Dalam bab ini membahas tiga besar filsuf Yunani, salah satunya Socrates. Ia lahir di Athena pada ... more Dalam bab ini membahas tiga besar filsuf Yunani, salah satunya Socrates. Ia lahir di Athena pada tahun 470 SM dan meninggal pada 399 SM. Masa hidupnya sejalan dengan perkembangan sofisme di Athena, Yunani. Sacrates mempunyai sifat yang cerdik, serta mampu menilai baik dan buruknya sesuatu. Dengan mempunyai keperibadian budi yang baik, dia dicintai banyak orang. Dia juga mempunyai tujuan untuk mengajarkan orang untuk dapat menemukan suatu kebenaran. Dia juga mengaku orang yang tidak tahu apa-apa, yang disebut sebagai ironi Socrates. Akhir hidupnya, ia menilai bahwa mati dalam keyakinan lebih bernilai dibanding mengorbankan keyakinan tersebut. Socrates juga mengajarkan filosofinya mengenai perbuatan, yait cara hidup. Sebagaimana dalam filosofinya untuk mencari kebenaran. Oleh sebab itu, Socrates mempunyai dua metode, yakni metode maieutik, untuk menguraikan, dan metode induksi sebagai cara untuk membandingkan secara kritis. Dalam bab ini, Socrates juga menyatakan budi sebagai inti dari etiknya. Hal ini dinyatakan bahwa ajaran etiknya dinilai intelektual dan rasional. Karena menurutnya mengenai kebajikan menyatakan sebagai dasar negara yang ideal. Serta etika yang telah dikemukakanya sesuai dengan kehidupannya mengenai cara berkomunikasi di lingkup sosial. Implikasinya juga berpengaruh pada cara pandangnya dalam berpolitik yang merefleksikan kejujuran bersinggungan dengan kekuasaan dan politik mempunyai resiko yang mendalam serta sebagai "matir" dalam membela keyakinan.
Pelayanan publik merupakan sebagai tanggungjawab pemerintah yang diselenggarakan dan dijalankan o... more Pelayanan publik merupakan sebagai tanggungjawab pemerintah yang diselenggarakan dan dijalankan oleh instansi pemerintah, baik yang berada di pusat, daerah maupun dilingkup Badan Usaha Milik Negara ataupun daerah. Birokrasi mempunyai peran untuk membantu kinerja fungsi pemerintah salah satunya, yaitu pelayanan publik. Birokrasi pemerintah belum secara efektif, efsien, dan trasnparan dalam menjalankan tugas
Pada penulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan menyajikan mengenai polahubungan antara pemer... more Pada penulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan menyajikan mengenai polahubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani pandemi COVID-19. Isu mengenai desentralisasi menjadi suatu hal yang sangat krusial dalam menghadapi COVID- 19, terutama bagi negara-negara dengan wilayah kepulauan yang luas dan penduduk yang beragam, yakni seperti Indonesia. Kemudian dinayatakan bahwa Pada awalnya, keterkaitan atau hubungan anatara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani, dan mencegah COVID-19 menunjukkan bahwa pemerintah pusat menggunakan asas sentralisasi kewenangan yang sangat signifikan. Dengan adanya asas sentralisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat menayatakan bahwa segala bentuk kebijakan-kebijakan untuk menangani COVID-19 semua kebijaakn tersebut harus berasal dari pusat.. Akan tetapi, pemerintah daerah tidak menghiraukan hal tersebut dan trus mengambil langkah kebijakan untuk dapat menangani penyebaran virus corona di daerahnya masing masing. Dengan adanya suatu bentuk trobosan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itulah sebagai bentuk yang mengakibatkan tidak singkronya kebijakan yang diterapkan di pusat dan daerah serta hal tersebut sebagaimana bentuk awal dari minimnya koordinasi anatara pusat dan daerah. Pemerintah Daerah pada akhirnya mendapatkan peran yang proporsional, namun pemerintah tetap menjadi konduktor dalam orkestrasi kebijakan. Kemampuan pemerintah pusat dan daerah untuk bekerja sama akan sangat penting dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Meskipun demikian, bentuk kerjasama tetap diperlukan dan harus tetap terjalin dalam bentuk kerangka negara kesatuan republik Indonesia.
