Papers by Gugun El Guyanie
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Tulisan ini akan menelaah mengenai penyelenggaraan upaya administratif di Indonesia untuk melihat... more Tulisan ini akan menelaah mengenai penyelenggaraan upaya administratif di Indonesia untuk melihat bagaimana eksistensi dan urgensi upaya administratif dalam pemerintahan. Bagaimana eksistensi dan urgensi upaya administratif dalam pemerintahan di Indonesia? Bagaimanakah konsep atau pola ideal upaya administratif agar dapat menciptakan kemanfaatan serta perlindungan hukum untuk masyarakat? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi dan manfaat upaya administratif akan semakin memperoleh pengakuan, apabila jaminan serupa mengenai kebenaran dan keadilan juga diperoleh seperti halnya pada peradilan administrasi murni. Di samping itu, untuk mewujudkan upaya administratif yang ideal maka perlu dirumuskan pola upaya administratif yang meliputi Badan (Majelis) dan kedudukannya serta Hukum Acara (Hukum Formal) sebagai pedoman dalam melakukan pemeriksaan dan penyelesaian upaya administratif.
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Penelitian ini bermula dari hipotesa bahwa ketika partai-partai Islam bergururan, dan pada saat y... more Penelitian ini bermula dari hipotesa bahwa ketika partai-partai Islam bergururan, dan pada saat yang sama organisasi-organisasi Islam radikal banyak bermunculan, maka bisa diduga, maraknya Perda-Perda syariah di berbagai daerah di Indonesia dipicu oleh aspirasi organisasi-organisasi Islam radikal. Melalui tekanan politik yang mereka lakukan, meliputi penerapan Perda syariah di sejumlah daerah di Indonesia. Penelitian ini menjawab dua rumusan masalah, yakni; Bagaimana peran organisasi Islam dalam menginisiasi dan pembahasan perda Syariah di Sumatra Barat; Mengapa di Sumatra Barat banyak melahirkan Perda Syariah.
Buku ini membahas tentang bisnis online. Pembahasannya meliputi: memahami dan mengenal bisnis di ... more Buku ini membahas tentang bisnis online. Pembahasannya meliputi: memahami dan mengenal bisnis di internet; mengenal media bisnis online dan cara membuat atau membangunnya seperti email, website atau blog, dan media-media lainnya; mengenal ragam jenis bisnis online meliputi menjual produk, memasarkan produk, menjual ruang atau kesempatan, menjual hak, dan menjadi pemandu; serta dibahas juga ragam jenis program bisnis online; dan cara menggunakan media bisnis online.124 hlm.: ilus.; 21 cm
This research is to investigate Muslim people movement at Yogyakarta who rejects Sabda Raja. Last... more This research is to investigate Muslim people movement at Yogyakarta who rejects Sabda Raja. Last year, Sri Sultan Hamengkubuwono, a King of Yogyakarta, established a new decree called by Sabda Raja. One of principal messages of the Sabda Raja is to allow a woman (princess) becomes a King/Queen. The Sabda Raja above immediately sparks for and contra among Yogyakarta people, including Muslim People. Several Muslim communities like NU and Muhammadiyah are against Sabda Raja. The reason Muslim people are using to reject Sabda Raja is that it breaks Kraton principle (Paugeran). The principle affirms that a King of Yogyakarta is a man, not woman. Several Muslim people at Yogyakarta considers that Sultan has an political ambition to establish his daughter (princess), GKR Pembayun, to be the next King (Queen) of Yogyakarta, because he does not have a son (prince). Sabda Raja is a legal tool to reach the ambition. Besides that, Sabda Raja also tends to remove religious degree, Khalifatullah...
Dalam sejarah Indonesia, banyak pelanggaran hak konstitusional warga negara yang dilakukan oleh N... more Dalam sejarah Indonesia, banyak pelanggaran hak konstitusional warga negara yang dilakukan oleh Negara. Namun tidak ada instrumen hukum bagi warga negaranya untuk mengajukan pengaduan konstitusional untuk mendapatkan keadilan hak-hak konstitusionalnya telah dilanggar. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kasus yang dapat dikatagorikan sebagai pengaduan konstitusioanl, mengetahui otoritas dasar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sehingga pengadilan Mahkamah Konstitusi dapat menguji pengaduan berdasarkan Undang-Undang Dasar, cara mengatasi pengaduan konstitutional ketika pengadilan tidak memiliki wewenang untuk menguji pengaduan yang berdasarkan undang-undang dasar. Penulis menguji pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan tugas, wewenang, dan fungsi untuk memeriksa pengaduan konstitusional pengadilan. Semua jenis norma hukum baik undang-undang maupun produk legislatif keputusan pemerintah (eksekutif) dan keputusan lembaga p...
