Skip to main content

Ning Adiasih

Followers

39

Following

30

Public Views

University of Cologne

The Australian National University

University of Michigan

Estacio De Sá

University of Florida

Pirjo Kristiina Virtanen

University of Helsinki

University of Oklahoma

University of Alberta

President University

Koç University

Interests

Uploads

Papers by Ning Adiasih

Non-Enforcement of Foreign Arbitration Award in Indonesia

Proceedings of the 3rd Borobudur International Symposium on Humanities and Social Science 2021 (BIS-HSS 2021), 2023

Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Acrossasia Limited DI Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 44 PK/PDT.SUS-PAILIT/2016)

Reformasi Hukum Trisakti

Acrossasia Limited (debitor) adalah badan hukum yang didirikan di Cayman Island dan PT. First Med... more Acrossasia Limited (debitor) adalah badan hukum yang didirikan di Cayman Island dan PT. First Media, Tbk., adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Adapun pokok permasalahan yang diangkat mengenai apakah Acrossasia Limited telah memenuhi syarat sebagai pihak termohon dalam kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan Bagaimana pembuktian yang dilakukan oleh PT. First Media, Tbk., dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut. Dalam hal ini terjadi kesalahan Judex Facti, Judex Juris maupun Majelis Hakim Peninjauan Kembali karena tidak memperhatikan fakta bahwa Acrossasia Limited adalah suatu badan hukum asing yang didirikan di Cayman Island. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Terbukti permohonan PKPU yang diajukan oleh Kreditor tidak memenuhi Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 yang mensyaratkan adany...

Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Perempuan Dalam Mewaris Harta Asal Pauseang Berdasarkan Hukum Waris Adat Batak Toba (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 47/PDT.G/013/PN.BLG)

Reformasi Hukum Trisakti

Hukum Waris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum menjadi satu kesatuan hukum ata... more Hukum Waris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum menjadi satu kesatuan hukum atau belum tercipta unfikasi hukum, hukum waris yang masih bersifat pluralistik akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah warisan di Indonesia masih belum adanya keseragaman. Anak perempuan dalam masyarakat adat Batak Toba tidak mendapatkan harta warisan berupa harta peninggalan orangtuanya, karena menurut adat Batak Toba kedudukan perempuan dinyatakan bukan sebagai ahli waris. Dalam kasus terjadi gugatan antara anak perempuan Victoria Parhusip dan S.W Simbolon yaitu Veridiana Tiurlan Simbolon melawan Arifin Parhusip, penggugat tidak mengikutsertakan anak laki-laki dari Victoria Parhusip dan S.W Simbolon. Skripsi ini mengangkat putusan pada Studi Kasus Pengadilan Negeri Balige Nomor 47/Pdt.G/2013/PN.Blg. Dengan pokok permasalahan: 1) Bagaimanakah kedudukan anak perempuan dalam mewaris harta asal pauseang berdasarkan Hukum Waris Adat Batak Toba? 2) Apakah putusan Pengadilan Negeri Ba...

The Position of Adopted Children (Mangain) in Obtaining the Status of the Heirther According to the Batak Toba Traditional Instruction Law

Eduvest, Sep 13, 2022

The adoption of adopted children in the Toba Batak community is carried out in an open and cash w... more The adoption of adopted children in the Toba Batak community is carried out in an open and cash way. The main reason in the Toba Batak community is the absence of descendants. The indigenous Batak Toba community itself adheres to a patrilineal system that is based on male/father lineage. The requirements for adopting children by the Toba Batak indigenous people are carried out according to the customs of the indigenous people, by carrying out a traditional ceremony "dirajahon" in front of dalihan na tolu, traditional leaders / leaders, and local indigenous people by giving ulos parompa (carpet) and dekke sitio. tio (carp) as evidence of an inauguration in the process of the traditional ceremony. The position of an adopted child is basically legal to become an heir and his rights are equal to the position of a biological child, because according to the customary inheritance law of the Toba Batak with evidence of the existence of the traditional ceremony, an adopted child is legally the heir of his adoptive parents himself, without the need for tools. evidence as well as a deed. Adopted children have the right to joint property and inheritance from their adoptive parents KEYWORDS Adapted Children, Status Of Batak Toba Traditional Heritages This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Ning Adiasih The Effectiveness of the Combination of Play Therapy and Speech Therapy on the Behavioral Development of Children With Autism Spectrum Disorder (ASD)

Studi Perbandingan Hukum Terkait Ketentuan Penolakan Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase DI Indonesia Dengan DI Thailand

ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, Feb 19, 2022

Keotentikan dan kekuatan pembuktian perjanjian elektronik financial technology lending (Fintech)

Pada akhir tahun 2016 lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan aturan mengenai peer-t... more Pada akhir tahun 2016 lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan aturan mengenai peer-to-peer lending oleh layanan keuangan berbasis teknologi atau fintech. Aturan ini tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan industri fintech peer-to-peer lending sebagai alternatif sumber pembiayaan baru bagi masyarakat. Khususnya bagi masyarakat yang belum dilayani maksimal oleh industri keuangan konvensional, seperti perbankan, pasar modal, perusahaan pembiayaan, dan modal ventura. Peraturan tersebut mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna, atau yang biasa disebut dengan peer to peer lending (P2P lending). Penyelenggara fintech Peer to Peer Lending sebagaimana diatur dalam POJK 77 Tahun 2016 adalah penyelenggara layanan jasa keuangan yang membantu mempertemukan lender dan borrower. Fintech m...

