Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasa... more Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Permukiman merupakan wujud usaha manusia dalam memodernisasikan kehidupannya. Kawasan permukiman merupakan salah satu kawasan yang penting untuk direncanakan dalam pemanfaatan lahan. Kebutuhan lahan untuk permukiman akan meningkat seiring dengan pertambahan penduduk, pembangunan dan perkembangan suatu wilayah Untuk menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, aman, nyaman dan berkelanjutan tersebut maka dalam kawasan permukiman tersebut harus mempunyai prasarana dasar yang memadai. Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan permukiman sarana dasar yang utama bagi berfungsinya lingkungan permukiman adalah: 1) jaringan jalan untuk mobilitas penduduk dan barang, mencegah perambatan kebakaran serta untu...
Pembangunan harus diarahkan kepada terjadinya pemerataan (equity), pertumbuhan (efficiency) dan k... more Pembangunan harus diarahkan kepada terjadinya pemerataan (equity), pertumbuhan (efficiency) dan keberlanjutan (sustainability) yang berimbang dalam pembangunan ekonomi. Dalam upaya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan diperlukan upaya-upaya pengembangan kawasan yang disesuaikan dengan potensi, kondisi dan permasalahan pada wilayah bersangkutan. Provinsi Sumatera Barat yang memiliki ragam potensi dan permasalahan sehingga tingkat pertumbuhan wilayah juga sangat beragam. Berdasarkan tahapan pembangunan menurut teori Rostow, Provinsi Sumatera Barat masuk dalam tahapan lepas landas bahkan ada beberapa wilayah yang masih ada dalam tahapan prasyarat lepas landas. Dalam melihat tingkat pertumbuhan dan kekuatan hubungan antar wilayah dengan melihat interaksi wilayah dengan model gravitasi. Untuk melihat kekuatan hubungan antar wilayah berdasarkan jarak dan variabel jumlah penduduk, pendapatan per kapita dan jumlah utilitas perkotaan dengan unit anallisis adalah kabupaten/kota. Hasil analisis memperlihatkan bahwa kekuatan hubungan berdasarkan variabel jumlah penduduk, pendapatan per kapita dan jumlah utilitas perkotaan tidak selalu dipengaruhi oleh kedekatan wilayah tersebut dengan pusat pemerintahan atau pusat kegiatan ekonomi. Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat perlu mendapat perhatian khusus oleh pemerintah provinsi dan pusat agar tercipta pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.
Pembangunan harus diarahkan kepada terjadinya pemerataan (equity), pertumbuhan (efficiency) dan k... more Pembangunan harus diarahkan kepada terjadinya pemerataan (equity), pertumbuhan (efficiency) dan keberlanjutan (sustainability) yang berimbang dalam pembangunan ekonomi. Dalam upaya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan diperlukan upaya-upaya pengembangan kawasan yang disesuaikan dengan potensi, kondisi dan permasalahan pada wilayah bersangkutan. Provinsi Sumatera Barat yang memiliki ragam potensi dan permasalahan sehingga tingkat pertumbuhan wilayah juga sangat beragam. Berdasarkan tahapan pembangunan menurut teori Rostow, Provinsi Sumatera Barat masuk dalam tahapan lepas landas bahkan ada beberapa wilayah yang masih ada dalam tahapan prasyarat lepas landas. Dalam melihat tingkat pertumbuhan dan kekuatan hubungan antar wilayah dengan melihat interaksi wilayah dengan model gravitasi. Untuk melihat kekuatan hubungan antar wilayah berdasarkan jarak dan variabel jumlah penduduk, pendapatan per kapita dan jumlah utilitas perkotaan dengan unit anallisis adalah kabupaten/kota. Hasil analisis memperlihatkan bahwa kekuatan hubungan berdasarkan variabel jumlah penduduk, pendapatan per kapita dan jumlah utilitas perkotaan tidak selalu dipengaruhi oleh kedekatan wilayah tersebut dengan pusat pemerintahan atau pusat kegiatan ekonomi. Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat perlu mendapat perhatian khusus oleh pemerintah provinsi dan pusat agar tercipta pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.