Pada penulisan ini bertujuan untuk menganalisis mengenai perbandingan sistem kepartaian dan sist... more Pada penulisan ini bertujuan untuk menganalisis mengenai perbandingan sistem kepartaian dan sistem presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat. Diketahui bahwa negara Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama mempunyai sistem kepartaian dan sistem pemerintahannya sendiri. Sistem kepartaian yang dianut oleh keduanya berbeda dimana Indonesia menggunakan sistem multi partai, sedangkan Amerika Serikat menggunakan sistem dwi partai. Selain itu, baik Indonesia maupun Amerika Serikat sama-sama menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Meski kedua negara tersebut menganut sistem presidensial, akan tetapi terdapat perbedaan. Oleh sebab itu, dengan adanya perbedaan dalam penerapan sistem presidensial dikedua negara tersebut menghasilkan beberapa perbedaan, yakni wewenang presiden, pemberhentian presiden, dan pemilihan presiden (pemilu). Maka dari itu, dengan adanya perbedaan tersebut, dapat mengetahui tentang perbandingan sistem kepartaian dan sistem presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI merupakan salah satu dari badan legislatif. serta DPR merupakan ... more Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI merupakan salah satu dari badan legislatif. serta DPR merupakan suatu bentuk parlemen pemerintahan yang menjadi nagungan untuk mewakilkan aspirasi rakyat dan konstituennya dalam melalui berbagai kebijakan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Serta dalam kinerjanya meliputi beberapa hal fungsi, seperti legislasi, penganggaran, dan pengawasan serta DPR mempunyai tugas dan wewenangnya dalam menjabat. Selain itu, masa periode jabatan DPR RI yang ada di era reformasi dimuali sejak tahun 1999-sampai sekarang. Kemudian kinerja DPR pada masa periode 2014-2019 dianggap dan dinilai sebagai kinerja terburuk dan sangat mengecewakan yang ada pada era reformasi. Karena dinilai kinerja DPR yang kurang memuaskan serta kurangnya produkitivitas DPR dalam menjalankan tugasnya, serta jauh sekali dari harapan rakyat Indonesia. Kemudian timbulnya faktor dan penyebab menurunya citra DPR, yaitu salah satunya melakukan tindakan korupsi, yang hanya mementingkan hasrat kepentingan dirinya saja tanpa memikirkan perasaan rakyat. Maka dari itu, hasil dari kinerja DPR menurut pandangan masyarakat dinilai buruk karena menuai banyak sekali kritik, sehingga semakin buruk pula citra DPR di hadapan masyarakat. Oleh karena itu, jika terus menurunya kinerja DPR dan apabila kinerja tersebut tidak sesuai dengan harapan rakyat, maka akan menimbulkan kurangnya kepercayaan rakyat Indonesia terhadap kinerja DPR dalam menjalankan masa periode jabatannya. Karena sebuah kepercayaan sangat dibutuhkan sekali, terlebih berperannya sebagai anggota legislatif yang mewakili aspirasi rakyat.
Dalam bab ini membahas tiga besar filsuf Yunani, salah satunya Socrates. Ia lahir di Athena pada ... more Dalam bab ini membahas tiga besar filsuf Yunani, salah satunya Socrates. Ia lahir di Athena pada tahun 470 SM dan meninggal pada 399 SM. Masa hidupnya sejalan dengan perkembangan sofisme di Athena, Yunani. Sacrates mempunyai sifat yang cerdik, serta mampu menilai baik dan buruknya sesuatu. Dengan mempunyai keperibadian budi yang baik, dia dicintai banyak orang. Dia juga mempunyai tujuan untuk mengajarkan orang untuk dapat menemukan suatu kebenaran. Dia juga mengaku orang yang tidak tahu apa-apa, yang disebut sebagai ironi Socrates. Akhir hidupnya, ia menilai bahwa mati dalam keyakinan lebih bernilai dibanding mengorbankan keyakinan tersebut. Socrates juga mengajarkan filosofinya mengenai perbuatan, yait cara hidup. Sebagaimana dalam filosofinya untuk mencari kebenaran. Oleh sebab itu, Socrates mempunyai dua metode, yakni metode maieutik, untuk menguraikan, dan metode induksi sebagai cara untuk membandingkan secara kritis. Dalam bab ini, Socrates juga menyatakan budi sebagai inti dari etiknya. Hal ini dinyatakan bahwa ajaran etiknya dinilai intelektual dan rasional. Karena menurutnya mengenai kebajikan menyatakan sebagai dasar negara yang ideal. Serta etika yang telah dikemukakanya sesuai dengan kehidupannya mengenai cara berkomunikasi di lingkup sosial. Implikasinya juga berpengaruh pada cara pandangnya dalam berpolitik yang merefleksikan kejujuran bersinggungan dengan kekuasaan dan politik mempunyai resiko yang mendalam serta sebagai "matir" dalam membela keyakinan.