Pelaksanaan Good Pension Fund Governance Pada DPLK Bni (Program Bni Simponi)

Reformasi Hukum Trisakti

Dalam menjalankan program BNI Simponi, agar program ini dikatakan telah melakukan pengelolaan yan... more Dalam menjalankan program BNI Simponi, agar program ini dikatakan telah melakukan pengelolaan yang baik, maka Dana Pensiun Lembaga Keuangan tersebut harus memuat prinsip-prinsip yang tercantum di dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.05/2019. Rumusan masalah dalam jurnal ini adalah bagaimana penerapan pemberlakuan Good Pension Fund Governance (Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik) dalam Dana Pensiun Lembaga Keuangan BNI Simponi milik Bank Negara Indonesia. Metode penelitian yang digunakan bertipe normatif, bersifat deskriptif, data utama adalah data sekunder didukung dengan wawancara, cara pengumpulan data dengan studi kepustakaan, analisis secara kualitatif dan cara pengambilan kesimpulan dengan metode deduktif. Simpulan penelitian adalah Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Negara Indonesia telah melaksanakan prinsip Tata Kelola Dana Pensiun yang baik meskipun terdapat beberapa kendala yang dialami. Saran: DPLK BNI perlu melakukan peningkatan sistem tekn...

Analisis Yuridis Kewenangan Pengadilan Niaga Mengadili Putusan Homologasi Antara Pekerja Dengan Perusahaan

Reformasi Hukum Trisakti

Putusan No 274.Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst merupakan gugatan yang dilakukan oleh pekerja k... more Putusan No 274.Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst merupakan gugatan yang dilakukan oleh pekerja karena tidak dilaksanakannya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap oleh PT. Sari Keramindo International. Pokok permasalahan yang diteliti adalah bagaimana kewenangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam memeriksa dan memutus sengketa antara pekerja dengan PT. Sari Keramindo International dan bagaimana proses penyelesaian sengketa dalam putusan homologasi antara pekerja dengan PT. Sari Keramindo International berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, melalui studi kepustakaan dengan analisis kualitatif, dan menarik kesimpulan secara deduktif. Kesimpulan adalah bahwa Pengadilan Niaga berwenang untuk mengadili sengketa antara pekerja dengan PT. Sari Keramindo International dikarenakan upah dan uang pesangon yang karena dapat dikategorikan sebagai utang yang lahir karena undang-undang akibat tidak ...

Kompetensi Absolut Penyelesaian Perkara DI Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 23/PDT.G/2016/PN.SPT)

Reformasi Hukum Trisakti

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas pembiayaan dalam menunjang ke... more Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas pembiayaan dalam menunjang kebutuhan fasilitas pembiayaan diluar Perbankan atau dikenal disektor Industri Keuangan Non Bank, dalam hal sengketa tentang hak dan kewajiban diantara kedua pihak tersebut. Seperti halnya sengketa antara Perusahaan Pembiayaan PT. Oto Multiartha (OM), dengan pihak konsumen, karena adanya penarikan kendaraan yang diperoleh konsumen dari fasilitas pembiayaan di PT. OM. Permasalahannya adalah 1) Apakah Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) memiliki kompetensi dalam sengketa perjanjian pembiayaan konsumen? Dan 2) Apa saja syarat- syarat dan ketentuan mengajukan gugatan konsumen ke Badan Penyelesaian Sengjeta Konsumen? Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian secara yuridis normatif terhadap putusan Kasasi Mahkamah Agung dan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Pengolahan data dilakukan kualitatif, pengambilan kesimpulannya dilakukan menggunakan logika deduktif. Berdasa...

