Pola pemberantasan korupsi di negara kita Singapura bisa dijadikan contoh karena keberhasilan neg... more Pola pemberantasan korupsi di negara kita Singapura bisa dijadikan contoh karena keberhasilan negara tersebut menurunkan tingkat korupsi dengan IPK 84 tertinggi seAsia
Sebagaimana diketahui, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2004, 2005, dan 2006 oleh B... more Sebagaimana diketahui, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2004, 2005, dan 2006 oleh Badan Pemeriksa Keuangan dinyatakan disclaimer / tidak memberikan pendapat apapun. LKPP merupakan rapor pemerintah dalam mempertanggungjawabkan amanat yang dipercayakan rakyat, utamanya yang terkait dengan penggunaan anggaran/dana publik, juga kepada stakeholder lainnya (lembaga donor, dunia usaha, dll). Oleh sebab itu, Pemerintah melalui Menteri Keuangan selaku BUN (red : Pengelola Barang), sempat menagih janji Dirjen Kekayaan Negara agar status Laporan Keuangan dari sisi kekayaan negara tidak lagi disclaimer pada tahun 2008 (Kompas 9 Juni 2007), dengan langkah inventarisasi dan revaluasi aset/kekayaan negara diharapkan akan mampu memperbaiki/menyempurnakan administrasi pengelolaan BMN yang ada saat ini. Dengan langkah inventarisasi dan penilaian BMN tersebut, diproyeksikan kedepan akan dapat terwujud database BMN yang akurat dan reliable, sehingga dapat dipergunakan bagi kepentingan penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran atas belanja barang dan/atau belanja modal pada kementerian/lembaga negara. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan nilai-nilai aset yang belum diketahui datanya sehingga masih banyak asset dengan nilai Rp 1,-. Aset tersebut mutlak perlu dilakukan peniliaian kembali ( direvaluasi ) untuk mendapatkan nilai wajarnya sehingga dapat menunjukkan potensi ekonomi sesungguhnya untuk pengambilan kebijakan. Kendala dalam pelaksanaan revaluasi yaitu sebagaimana diatur dalam PP 24 Th 2005 tentang SAP ( Standar Akuntansi Pemerintahan ) Paragraf 58 dinyatakan bahwa Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Berkenaan dengan permasalahan di atas, tulisan ini dimaksudkan untuk menguraikan pentingnya revaluasi asset dalam penyusunan neraca dihubungkan dengan aturan yang ada serta bagaimana solusi yang diperlukan untuk menyelaraskan permasalahan tersebut. Arief Hadianto; 20576/PS/MEP/2006 Revaluasi asset dalam rangka penyusunan LKPP
Pola pemberantasan korupsi di negara kita Singapura bisa dijadikan contoh karena keberhasilan neg... more Pola pemberantasan korupsi di negara kita Singapura bisa dijadikan contoh karena keberhasilan negara tersebut menurunkan tingkat korupsi dengan IPK 84 tertinggi seAsia
Sebagaimana diketahui, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2004, 2005, dan 2006 oleh B... more Sebagaimana diketahui, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2004, 2005, dan 2006 oleh Badan Pemeriksa Keuangan dinyatakan disclaimer / tidak memberikan pendapat apapun. LKPP merupakan rapor pemerintah dalam mempertanggungjawabkan amanat yang dipercayakan rakyat, utamanya yang terkait dengan penggunaan anggaran/dana publik, juga kepada stakeholder lainnya (lembaga donor, dunia usaha, dll). Oleh sebab itu, Pemerintah melalui Menteri Keuangan selaku BUN (red : Pengelola Barang), sempat menagih janji Dirjen Kekayaan Negara agar status Laporan Keuangan dari sisi kekayaan negara tidak lagi disclaimer pada tahun 2008 (Kompas 9 Juni 2007), dengan langkah inventarisasi dan revaluasi aset/kekayaan negara diharapkan akan mampu memperbaiki/menyempurnakan administrasi pengelolaan BMN yang ada saat ini. Dengan langkah inventarisasi dan penilaian BMN tersebut, diproyeksikan kedepan akan dapat terwujud database BMN yang akurat dan reliable, sehingga dapat dipergunakan bagi kepentingan penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran atas belanja barang dan/atau belanja modal pada kementerian/lembaga negara. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan nilai-nilai aset yang belum diketahui datanya sehingga masih banyak asset dengan nilai Rp 1,-. Aset tersebut mutlak perlu dilakukan peniliaian kembali ( direvaluasi ) untuk mendapatkan nilai wajarnya sehingga dapat menunjukkan potensi ekonomi sesungguhnya untuk pengambilan kebijakan. Kendala dalam pelaksanaan revaluasi yaitu sebagaimana diatur dalam PP 24 Th 2005 tentang SAP ( Standar Akuntansi Pemerintahan ) Paragraf 58 dinyatakan bahwa Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Berkenaan dengan permasalahan di atas, tulisan ini dimaksudkan untuk menguraikan pentingnya revaluasi asset dalam penyusunan neraca dihubungkan dengan aturan yang ada serta bagaimana solusi yang diperlukan untuk menyelaraskan permasalahan tersebut. Arief Hadianto; 20576/PS/MEP/2006 Revaluasi asset dalam rangka penyusunan LKPP
Uploads
Papers by Arief Hadianto