This reasearch attempts to reveals political movement of Muslim Tionghoa people (Islamic Chinese... more This reasearch attempts to reveals political movement of Muslim Tionghoa people (Islamic Chinese)  at Yogyakarta. Today, there is a significant shifting of Muslim Tionghoa people. It can not be sparated from the latest problem commonly growing up at Indonesia. Actually, in many years ago, the Tionghoa people did political role at Indonesia, but untill now they often become a victime of ethnic violence. Moreover they are still discriminated politically. Their rights as citizen of Indonesia is not fulfilled. They are still distinguished with native people (pribumi), in Indonesia. Their political movement was still restricted so much, especially in Orde Baru era. However, recently, exactly after Reformation movement in 1998 occured,  Tionghoa people in Indonesia are actively participating in political sphere. They are now success to be member of House of Representative, minister and governor. It is also done by Muslim Tionghoa in Yogyakarta. Muslim Tionghoa at Yogyakarta is u...
Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Isla... more Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Satuan Pengawasan Internal merupakan salah satu dari organisasi universitas. Lembaga ini dibentuk untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan tatakelola perguruan tinggi yang baik (Good University Governance). SPI merupakan unsur pengawas yang berfungsi untuk melaksanakan pengawasan internal yang bersifat nonakademik untuk dan atas nama Rektor. Keberadaan SPI semakin kokoh dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.05/2017 tentang Sistem Pengendalian Intern pada Badan Layanan Umum. Kedua Peraturan tersebut mengamanahkan kepada Perguruan Tinggi untuk memiliki Pedoman Pengawasan Internal. Untuk itulah, Piagam Satuan Pengawasan Internal (SPI) ini disusun. Piagam Satuan Pengawasan Internal (SPI) ini berisi: visi, misi d...
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam, 2021
This article examines the drafting of the Omnibus Law on the Job Creation Bill, the original purp... more This article examines the drafting of the Omnibus Law on the Job Creation Bill, the original purpose of which was to facilitate investment or accelerate the economy. Starting from the disharmony of several overlapping regulations, out of sync between one law and another in the investment sector, a universal sweeping law that contains thousands of articles is needed. This study uses the theory of the formation of laws and regulations and the perspective of legal politics, with juridical analysis, to explain how a process of drafting a law, the principles of formation, and the political dynamics that gave birth to it. This paper emphasizes that the process and politics of the Omnibus Law legislation on the Job Creation Bill has minimal public participation and is not transparent. So the legal product of the Job Creation Law is formally flawed, and materially contains articles that are capitalist in content, opening up investment for investors but on the other hand harming the people. ...
Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2021
Indigenous Beliefs Adherents (Penghayat Kepercayaan) who were victims of injustice filed a judici... more Indigenous Beliefs Adherents (Penghayat Kepercayaan) who were victims of injustice filed a judicial review and finally brought out to Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XIV/2016. This decision became the legal basis for Indigenous Beliefs Adherents to obtain their constitutional rights: recognition, respect, and protection by embedding the beliefs they believe in on the electronic ID card (e-KTP). This study aims to analyze based on the epistemology of minority fiqh on the constitutional rights of Indigenous Beliefs Adherents. In contrast to many studies that place minority fiqh in defense of Muslim minorities in the West, this study develops minority fiqh for non-Muslim minorities in Muslim-majority countries. This article uses normative legal research, with qualitative descriptive analysis with a case approach that analyzes Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XIV/2016. The study results show that the Constitutional Court Decision viewed from the perspective of min...
Constitutional desain which regulate the principle of district goverment with decentralization sy... more Constitutional desain which regulate the principle of district goverment with decentralization system give freedom to point out the vise of every district. But there is problem of disharmony because the conflict of authority. How is the significance vice district in the presidential system? How the politic of law regulate the ideal of vice district position? So Ideally the vice elected by the head of the district not elected by people of the region. The distribution of duty and authority between the head and his vice should be clear to avoid overlapping among them. The vice truly become the vice and responsible for the head of the district.
Perspektif Hukum, May 1, 2014
Uploads
Papers by Gugun El Guyanie