Pembagian Waris Anak Angkat Berdasarkan Hukum Waris Adat Ambon

Reformasi Hukum Trisakti

ABSTRAK Hukum adat adalah hukum yang diakui keberadaannya dan berkembang dalam masyarakat Indones... more ABSTRAK Hukum adat adalah hukum yang diakui keberadaannya dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Anak angkat merupakan anak yang diangkat dari orang lain secara sah menurut hukum, melalui pengangkatan anak maka status anak angkat berubah yang awalnya bukan anak kandung menjadi anak angkat yang diakui sah atau kedudukannya sama seperti anak kandung. Permasalahan dalam materi ini adalah bagaimana kedudukan anak angkat dalam hukum waris adat Ambon. Tipe penelitian yang dilakukan adalah normative yang sifatnya deskriptif didukung dengan data sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan mengambil kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Sebagaiamana diatur dalam Hukum waris adat di Ambon Keputusan Landraad Amboina No.14/1920 bahwa dalam mewarisi kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung asal pengangkatannya di hadapan notaris atau pengadilan serta persetujuan Kepala Saniri Negri dan anak-anak pusaka atau anak-anak kandung dari orangtua angkatnya, dengan kata lain ...

Analisis Yuridis Tehradap Harta Pusaka Tinggi Yang Diperjualbelikan Menurut Hukum Waris Adat Kerinci

Reformasi Hukum Trisakti

Salah satu masalah yang sering muncul dalam hukum waris adat adalah hukum warisnya, seringkali ke... more Salah satu masalah yang sering muncul dalam hukum waris adat adalah hukum warisnya, seringkali ketentuan-ketentuan hukum waris adat dilanggar oleh para pihak yang memiliki kepentingannya sendiri berdasarkan hal tersebut banyak hakim di Indonesia yang berbeda memberikan putusan mengenai waris adat. Pokok permasalahannya yaitu : 1) Apakah harta pusaka tinggi bisa diperjualbelikan menurut hukum waris adat Kerinci ? 2) Bagaimana kesesuaian putusan Mahkamah Agung No. 419 PK/ Pdt/ 2016 ?. Metode penelitian yang digunakan terdiri dari objek penelitian yaitu adalah putusan, Tipe penelitian yaitu tipe penelitian hukum normatif, Sifat penelitian yaitu deskriptif analisis, Data yang digunakan adalah data sekunder, Dengan cara pengumpulan data melalui studi kepustakaan, Analisis data yaitu menggunakan metode kualitatif dan penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Kesimpulan 1) Kedudukan harta pusaka tinggi Minangkabau / Kerinci berlaku ketentuan adat yaitu tajua indak dimakan bali (ter...

Dissenting Opinion Mengenai Legal Standing Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan No. 52/PTD.G/2019/PN.DPK)

Reformasi Hukum Trisakti

Pengajuan gugatan secara class action diatur dalam PERMA RI Nomor: 1 Tahun 2002, tentang Acara Gu... more Pengajuan gugatan secara class action diatur dalam PERMA RI Nomor: 1 Tahun 2002, tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Namun pada Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 52/Pdt.G/2019/Pn.Dpk. menyatakan menolak gugatan dikarenakan para penggugat tidak memiliki legal standing, dalam putusan tersebut terdapat dissenting opinion yang menyatakan bahwa para penggugat memiliki legal standing. Hal ini menarik untuk dilakukan penelitian yang mempermasalahkan: 1). Apakah penolakan gugatan pada putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/Pn.Dpk mengenai penggugat tidak memiliki Legal Standing sudah sesuai dengan PERMA Nomor: 1 Tahun 2002 dan 2). Bagaimana kedudukan Dissenting Opinion yang menyatakan para penggugat memiliki Legal standing. Guna menjawab permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian hukum normatif, yang bersumber pada data sekunder, dianalisis secara kualitatif, dan ditarik kesimpulan dengan metode deduktif. Adapun dari hasil penelitian yaitu bahwa para penggugat yang mengajukan gugatan...

Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perkara Waris Sesuai Asas Keadilan

ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata

The living law is a reﬂ ection of the community values as accommodated in Article 5(1) of Law No... more The living law is a reﬂ ection of the community values as accommodated in Article 5(1) of Law No. 48 of 2009 concerning Judiciary Power, which encourages judges to ﬁ nd and apprehend the values of law and justice of the societies. Inheritance dispute settlement in Indonesia may give the judges some options to implement certain law because of the pluralistic pattern of Indonesian inheritance law. On the other hand, the judges may have function to complement statutory laws and may create new law through forming law or ﬁ nding law to be implemented on certain pending case. The judges must have a thorough knowledge and interpret the law applied on certain case. For instance when the deceased was a Moslem, while one of the heirs is a non-Muslim, the judges of religious court may decide that non-Muslim heir entitled to the bequest as wasiat wajibah. Likewise, the judges of district court may implement inheritance law of adat law or Civil Code. The pluralism of the sources of law in inh...

