Periode abad 21 persepsi perdagangan Internasional mengalami perubahan perilaku dari para pelaku ... more Periode abad 21 persepsi perdagangan Internasional mengalami perubahan perilaku dari para pelaku perdagangan Internasional. Perubahan ini di prakarsai dengan jejaringan komunikasi berbasiskan digital dan internet. Memanfaatkan teknologi perusahaan-perusahaan tersebut tidak perlu lagi harus mengeluarkan waktu tenaga dan modal untuk menyebarkan penjualannya ke seluruh penjuru dunia. Dalam sisi perusahaan ini memang memangkas modal mereka tetapi dalam konsep keadilan hukum perlakuan yang sama terhadap perusahaan multinasional tentu menghadirkan ketimpangan dan kesenjangan dan disatu sisi negara juga dirugikan yang mana wilayahnya dijadikan sebagai objek pasar tanpa permisi karena tanpa perizinan perdagangan dengan memanfaatkan instrument digital masih tetap dilakukan. Di sisi lain secara tidak terpirakan masyarakat globa dunia dikejutkan dengan adanya sebuah pandemi global yang dikenal dengan Covid-19. Tekanan krisis keuangan, kesehatan dan kemanusian semakin kiat terasa kareana banya ...
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia
Pengamatan yang penulis buat ini bertujuan untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran e... more Pengamatan yang penulis buat ini bertujuan untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran etika yang terjadi di masyarakat Kampung Cijambe Girang Sukaresmi, Kabupaten Sukabumi dan melakukan upaya hukum yang dapat dilakukan dalam membentuk moral bangsa. Alasan yang melatar belakangin pengamatan ini dikarenakan banyaknya pelanggaran etika yang terjadi di dalam masyarakat sehingga membuat moral bangsa menjadi rendah. Karena kurangnya pengetahuan dalam hukum dan minimnya didikan mengenai moral, sehinggal hal berpengaruh tehadap perkembangan Indonesia. Untuk menumbuhkan moral dan mencegah pelanggaran etika di dalam masyarakat diperlukanlah penegak dan upaya hukum. Penegakan hukum ini bisa dimulai dari dibuatnya undang- undang yang mengatur tentang etika masyarakat, sedangkan upaya hukum didirikan dengan adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah untuk menerapkan moral kepada setiap individu. Oleh karena itu sebagai masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi moral keadaan in...
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia
Perjanjian Nominee dalam hukum perjanjian di Indonesia dikategorikan sebagai perjanjian yang beri... more Perjanjian Nominee dalam hukum perjanjian di Indonesia dikategorikan sebagai perjanjian yang berindikasi menciptakan penyelundupan hukum. Perjanjian ini belum diatur dalam KUHPerdata namun dalam kenyataannya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat,perjanjian ini juga masuk dalam kategori jenis perjanjian tidak bernama (Innominat Contract). Perjanjian “Nominee”atau“Nominee agreement” diartikan sebagai perjanjian pernyataan sebenarnya dan kuasa, perjanjian nominee biasanya dituangkan dalam bentuk akta oleh para pihaknya untuk memperkuat perjanjian tersebut yang dibuat dengan akta otentik, jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menjelaskan mengenai Tanggung Jawab Notaris terhadap perbuatan melawa hukum yang dilakuka para pihak dalam akta Nominee, dari uraian diatas maka hasil dari penelitian ini adalah Notaris dapat dimintakan pertanggungja...
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia
Dalam perkembangan teknologi saat ini, pengguna media social meningkat secara signifikan. Informa... more Dalam perkembangan teknologi saat ini, pengguna media social meningkat secara signifikan. Informasi dengan sangat mudah didapatkan melalu media social termasuk juga data pribadi seseorang yang seharusnya menjadi kerahasiaan dan hal-hal yang bersifat privasi. Hal ini tentu dapat memicu terjadinya penyalahgunaan data pribadi. Padahal data pribadi merupakan bagian dari HAM yang dilindungi. Banyaknya terjadi permasalahan penyalahgunakan data pribadi seseorang untuk kepentingan pribadi. Tujuan dan fokus pada penilitian ini yaitu membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi sebagai hak privasi di dalam media sosial berkaitan dengan UU ITE dan perlindungan hukum bagi pemilik data pribadi jika terjadi kebocoran. Indonesia saat ini belum mempunyai aturan yang khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi dalam media sosial. Oleh sebab itu, jurnal ini bertujuan untuk menciptakan konsep pengaturan yang memadai dalam mengatur perlindungan data pribadi pengguna media social.