Abstrak: Kemiskinan sampai saat ini masih menjadi isu yang seringkali menjadi persoalan khususnya... more Abstrak: Kemiskinan sampai saat ini masih menjadi isu yang seringkali menjadi persoalan khususnya di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi, pada Bulan Maret 2018 mencapai 9.82% atau mencapai 25.95 juta orang. Salah satu indikator kemiskinan adalah rendahnya pendapatan masyarakat yang menyebabkan rendahnya akses masyarakat terhadap rumah yang layak huni. Keterbatasan akses masyarakat terhadap rumah menyebabkan tingginya angka backlog rumah. Angka backlog rumah di Indonesia mencapai 11,4 juta pada tahun 2017. Salah satu program pemerintah untuk megatasi backlog perumahan tersebut adalah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dalam penelitian ini mencoba untuk melihat efisiensi pelaksanaan program tersebut di delapan provinsi dengan menggunakan metode kualitatif dan metode kuantitatif dengan melakukan pengamatan langsung serta menyebarkan kuesioner kepada masyarakat MBR dan alat analisis Data Envelopment Analysis (DEA). Penelitian dilakukan untuk melihat apakah program BSPS untuk MBR dapat mengurangi kemiskinan dan backlog perumahan. Hasil penelitian menunjukkan dari delapan provinsi yang diteliti, enam provinsi (Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Papua dan Sulawesi Selatan) pelaksanaan program tersebut efisiensi (100%), untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat pelaksanaan program tidak efisien (86,6%) serta untuk Provinsi Aceh pelaksanaan program mendekati efisien (91,4%). Hasil penelitian menunjukkan Program BSPS untuk MBR dapat mengurangi kemiskinan dengan adanya peningkatan kualitas rumah, tetapi belum mampu mengurangi backlog rumah.
Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasa... more Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Permukiman merupakan wujud usaha manusia dalam memodernisasikan kehidupannya. Kawasan permukiman merupakan salah satu kawasan yang penting untuk direncanakan dalam pemanfaatan lahan. Kebutuhan lahan untuk permukiman akan meningkat seiring dengan pertambahan penduduk, pembangunan dan perkembangan suatu wilayah Untuk menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, aman, nyaman dan berkelanjutan tersebut maka dalam kawasan permukiman tersebut harus mempunyai prasarana dasar yang memadai. Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan permukiman sarana dasar yang utama bagi berfungsinya lingkungan permukiman adalah: 1) jaringan jalan untuk mobilitas penduduk dan barang, mencegah perambatan kebakaran serta untu...
Pembangunan harus diarahkan kepada terjadinya pemerataan (equity), pertumbuhan (efficiency) dan k... more Pembangunan harus diarahkan kepada terjadinya pemerataan (equity), pertumbuhan (efficiency) dan keberlanjutan (sustainability) yang berimbang dalam pembangunan ekonomi. Dalam upaya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan diperlukan upaya-upaya pengembangan kawasan yang disesuaikan dengan potensi, kondisi dan permasalahan pada wilayah bersangkutan. Provinsi Sumatera Barat yang memiliki ragam potensi dan permasalahan sehingga tingkat pertumbuhan wilayah juga sangat beragam. Berdasarkan tahapan pembangunan menurut teori Rostow, Provinsi Sumatera Barat masuk dalam tahapan lepas landas bahkan ada beberapa wilayah yang masih ada dalam tahapan prasyarat lepas landas. Dalam melihat tingkat pertumbuhan dan kekuatan hubungan antar wilayah dengan melihat interaksi wilayah dengan model gravitasi. Untuk melihat kekuatan hubungan antar wilayah berdasarkan jarak dan variabel jumlah penduduk, pendapatan per kapita dan jumlah utilitas perkotaan dengan unit anallisis adalah kabupaten/kota. Hasil analisis memperlihatkan bahwa kekuatan hubungan berdasarkan variabel jumlah penduduk, pendapatan per kapita dan jumlah utilitas perkotaan tidak selalu dipengaruhi oleh kedekatan wilayah tersebut dengan pusat pemerintahan atau pusat kegiatan ekonomi. Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat perlu mendapat perhatian khusus oleh pemerintah provinsi dan pusat agar tercipta pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.