Pelayanan publik merupakan sebagai tanggungjawab pemerintah yang diselenggarakan dan dijalankan o... more Pelayanan publik merupakan sebagai tanggungjawab pemerintah yang diselenggarakan dan dijalankan oleh instansi pemerintah, baik yang berada di pusat, daerah maupun dilingkup Badan Usaha Milik Negara ataupun daerah. Birokrasi mempunyai peran untuk membantu kinerja fungsi pemerintah salah satunya, yaitu pelayanan publik. Birokrasi pemerintah belum secara efektif, efsien, dan trasnparan dalam menjalankan tugas
Pada penulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan menyajikan mengenai polahubungan antara pemer... more Pada penulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan menyajikan mengenai polahubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani pandemi COVID-19. Isu mengenai desentralisasi menjadi suatu hal yang sangat krusial dalam menghadapi COVID- 19, terutama bagi negara-negara dengan wilayah kepulauan yang luas dan penduduk yang beragam, yakni seperti Indonesia. Kemudian dinayatakan bahwa Pada awalnya, keterkaitan atau hubungan anatara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani, dan mencegah COVID-19 menunjukkan bahwa pemerintah pusat menggunakan asas sentralisasi kewenangan yang sangat signifikan. Dengan adanya asas sentralisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat menayatakan bahwa segala bentuk kebijakan-kebijakan untuk menangani COVID-19 semua kebijaakn tersebut harus berasal dari pusat.. Akan tetapi, pemerintah daerah tidak menghiraukan hal tersebut dan trus mengambil langkah kebijakan untuk dapat menangani penyebaran virus corona di daerahnya masing masing. Dengan adanya suatu bentuk trobosan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itulah sebagai bentuk yang mengakibatkan tidak singkronya kebijakan yang diterapkan di pusat dan daerah serta hal tersebut sebagaimana bentuk awal dari minimnya koordinasi anatara pusat dan daerah. Pemerintah Daerah pada akhirnya mendapatkan peran yang proporsional, namun pemerintah tetap menjadi konduktor dalam orkestrasi kebijakan. Kemampuan pemerintah pusat dan daerah untuk bekerja sama akan sangat penting dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Meskipun demikian, bentuk kerjasama tetap diperlukan dan harus tetap terjalin dalam bentuk kerangka negara kesatuan republik Indonesia.
