Papers by Umi Supraptiningsih
Jurnal Ilmiah Peuradeun, Jan 30, 2024
Jurnal Ilmiah Peuradeun (JIP), the Indonesian Journal of the Social Sciences, is a leading peer-r... more Jurnal Ilmiah Peuradeun (JIP), the Indonesian Journal of the Social Sciences, is a leading peer-reviewed and open-access journal, which publishes scholarly works, and specializes in the Social Sciences that emphasize contemporary Asian issues with interdisciplinary and multidisciplinary approaches. JIP is published by SCAD Independent and published 3 times of year (January, May, and September) with p
Tanah wakaf adalah melanggengkan manfaat tanah untuk kepentingan umum, diharapkan dapat memberika... more Tanah wakaf adalah melanggengkan manfaat tanah untuk kepentingan umum, diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum. Tujuan penelitian, yaitu pertama, mendeskripsikan pemahaman masyarakat tentang syariat wakaf tanah dan keberlangsungan manfaatnya. Kedua, mendeskripsikan pola dan problem pelaksanaan perwakafan tanah hak milik. Ketiga, merumuskan jaminan kepastian hukum perwakafan tanah hak milik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (qualitative approach) dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Pertama, pemahaman masyarakat Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan tentang syariat wakaf tanah milik dalam rangka untuk tempat ibadah (masjid atau mushola), dan lembaga pendidikan. Kedua, Pemikiran masyarakat tentang wakaf banyak dipengaruhi oleh para tokoh dan para ulama. Problem yang sering terjadi dalam pelaksanaan wakaf adalah pada saat penyerahan harta wakaf oleh wakif kepada nazhir tanpa persetujuan dari calon ahli waris wakif, maka ahli warisnya terkadang menggugat tanah orang tuanya dikembalikan atau melakukan gugatan. Ketiga, Dalam pelaksanaan wakaf hak milik, jarang yang didaftarkan sehingga tidak Sertipikat.
disingkat UU-SPPA) merupakan "harapan" bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai p... more disingkat UU-SPPA) merupakan "harapan" bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun sebagai korban untuk tetap mendapatkan hak-haknya. Hal penting yang diatur dalam UU-SPPA adalah pelaksanaan diversi yaitu pengalihan penyelesaian pidana anak dari proses peradilan pidana di luar peradilan pidana. Langkah diversi tersebut dimaksudkan untuk memperoleh keadilan restorasi (restoratif justice) yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan untuk pembalasan. UU-SPPA merupakan penyempurna atas pelaksanaan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berlaku selama ini. Hal-hal yang harus dipersiapkan dalam pemberlakuan UU-SPPA ada dua aspek, yaitu fisik dan non fisik. Persiapan secara fisik yang berupa sarana dan prasarana, yang selama ini masih belum ada karena semua persiapan itu membutuhkan ketersediaan dana yang tidak sedikit. Pemerintah daerah harus mempersiapkan lembagalembaga seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Sedangkan persiapan non fisik meliputi penegak hukum yang mempunyai
The city master plan connecting to its interior design has been the major requirement to develop ... more The city master plan connecting to its interior design has been the major requirement to develop a city. It comprises both private and public interest development. Therefore, every city development must intentionally consider environment harmony and balance. To carry out this, the government applies a tight development license. Ijin Lingkungan (environment care license) as a means of environment conservation, has not been ruled as a comprehensive environment care license. This license refers to a dual license systems-industrial license and Hinder Ordonannantie. On the other hand, Stb. 1926 No. 226 is not used any longer as a reference of improving the system of environment care license. The government also recommends a continuity development. It is proportionally characterized by three pillars-economic, social and environment conservation developments
Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Sep 28, 2019
Kejaksaan sebagai pejabat fungsional dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bertindak untuk da... more Kejaksaan sebagai pejabat fungsional dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Untuk terciptanya penegakan hukum dan menjamin wibawa hukum di Indonesia diharapkan dalam mengambil keputusan berupa penetapan sebagaimana yang telah dikeluarkan berupa Surat Ketetapan Pemberhentian Penuntutan Perkara (SKP3) harus mendasarkan demi kepentingan bangsa dan negara serta ketertiban umum. Dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut, maka kedudukan SKP3 tersebut masih dapat dilakukan praperadilan.
Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Sep 28, 2019
Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 menyatakan bahwa "kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang me... more Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 menyatakan bahwa "kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia". Maksud dari kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan kehakiman yang tidak dicampuri oleh kekuasaan eksekutif atau kekuasaan ekstrayudisial dalam melaksanakan fungsi peradilan. Untuk menciptakan kekuasaan kehakiman dalam posisi "independen" tersebut, maka harus ada korelasi antara fungsi yudikatif/peradilan dan proses demokrasi, dimana pembentukan dan jaminan independensi atau kebebasan kekuasaan kehakiman seharusnya diciptakan secara aktif oleh semua sarjana hukum, polisi, kejaksaan dan penegak hukum lainnya. Dengan mewujudkan sistem satu atap (one roof system) diharapkan apa yang menjadi cita-cita hukum (rechtsidee) untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka (independent) dalam rangka penegakan hukum dan keadilan demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kata Kunci: peradilan satu atap, kekuasaan kehakiman yang merdeka, dan lembaga peradilan
Samarah : jurnal hukum keluarga dan hukum Islam, Jun 30, 2021
The age of marriage enhancement as mandated by Law no. 16 of 2019 is increasing the minimum age f... more The age of marriage enhancement as mandated by Law no. 16 of 2019 is increasing the minimum age for marriage from 16 years for women and 19 years for men to 19 years for both women and men. However, this rule has not been accepted wholeheartedly by the community, so there are pros and cons. This study focuses on answering three questions: 1) Why are there pros and cons in the provisions of Law no. 16 in 2019 within a society? 2) What steps are taken by the community in violating the provisions of Law no. 16 of 2019? 3) What steps have been taken by the KUA and the Religious Courts in implementing the provisions of Law Number 16 of 2019? This research uses qualitative research with discourse analysis method. The researcher uses Pierre Bourdieu's theory to see the dynamics of the pros and cons contestation in increasing the age of marriage. With the genetic structuralism approach, to unite the origins of the individual mental structure, which is the product of the unification of the social structure that surrounds it. There are groups of people who agree to increase the age of marriage, and there are groups against it. The importance of mature marriage is to reduce divorce rates, poverty rates, children dropping out of school, maternal and child mortality rates. On the other hand, some people still prioritize the legal requirements of marriage by fulfilling the provisions of Islamic law (alternative options) not cumulative as required in the conditions for a valid marriage in the UUP. The arguments of people against the increase of marriageable age are based on the background of community culture, economic conditions, and free lifestyle of teenager. Unregistered marriage (nikah siri), legalization of marriage procedure and marriage dispensation are alternative steps taken by people who are against the increase of marriage age. KUA (religious affairs office) and the Religious Courts as the frontline in maintaining the mandate of Law no. 16 of 2019 using legal norms, still tightening the provisions on the age limit for marriage, marriage dispensation and legalization of marriage.
