Papers by Miftachul Alfin
Era otonomi daerah yang ditandai dengan hadirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian d... more Era otonomi daerah yang ditandai dengan hadirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan arah dan kewenangan yang lebih kuat kepada daerah. Muara dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terselenggaranya kepemerintahan yang baik (good governance) yang keberadaannya didukung oleh birokrasi yang handal dan profesional, efisien, produktif serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dengan diberlakukannya Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang telah dijabarkan secara lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warganegara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam prakteknya pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih cukup sering dijumpai adanya kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan adanya keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Salah satu layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat adalah terkait dengan kependudukan. Layanan kependudukan merupakan salah satu bentuk layanan dasar masyarakat yang melekat sejak dari peristiwa kelahiran seseorang hingga kematiannya. Pemerintah Kota dalam hal ini telah memiliki perangkat aturan tentang pelayanan kependudukan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kota Yogyakarta. Mengingat fungsi utama pemerintah daerah adalah melayani masyarakat maka Laporan Antara 1 Laporan Antara 7 adalah KTP, BPKB, SIM, STNK, IMB, Akte Pernikahan, Akte Kelahiran, Akte Kematian dan sebagainya.
Uploads
Papers by Miftachul Alfin