Papers by ELISATRIS GULTOM
Era Globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi... more Era Globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, telah memberikan pengaruh positif pada seluruh aktivitas manusia, tidak terkecuali di sektor perekonomian. Salah satu pengaruh teknologi komunikasi dan informasi di sektor perekonomian adalah mulai dipergunakannya electronic commerce. Sekalipun banyak keuntungan yang diperoleh melalui electronic commerce, khususnya ditinjau dari aspek jarak, dan waktu, namun tidak berarti e. commerce bebas dari terjadinya risikorisiko yang dapat merugikan para pihak, utamanya pihak konsumen, sehingga diperlukan adanya suatu sistem keamanan yang baik. Sistem pengamanan transaksi yang banyak dipakai adalah teknologi kriptografi (cryptography) dan Secure Electronic Transction (SET). Namun sistem keamanan ini pun tidak luput dari kelemahan, karena masih dimungkinkan seseorang menembus sistem tersebut. Jika pihakpihak dalam e-commerce bermaksud mengurangi risiko akibat masuknya pihak lain ke dalam sistem ja...
Lentera Hukum
Regulations in the business activities of savings and loan cooperatives that allow cooperatives t... more Regulations in the business activities of savings and loan cooperatives that allow cooperatives to collect funds from prospective members result in the possibility of issuing product to non-member communities. This study analyzed that the practice of issuing products to non-member communities is a deviation of cooperative’s business activity based on the laws and regulations in the cooperative sector and eliminates the identity of the cooperative in the form of the principle of membership, which is the specialty of the cooperative and the purpose of a cooperative business entity for the welfare of its members. The study used a normative approach, which aimed to examine existing regulations and relate to legal principles and theories. This study was descriptive-analytical by explaining, describing, and correlating legal rules and theories with the problems regarding the raise funds business from prospective members. It accounted the cooperative regulations, objectives, and principles...
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Perkembangan teknologi informasi telah merubah kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi jua... more Perkembangan teknologi informasi telah merubah kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli. Kebiasaan masyarakat yang sebelumnya melakukan transaksi jual beli secara langsung atau dengan tatap muka, kini perlahan berubah menjadi sebuah gaya baru yaitu transaksi jual beli melalui internet atau transaksi online. Tujuan dari penelitian ini adalah membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam melakukan transaksi online dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Proses transaksi online mempunyai karakteristik yang khas dimana media yang digunakan adalah internet sehingga antara pelaku usaha dengan konsumen tidak bertemu secara langsung. Kondisi tersebut disatu sisi sangat menguntungkan konsumen, karena konsumen mempunyai banyak pilihan untuk mendapatkan barang yang dibeli tetapi di sisi lain pelanggaran terhadap hak-hak konsumen sangat riskan terjadi, maka dari itu diperlukan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam tran...
Jurnal Sains Sosio Humaniora
Lalu lintas dunia bisnis dalam era ini banyak melahirkan hubungan-hubungan hukum terkhususnya dal... more Lalu lintas dunia bisnis dalam era ini banyak melahirkan hubungan-hubungan hukum terkhususnya dalam lapangan jual beli. Hubungan hukum yang lahir atas perjanjian jual beli ini tidak selamanya berjalan dengan mulus, kadangkala adanya salah satu pihak yang tidak melakukan kewajiban atau prestasinya, baik itu penjual maupun pembeli. Pihak penjual berkewajiban untuk memberikan barang yang telah disepakati dan melakukan levering, sedangkan pihak pembeli berkewajiban untuk membayarkan sejumlah uang yang telah disepakati terhadap objek jual belinya. Keadaan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban atau prestasinya dikenal dengan wanprestasi. Sengketa wanprestasi dalam hukum perdata bisa diselesaikan dengan beberapa jalur, seperti gugatan perdata biasa bahkan kepailitan sebagai ultimum remedium dalam penyelesaian sengketa utang piutang. Namun, pada praktiknya terkadang masih banyak masyarakat yang masih belum dapat membedakan antara wanprestasi dengan penipuan dalam ranah hukum pidana....
Jurnal Sains Sosio Humaniora
Information technology changes people's habits in simple transactions to electronic systems (... more Information technology changes people's habits in simple transactions to electronic systems (e-commerce). Along with technological developments, various new electronic contract innovations have emerged, one of which is the Blockchain-Smart Contract which relies on a decentralized ledger system in digital form that moves automatically (self-executing) using cryptocurrency on the blockchain. With its application in electronic transactions carried out without human intervention and based on computer code, it raises various questions regarding its validity as an electronic contract that is binding and enforceable both in the Law on Information and Electronic Transactions (UU ITE) Â in Indonesia, as well as internationally in UNCITRAL's Legal Model on e-Commerce with the implementation of technology neutrality principles.
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Prevention of corruption is one of legal reform agendas that has been implemented by the Indonesi... more Prevention of corruption is one of legal reform agendas that has been implemented by the Indonesian government. However, there is a gap in the main objective of the prevention to restore the country’s financial losses. Returning state’s financial losses is not easy. There are needs of a new paradigm to maximize the return of state financial losses caused by corruption. In the United Kingdom, the Serious Fraud Office used the Deferred Prosecution Agreement to handle Rolls-Royce’s alleged corruption offenses. One of the requirements is a legal compliance program that the corporation must obey. This study conducted in a form of a descriptive study. It employed normative juridical research type with statute and conceptual approaches, as well as legal comparison. The data was collected through literature studies before subsequently analyzed qualitatively. The results show that the implementation of the concept of deferred prosecution on corruption crimes committed by corporations with an...