Nuansa, Dec 31, 2016
Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan kepada fakir miskin dan anak terlantar sebagaim... more Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan kepada fakir miskin dan anak terlantar sebagaimana tercantum dalam Pasal 34. Para gelandangan, pengemis, maupun anak-anak jalanan dapat pula dikategorikan sebagai fakir miskin untuk kemudian dipelihara oleh negara. Pada kenyataan dilapangan utamanya di Kabupaten Pamekasan potret para pengemis sudah menjadi tontonan dan kebiasaan yang memprihatinkan. Pertanyaannya, apakah memang para pengemis tersebut betul-betul memenuhi kriteria sebagaimana definisi fakir miskin? Ini yang perlu kita cermati bersama, jangan-jangan mengemis dipakai sebagai kebiasaan atau mata pencaharian. Peneliti berusaha melalui penelitian ini ingin mengetahui dan memetakan karakteristik pengemis perempuan di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan tersebut. Pandangan dan pemahaman pengemis tentang kebutuhan minimal hidup hanyalah kebutuhan makan dan minum saja. Keinginan para pengemis untuk mengakhiri kebiasaan mengemis dan pekerjaan yang dapat memberi solusi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selama para pengemis perempuan melakukan kegiatan mengemis baik di jalanan, pertokoan, instansi pemerintah maupun dari rumah ke rumah, sebenarnya ada beban psikologis dari mereka. Ada perasaan malu walaupun tanggapan atau sikap masyarakat terhadap mereka adalah hal yang wajar dan biasa-biasa saja. Mereka berkeinginan untuk mengakhiri kebiasaan mengemisnya dengan alasan mereka sudah tua dan tidak mampu lagi berjalan, mereka juga malu tetapi mereka menginginkan pekerjaan yang tidak berat bagi mereka karena kebutuhan untuk mencukupi beban hidup juga harus mereka lakukan.
Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Nov 27, 2014
Salah satu tugas pemerintah untuk memberikan fasilitas, baik secara fisik maupun non fisik demi t... more Salah satu tugas pemerintah untuk memberikan fasilitas, baik secara fisik maupun non fisik demi terwujudnya perlindungan dan tumbuh kembang anak adalah dengan terwujudnya program pemerintah Kabupaten/Kota Layak Anak. Hasil penelitian yang disajikan dalam artikel ini menunjukkan bahwa Pemahaman tentang kabupaten/kota layak anak memberikan pengertian bahwa dalam rangka mewujudkan strategi pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, diharapkan adanya komitmen bersama para stake holder dalam perwujudan KLA dan untuk mengetahui berbagai permasalahan anak yang muncul beserta upaya penyelesaian yang tepat. Penganggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Biaya Daerah diusulkan kepada Tim Anggaran yang terdiri dari penganggaran Fisik, maupun Non fisik sudah dilaksanakan akan tetapi tidak dilakukan secara terpadu, masing-masing SKPD membuat rencana anggaran masing-masing. dan Target Pamekasan sebagai Kabupaten Layak Anak dapat terwujud dalam waktu kira-kira lima tahun.
Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Sep 28, 2019
Penertiban administrasi desa merupakan langkah awal menuju perlindungan dan kepastian hukum. Tind... more Penertiban administrasi desa merupakan langkah awal menuju perlindungan dan kepastian hukum. Tindakan harus dilakukan oleh kepala desa atau kepala kelurahan dengan melakukan pencatatan atas bidang-bidang tanah, bilamana terjadi peralihan atau pembebanan hak atas tanah. Penerapan berbagai peraturan merupakan tindakan preventif dalam menjaga dan melindungi hak warganya serta tanah aset desa (tanah kas desa) tersebut. Berkenaan dengan tanah kas desa, perlu dilakukan pendaftaran tanah, sehingga ada kepastian hukum. Tidak dilakukan peralihan dan pembebanan hak atas tanah kas desa kecuali untuk kepentingan umum, begitu pula hasil pembayaran ganti ruginya harus dibelikan tanah kas desa lagi yang kualitasnya sama atau lebih bagus. Kata Kunci : tertib administrasi, kepala desa, dan tanah kas desa. 1 Dualisme hukum yang berlaku sebelum UUPA lahir, maksudnya pada garis besarnya ada dua aturan hukum yang berlaku pada saat itu yaitu selain hukum adat juga diberlakukan hukum barat yang bersumber pada BW (Burgelijk Wetboek) 2 Lihat penjelasan pasal 5 UUPA brought to you by CORE View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk provided by STAIN Pamekasan Jurnal Online (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri / State College of...
Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender, Nov 27, 2019
Warkat
The loss of Village treasure land (tanah kas desa) known asPercatonbecomes a severe concern. Perc... more The loss of Village treasure land (tanah kas desa) known asPercatonbecomes a severe concern. Percaton land is lost or has been converted its ownership because an application has been submitted. Regarding this, the land is considered either as state land or transferred to another party. Percaton land is part of the village treasury land, which is used for the welfare of the village, including the village head and the officials. In line with this, this paper aims to explore the Agrarian Reform in terms of village treasure land protection. It was based on the finding of the study that implementing qualitative research design. The data was obtained by conducting interviews, observation, and documentation (which is taken from news and jurisprudence). The finding revealed that the loss and the release of Percaton (the transfer of ownership) were happened because of the system that can provide legalcertainty. The parties who are supposed to protect and be responsible for the existence of v...
Proceedings of the International Conference of Communication Science Research (ICCSR 2018), 2018
This paper discusses about the plan and implementation of one of Indonesian Government duties for... more This paper discusses about the plan and implementation of one of Indonesian Government duties for giving facilities neither physically nor mentally for the sake of the manifestation of the protection and growth development of children. Pamekasan as one of regencies in Madura has developed a Child-Friendly Regency by developing a development system based on children rights through interpersonal communication in terms of the integration of commitment and resources of government, people, and business planned wholly and continually in policies, programs, and activities for fulfilling children rights for more than ten years since 2006. The objective of the present study is to examine how to empower Pamekasan to become a Child Friendly Regency through interpersonal communication. It used qualitative approach with participatory Action Research (PAR) as the research design. Whereas the result of the study showed that by the Decree of Pamekasan Regent No. 188/622/432.131/2013 on 13th Desember 2013 Pamekasan regency formed a duty force toward Child-Friendly Regency. Besides, there had been interpersonal communication among stakeholders by planning the region budget in terms of the needs of children education, growth development, and protection neither physically nor mentally and employing it to manifest Pamekasan as a Child-Friendly Regency. It is very beneficial for students and other researchers who are interested in learning further about children, policy, and interpersonal communication.
Al Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, Sep 28, 2019
Penertiban administrasi desa merupakan langkah awal menuju perlindungan dan kepastian hukum. Tind... more Penertiban administrasi desa merupakan langkah awal menuju perlindungan dan kepastian hukum. Tindakan harus dilakukan oleh kepala desa atau kepala kelurahan dengan melakukan pencatatan atas bidang-bidang tanah, bilamana terjadi peralihan atau pembebanan hak atas tanah. Penerapan berbagai peraturan merupakan tindakan preventif dalam menjaga dan melindungi hak warganya serta tanah aset desa (tanah kas desa) tersebut. Berkenaan dengan tanah kas desa, perlu dilakukan pendaftaran tanah, sehingga ada kepastian hukum. Tidak dilakukan peralihan dan pembebanan hak atas tanah kas desa kecuali untuk kepentingan umum, begitu pula hasil pembayaran ganti ruginya harus dibelikan tanah kas desa lagi yang kualitasnya sama atau lebih bagus. Kata Kunci : tertib administrasi, kepala desa, dan tanah kas desa.
