Foreign arbitrators in Indonesia have never been questioned before with regard to their status or... more Foreign arbitrators in Indonesia have never been questioned before with regard to their status or legality. The main aim of this article was to analyze the status of foreign arbitrators in the light of the recent Supreme Court of Indonesia's decision on the PT. Timas Suplindo case (2017). The method used in this article was descriptivenormative of the subject analyzed supported by the case-law, in particular the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia concerning the issue of foreign arbitrator. This article concluded, while there is an absence of regulation concerning the status of foreign arbitrator in Indonesia, the parties should include and state the legality of the foreign arbitrator in their arbitration clause. This article also recommended, the Arbitration Law should be supplemented with the provision on the status of foreign arbitrator in the future amendment of the Law.
... antara lain, G. Schwarzenberger, Foreign Investment and International Law (London: Stevens &a... more ... antara lain, G. Schwarzenberger, Foreign Investment and International Law (London: Stevens & Sons ... menyukai kombinasi antara insentif penanaman modal dan persyaratan pelaksanaan (performance requirements ... Tujuan lainnya dari negara tuan rumah di dalam menerapkan ...
Hukum perdagangan Internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidan... more Hukum perdagangan Internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini pun cukup luas. Hubungan - hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenis, dari bentuk yang sederhana, yaitu barter, jual beli barang atau komoditi, hingga hubungan atau transaksidagang ini adalah semakin cepatnya perkembangan jasa teknologi, khususnya teknologi informasi sehingga transaksi dagang dapat semakin berlangsung dengan cepat. Batas-batas negara tidak lagi menjadi halangan dalam transaksi. Dewasa ini, dengan pesatnya perkembangan teknologi, para pelaku dagang tidak perlu mengetahui atau mengenal rekanan dagangnya yang berada jauh di belakang bumi lain. Hal ini tampak dengan lahirnya transaksi-transaksi yang disebut dengan e-commerce. Dengan semakin berkembangnya jenis-jenis transasksi perdagangan sekarang ini yang sudah melewati batas-batas negara, peranan hukum perdagangan internasional semakin krusial. Salah satu alasan semakin diperlukannya hukum perdagangan internasional adalah untuk mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan- kebijakan dan praktik-praktik perdagangan internasional yang merugikan negara lainnya. Dengan demikian, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengnal hukum perdagangan internasional mengingat luasnya cakupan transaksi perdagangan yang terjadi dewasa ini. Dengan hadirnya buku ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan atas referensi di bidang hokum perdagangan internasional yang saat ini dirasakan masih sangat minim khususnya bagi para mahasiswa, praktisi hokum, dan ekonomi, pengusaha.
This article tried to see the meaning of public policy under Indonesian arbitration law. The arbi... more This article tried to see the meaning of public policy under Indonesian arbitration law. The arbitration law examined was the arbitration law in the Code of Civil Procedures of 1847, the Presidential Decree No 34 of 1981, the Supreme Court Regulation No 1 of 1990 and the Arbitration law No 30 of 1999. The article also took a closer look on Indonesian court in interpreting the term public policy in its decisions. The method used in this article was descriptiveanalytical. The data was in particular the decisions of the courts of Indonesia including Domestic Court, High Court and Supreme Court. A comparative study was taken, describing the arbitration acts of certain countries in particular New Zealand, Malaysia and Fiji. This article concluded, as cases developed, the approach toward public policy was the strict application of it. This article also recommended the amendment of the arbitration law by including the indicators as to what the public policy would cover as found in arbitration acts of states being studied.
Buku ini membahas perjanjian (klausul) arbitrase, khususnya hukum arbitrase komersial internasion... more Buku ini membahas perjanjian (klausul) arbitrase, khususnya hukum arbitrase komersial internasionalxii, 200 hlm.: 21 cm
Abstrak Perhaan terhadap ICSID dewasa ini mbul kembali setelah beberapa investor menggugat pemeri... more Abstrak Perhaan terhadap ICSID dewasa ini mbul kembali setelah beberapa investor menggugat pemerintah Indonesia di hadapan badan arbitrase ICSID. Tulisan ini mengupas konvensi yang melahirkan badan arbitrase ICSID, yaitu Konvensi ICSID atau Convenon on the Selement of Investment Disputes between States and Naaonals of Other States. Tulisan ini memaparkan pula latar belakang pemerintah Indonesia merafikasi konvensi, berbagai sengketa penanaman modal yang melibatkan pemerintah Indonesia, dan pelajaran yang dapat dipek dari adanya gugatan-gugatan oleh investor. Kata Kunci: Konvensi ICSID, sengketa penanaman modal, modal asing, putusan arbitrase, gugatan investor. Abstract The aaenon to the ICSID arose among scholars and praccconers following the claims brought by the foreign investors against the government of Indonesia to the ICSID arbitraaon. This arrcle discussed the ICSID Convenon
Foreign arbitrators in Indonesia have never been questioned before with regard to their status or... more Foreign arbitrators in Indonesia have never been questioned before with regard to their status or legality. The main aim of this article was to analyze the status of foreign arbitrators in the light of the recent Supreme Court of Indonesia's decision on the PT. Timas Suplindo case (2017). The method used in this article was descriptivenormative of the subject analyzed supported by the case-law, in particular the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia concerning the issue of foreign arbitrator. This article concluded, while there is an absence of regulation concerning the status of foreign arbitrator in Indonesia, the parties should include and state the legality of the foreign arbitrator in their arbitration clause. This article also recommended, the Arbitration Law should be supplemented with the provision on the status of foreign arbitrator in the future amendment of the Law.