Several Problems on the Implementation of Fiduciary Guarantee Execution on Four Automotive Financing Companies after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019

Proceedings of the First Lekantara Annual Conference on Public Administration, Literature, Social Sciences, Humanities, and Education, LePALISSHE 2021, August 3, 2021, Malang, Indonesia, 2022

The execution of a fiduciary guarantee on the vehicle financing practice often creates problems e... more The execution of a fiduciary guarantee on the vehicle financing practice often creates problems even though the position of the recipients of the fiduciary guarantee is strong, as mentioned in Indonesia’s Law No. 42/1999. If the agreement is broken, the execution of the fiduciary guarantee can be carried out in three ways: (1) the execution through the executorial title, (2) the sale of the object of the fiduciary guarantee, and (3) the sale under the hand based on an agreement between the giver and the recipient of the fiduciary. After the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 is issued, there are additional provisions, namely agreement on the broken promise which needs to be included and voluntary submission concerning the object of fiduciary. This study was conducted on four automotive financing companies after the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019, whose implementation was different. The type of this study was normative legal research with a descrip...

Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perkara Waris Sesuai Asas Keadilan

Adhaper, Oct 10, 2018

Analisis Terhadap

In practice, there will be events which were not regulated by was Laws, or even if it was regulat... more In practice, there will be events which were not regulated by was Laws, or even if it was regulated, still unclear or incomplete. Therefore, a Judge is responsible to fulfill the absence of law by creating, complete or clarify the law it if it needs to be created, completed or clarified by finding the law through exploration and understanding legal norms and justice which lives inside the society so that the law will be applied to the particular event. To provide justice, a Judge should seek the truth behind any event which proceed upon him/her by examining an event and connect it with the governing law and provide a Judgment by stating the law for the particular event. This research is using normative legal research by researching literature and supported by data from interview both from practitioner and academician. The specification of this research is descriptive analytic, and the data compiled is analyze qualitatively towards the substance of legal finding. Good law is law whic...

Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata Yang Hukumnya Tidak Ada Atau Hukumnya Tidak Jelas

In practice, there will be events which were not regulated by was Laws, or even if it was regulat... more In practice, there will be events which were not regulated by was Laws, or even if it was regulated, still unclear or incomplete. Therefore, a Judge is responsible to fulfill the absence of law by creating, complete or clarify the law it if it needs to be created, completed or clarified by finding the law through exploration and understanding legal norms and justice which lives inside the society so that the law will be applied to the particular event. To provide justice, a Judge should seek the truth behind any event which proceed upon him/her by examining an event and connect it with the governing law and provide a Judgment by stating the law for the particular event. This research is using normative legal research by researching literature and supported by data from interview both from practitioner and academician. The specification of this research is descriptive analytic, and the data compiled is analyze qualitatively towards the substance of legal finding. Good law is law whic...

The Application of Online Arbitration as an Alternative for Business Dispute Resolution During the COVID-19 Pandemic

Proceedings of the First Lekantara Annual Conference on Public Administration, Literature, Social Sciences, Humanities, and Education, LePALISSHE 2021, August 3, 2021, Malang, Indonesia

Pelatihan simulasi persidangan perkara perdata bagi siswa SMA di Jakarta

Dalam kehidupan bermasyarakat, kadangkala kita memiliki sengketa atau masalah perdata dengan oran... more Dalam kehidupan bermasyarakat, kadangkala kita memiliki sengketa atau masalah perdata dengan orang lain. Oleh karena itu perlu diketahui bagaimana cara menyelesaikan perkara perdata tersebut, agar supaya para siswa SMA di Jakarta memahami dan mengetahuinya. Untuk membekali masyarakat tentang hal tersebut, kiranya perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan simulasi penanganan perkara kepada murid-murid SMA sebagai bekal sebelum nantinya mereka terjun ke masyarakat. Dipilih lokasi Jakarta mengingat lokasi tersebut merupakan wilayah hukum yang sama dengan kampus Universitas Trisakti. Berdasarkan kegiatan PKM pelatihan hukum ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebaga iberikut: 1. Siswa SMAN 39 Jakarta merupakan sasaran yang tepat sebagai sasaran Pelatihan Hukum Mengenai Pelatihan Simulasi Persidangan Perkara Perdata Bagi Siswa SMA di Jakarta karena Para siswa menunjukan rasa minat dan ketertarikan yang sangat besar terhadap masalah hukum. 2. Dengan kredebilitas para pemberi mater...

Utilization of the IoT-based early warning system (EWS) for early detection of floods in Setu District, South Tangerang City

Community Empowerment

Cisadane River is the largest river whose overflow often causes flooding in several locations in ... more Cisadane River is the largest river whose overflow often causes flooding in several locations in South Tangerang City. One of them is located in Pesona Serpong Housing, Setu District, South Tangerang City. The Cisadane Environmental Echo Community (GEMALA) is a community that cares about the sustainability of the Cisadane River. This community service aims to improve understanding of river maintenance and socialize the IoT-based Early Warning System (EWS) tool to the GEMALA community as an early flood detection tool. The method used is to use an ultrasonic sensor HC-SR04 which will measure the water level of the river and will send a signal via the Telegram messaging application. At the end of this activity, an IoT-based Early Warning System (EWS) tool was produced that could be utilized by the GEMALA community as an early flood detection tool.