Pembangunan harus diarahkan kepada terjadinya pemerataan (equity), pertumbuhan (efficiency) dan k... more Pembangunan harus diarahkan kepada terjadinya pemerataan (equity), pertumbuhan (efficiency) dan keberlanjutan (sustainability) yang berimbang dalam pembangunan ekonomi. Dalam upaya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan diperlukan upaya-upaya pengembangan kawasan yang disesuaikan dengan potensi, kondisi dan permasalahan pada wilayah bersangkutan. Provinsi Sumatera Barat yang memiliki ragam potensi dan permasalahan sehingga tingkat pertumbuhan wilayah juga sangat beragam. Berdasarkan tahapan pembangunan menurut teori Rostow, Provinsi Sumatera Barat masuk dalam tahapan lepas landas bahkan ada beberapa wilayah yang masih ada dalam tahapan prasyarat lepas landas. Dalam melihat tingkat pertumbuhan dan kekuatan hubungan antar wilayah dengan melihat interaksi wilayah dengan model gravitasi. Untuk melihat kekuatan hubungan antar wilayah berdasarkan jarak dan variabel jumlah penduduk, pendapatan per kapita dan jumlah utilitas perkotaan dengan unit anallisis adalah kabupaten/kota. Hasil analisis memperlihatkan bahwa kekuatan hubungan berdasarkan variabel jumlah penduduk, pendapatan per kapita dan jumlah utilitas perkotaan tidak selalu dipengaruhi oleh kedekatan wilayah tersebut dengan pusat pemerintahan atau pusat kegiatan ekonomi. Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat perlu mendapat perhatian khusus oleh pemerintah provinsi dan pusat agar tercipta pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.
Abstrak: Kemiskinan sampai saat ini masih menjadi isu yang seringkali menjadi persoalan khususnya... more Abstrak: Kemiskinan sampai saat ini masih menjadi isu yang seringkali menjadi persoalan khususnya di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi, pada Bulan Maret 2018 mencapai 9.82% atau mencapai 25.95 juta orang. Salah satu indikator kemiskinan adalah rendahnya pendapatan masyarakat yang menyebabkan rendahnya akses masyarakat terhadap rumah yang layak huni. Keterbatasan akses masyarakat terhadap rumah menyebabkan tingginya angka backlog rumah. Angka backlog rumah di Indonesia mencapai 11,4 juta pada tahun 2017. Salah satu program pemerintah untuk megatasi backlog perumahan tersebut adalah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dalam penelitian ini mencoba untuk melihat efisiensi pelaksanaan program tersebut di delapan provinsi dengan menggunakan metode kualitatif dan metode kuantitatif dengan melakukan pengamatan langsung serta menyebarkan kuesioner kepada masyarakat MBR dan alat analisis Data Envelopment Analysis (DEA). Penelitian dilakukan untuk melihat apakah program BSPS untuk MBR dapat mengurangi kemiskinan dan backlog perumahan. Hasil penelitian menunjukkan dari delapan provinsi yang diteliti, enam provinsi (Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Papua dan Sulawesi Selatan) pelaksanaan program tersebut efisiensi (100%), untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat pelaksanaan program tidak efisien (86,6%) serta untuk Provinsi Aceh pelaksanaan program mendekati efisien (91,4%). Hasil penelitian menunjukkan Program BSPS untuk MBR dapat mengurangi kemiskinan dengan adanya peningkatan kualitas rumah, tetapi belum mampu mengurangi backlog rumah.
Uploads
Papers by Siska Amelia
Drafts by Siska Amelia