Proceedings of the International Conference on Economics, Management and Accounting (ICEMAC 2021), 2022
This study examines the implementation of the Linkage Program as access to MSMEs banking credit a... more This study examines the implementation of the Linkage Program as access to MSMEs banking credit and to find and formulate arrangements to increase the competitiveness of MSMEs in facing the MEA. Legal entities formed collectively by the community in collaboration with the Regional Government in coaching and funding. It increases competitiveness so that domestic products can compete with foreign products. Cooperatives have a fundamental role in promoting economic independence and have become the mainstay of the lower middle class of society in improving the community's economic welfare. The cooperative is given a loan directly by the bank to finance its members until the joint is large and can provide loans to banks. The method used for writing this journal is normative juridical. The type of normative legal research is research aimed at assessing the quality of the legal norms themselves, so normative legal research is often classified as qualitative research, with the object of research being cooperatives. Cooperatives prefer financing cooperation with SOEs through the Partnership Development scheme. The interest offered is lower than banks, no administrative fees are charged, and administration is more straightforward than banking. In addition, the Government can seek through a Quadro Helix approach involving the Government, Academics, Private Sector, and Community to increase the competitiveness capacity of the Cooperative.
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia
Pengamatan yang penulis buat ini bertujuan untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran e... more Pengamatan yang penulis buat ini bertujuan untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran etika yang terjadi di masyarakat Kampung Cijambe Girang Sukaresmi, Kabupaten Sukabumi dan melakukan upaya hukum yang dapat dilakukan dalam membentuk moral bangsa. Alasan yang melatar belakangin pengamatan ini dikarenakan banyaknya pelanggaran etika yang terjadi di dalam masyarakat sehingga membuat moral bangsa menjadi rendah. Karena kurangnya pengetahuan dalam hukum dan minimnya didikan mengenai moral, sehinggal hal berpengaruh tehadap perkembangan Indonesia. Untuk menumbuhkan moral dan mencegah pelanggaran etika di dalam masyarakat diperlukanlah penegak dan upaya hukum. Penegakan hukum ini bisa dimulai dari dibuatnya undang- undang yang mengatur tentang etika masyarakat, sedangkan upaya hukum didirikan dengan adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah untuk menerapkan moral kepada setiap individu. Oleh karena itu sebagai masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi moral keadaan in...
Periode abad 21 persepsi perdagangan Internasional mengalami perubahan perilaku dari para pelaku ... more Periode abad 21 persepsi perdagangan Internasional mengalami perubahan perilaku dari para pelaku perdagangan Internasional. Perubahan ini di prakarsai dengan jejaringan komunikasi berbasiskan digital dan internet. Memanfaatkan teknologi perusahaan-perusahaan tersebut tidak perlu lagi harus mengeluarkan waktu tenaga dan modal untuk menyebarkan penjualannya ke seluruh penjuru dunia. Dalam sisi perusahaan ini memang memangkas modal mereka tetapi dalam konsep keadilan hukum perlakuan yang sama terhadap perusahaan multinasional tentu menghadirkan ketimpangan dan kesenjangan dan disatu sisi negara juga dirugikan yang mana wilayahnya dijadikan sebagai objek pasar tanpa permisi karena tanpa perizinan perdagangan dengan memanfaatkan instrument digital masih tetap dilakukan. Di sisi lain secara tidak terpirakan masyarakat globa dunia dikejutkan dengan adanya sebuah pandemi global yang dikenal dengan Covid-19. Tekanan krisis keuangan, kesehatan dan kemanusian semakin kiat terasa kareana banya ...
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia
Pengamatan yang penulis buat ini bertujuan untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran e... more Pengamatan yang penulis buat ini bertujuan untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran etika yang terjadi di masyarakat Kampung Cijambe Girang Sukaresmi, Kabupaten Sukabumi dan melakukan upaya hukum yang dapat dilakukan dalam membentuk moral bangsa. Alasan yang melatar belakangin pengamatan ini dikarenakan banyaknya pelanggaran etika yang terjadi di dalam masyarakat sehingga membuat moral bangsa menjadi rendah. Karena kurangnya pengetahuan dalam hukum dan minimnya didikan mengenai moral, sehinggal hal berpengaruh tehadap perkembangan Indonesia. Untuk menumbuhkan moral dan mencegah pelanggaran etika di dalam masyarakat diperlukanlah penegak dan upaya hukum. Penegakan hukum ini bisa dimulai dari dibuatnya undang- undang yang mengatur tentang etika masyarakat, sedangkan upaya hukum didirikan dengan adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah untuk menerapkan moral kepada setiap individu. Oleh karena itu sebagai masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi moral keadaan in...