Non-Enforcement of Foreign Arbitration Award in Indonesia

Proceedings of the 3rd Borobudur International Symposium on Humanities and Social Science 2021 (BIS-HSS 2021), 2023

Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Acrossasia Limited DI Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 44 PK/PDT.SUS-PAILIT/2016)

Reformasi Hukum Trisakti

Acrossasia Limited (debitor) adalah badan hukum yang didirikan di Cayman Island dan PT. First Med... more Acrossasia Limited (debitor) adalah badan hukum yang didirikan di Cayman Island dan PT. First Media, Tbk., adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Adapun pokok permasalahan yang diangkat mengenai apakah Acrossasia Limited telah memenuhi syarat sebagai pihak termohon dalam kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan Bagaimana pembuktian yang dilakukan oleh PT. First Media, Tbk., dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut. Dalam hal ini terjadi kesalahan Judex Facti, Judex Juris maupun Majelis Hakim Peninjauan Kembali karena tidak memperhatikan fakta bahwa Acrossasia Limited adalah suatu badan hukum asing yang didirikan di Cayman Island. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Terbukti permohonan PKPU yang diajukan oleh Kreditor tidak memenuhi Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 yang mensyaratkan adany...

Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Perempuan Dalam Mewaris Harta Asal Pauseang Berdasarkan Hukum Waris Adat Batak Toba (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 47/PDT.G/013/PN.BLG)

Reformasi Hukum Trisakti

Hukum Waris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum menjadi satu kesatuan hukum ata... more Hukum Waris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum menjadi satu kesatuan hukum atau belum tercipta unfikasi hukum, hukum waris yang masih bersifat pluralistik akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah warisan di Indonesia masih belum adanya keseragaman. Anak perempuan dalam masyarakat adat Batak Toba tidak mendapatkan harta warisan berupa harta peninggalan orangtuanya, karena menurut adat Batak Toba kedudukan perempuan dinyatakan bukan sebagai ahli waris. Dalam kasus terjadi gugatan antara anak perempuan Victoria Parhusip dan S.W Simbolon yaitu Veridiana Tiurlan Simbolon melawan Arifin Parhusip, penggugat tidak mengikutsertakan anak laki-laki dari Victoria Parhusip dan S.W Simbolon. Skripsi ini mengangkat putusan pada Studi Kasus Pengadilan Negeri Balige Nomor 47/Pdt.G/2013/PN.Blg. Dengan pokok permasalahan: 1) Bagaimanakah kedudukan anak perempuan dalam mewaris harta asal pauseang berdasarkan Hukum Waris Adat Batak Toba? 2) Apakah putusan Pengadilan Negeri Ba...

The Position of Adopted Children (Mangain) in Obtaining the Status of the Heirther According to the Batak Toba Traditional Instruction Law

Eduvest, Sep 13, 2022

The adoption of adopted children in the Toba Batak community is carried out in an open and cash w... more The adoption of adopted children in the Toba Batak community is carried out in an open and cash way. The main reason in the Toba Batak community is the absence of descendants. The indigenous Batak Toba community itself adheres to a patrilineal system that is based on male/father lineage. The requirements for adopting children by the Toba Batak indigenous people are carried out according to the customs of the indigenous people, by carrying out a traditional ceremony "dirajahon" in front of dalihan na tolu, traditional leaders / leaders, and local indigenous people by giving ulos parompa (carpet) and dekke sitio. tio (carp) as evidence of an inauguration in the process of the traditional ceremony. The position of an adopted child is basically legal to become an heir and his rights are equal to the position of a biological child, because according to the customary inheritance law of the Toba Batak with evidence of the existence of the traditional ceremony, an adopted child is legally the heir of his adoptive parents himself, without the need for tools. evidence as well as a deed. Adopted children have the right to joint property and inheritance from their adoptive parents KEYWORDS Adapted Children, Status Of Batak Toba Traditional Heritages This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Ning Adiasih The Effectiveness of the Combination of Play Therapy and Speech Therapy on the Behavioral Development of Children With Autism Spectrum Disorder (ASD)

Studi Perbandingan Hukum Terkait Ketentuan Penolakan Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase DI Indonesia Dengan DI Thailand

ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, Feb 19, 2022

Keotentikan dan kekuatan pembuktian perjanjian elektronik financial technology lending (Fintech)

Pada akhir tahun 2016 lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan aturan mengenai peer-t... more Pada akhir tahun 2016 lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan aturan mengenai peer-to-peer lending oleh layanan keuangan berbasis teknologi atau fintech. Aturan ini tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan industri fintech peer-to-peer lending sebagai alternatif sumber pembiayaan baru bagi masyarakat. Khususnya bagi masyarakat yang belum dilayani maksimal oleh industri keuangan konvensional, seperti perbankan, pasar modal, perusahaan pembiayaan, dan modal ventura. Peraturan tersebut mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna, atau yang biasa disebut dengan peer to peer lending (P2P lending). Penyelenggara fintech Peer to Peer Lending sebagaimana diatur dalam POJK 77 Tahun 2016 adalah penyelenggara layanan jasa keuangan yang membantu mempertemukan lender dan borrower. Fintech m...