Pada penulisan ini bertujuan untuk menganalisis mengenai perbandingan sistem kepartaian dan sist... more Pada penulisan ini bertujuan untuk menganalisis mengenai perbandingan sistem kepartaian dan sistem presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat. Diketahui bahwa negara Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama mempunyai sistem kepartaian dan sistem pemerintahannya sendiri. Sistem kepartaian yang dianut oleh keduanya berbeda dimana Indonesia menggunakan sistem multi partai, sedangkan Amerika Serikat menggunakan sistem dwi partai. Selain itu, baik Indonesia maupun Amerika Serikat sama-sama menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Meski kedua negara tersebut menganut sistem presidensial, akan tetapi terdapat perbedaan. Oleh sebab itu, dengan adanya perbedaan dalam penerapan sistem presidensial dikedua negara tersebut menghasilkan beberapa perbedaan, yakni wewenang presiden, pemberhentian presiden, dan pemilihan presiden (pemilu). Maka dari itu, dengan adanya perbedaan tersebut, dapat mengetahui tentang perbandingan sistem kepartaian dan sistem presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI merupakan salah satu dari badan legislatif. serta DPR merupakan ... more Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI merupakan salah satu dari badan legislatif. serta DPR merupakan suatu bentuk parlemen pemerintahan yang menjadi nagungan untuk mewakilkan aspirasi rakyat dan konstituennya dalam melalui berbagai kebijakan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Serta dalam kinerjanya meliputi beberapa hal fungsi, seperti legislasi, penganggaran, dan pengawasan serta DPR mempunyai tugas dan wewenangnya dalam menjabat. Selain itu, masa periode jabatan DPR RI yang ada di era reformasi dimuali sejak tahun 1999-sampai sekarang. Kemudian kinerja DPR pada masa periode 2014-2019 dianggap dan dinilai sebagai kinerja terburuk dan sangat mengecewakan yang ada pada era reformasi. Karena dinilai kinerja DPR yang kurang memuaskan serta kurangnya produkitivitas DPR dalam menjalankan tugasnya, serta jauh sekali dari harapan rakyat Indonesia. Kemudian timbulnya faktor dan penyebab menurunya citra DPR, yaitu salah satunya melakukan tindakan korupsi, yang hanya mementingkan hasrat kepentingan dirinya saja tanpa memikirkan perasaan rakyat. Maka dari itu, hasil dari kinerja DPR menurut pandangan masyarakat dinilai buruk karena menuai banyak sekali kritik, sehingga semakin buruk pula citra DPR di hadapan masyarakat. Oleh karena itu, jika terus menurunya kinerja DPR dan apabila kinerja tersebut tidak sesuai dengan harapan rakyat, maka akan menimbulkan kurangnya kepercayaan rakyat Indonesia terhadap kinerja DPR dalam menjalankan masa periode jabatannya. Karena sebuah kepercayaan sangat dibutuhkan sekali, terlebih berperannya sebagai anggota legislatif yang mewakili aspirasi rakyat.
Uploads
Papers by Ghina Inayah
pemerintah pusat menayatakan bahwa segala bentuk kebijakan-kebijakan untuk menangani COVID-19 semua kebijaakn tersebut harus berasal dari pusat.. Akan tetapi, pemerintah daerah tidak menghiraukan hal tersebut dan trus mengambil langkah kebijakan untuk dapat menangani penyebaran virus corona di daerahnya masing masing. Dengan adanya suatu bentuk trobosan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itulah sebagai bentuk yang mengakibatkan tidak singkronya kebijakan yang diterapkan di pusat dan daerah serta hal tersebut sebagaimana bentuk awal dari minimnya koordinasi anatara pusat dan daerah. Pemerintah Daerah pada akhirnya mendapatkan peran yang proporsional, namun pemerintah tetap menjadi konduktor dalam orkestrasi kebijakan. Kemampuan pemerintah pusat dan daerah untuk bekerja sama akan sangat penting dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Meskipun demikian, bentuk kerjasama tetap diperlukan dan harus tetap terjalin dalam bentuk kerangka negara kesatuan republik Indonesia.
pemerintah pusat menayatakan bahwa segala bentuk kebijakan-kebijakan untuk menangani COVID-19 semua kebijaakn tersebut harus berasal dari pusat.. Akan tetapi, pemerintah daerah tidak menghiraukan hal tersebut dan trus mengambil langkah kebijakan untuk dapat menangani penyebaran virus corona di daerahnya masing masing. Dengan adanya suatu bentuk trobosan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itulah sebagai bentuk yang mengakibatkan tidak singkronya kebijakan yang diterapkan di pusat dan daerah serta hal tersebut sebagaimana bentuk awal dari minimnya koordinasi anatara pusat dan daerah. Pemerintah Daerah pada akhirnya mendapatkan peran yang proporsional, namun pemerintah tetap menjadi konduktor dalam orkestrasi kebijakan. Kemampuan pemerintah pusat dan daerah untuk bekerja sama akan sangat penting dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Meskipun demikian, bentuk kerjasama tetap diperlukan dan harus tetap terjalin dalam bentuk kerangka negara kesatuan republik Indonesia.