International Journal of Criminology and Sociology
Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an, Jun 30, 2019
ABSTRAK Keamanan dalam bertransaksi e-commerce masih kurang dikarenakan masih banyaknya kasus-kas... more ABSTRAK Keamanan dalam bertransaksi e-commerce masih kurang dikarenakan masih banyaknya kasus-kasus terkait minimnya keamanan dalam bertransaksi e-commerce. Salah satu upaya untuk meningkatkan keamanannya adalah dengan dibentuknya LSK. Namun, LSK belum dibentuk sama sekali. Tujuan penelitian adalah mengetahui dan menganalisa upaya pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan dalam mendukung kegiatan e-commerce dikaitkan dengan asas manfaat berdasarkan UU ITE di era Industri 4.0 serta perlindungan hukum terhadap konsumen dalam menggunakan jasa marketplace yang memiliki sertifikat keandalan berdasarkan UU ITE. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan spesifikasi deskriptif analistis, melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, serta teknik pegumpulan data, dilanjutkan dengan analisis data. Hasil penelitian adalah pembentukan LSK belum di upayakan oleh pemerintah Indonesia dikarenakan anggaran dan SDM yang belum memadai. Sedangkan apabila dilihat dari asas manfaat dalam UU ITE, pembentukan LSK akan menciptakan banyak manfaat untuk pelaku usaha dan konsumen dalam meningkatkan keamanan e-commerce di era industri 4.0. kemudian dengan adanya LSK, perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen akan lebih efektif dan efisien ketika konsumen menggunakan jasa marketplace. Kata kunci: e-commerce; industri 4.0; keamanan; LSK; sertifikasi. ABSTRACT Security in e-commerce transaction still not enough because there are still many cases of security in e-commerce that accur. One of the efforts is establish LSK. But until now, LSK has not been formed. Research purposes is know and analyze about the effort to form Trustmark Authorities to support e-commerce related with principle of benefit based on UU ITE in the era industry 4.0 and legal protection for consumers in using marketplace services that have trustmark based on UU ITE. The method use is juridical normative, used specification of descriptive analytical, through library research and field study, and data collection techniques, followed by data analysis. Efforts to establish Trustmark Authorities have not been carried out by Indonesian government because there is no budget yet and inadequate HR. Keywords: e-commerce; Industry 4.0; LSK; Sertification; Security.
Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an, Jun 30, 2019
ABSTRAK Kehadiran perusahaan fintech P2P lending sebagai lembaga jasa keuangan baru membuat konsu... more ABSTRAK Kehadiran perusahaan fintech P2P lending sebagai lembaga jasa keuangan baru membuat konsumen dapat melakukan pinjaman uang dengan mudah. Akan tetapi, keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut justru merugikan konsumen karena cara penagihan pinjaman uang yang dilakukan tidak sesuai dengan asas keamanan dan keselamatan dalam perlindungan konsumen. Konsumen diintimidasi dan data-data pribadi disebarluaskan apabila tidak membayar tepat waktu. Tindakan tersebut tidak hanya dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di OJK saja, tetapi juga yang illegal. OJK dan Bareskrim Polri kesulitan untuk melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang pertama dilakukan dengan cara melihat beberapa literatur-literatur, karya ilmiah sarjana, dan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh data sekunder, serta studi lapangan berupa wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam rangka perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan belum optimal karena regulasi hukum yang ada untuk melindungi konsumen terhadap tindakan yang dilakukan perusahaan fintech P2P lending belum cukup baik. Dibutuhkan suatu regulasi hukum dan koordinasi yang memadai diantara pihak-pihak terkait untuk melakukan penegakan hukum dalam rangka melindungi konsumen terhadap perusahaan-perusahaan fintech P2P lending yang melanggar hak-hak dari konsumen. Kata kunci: fintech; konsumen; penegakan hukum; P2P Lending. ABSTRACT The presence of the fintech P2P lending company as a new financial services institution has enabled consumers to borrow money easily. However, the existence of these companies is actually detrimental to consumers because the method of collecting money loans is not in accordance with the principle of security and safety in consumer protection. Consumers are intimidated and personal data is disseminated if they do not pay on time. These actions are not only carried out by companies registered with the OJK, but also those that are illegal. OJK and Bareskrim Polri have difficulties in enforcing law against these companies. This study uses a juridical-normative approach and the research specifications are analytical descriptive. The stages of research began with library research, namely data collection, theory and the opinions of legal experts. The first data collection technique was carried out by looking at a number of literatures, scholarly scientific works, and legislation to obtain secondary data, as well as field studies in the form of interviews with related parties. The results of the study indicate that the law enforcement of consumer protection in the financial services sector has not gone well with the existing legal regulations to protect consumers against billing money loans made by fintech P2P lending companies is not good enough. Thus, a legal regulation and adequate coordination between relevant parties are needed to be able to enforce the law of consumer protection against fintech P2P lending companies that violate the rights of consumers. Keywords: consumer; fintech; law enforcement; p2p lending.
Yustisia Jurnal Hukum
The implementation of good corporate governance (GCG) is the main foundation of companies that ne... more The implementation of good corporate governance (GCG) is the main foundation of companies that needs to run their business activities for a long period. Along with the development of technology and information, the implementation of GCG is increasingly needed for internet intermediary platform providers in carrying out their business activities. The implementation of GCG principles can also reduce the risk of failure in protecting privacy of personal data on the platform. The related principles are transparency, accountability, and responsibility principle by taking into account a number of laws and regulations such as Law No. 11 of 2008 as amended by Law No. of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE Law), Government Regulation No. 71 of 2019 (GR 71/2019), and Ministry of Communication and Information Regulation No. 20 of 2016. This research will use a normative juridical research method that takes into account the pr...
Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an
Uploads
Papers by ELISATRIS GULTOM