Pelaksanaan Good Pension Fund Governance Pada DPLK Bni (Program Bni Simponi)

Reformasi Hukum Trisakti

Dalam menjalankan program BNI Simponi, agar program ini dikatakan telah melakukan pengelolaan yan... more Dalam menjalankan program BNI Simponi, agar program ini dikatakan telah melakukan pengelolaan yang baik, maka Dana Pensiun Lembaga Keuangan tersebut harus memuat prinsip-prinsip yang tercantum di dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.05/2019. Rumusan masalah dalam jurnal ini adalah bagaimana penerapan pemberlakuan Good Pension Fund Governance (Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik) dalam Dana Pensiun Lembaga Keuangan BNI Simponi milik Bank Negara Indonesia. Metode penelitian yang digunakan bertipe normatif, bersifat deskriptif, data utama adalah data sekunder didukung dengan wawancara, cara pengumpulan data dengan studi kepustakaan, analisis secara kualitatif dan cara pengambilan kesimpulan dengan metode deduktif. Simpulan penelitian adalah Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Negara Indonesia telah melaksanakan prinsip Tata Kelola Dana Pensiun yang baik meskipun terdapat beberapa kendala yang dialami. Saran: DPLK BNI perlu melakukan peningkatan sistem tekn...

Analisis Yuridis Kewenangan Pengadilan Niaga Mengadili Putusan Homologasi Antara Pekerja Dengan Perusahaan

Reformasi Hukum Trisakti

Putusan No 274.Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst merupakan gugatan yang dilakukan oleh pekerja k... more Putusan No 274.Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst merupakan gugatan yang dilakukan oleh pekerja karena tidak dilaksanakannya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap oleh PT. Sari Keramindo International. Pokok permasalahan yang diteliti adalah bagaimana kewenangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam memeriksa dan memutus sengketa antara pekerja dengan PT. Sari Keramindo International dan bagaimana proses penyelesaian sengketa dalam putusan homologasi antara pekerja dengan PT. Sari Keramindo International berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, melalui studi kepustakaan dengan analisis kualitatif, dan menarik kesimpulan secara deduktif. Kesimpulan adalah bahwa Pengadilan Niaga berwenang untuk mengadili sengketa antara pekerja dengan PT. Sari Keramindo International dikarenakan upah dan uang pesangon yang karena dapat dikategorikan sebagai utang yang lahir karena undang-undang akibat tidak ...

Kompetensi Absolut Penyelesaian Perkara DI Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 23/PDT.G/2016/PN.SPT)

Reformasi Hukum Trisakti

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas pembiayaan dalam menunjang ke... more Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas pembiayaan dalam menunjang kebutuhan fasilitas pembiayaan diluar Perbankan atau dikenal disektor Industri Keuangan Non Bank, dalam hal sengketa tentang hak dan kewajiban diantara kedua pihak tersebut. Seperti halnya sengketa antara Perusahaan Pembiayaan PT. Oto Multiartha (OM), dengan pihak konsumen, karena adanya penarikan kendaraan yang diperoleh konsumen dari fasilitas pembiayaan di PT. OM. Permasalahannya adalah 1) Apakah Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) memiliki kompetensi dalam sengketa perjanjian pembiayaan konsumen? Dan 2) Apa saja syarat- syarat dan ketentuan mengajukan gugatan konsumen ke Badan Penyelesaian Sengjeta Konsumen? Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian secara yuridis normatif terhadap putusan Kasasi Mahkamah Agung dan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Pengolahan data dilakukan kualitatif, pengambilan kesimpulannya dilakukan menggunakan logika deduktif. Berdasa...

Pembagian Waris Anak Angkat Berdasarkan Hukum Waris Adat Ambon

Reformasi Hukum Trisakti

ABSTRAK Hukum adat adalah hukum yang diakui keberadaannya dan berkembang dalam masyarakat Indones... more ABSTRAK Hukum adat adalah hukum yang diakui keberadaannya dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Anak angkat merupakan anak yang diangkat dari orang lain secara sah menurut hukum, melalui pengangkatan anak maka status anak angkat berubah yang awalnya bukan anak kandung menjadi anak angkat yang diakui sah atau kedudukannya sama seperti anak kandung. Permasalahan dalam materi ini adalah bagaimana kedudukan anak angkat dalam hukum waris adat Ambon. Tipe penelitian yang dilakukan adalah normative yang sifatnya deskriptif didukung dengan data sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan mengambil kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Sebagaiamana diatur dalam Hukum waris adat di Ambon Keputusan Landraad Amboina No.14/1920 bahwa dalam mewarisi kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung asal pengangkatannya di hadapan notaris atau pengadilan serta persetujuan Kepala Saniri Negri dan anak-anak pusaka atau anak-anak kandung dari orangtua angkatnya, dengan kata lain ...