Al Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, Sep 28, 2019
Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 menyatakan bahwa "kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang me... more Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 menyatakan bahwa "kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia". Maksud dari kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan kehakiman yang tidak dicampuri oleh kekuasaan eksekutif atau kekuasaan ekstrayudisial dalam melaksanakan fungsi peradilan. Untuk menciptakan kekuasaan kehakiman dalam posisi "independen" tersebut, maka harus ada korelasi antara fungsi yudikatif/peradilan dan proses demokrasi, dimana pembentukan dan jaminan independensi atau kebebasan kekuasaan kehakiman seharusnya diciptakan secara aktif oleh semua sarjana hukum, polisi, kejaksaan dan penegak hukum lainnya. Dengan mewujudkan sistem satu atap (one roof system) diharapkan apa yang menjadi cita-cita hukum (rechtsidee) untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka (independent) dalam rangka penegakan hukum dan keadilan demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kata Kunci: peradilan satu atap, kekuasaan kehakiman yang merdeka, dan lembaga peradilan
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 2019
Pada kenyataannya walaupun seperangkat aturan baik yang mengatur tentang pelabelan, iklan serta P... more Pada kenyataannya walaupun seperangkat aturan baik yang mengatur tentang pelabelan, iklan serta Perlindungan Konsumen sudah ada tetapi tidak diikuti dengan itikat baik dari para pelaku usaha yaitu tetap dengan prinsip mencari keuntungan setinggi-tinggi dengan modal yang serendah-rendahnya tanpa memperhatikan asas kemanusiaan (kesehatan dan jiwa), maka tetap tidak ada perlindungan terhadap konsumen.
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 2018
Dalam rangka untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidupnya, perempuan ... more Dalam rangka untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidupnya, perempuan bersedia untuk menjadi isteri kedua atau ketiga bahkan keempat dengan status perkawinan siri. Mereka sadar dan paham bahwa perkawinan yang dilakukan secara siri mempunyai konsekwensi dan resiko terhadap diri dan keturunannya. Perempuan hanyalah membutuhkan jaminan untuk kelangsungan hidupnya dan keturunannya. Peristiwa semacam ini sudah menjadi hal yang umum dan biasa terjadi pada masyarakat pedesaan di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Mereka hanya memahami bahwa inilah kehidupan rumah tangga yang harus dilakukan untuk meneruskan kehidupan dan keberlangsungan keturunannya. Tanpa memikirkan bagaimana dengan hak-hak mereka serta keturunannya. Masa depan keturunannya yang tentunya sangat panjang sering terabaikan, karena mereka hanya memikirkan ketercukupan sesaat. Perlindungan hukum terhadap anak serta perempuan yang dipoligami dan dinikahi siri, tidak diperoleh b...
Abstrac The city master plan connecting to its interior design has been the major requirement to ... more Abstrac The city master plan connecting to its interior design has been the major requirement to develop a city. It comprises both private and public interest development. Therefore, every city development must intentionally consider environment harmony and balance. To carry out this, the government applies a tight development license. Ijin Lingkungan (environment care license) as a means of environment conservation, has not been ruled as a comprehensive environment care license. This license refers to a dual license systems---industrial license and Hinder Ordonannantie. On the other hand, Stb. 1926 No. 226 is not used any longer as a reference of improving the system of environment care license. The government also recommends a continuity development. It is proportionally characterized by three pillars---economic, social and environment conservation developments Kata-kata kunci Implementasi, Hukum Lingkungan, Perencanaan Tata Ruang Kota
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 2019
Kejaksaan sebagai pejabat fungsional dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bertindak untuk da... more Kejaksaan sebagai pejabat fungsional dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Untuk terciptanya penegakan hukum dan menjamin wibawa hukum di Indonesia diharapkan dalam mengambil keputusan berupa penetapan sebagaimana yang telah dikeluarkan berupa Surat Ketetapan Pemberhentian Penuntutan Perkara (SKP3) harus mendasarkan demi kepentingan bangsa dan negara serta ketertiban umum. Dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut, maka kedudukan SKP3 tersebut masih dapat dilakukan praperadilan.
Yuridika, 2010
The protection toward the land, use for the village employees in place of salary, is really urgen... more The protection toward the land, use for the village employees in place of salary, is really urgent to do. it is in order to avoid the distinction and the transferal of the land into irresponsible people. the land registration is one of the law protection forms in order to give law assurance as a preventive protection. in case, there are some actions causing the distinction and the transferal of the land, then there should be a firm law enforcement and an explicit sanction.
Uploads
Papers by Umi Supraptiningsih