Upaya perbaikan kinerja SDM aparatur publik merupakan salah satu isu penting dalam rangka menunja... more Upaya perbaikan kinerja SDM aparatur publik merupakan salah satu isu penting dalam rangka menunjang pencapaian Good and Clean Governance serta peningkatan kinerja birokrasi dalam daya saing global. Guna menunjang implementasi good governance, pemerintah kota Surabaya menerapkan sistem pemberian insentif dengan tujuan memacu kemampuan inviatif pada seluruh pegawai di sektor pelayanan publik. Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang dimaksudkan yaitu data dalam bentuk dokumen LAKIP, data kehadiran pegawai, data rincian anggaran, surat kabar, dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian dapat menggambarkan pelaksanaan pemberian insentif dan kompensasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan mengacu pada sistem penilaian kinerja e-performance telah dilaksanakan dengan cukup baik. Konsep inovasi berelasi dengan kebaruan atau berorientasi pada kebaruan, sehingga inovasi dapat dipahami sebagai kreasi kebaruan baik pada masukan, proses maupun keluaran organisasi serta hasilnya memberikan implikasi dan dampak yang positif. Kata Kunci: Insentif, inovasi pelayanan publik A. Pendahuluan Implementasi desentralisasi di banyak daerah otonom kini tidak sepenuhnya bersifat reaksioner. Beranjak dari pengalaman getir bahwa kebijakan otonomi daerah di Indonesia diwarnai arogansi pemerintah daerah dalam membuat perda, tindakan eksploitatif terhadap sumberdaya & stakeholders demi penimbunan PAD, serta ketimpangan antardaerah berdasarkan polarisasi kaya-miskin, kini sedikit-banyak mulai memiliki alternatif bentuk aplikasi yang terencana, inovatif, dan tentunya reformis. Jumlahnya tidak banyak, memang, tetapi taksiran awal sebanyak hanya 5% dari seluruh kabupaten/ kota dan propinsi di Indonesia yang berinovasi serta melaksanakan reformasi birokrasi dalam pemerintah daerahnya bisa menjadi bukti bahwa otonomi daerah memiliki dampak positif dalam skala lokal, regional, dan nasional. Pembangunan daerah tentu memiliki banyak aspek dan pekerjaan rumah yang menumpuk sehingga sulit bagi pemerintah daerah jika harus menggarap semua aspek dan jenis pembangunan. Untuk mengoptimalkan pembangunan daerahnya, pemerintah daerah mesti mencari daya pengungkit (leverage) yang berujung pada penentuan skala prioritas. Keberhasilan pembangunan daerah pada pokoknya menggunakan sejumlah pola leverage, yakni reformasi birokrasi pemerintah daerah, perluasan akses pendidikan bagi masyarakat, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
Kabupaten Ngawi memiliki beberapa permasalahan yang timbul dalam sistem tata ruang wilayahnya dia... more Kabupaten Ngawi memiliki beberapa permasalahan yang timbul dalam sistem tata ruang wilayahnya diantaranya adalah adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi bangunan, selain itu permasalahan yang timbul di Kabupaten Ngawi mengenai RTRW yaitu sektor perindustrian dan perdangan. Melalui analisis data dilakukan secara secara kuantitatif dengan tabulasi dan kualitatif deskriptif. Analisis ketidaksesuaian terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW) dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketidaksesuaian antara penggunaan lahan terhadap RTRW. Hasil penelitian menunjukkan permasalahan utama di Kabupaten Ngawi adalah adanya alih fungsi lahan. Hasil keserasian penggunaan lahan dengan pola ruang menunjukkan bahwa sebesar 76,51% serasi, dan 18,67% belum serasi serta 4,81% tidak serasi. Pada kawasan lindung terdapat 56,64% penggunaan lahan yang tidak serasi 0,17 % belum serasi dengan pola ruang dan 43,19 % yang serasi. Upaya pengendalian banjir dilakukan melalui penatagunaan lahan sesuai arahan RTRW melalui pengoptimalan fungsi lindung dan penyesuaian pada kawasan yang teridentifikasi tidak serasi serta belum serasi seluas 32707,62 ha. maka nilai limpasan pada kriteria ekstrim akan menurun sebesar 0,51%, kriteria limpasan tinggi akan berkurang sebesar 3,69% dan kriteria limpasan normal akan meningkat sebesar 4,20%. Upaya penatagunaan lahan ini juga disertai dengan teknik konservasi tanah dan air baik menggunakan metode vegetatif maupun metode teknis yang didukung oleh kerjasama antar stakeholders. Penggunaan lahan dengan kategori serasi di kawasan lindung ditemukan pada peruntukan hutan lindung, Kawasan Pelestarian Alam dan Cagar Budaya dan kawasan perlindungan setempat. Ketidakserasian baik tidak serasi maupun belum serasi dalam kawasan lindung dan kawasan budidaya tentunya akan memberi kontribusi terhadap kerusakan DAS.