Analisis Yuridis Tehradap Harta Pusaka Tinggi Yang Diperjualbelikan Menurut Hukum Waris Adat Kerinci

Reformasi Hukum Trisakti

Salah satu masalah yang sering muncul dalam hukum waris adat adalah hukum warisnya, seringkali ke... more Salah satu masalah yang sering muncul dalam hukum waris adat adalah hukum warisnya, seringkali ketentuan-ketentuan hukum waris adat dilanggar oleh para pihak yang memiliki kepentingannya sendiri berdasarkan hal tersebut banyak hakim di Indonesia yang berbeda memberikan putusan mengenai waris adat. Pokok permasalahannya yaitu : 1) Apakah harta pusaka tinggi bisa diperjualbelikan menurut hukum waris adat Kerinci ? 2) Bagaimana kesesuaian putusan Mahkamah Agung No. 419 PK/ Pdt/ 2016 ?. Metode penelitian yang digunakan terdiri dari objek penelitian yaitu adalah putusan, Tipe penelitian yaitu tipe penelitian hukum normatif, Sifat penelitian yaitu deskriptif analisis, Data yang digunakan adalah data sekunder, Dengan cara pengumpulan data melalui studi kepustakaan, Analisis data yaitu menggunakan metode kualitatif dan penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Kesimpulan 1) Kedudukan harta pusaka tinggi Minangkabau / Kerinci berlaku ketentuan adat yaitu tajua indak dimakan bali (ter...

Dissenting Opinion Mengenai Legal Standing Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan No. 52/PTD.G/2019/PN.DPK)

Reformasi Hukum Trisakti

Pengajuan gugatan secara class action diatur dalam PERMA RI Nomor: 1 Tahun 2002, tentang Acara Gu... more Pengajuan gugatan secara class action diatur dalam PERMA RI Nomor: 1 Tahun 2002, tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Namun pada Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 52/Pdt.G/2019/Pn.Dpk. menyatakan menolak gugatan dikarenakan para penggugat tidak memiliki legal standing, dalam putusan tersebut terdapat dissenting opinion yang menyatakan bahwa para penggugat memiliki legal standing. Hal ini menarik untuk dilakukan penelitian yang mempermasalahkan: 1). Apakah penolakan gugatan pada putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/Pn.Dpk mengenai penggugat tidak memiliki Legal Standing sudah sesuai dengan PERMA Nomor: 1 Tahun 2002 dan 2). Bagaimana kedudukan Dissenting Opinion yang menyatakan para penggugat memiliki Legal standing. Guna menjawab permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian hukum normatif, yang bersumber pada data sekunder, dianalisis secara kualitatif, dan ditarik kesimpulan dengan metode deduktif. Adapun dari hasil penelitian yaitu bahwa para penggugat yang mengajukan gugatan...

Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perkara Waris Sesuai Asas Keadilan

ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata

The living law is a reﬂ ection of the community values as accommodated in Article 5(1) of Law No... more The living law is a reﬂ ection of the community values as accommodated in Article 5(1) of Law No. 48 of 2009 concerning Judiciary Power, which encourages judges to ﬁ nd and apprehend the values of law and justice of the societies. Inheritance dispute settlement in Indonesia may give the judges some options to implement certain law because of the pluralistic pattern of Indonesian inheritance law. On the other hand, the judges may have function to complement statutory laws and may create new law through forming law or ﬁ nding law to be implemented on certain pending case. The judges must have a thorough knowledge and interpret the law applied on certain case. For instance when the deceased was a Moslem, while one of the heirs is a non-Muslim, the judges of religious court may decide that non-Muslim heir entitled to the bequest as wasiat wajibah. Likewise, the judges of district court may implement inheritance law of adat law or Civil Code. The pluralism of the sources of law in inh...