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia
Perjanjian Nominee dalam hukum perjanjian di Indonesia dikategorikan sebagai perjanjian yang beri... more Perjanjian Nominee dalam hukum perjanjian di Indonesia dikategorikan sebagai perjanjian yang berindikasi menciptakan penyelundupan hukum. Perjanjian ini belum diatur dalam KUHPerdata namun dalam kenyataannya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat,perjanjian ini juga masuk dalam kategori jenis perjanjian tidak bernama (Innominat Contract). Perjanjian “Nominee”atau“Nominee agreement” diartikan sebagai perjanjian pernyataan sebenarnya dan kuasa, perjanjian nominee biasanya dituangkan dalam bentuk akta oleh para pihaknya untuk memperkuat perjanjian tersebut yang dibuat dengan akta otentik, jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menjelaskan mengenai Tanggung Jawab Notaris terhadap perbuatan melawa hukum yang dilakuka para pihak dalam akta Nominee, dari uraian diatas maka hasil dari penelitian ini adalah Notaris dapat dimintakan pertanggungja...
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia
Dalam perkembangan teknologi saat ini, pengguna media social meningkat secara signifikan. Informa... more Dalam perkembangan teknologi saat ini, pengguna media social meningkat secara signifikan. Informasi dengan sangat mudah didapatkan melalu media social termasuk juga data pribadi seseorang yang seharusnya menjadi kerahasiaan dan hal-hal yang bersifat privasi. Hal ini tentu dapat memicu terjadinya penyalahgunaan data pribadi. Padahal data pribadi merupakan bagian dari HAM yang dilindungi. Banyaknya terjadi permasalahan penyalahgunakan data pribadi seseorang untuk kepentingan pribadi. Tujuan dan fokus pada penilitian ini yaitu membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi sebagai hak privasi di dalam media sosial berkaitan dengan UU ITE dan perlindungan hukum bagi pemilik data pribadi jika terjadi kebocoran. Indonesia saat ini belum mempunyai aturan yang khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi dalam media sosial. Oleh sebab itu, jurnal ini bertujuan untuk menciptakan konsep pengaturan yang memadai dalam mengatur perlindungan data pribadi pengguna media social.
Proceedings of the International Conference on Economics, Management and Accounting (ICEMAC 2021), 2022
This study examines the implementation of the Linkage Program as access to MSMEs banking credit a... more This study examines the implementation of the Linkage Program as access to MSMEs banking credit and to find and formulate arrangements to increase the competitiveness of MSMEs in facing the MEA. Legal entities formed collectively by the community in collaboration with the Regional Government in coaching and funding. It increases competitiveness so that domestic products can compete with foreign products. Cooperatives have a fundamental role in promoting economic independence and have become the mainstay of the lower middle class of society in improving the community's economic welfare. The cooperative is given a loan directly by the bank to finance its members until the joint is large and can provide loans to banks. The method used for writing this journal is normative juridical. The type of normative legal research is research aimed at assessing the quality of the legal norms themselves, so normative legal research is often classified as qualitative research, with the object of research being cooperatives. Cooperatives prefer financing cooperation with SOEs through the Partnership Development scheme. The interest offered is lower than banks, no administrative fees are charged, and administration is more straightforward than banking. In addition, the Government can seek through a Quadro Helix approach involving the Government, Academics, Private Sector, and Community to increase the competitiveness capacity of the Cooperative.
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia
Pengamatan yang penulis buat ini bertujuan untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran e... more Pengamatan yang penulis buat ini bertujuan untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran etika yang terjadi di masyarakat Kampung Cijambe Girang Sukaresmi, Kabupaten Sukabumi dan melakukan upaya hukum yang dapat dilakukan dalam membentuk moral bangsa. Alasan yang melatar belakangin pengamatan ini dikarenakan banyaknya pelanggaran etika yang terjadi di dalam masyarakat sehingga membuat moral bangsa menjadi rendah. Karena kurangnya pengetahuan dalam hukum dan minimnya didikan mengenai moral, sehinggal hal berpengaruh tehadap perkembangan Indonesia. Untuk menumbuhkan moral dan mencegah pelanggaran etika di dalam masyarakat diperlukanlah penegak dan upaya hukum. Penegakan hukum ini bisa dimulai dari dibuatnya undang- undang yang mengatur tentang etika masyarakat, sedangkan upaya hukum didirikan dengan adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah untuk menerapkan moral kepada setiap individu. Oleh karena itu sebagai masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi moral keadaan in...
Uploads
Papers by Endah Pertiwi