Upaya perbaikan kinerja SDM aparatur publik merupakan salah satu isu penting dalam rangka menunja... more Upaya perbaikan kinerja SDM aparatur publik merupakan salah satu isu penting dalam rangka menunjang pencapaian Good and Clean Governance serta peningkatan kinerja birokrasi dalam daya saing global. Guna menunjang implementasi good governance, pemerintah kota Surabaya menerapkan sistem pemberian insentif dengan tujuan memacu kemampuan inviatif pada seluruh pegawai di sektor pelayanan publik. Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang dimaksudkan yaitu data dalam bentuk dokumen LAKIP, data kehadiran pegawai, data rincian anggaran, surat kabar, dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian dapat menggambarkan pelaksanaan pemberian insentif dan kompensasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan mengacu pada sistem penilaian kinerja e-performance telah dilaksanakan dengan cukup baik. Konsep inovasi berelasi dengan kebaruan atau berorientasi pada kebaruan, sehingga inovasi dapat dipahami sebagai kreasi kebaruan baik pada masukan, proses maupun keluaran organisasi serta hasilnya memberikan implikasi dan dampak yang positif. Kata Kunci: Insentif, inovasi pelayanan publik A. Pendahuluan Implementasi desentralisasi di banyak daerah otonom kini tidak sepenuhnya bersifat reaksioner. Beranjak dari pengalaman getir bahwa kebijakan otonomi daerah di Indonesia diwarnai arogansi pemerintah daerah dalam membuat perda, tindakan eksploitatif terhadap sumberdaya & stakeholders demi penimbunan PAD, serta ketimpangan antardaerah berdasarkan polarisasi kaya-miskin, kini sedikit-banyak mulai memiliki alternatif bentuk aplikasi yang terencana, inovatif, dan tentunya reformis. Jumlahnya tidak banyak, memang, tetapi taksiran awal sebanyak hanya 5% dari seluruh kabupaten/ kota dan propinsi di Indonesia yang berinovasi serta melaksanakan reformasi birokrasi dalam pemerintah daerahnya bisa menjadi bukti bahwa otonomi daerah memiliki dampak positif dalam skala lokal, regional, dan nasional. Pembangunan daerah tentu memiliki banyak aspek dan pekerjaan rumah yang menumpuk sehingga sulit bagi pemerintah daerah jika harus menggarap semua aspek dan jenis pembangunan. Untuk mengoptimalkan pembangunan daerahnya, pemerintah daerah mesti mencari daya pengungkit (leverage) yang berujung pada penentuan skala prioritas. Keberhasilan pembangunan daerah pada pokoknya menggunakan sejumlah pola leverage, yakni reformasi birokrasi pemerintah daerah, perluasan akses pendidikan bagi masyarakat, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
Kabupaten Ngawi memiliki beberapa permasalahan yang timbul dalam sistem tata ruang wilayahnya dia... more Kabupaten Ngawi memiliki beberapa permasalahan yang timbul dalam sistem tata ruang wilayahnya diantaranya adalah adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi bangunan, selain itu permasalahan yang timbul di Kabupaten Ngawi mengenai RTRW yaitu sektor perindustrian dan perdangan. Melalui analisis data dilakukan secara secara kuantitatif dengan tabulasi dan kualitatif deskriptif. Analisis ketidaksesuaian terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW) dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketidaksesuaian antara penggunaan lahan terhadap RTRW. Hasil penelitian menunjukkan permasalahan utama di Kabupaten Ngawi adalah adanya alih fungsi lahan. Hasil keserasian penggunaan lahan dengan pola ruang menunjukkan bahwa sebesar 76,51% serasi, dan 18,67% belum serasi serta 4,81% tidak serasi. Pada kawasan lindung terdapat 56,64% penggunaan lahan yang tidak serasi 0,17 % belum serasi dengan pola ruang dan 43,19 % yang serasi. Upaya pengendalian banjir dilakukan melalui penatagunaan lahan sesuai arahan RTRW melalui pengoptimalan fungsi lindung dan penyesuaian pada kawasan yang teridentifikasi tidak serasi serta belum serasi seluas 32707,62 ha. maka nilai limpasan pada kriteria ekstrim akan menurun sebesar 0,51%, kriteria limpasan tinggi akan berkurang sebesar 3,69% dan kriteria limpasan normal akan meningkat sebesar 4,20%. Upaya penatagunaan lahan ini juga disertai dengan teknik konservasi tanah dan air baik menggunakan metode vegetatif maupun metode teknis yang didukung oleh kerjasama antar stakeholders. Penggunaan lahan dengan kategori serasi di kawasan lindung ditemukan pada peruntukan hutan lindung, Kawasan Pelestarian Alam dan Cagar Budaya dan kawasan perlindungan setempat. Ketidakserasian baik tidak serasi maupun belum serasi dalam kawasan lindung dan kawasan budidaya tentunya akan memberi kontribusi terhadap kerusakan DAS.
Uploads
Papers by Syaiful AH
Kata Kunci: Alih fungsi lahan, kajian ekonomi
Kata Kunci: Alih fungsi lahan, kajian ekonomi