Several Problems on the Implementation of Fiduciary Guarantee Execution on Four Automotive Financing Companies after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019

Proceedings of the First Lekantara Annual Conference on Public Administration, Literature, Social Sciences, Humanities, and Education, LePALISSHE 2021, August 3, 2021, Malang, Indonesia, 2022

The execution of a fiduciary guarantee on the vehicle financing practice often creates problems e... more The execution of a fiduciary guarantee on the vehicle financing practice often creates problems even though the position of the recipients of the fiduciary guarantee is strong, as mentioned in Indonesia’s Law No. 42/1999. If the agreement is broken, the execution of the fiduciary guarantee can be carried out in three ways: (1) the execution through the executorial title, (2) the sale of the object of the fiduciary guarantee, and (3) the sale under the hand based on an agreement between the giver and the recipient of the fiduciary. After the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 is issued, there are additional provisions, namely agreement on the broken promise which needs to be included and voluntary submission concerning the object of fiduciary. This study was conducted on four automotive financing companies after the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019, whose implementation was different. The type of this study was normative legal research with a descrip...

Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perkara Waris Sesuai Asas Keadilan

Adhaper, Oct 10, 2018

Analisis Terhadap

In practice, there will be events which were not regulated by was Laws, or even if it was regulat... more In practice, there will be events which were not regulated by was Laws, or even if it was regulated, still unclear or incomplete. Therefore, a Judge is responsible to fulfill the absence of law by creating, complete or clarify the law it if it needs to be created, completed or clarified by finding the law through exploration and understanding legal norms and justice which lives inside the society so that the law will be applied to the particular event. To provide justice, a Judge should seek the truth behind any event which proceed upon him/her by examining an event and connect it with the governing law and provide a Judgment by stating the law for the particular event. This research is using normative legal research by researching literature and supported by data from interview both from practitioner and academician. The specification of this research is descriptive analytic, and the data compiled is analyze qualitatively towards the substance of legal finding. Good law is law whic...

Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata Yang Hukumnya Tidak Ada Atau Hukumnya Tidak Jelas

In practice, there will be events which were not regulated by was Laws, or even if it was regulat... more In practice, there will be events which were not regulated by was Laws, or even if it was regulated, still unclear or incomplete. Therefore, a Judge is responsible to fulfill the absence of law by creating, complete or clarify the law it if it needs to be created, completed or clarified by finding the law through exploration and understanding legal norms and justice which lives inside the society so that the law will be applied to the particular event. To provide justice, a Judge should seek the truth behind any event which proceed upon him/her by examining an event and connect it with the governing law and provide a Judgment by stating the law for the particular event. This research is using normative legal research by researching literature and supported by data from interview both from practitioner and academician. The specification of this research is descriptive analytic, and the data compiled is analyze qualitatively towards the substance of legal finding. Good law is law whic...

The Application of Online Arbitration as an Alternative for Business Dispute Resolution During the COVID-19 Pandemic

Proceedings of the First Lekantara Annual Conference on Public Administration, Literature, Social Sciences, Humanities, and Education, LePALISSHE 2021, August 3, 2021, Malang, Indonesia

Pelatihan simulasi persidangan perkara perdata bagi siswa SMA di Jakarta

Dalam kehidupan bermasyarakat, kadangkala kita memiliki sengketa atau masalah perdata dengan oran... more Dalam kehidupan bermasyarakat, kadangkala kita memiliki sengketa atau masalah perdata dengan orang lain. Oleh karena itu perlu diketahui bagaimana cara menyelesaikan perkara perdata tersebut, agar supaya para siswa SMA di Jakarta memahami dan mengetahuinya. Untuk membekali masyarakat tentang hal tersebut, kiranya perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan simulasi penanganan perkara kepada murid-murid SMA sebagai bekal sebelum nantinya mereka terjun ke masyarakat. Dipilih lokasi Jakarta mengingat lokasi tersebut merupakan wilayah hukum yang sama dengan kampus Universitas Trisakti. Berdasarkan kegiatan PKM pelatihan hukum ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebaga iberikut: 1. Siswa SMAN 39 Jakarta merupakan sasaran yang tepat sebagai sasaran Pelatihan Hukum Mengenai Pelatihan Simulasi Persidangan Perkara Perdata Bagi Siswa SMA di Jakarta karena Para siswa menunjukan rasa minat dan ketertarikan yang sangat besar terhadap masalah hukum. 2. Dengan kredebilitas para pemberi mater...

Utilization of the IoT-based early warning system (EWS) for early detection of floods in Setu District, South Tangerang City

Community Empowerment

Cisadane River is the largest river whose overflow often causes flooding in several locations in ... more Cisadane River is the largest river whose overflow often causes flooding in several locations in South Tangerang City. One of them is located in Pesona Serpong Housing, Setu District, South Tangerang City. The Cisadane Environmental Echo Community (GEMALA) is a community that cares about the sustainability of the Cisadane River. This community service aims to improve understanding of river maintenance and socialize the IoT-based Early Warning System (EWS) tool to the GEMALA community as an early flood detection tool. The method used is to use an ultrasonic sensor HC-SR04 which will measure the water level of the river and will send a signal via the Telegram messaging application. At the end of this activity, an IoT-based Early Warning System (EWS) tool was produced that could be utilized by the GEMALA community as an early flood detection tool.