... antara lain, G. Schwarzenberger, Foreign Investment and International Law (London: Stevens &a... more ... antara lain, G. Schwarzenberger, Foreign Investment and International Law (London: Stevens & Sons ... menyukai kombinasi antara insentif penanaman modal dan persyaratan pelaksanaan (performance requirements ... Tujuan lainnya dari negara tuan rumah di dalam menerapkan ...
Hukum perdagangan Internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidan... more Hukum perdagangan Internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini pun cukup luas. Hubungan - hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenis, dari bentuk yang sederhana, yaitu barter, jual beli barang atau komoditi, hingga hubungan atau transaksidagang ini adalah semakin cepatnya perkembangan jasa teknologi, khususnya teknologi informasi sehingga transaksi dagang dapat semakin berlangsung dengan cepat. Batas-batas negara tidak lagi menjadi halangan dalam transaksi. Dewasa ini, dengan pesatnya perkembangan teknologi, para pelaku dagang tidak perlu mengetahui atau mengenal rekanan dagangnya yang berada jauh di belakang bumi lain. Hal ini tampak dengan lahirnya transaksi-transaksi yang disebut dengan e-commerce. Dengan semakin berkembangnya jenis-jenis transasksi perdagangan sekarang ini yang sudah melewati batas-batas negara, peranan hukum perdagangan internasional semakin krusial. Salah satu alasan semakin diperlukannya hukum perdagangan internasional adalah untuk mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan- kebijakan dan praktik-praktik perdagangan internasional yang merugikan negara lainnya. Dengan demikian, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengnal hukum perdagangan internasional mengingat luasnya cakupan transaksi perdagangan yang terjadi dewasa ini. Dengan hadirnya buku ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan atas referensi di bidang hokum perdagangan internasional yang saat ini dirasakan masih sangat minim khususnya bagi para mahasiswa, praktisi hokum, dan ekonomi, pengusaha.
This article tried to see the meaning of public policy under Indonesian arbitration law. The arbi... more This article tried to see the meaning of public policy under Indonesian arbitration law. The arbitration law examined was the arbitration law in the Code of Civil Procedures of 1847, the Presidential Decree No 34 of 1981, the Supreme Court Regulation No 1 of 1990 and the Arbitration law No 30 of 1999. The article also took a closer look on Indonesian court in interpreting the term public policy in its decisions. The method used in this article was descriptiveanalytical. The data was in particular the decisions of the courts of Indonesia including Domestic Court, High Court and Supreme Court. A comparative study was taken, describing the arbitration acts of certain countries in particular New Zealand, Malaysia and Fiji. This article concluded, as cases developed, the approach toward public policy was the strict application of it. This article also recommended the amendment of the arbitration law by including the indicators as to what the public policy would cover as found in arbitration acts of states being studied.
Buku ini membahas perjanjian (klausul) arbitrase, khususnya hukum arbitrase komersial internasion... more Buku ini membahas perjanjian (klausul) arbitrase, khususnya hukum arbitrase komersial internasionalxii, 200 hlm.: 21 cm
Abstrak Perhaan terhadap ICSID dewasa ini mbul kembali setelah beberapa investor menggugat pemeri... more Abstrak Perhaan terhadap ICSID dewasa ini mbul kembali setelah beberapa investor menggugat pemerintah Indonesia di hadapan badan arbitrase ICSID. Tulisan ini mengupas konvensi yang melahirkan badan arbitrase ICSID, yaitu Konvensi ICSID atau Convenon on the Selement of Investment Disputes between States and Naaonals of Other States. Tulisan ini memaparkan pula latar belakang pemerintah Indonesia merafikasi konvensi, berbagai sengketa penanaman modal yang melibatkan pemerintah Indonesia, dan pelajaran yang dapat dipek dari adanya gugatan-gugatan oleh investor. Kata Kunci: Konvensi ICSID, sengketa penanaman modal, modal asing, putusan arbitrase, gugatan investor. Abstract The aaenon to the ICSID arose among scholars and praccconers following the claims brought by the foreign investors against the government of Indonesia to the ICSID arbitraaon. This arrcle discussed the ICSID Convenon
Uploads
Papers by Huala Adolf