The study proposes the compensation and restitution regulations which should be oriented to prote... more The study proposes the compensation and restitution regulations which should be oriented to protect the victim of crime. Although most regulations have been adopted the right of the victims to receive the compensation and restitution, but this study finds that there are some weaknesses in such regulations. Hence, compensation regulation should be specifically focused on the fulfillment of the right of the victims of crime. It shall not depend on court decisions, but such compensation should be provided even though the victims ceased before the court proceeding has started, or even if he or she wrongly arrested by police. This compensation is only to cover material losses and traumatic stress recovery cost. It could be paid directly monthly or yearly and could be converted to other form of compensation. Restitution refers to the paradigm of restorative justice. In Indonesia, restitution should be based on final and binding court decision. If the perpetrator does not want to provide it for the victim, he/she has moral obligation to provide it for the victim oven without inkracht court decision, and this could be used by the judges to pardon the perpetrator. Restitution shall be enforced for all criminal offences which resulting direct and indirect losses for the victims. Restitution is not merely about monetary values but moral obligation of the perpetrator to recover the victim's condition. Abstrak Tulisan ini menggagas pengaturan kompensasi dan restitusi yang berorientasi pada perlindungan terhadap korban tindak pidana. Meskipun berbagai perundang-undangan telah mengakomodir hak korban untuk memperoleh kompensasi dan restitusi, tapi pengaturannya masih mengandung kelemahan. Oleh karena itu, pembaharuan pengaturan kompensasi difokuskan pada pemenuhan hak-hak korban yang dilanggar oleh negara. Ia tidak perlu bergantung kepada putusan pengadilan, diberikan kepada korban suatu tindak pidana yang pelakunya meninggal dunia sebelum proses peradiilan selesai atau digelar, atau korban salah tangkap penegak hukum. Kompensasi hanya pada kerugian materiil dan biaya pemulihan trauma atau stres, bisa dibayar langsung, dibayar tiap bulan/ tahun, serta dapat dikonversi ke dalam bentuk lain. Restitusi mengacu kepada paradigma keadilan restoratif. Ketentuan mengenai keharusan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap baru dilaksanakan bila pelaku tidak mau membayar restitusi. Pelaku bahkan dapat memberikan restitusi kepada korban sebelum adanya putusan tersebut dan dapat dijadikan sebagai hal yang meringankan atau pemaafan hakim. Restitusi berlaku untuk semua tindak pidana yang menimbulkan kerugian korban secara langsung dan bentuknya tidak harus uang, dan keberadaannya tidak hanya sekedar uang, tapi kewajiban moral pelaku untuk memperbaiki kondisi korban.
The study proposes the compensation and restitution regulations which should be oriented to prote... more The study proposes the compensation and restitution regulations which should be oriented to protect the victim of crime. Although most regulations have been adopted the right of the victims to receive the compensation and restitution, but this study finds that there are some weaknesses in such regulations. Hence, compensation regulation should be specifically focused on the fulfillment of the right of the victims of crime. It shall not depend on court decisions, but such compensation should be provided even though the victims ceased before the court proceeding has started, or even if he or she wrongly arrested by police. This compensation is only to cover material losses and traumatic stress recovery cost. It could be paid directly monthly or yearly and could be converted to other form of compensation. Restitution refers to the paradigm of restorative justice. In Indonesia, restitution should be based on final and binding court decision. If the perpetrator does not want to provide it for the victim, he/she has moral obligation to provide it for the victim oven without inkracht court decision, and this could be used by the judges to pardon the perpetrator. Restitution shall be enforced for all criminal offences which resulting direct and indirect losses for the victims. Restitution is not merely about monetary values but moral obligation of the perpetrator to recover the victim's condition. Abstrak Tulisan ini menggagas pengaturan kompensasi dan restitusi yang berorientasi pada perlindungan terhadap korban tindak pidana. Meskipun berbagai perundang-undangan telah mengakomodir hak korban untuk memperoleh kompensasi dan restitusi, tapi pengaturannya masih mengandung kelemahan. Oleh karena itu, pembaharuan pengaturan kompensasi difokuskan pada pemenuhan hak-hak korban yang dilanggar oleh negara. Ia tidak perlu bergantung kepada putusan pengadilan, diberikan kepada korban suatu tindak pidana yang pelakunya meninggal dunia sebelum proses peradiilan selesai atau digelar, atau korban salah tangkap penegak hukum. Kompensasi hanya pada kerugian materiil dan biaya pemulihan trauma atau stres, bisa dibayar langsung, dibayar tiap bulan/ tahun, serta dapat dikonversi ke dalam bentuk lain. Restitusi mengacu kepada paradigma keadilan restoratif. Ketentuan mengenai keharusan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap baru dilaksanakan bila pelaku tidak mau membayar restitusi. Pelaku bahkan dapat memberikan restitusi kepada korban sebelum adanya putusan tersebut dan dapat dijadikan sebagai hal yang meringankan atau pemaafan hakim. Restitusi berlaku untuk semua tindak pidana yang menimbulkan kerugian korban secara langsung dan bentuknya tidak harus uang, dan keberadaannya tidak hanya sekedar uang, tapi kewajiban moral pelaku untuk memperbaiki kondisi korban.
Uploads
Papers by Mahrus Ali