Indonesian Basic Agrarian Law (BAL) in explaining the meaning and substance of state ownership rights to land based on the nation's view of life and its implementation based on the concept of a rule of law based on the principle of people's sovereignty is a fundamental and urgent matter. This study used a normative research method of the explanatory-analytical type with a normative, comparative and historical juridical approach, while the data analysis was carried out qualitatively. The results of this study include: first, the original state tenure rights over land imply the demands of community rights and obligations regarding the use of land rights for the welfare of the people. Second, the implementation of the meaning and substance of state tenure rights over land has not been fully reflected in statutory regulations so that state administrators (executives) experience difficulties in carrying out these functions of authority. Third, ...
Penelitian ini bertujuan merumuskan tentang kewajiban pembayaran pajak ditengah kondisi pandemi g... more Penelitian ini bertujuan merumuskan tentang kewajiban pembayaran pajak ditengah kondisi pandemi global COVID-19. Berkaitan dengan ditetapkannya wabah COVID-19 ini sebagai kondisi kahar atau force majeure dengan dikeluarkannya aturan Keputusan Presiden (Keppres) No.12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19) sebagai dasar hukum force majeure. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan diundang-undangan (statute approach). Penelitian menyimpulkan bahwa virus wabah COVID-19 ini tidak bisa dijadikan dasar untuk masyarakat tidak membayarkan pajak karena bersifat force majeure relatif.
This research was based on how the implementation of regulation of state’s authority rights ove... more This research was based on how the implementation of regulation of state’s authority rights over land according to UUD 1945. Promovenda thought that one of urgently and crucial issue was not properly cleared and strictness of UUPA to explain the definition means and substance of state’s authority rights over land that might caused misinterpretation. This research was using normative method with explanatory-analytical type. Researcher was using juridical-normative, comparative and historical approach. Qualitative method was used in data analysis. The research generated few results. First, state’s authority rights over land is an implementation of people’s rights based on right and responsibility equality of Indonesian people which have an original characteristic that sub stain to achieve nation welfare. Second, the implementation of the State’s authority rights is not entirely showed in law regulations so the state has obstacles to execute their authority. Third, the State ...
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2000
The Enactmen ofRegional Autonomy for the Huge land territory to the district Area is basically st... more The Enactmen ofRegional Autonomy for the Huge land territory to the district Area is basically stated as the claim ofreformation. Italso become the main clue for the regional autonomy. Both ofthem were endorsed in the Basic Principle ofAgrarian Law (UUPA). The land territory in the whole nation was revealed and endorsed in the form ofjustice to the society in this regulation. It also have another main purpose a for the growth ofprosperity. But in fact, the condition ofland territory isbeing far from the basic purpose andclaim. The question now is all about the eficlency of Basic Principle ofAgran'an Law to hold the regional autonomy. Pendahuluan Akhir-akhirini timbul gejala perseorangan, golongan masyarakat bahkan institusi pemerintah menuntut hak-hak atas tanah.
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 1995
Dalampembuatan berbagaiperaturanperundang-undangcmyangmer^angkut soalburuh wcmila, haruslak diper... more Dalampembuatan berbagaiperaturanperundang-undangcmyangmer^angkut soalburuh wcmila, haruslak dipertimbangkansifcUkodratidariseorangwanita, misalt^a dalam halketentnanjam/waktu, tempat atau carabekerja. Barangkaliini tidakbegitu nimit. Namim untukhal-halyangsecararasionalsuliiditentukan, lantas bagaiamana ? DisimlahmemirntWmahyuErw'mmgslh,perlunyaketerlibatanpertimbanganmorai etikdalam duniakerja, khususnyadalamkaitanayadengan perlindimgantengakerjayvanita PENGANTAR Masalah tenaga keija termasuk aspek hukumnya merupakan masalah yang menonjol. Menurut penulis, sampai saat inibelum terdapat usaha perlindungan hukum yang mampu mengayomi tenaga keija wanita dari tindakan meianggar hukum dan semena-mena. Tulisan berikut mencoba menyoroti aspek hukum dan kelembagaannya dalam memberikan perlindungan hukum tenaga keija wanita. WANITA DAN MOTIVASI BEKERJA Wanita dapat ditinjau dari berbagai segi. Sebagai seorang ibudalam suatukeluarga, wanita adalah pendamping suami, pendidikan anak serta bertanggung jawab menyelenggarakan rumah tangganya. Sebagai warga masyarakat, wanita berperan untuk membantu warga lainnya dalam menciptakan kehidupan yang hamronis dan sebagai manusiayang punya hasrat, kepandaian dan keahlian wanita berhak menyumbangkan kehalian yang dimiliki demi kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu kita melihat dalam masyarakat berbagai peran wanita seperti ibu rumah tangga, pemimpin formal dan non formal, dokter, manager dan sebagainya yang tidak jarang terdapat pula perangkapan berbagai jenis pekerjaan. Adanya berbagai peran dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor, antara Iain ' Winahyu Erwiningsih, SR, staf pengajar FH. Un. Saati ini scdang menempuh jenjang S2 di Univ. Padjajaran.
Jurnal Ilmu Hukum, 2006
... 15 Hendri Kuok, Permainan Hati-Hati Mahkamah Konstitusi, 7 Agustus 2005, http:// www.kompas.g... more ... 15 Hendri Kuok, Permainan Hati-Hati Mahkamah Konstitusi, 7 Agustus 2005, http:// www.kompas.go.id ... Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya,, Jakarta: ELSAM dan HuMa, hlm 405 19 Sri Soemantri sebagaimana mengutip JG Steenbeek, dalam Dahlan Thaib Dkk, 2001 ...
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2003
Democracy highly upholds respective principle ofcustomary law society ingeneral and traditional i... more Democracy highly upholds respective principle ofcustomary law society ingeneral and traditional indegenous agrarian rights in particular. This principle should be elaborated fimily in regulations in order to avoid power abuse inward customary law community. Local government should not hesitate toprovide traditional indegenous agran'an rights in listed form to avoid consession objectivism offorest management byprivate sector. Local
Uploads
Papers by Winahyu Erwiningsih