Seiring dengan momentum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa reformasi (1999-2002), ide p... more Seiring dengan momentum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa reformasi (1999-2002), ide pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia semakin menguat. Puncaknya terjadi pada Tahun 2001 ketika ide pembentukan Mahkamah Konstitusi diadopsi dalam perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR sebagaimana terumus dalam Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dalam perubahan ketiga. 1 Pernyataan bahwa kedaulatan ditangan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar serta pernyataan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, merupakan pendirian yang tegas bahwa prinsip penyelenggaraan negara secara demokratis yang didasarkan pada konstitusi (constitutional democracy) dan negara hukum yang dianut bersisfat demokratis (democratische rechtsstaat). 2 Fungsi-fungsi tersebut, akan dapat berjalan manakala ketiga kekuasaan yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif dijalankan melalui prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power) dan checks and balances. 3 Secara garis besar persoalan yang muncul adalah pengaturan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi, isi dan karakteristik putusan, rekapitulasi putusan Mahkamah Konstitusi terakhir, beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang penting, serta tentang finalnya putusan Mahkamah Konstitusi sehingga upaya hukum terhadap putusan tidak dikenal. 4
Seiring dengan momentum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa reformasi (1999-2002), ide p... more Seiring dengan momentum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa reformasi (1999-2002), ide pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia semakin menguat. Puncaknya terjadi pada Tahun 2001 ketika ide pembentukan Mahkamah Konstitusi diadopsi dalam perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR sebagaimana terumus dalam Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dalam perubahan ketiga. 1 Pernyataan bahwa kedaulatan ditangan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar serta pernyataan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, merupakan pendirian yang tegas bahwa prinsip penyelenggaraan negara secara demokratis yang didasarkan pada konstitusi (constitutional democracy) dan negara hukum yang dianut bersisfat demokratis (democratische rechtsstaat). 2 Fungsi-fungsi tersebut, akan dapat berjalan manakala ketiga kekuasaan yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif dijalankan melalui prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power) dan checks and balances. 3 Secara garis besar persoalan yang muncul adalah pengaturan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi, isi dan karakteristik putusan, rekapitulasi putusan Mahkamah Konstitusi terakhir, beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang penting, serta tentang finalnya putusan Mahkamah Konstitusi sehingga upaya hukum terhadap putusan tidak dikenal. 4
Uploads
Papers by Nico Reynaldi